Minta Kades Siapkan Data Akurat

MALUT POST – JAILOLO. Bupati Danny Missy meminta kepala desa (kades) menyajikan data yang besar terkait warga penerima bantuan besar dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hari ini disampaikan Danny saat menghadiri peresmian gedung serbaguna dan gedung PAUD di Desa Gamomeng Kecamatan Sahu Timur, Selasa (22/9).

Janji bantuan ini bermula saat dirinya mengikuti sekolah partai PDI-Perjuangan beberapa waktu lalu. Kesempatan itu bupati bertemu Menteri Sosial (Mensos) dan menyampaikan di masa pandemi Covid-19 saat ini masyarakat Halmahera Barat sangat membutukan uluran tangan pemerinta pusat. penyampaianya itu direspon Mensos dan dijanjikan akan memberikan jatah di Halbar sebanyak 6 ribu Kepala Keluarga (KK) yang akan menerima bantuan beras per dua bulan 30 kilo gram.”Jadi untuk Halbar pak Mensos memberikan jada 6 ribu KK penerima bantuan beras,” ungkap Danny.

Karena itu, orang nomor satu di pemkab Halbar ini meminta tim pendamping desa mendampingi kades untuk memverifikasi data, sehingga warga yang nantinya menerima bantuan besar adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan.”Jadi saya ingatkan kades dan camat jangan nepostisme atau pilih kasih. Tetapi bantuan yang nantinya disalurkan itu benar-benar kepada yang berhak menerima,”tegasnya. Selain itu kata Danny, ada juga bantuan Sosial Tunai (BST) dari kemensos.”Jadi setiap saat saya akan mengonfirmasi masyarakat penerima BST agar tidak terjadi komplain. Harapnya kita semua melaksanakan tugas dengan baik agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran,”harapnya. (din/met)

Seakan kembali ke satu abad silam tatkala pandemi Flu Spanyol melanda, pada penghujung tahun 2019 kemarin, dunia dikejutkan oleh munculnya wabah penyakit seperti pneumonia di Wuhan, China, yang dugaannya disebabkan oleh virus. Penelitian demi penelitian dijalankan, hingga akhirnya para peneliti melalui pihak berwenang China sepakat bahwa jenis baru dari virus Corona—yang sebelumnya telah diidentifikasi pada 1960—adalah dalang dari eksistensi wabah penyakit di wilayah itu. Sialnya, virus yang resmi dinamakan sebagai SARS-CoV-2—awalnya 2019-nCoV—ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan jenis virus Corona yang pernah mewabah sebelumnya (SARS, MERS, dll), dimana tingkat infektivitasnya jauh lebih tinggi, namun dengan rasio letalitas yang lebih rendah.

Fase selanjutnya bisa dibilang adalah titik awal dimana virus bisa menyebar dengan masif. Meskipun Thailand dan Jepang telah mendeklarasikan masuknya virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini di negaranya, namun pihak-pihak yang memegang kendali krusial di seluruh dunia seakan belum mau bergerak untuk fokus ke pengendalian penyakit menular ini. Bahkan, WHO sendiri pun beberapa kali melakukan blunder atas pernyataannya yang kontradiksi terkait virus ini. Seperti contoh, pernyataan mengenai ketidakefisienan penggunaan masker untuk orang sehat pada Februari 2020 ke awal Maret 2020 lalu. Alhasil, virus terlanjur menyebar ke berbagai belahan bumi. Di saat situasi semakin krisis, barulah WHO menyatakan penyakit COVID-19 sebagai pandemi baru, dan secara bertahap merevisi pernyataannya.

Ada beberapa kemungkinan yang mungkin menjadi alasan akan langkah “penyepelean” yang diambil oleh WHO pada awal-awal penularan penyakit, namun alasan menjaga perekonomian adalah yang paling masuk akal. Tak dapat dipungkiri, bilamana penyakit ini digembar-gemborkan di awal—saat jumlah terinfeksi masih belum tinggi—, maka kepanikan massal sangat memungkinkan untuk terjadi yang efeknya akan sangat memukul perekonomian. Sayangnya, hipotesa skenario tersebut tak berjalan sesuai ekspektasi. Realita yang terjadi di lapangan justru membuktikan bahwa dampak perekonomian menjadi lebih mengerikan ketika virus telah menyebar dimana-mana. Contoh paling nyata, kita dapat berkaca pada negara-negara yang bisa dibilang maju, seperti Korea Selatan dan Singapura, yang dibayangi oleh jurang resesi sebagai dampak dari pandemi paling dahsyat di abad ke-21 ini.

Di Indonesia sendiri, hal yang sama pun terjadi. Tak dapat disangkal bahwa beberapa institusi berwenang pun pernah mengeluarkan pernyataan dan tindakan yang justru menggelembungkan dampak dari pandemi. Sebut saja pernyataan mengenai “orang Indonesia kebal” dengan membawa kelakar yang mungkin tujuan awalnya untuk memotivasi dan menekan kepanikan di masyarakat. Sayangnya, implementasi di masyarakat mengalami misinterpretasi, dimana boleh kita akui kalau negara kita cukup santai dalam menangani pandemi, baik dari masyarakat maupun pihak-pihak berwenang. Posisi nyaman inilah yang justru membuat kita dapat terjatuh ke jurang kehancuran bilamana pihak-pihak krusial salah langkah dalam membuat keputusan.

Melalui esai ini, penulis akan mengupas beberapa skenario pemulihan pola kehidupan dalam negara di aspek perekonomian, serta menjabarkan beberapa gagasan yang mungkin dapat memberi kontribusi dalam skenario pemulihan ekonomi nasional dengan pemanfaatan potensi daerah. Harapan penulis, setiap opini yang dicantumkan di sini dapat memberikan inspirasi kepada setiap pembaca, bahwa kita semua memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam menjaga keselamatan negara dari ancaman perekonomian yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19.

Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19

Wimboh Santos, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa Indonesia telah sukses melewati fase kritis perekonomian yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19, dan kini dalam proses memasuki babak baru, yaitu fase perbaikan (recovery). Pernyataannya cukup masuk akal bilamana kita mengamati publikasi kinerja Industri Jasa Keuangan yang jauh membaik pada kuartal II/2020 dibandingkan sebelumnya. Selain itu, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, juga telah membagikan empat strategi perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional pada saat dan pasca pandemi COVID-19. Dua dari strategi tersebut cukup menarik untuk ditelisik, yaitu mengenai penurunan Suku Bunga Acuan (BI7DRR) 25 Bps menjadi 4 persen, dan penggalakkan digitalisasi pembayaran ke seluruh daerah di Indonesia. Dua strategi di atas seakan menjadi kode dari institusi yang memikul tanggung jawab akan keuangan nasional, dimana pihak berwenang telah merestui rencana eksekusi pemulihan ekonomi yang akan menjadikan industri di kawasan regional sebagai ujung tombaknya.

Agraria, Perikanan, dan Perdagangan dari kelas teri hingga kakap adalah model usaha yang hampir seluruhnya memiliki ketergantungan terhadap modal. Sayangnya, masih sangat banyak pelaku tiga model usaha di atas yang memiliki kesulitan akses permodalan. Mereka yang mengalami kendala tersebut kebanyakan berasal dari daerah non-perkotaan. Banyak aspek yang mempengaruhi munculnya hambatan tersebut, mulai dari kurangnya kompetensi yang para pelaku usaha tersebut miliki sehingga menimbulkan angka yang rendah untuk poin kepercayaan dari perbankan, ketidakmampuan untuk menanggung biaya bunga kredit, hingga terbatasnya akses untuk menjangkau wilayah operasional mereka. Alhasil, usaha mereka yang terdampak oleh hantaman pandemi harus menelan pil pahit karena tidak dapat menanggulangi tanggungan operasional.

Penurunan suku bunga dan upaya digitalisasi tentunya menjadi angin segar bagi kelangsungan usaha mereka. Dengan strategi tersebut, solusi yang menguntungkan bagi pihak pelaku usaha maupun pemangku kebijakan moneter dapat tercipta. Di sisi pelaku usaha, mereka dapat dimudahkan untuk mendapatkan akses permodalan. Sementara di sisi pemerintah, geliat ekonomi regional dapat menjadi keuntungan untuk membantu menjaga stabilitas perekonomian nasional. Implikasinya, Indonesia dapat melangkah lebih mundur dari jurang resesi, hingga bahkan dapat menjadi negara yang sukses mengendalikan perekonomiannya pada saat dan pasca pandemi COVID-19.

Salah satu hal yang melandasi pemaparan skenario di atas yaitu situasi dilematis dan penuh guncangan yang dihadapi perekonomian global saat ini. Kondisi kritis tentunya dapat kita manfaatkan sebagai celah dimana industri nasional dapat menyelinap masuk. Saat negara lain sibuk dengan pemulihan ekonomi yang menggunakan strategi pengamanan industri raksasa di negaranya, kita dapat memanfaatkan industri lokal yang bersifat independen dengan skala masif. Hal ini tentu sangat masuk akal untuk terjadi. Sebagai contoh, sebelum era pandemi, Indonesia masih kerap melakukan kegiatan impor komoditas yang sejatinya di negara sendiri pun akan sangat mudah ditemui. Namun dengan adanya situasi yang memaksa negara untuk mengikat pinggang seperti sekarang, mau tidak mau kita harus berjuang untuk mandiri dalam memenuhi permintaan pasar, dengan memanfaatkan produk lokal.

Dengan kondisi ini, pemerintah dapat mengalihkan anggaran impor ke aspek permodalan produsen lokal—baik dari segi akses dan suku bunga—,agar pelaku usaha lokal pun dapat meningkatkan kualitas barang produksinya. Efek ke belakangnya, usaha lokal yang semakin produktif dan berkembang dapat memberi berkontribusi dalam pembangunan negara dengan kewajiban pajak yang mereka laksanakan.

Sayangnya, hipotesa skenario di atas hanya dapat berjalan lancar apabila segenap Sumber Daya Manusia di Indonesia memiliki kesadaran yang sama untuk bergerak memperbaiki nasib bersama.  Bisa dibilang, Indonesia merupakan negara yang seimbang. Kita memiliki potensi dahsyat yang mampu dimanfaatkan. Namun di sisi lain, kualitas manusia kita masih cukup jauh untuk merengkuh angan-angan itu. Ini bukan hanya membahas tentang aspek Ilmu Pengetahuan dan Kemampuan, melainkan Kejujuran. Sedari dimulainya era Reformasi, kita tak bisa menyangkal fakta bahwa pada setiap tahun yang kita lalui, kita mengalami kemajuan—meskipun tak dapat dipungkiri kalau dalam beberapa momentum, kita mengalami kemunduran—. Banyak hal baru yang berhasil kita nikmati yang merupakan buah pemikiran petinggi negara yang pernah dan sedang memimpin, yang dapat dijadikan representasi akan eksistensi manusia-manusia berkualitas di kursi pemerintahan. Akan tetapi, kemajuan itu tak optimal, dan sesekali mengalami kemunduran oleh karena oknum-oknum yang serakah, yang berusaha meraup keuntungan pribadi baik dari aspek finansial dan non-finansial.

Berkaca dari fenomena di atas, ide sebrilian apapun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional tak akan berjalan sesuai harapan bilamana tak dieksekusi dengan baik. Dibutuhkan sinergi, kejujuran, dan integritas yang kuat dari segenap perangkat pemerintah pusat, daerah, hingga lapisan masyarakat terdalam, agar rencana yang sebelumnya telah tersaji dengan matang, dapat terimplementasi semaksimal mungkin. Namun bukan berarti kita nol peluang. Seberat-beratnya sebuah kendaraan akan tetap dapat dikendalikan bilamana disetir oleh supir yang mampu mengemudi. Artinya, revolusi mental dalam skala darurat harus diwujudkan dari atas terlebih dahulu sebelum diturunkan ke masyarakatnya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah probabilitas akan terimplementasikannya hal ini cukup tinggi?

Dalam perkara ini, penulis memiliki pandangan yang positif terhadap pemangku jabatan tertinggi pada hampir semua pos-pos kelembagaan nasional. Meskipun tidak semuanya demikian, namun mayoritas kasus penyelewengan dan skandal dalam proses kenegaraan dilakukan oleh oknum yang berstatus non-pemimpin. Lantas, penulis mengambil kesimpulan bahwa proses penyeleksian pihak-pihak yang nantinya akan menjadi kontributor dalam pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah kegiatan yang harus disentuh perombakan secara komprehensif.

Namun, hambatan utama dalam pelaksanaan tahap ini yaitu budaya nepotisme dan politik “terima kasih” yang tak dapat dipungkiri memang ada eksistensinya di kursi pemerintahan. Kembali ke paragraf sebelumnya, sang “supir” adalah juru kunci yang memegang kendali akan arah yang dituju oleh negara ini.

Akan sangat fantastis bilamana Pemerintah Indonesia berani menjalankan hal yang mungkin terdengar remeh dalam pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu “Audit Mental”. Audit Mental yang dimaksud di sini yaitu tentang penanaman doktrin yang kuat kepada seluruh pihak-pihak yang bertugas pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional. Setelah proses indoktrinasi selesai, maka tahap selanjutnya yaitu proses penyeleksian yang ketat dan nol nepotisme, guna menemukan manusia-manusia yang sekiranya dapat menangani dan menjalankan setiap proses pada pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional. Metode ini mungkin akan sangat berisiko pada sang “supir”, karena dapat dipastikan oknum-oknum yang tergeser karena tidak memenuhi kualifikasi akan menghalalkan segala cara untuk menggagalkan agenda yang sejatinya dijalankan untuk kepentingan bersama, baik dengan politik adu domba, hingga ancaman keselamatan.

Namun kembali ke integritas, risiko adalah hal yang harus diambil seorang pemimpin. Selayaknya supir, kemana pun ia mengarahkan kendaraan, apapun keputusan yang ia ambil, mengerem atau menabrak, dialah yang akan mendapatkan dampak terbesarnya; baik atau buruk, menyenangkan atau justru menyedihkan.

Langkah yang diambil oleh pemerintah dengan menjadikan potensi regional sebagai ujung tombak dalam skenario Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan tindakan yang sangat tepat. Selain menyelamatkan, kita pun memiliki celah untuk unjuk gigi di ruang perekonomian internasional. Semua hal tersebut tentunya sangat memungkinkan bilamana eksekusinya dapat berjalan dengan baik, lurus, dan nol penyelewengan.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berdiri di tengah dua sudut yang saling bertolak belakang. Kita memiliki pilihan, menjadi maju, atau terkubur dalam hancur, dengan segala risikonya masing-masing.

Penutup

Pandemi COVID-19 telah merenggut banyak hal dalam aspek kehidupan manusia, salah satunya perekonomian. Namun dengan integritas yang kuat, kita memiliki potensi untuk mengambil langkah yang tepat, agar justru dapat membalikkan situasi demi mengejar tujuan bersama, yaitu menjadi negara maju dan mandiri dalam perekonomian global. Implikasinya, cita-cita nasional pun dapat terwujud. Dengan status kenegaraan yang sukses dan kuat, kita dapat menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Profesional Istana pasti pernah mendengarkan kata “Toxic Friendship”, atau jangan-jangan profis sendiri punya teman kayak begini? Hmm, kalo iya, harus dihindari, sih. Karena teman kayak begini tidak baik untuk dipertahankan. Seperti dilansir dari laman kompas.com. Toxic Friendship adalah istilah yang mengacu pada teman yang tidak mendukung dan memberikan kontribusi positif untuk hidup kita, profis. Mereka selalu membawa dampak atau pengaruh buruk dalam kehidupan kita, profis. Mereka sering membuat kita overthinking, stres, down, bahkan makan hati, seolah menjadi racun yang merusak kebahagiaan kita dan kesehatan mental kita.

Namun, sebelum profis menjauhkan diri dari mereka, profis harus tahu dulu ciri-ciri dari toxic friend yang dikutip dari salopos.com berikut ini:

The Moocher

The Moocher atau orang yang menyukai gratisan biasanya akan berasalan tidak membawa uang tunai atau dompetnya ketinggalan. Saat kamu pergi bersama mereka atau makan berdua, orang dengan tipe itu biasanya suka menodong minta dibayari.

Bayarin dulu, ya..

Inilah kata-kata mutiara andalan yang sering mereka ucapkan.

The Flaker

Apakah profis pernah merencanakan pergi ke suatu tempat bersama teman, tetapi tiba-tiba mereka membatalkan rencana tersebut secara sepihak? Nah, teman seperti ini termasuk kedalam jenis flaker alias si pembatal janji. Mereka akan setuju dengan rencana yang sudah dirancang sebelumnya, tapi ketika di hari-H, mereka selalu memiliki berjuta alasan yang kadang tidak masuk akal. Percayalah, orang sejenis flaker hanya akan membuang-buang waktu berharga kamu. Kalau memang di awal sudah setuju, kenapa membatalkan rencana dimenit-menit terakhir? Segera hindari teman kayak gini, profis.

The Competitor

Tipe pesaing dalam pertemanan sebenarnya baik, karena mereka akan memacu semangat kamu dalam memperoleh sesuatu. Tetapi jika kamu memiliki tipe teman seperti ini, lebih baik menjauhinya karena mereka cenderung mengajak selalu bersaing dalam memperoleh apapun.

The Cry Baby

Merasa sedih dan kecewa dalam beberapa hal boleh saja. Tapi apakah kamu ingin bersama seseorang yang terus-menerus menyalahkan nasibnya dan tidak melakukan apa pun untuk mengubah sesuatu? Bersama dengan teman yang selalu pesimis seperti ini akan membuat kamu kehilangan semangat dan malah ikutan sedih berlarut-larut.

The Vampire

Vampir sungguhan biasanya akan menghisap darah manusia. Tapi ,bagaimana dengan teman yang memilik sifat seperti vampir? Mereka akan menghisap aura positif yang kamu punya dan menggantinya dengan penderitaan, rasa sakit, serta hal negatif lainnya.

Mereka tidak merasa sungkan meminta bertemu, bahkan ketika kamu sedang sibuk. Mereka juga kerap mengganggu kamu, walaupun hanya untuk berbicara tentang kesulitan yang sedang dihadapi. Tetapi mereka jarang mendengarkan kesulitan kamu. Sungguh menyebalkan, bukan?

The Manipulative Friend

Orang-orang ini sama sekali bukan teman kamu. Mereka hanya berpura-pura menjadi teman. Dalam kamus hidup mereka, berteman hanya untuk memanipulasi dan mendapatkan apa pun yang mereka inginkan. Entah itu pakaian, uang, kendaraan, bahkan makanan pun akan dimanfaatkan oleh orang tipe manipulative ini.

The Cling Friend

Tipe teman seperti ini secara emosional akan bergantung pada kamu sepanjang waktu. Mereka menjadi sangat tidak nyaman ketika kamu bersama dengan orang lain, atau bahkan pasangan. Mereka menginginkan perhatian penuh dari kamu. Lebih baik kamu menjaga jarak dengan orang-orang seperti itu.

The Drama Queen

Teman-teman sejenis ini akan membuat drama yang tidak perlu dengan memberi reaksi berlebihan pada beberapa kesempatan. Mereka akan dengan sengaja memunculkan beberapa konflik dan masalah hanya untuk mencari perhatian. Mereka juga kadang bersikap egois ketika kamu membutuhkan pertolongan.

The Critic

Menghakimi orang lain adalah ciri khas utama dari jenis ini. Orang-orang dengan tipe seperti ini biasanya memilii tingkat ambisius yang tinggi dalam mencapai suatu hal. Mengkritik orang lain sebenarnya baik. Tapi jika kamu dikritik oleh orang-orang ini setiap saat, maka tidak perlu berteman dengan mereka. Alih-alih membantu, justru teman-teman seperti ini akan selalu membuat kamu down dan kehilangan rasa percaya diri.

The Stagnant

Orang-orang seperti ini tidak pernah ingin membawa perubahan positif dalam diri mereka sendiri karena sangat nyaman dengan kehidupan. Mereka tidak suka menerima tantangan atau melakukan hal-hal yang berisiko. Mereka suka tinggal di zona nyaman dan tidak akan mencoba sesuatu yang baru dalam hidup. Jika memilih berteman dengan orang-orang seperti ini, percayalah kamu juga tidak akan berkembang.

Operasi Yustisi Wajib Masker di Ternate Mulai Diterapkan

MALUT POST – TERNATE. Operasi Yustisi di Kota Ternate telah melibatkan anggota TNI- Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, kejaksaan, hingga pengadilan. Bagi warga yang melanggar protokol kesehatan,berupa tidak bermasker dalam perjalanan, maka langsung disanksi. Bahkan untuk menentukan kadar kesalahannya, langsung dilakukan sidang di tempat.

Operasi Yustisi sendiri merupakan langkah pencegahan covid-19, dalam rangka menghadapi pilkada 2020 ini.Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mengatakan, langkah ini sebagai tindak lanjut perwali nomor 20 tahun 2020. Dimana pelanggar yang tidak bermasker ketika keluar ruma, akan diberi sanksi dan dilakukan sidang di tempat.

Dengan Kegiatan ini, diharapkan warga lebi sadar. Langkah swiping ini sebagai alat, agar warga merasa penting untuk menggunakan masker.

“Langkah ini, akan terus di lakukan di beberapa pusat keramaian, agar warga patuhterhadap protokol kesehatan. Alhamdulillah, semua pihak baik kepolisian,TNI maupun pengadilan pelanggar diberi sanksi sosial maupun dnda,” kata Burhan saat ditemui di sela pemantauan berlangsungnya operasi, di depan mall Jatilend kemarin.

Wali Kota dua periode ini mengatakan, upaya pencegahan covid-19 ini harus lebih dipertegas terutama dalam rangka menghadapi pilkada ini. Jika dilakukan pembiaran dan kususnya meningkat, dalam dua bulan kedepan maka akan mempengaruhi tingkat pertisipasi werga.

“Kalau Oktober-November meningkat , makaorang akan takut datang ke TPS pada 9 Desember nati,” tambahnya. Karena itu, operasi ini akan terus berlanjut dan berpindah-pindah tempat. “Kita berharap warga semakin sadar menggunakan masker,” tukasnya.

Sementara itu, sejak diterapkannya sanksi bagi pelanggar wajib masker, awal bulan September sebagaimana diatur dalam perwali nomor 20 tahun 2020 ini. Denda bagi pelanggar telah mencapai Rp22 juta. Menurut Kepala operasional Satgas covid-19 Arif Gani, dana sanksi ini terdiri dari pelanggar perorang maupun tempat usaha. Hanya saja, lebih didominasi pelanggar perorang.

Kendati sanksi denda ini talah diterapkan,ada warga yang merasa bingung. Bagaimana tidak, di tempat umum masi banyak yang cuek. Ini karena, yang ditindak hanya pengendara.”Saya juga heran, kenapa pengendara yang ditilang. Sementara acara kawin banyak yang tidak gunakan masker. begitu juga hajatan kegiatan lain. Bahkan, acara pesta suda mulai ramai dan tidak ada penindakan, polisi juga mengizinkan pesta,” kata Ramli, salah satu warga Ternate. (udy/yun)

MALOT POST – JAILOLO. Asosiasi Pemerinta Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Halmahera Barat meminta pemkab tidak semena-mena mengganti perangkat desa jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Desember mendatang.” Saat ini banyak perangkat dasa mengeluh, karena ada tekanan dari pemkab melalui kepala desa (kades) dengan ancaman pergantian. Ini kami sesalkan karena penekanan dilakukan jelang pilkada,” ujur pelaksana tugas (Plt) Ketua Apdesi Halbar Iswan Abd Gani kepada malut post, Senin (21/9).

Kasus ini kata Iawan, bisa di lihat dari pengangkatan plt kades Hatebicara Kecamatan Jailolo yang tidak sesuai usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bahkan di Desa Arujaya Kecamatan Tabaru, camat menekan kades untuk mengganti perangkat desa tanpa sebab. Karena itu, Iswan meminta agar tidak ada upaya politisasi birokrsai pemdes, sehingga perangkat desa bisa menjalankan tugasnya dengan baik.”Jadi saya tegaskan kepada kades Arujaya Pianus Dode tidak perlu menjalankan perintah camat yang terkesan politis, melakukan konsolidasi meduduki kantor camat Tabaru. (din/met)

Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan

MALUT POST-JAILOLO. Upaya pencegahan penyebaran virus corona (covid-19) di Halmahera Barat kembali diperketat. Salah satunya, warga diminta mematuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan aktivitas di luar ruma. Senin (21/9) kemarin pemkab Halmahera Barat bersama TNI/Polri mulai melaksanakan operasi yustisi untuk menegakkan insruksi presiden (Inpres) Nomor 6 dan peraturan bupati (perbup) Nomor 23 tahun 2020 tentang protokol kesehatan.”Operasi yustisi yang kita lakukan hari ini dan seterusnya itu untuk menekan atau memperkecil penyebaran Covid-19 di Halbar,”Kata Bupati Danny Missy dalam sambutannya saat apel gabungan operasi yustisi di lobiy lantai 1 kantor bupati, kemarin.

Orang nomor satudi pemkab Halbar ini mengatakan operasi ini sifatnya pembinaan kepada masyarakat agar ketika beraktivitas di luar ruma tetap menerapkan protokol kesehatan. Operasi ini di daerah lain mungkin suda pada tindakan denda atau yang lainnya.Tetapi di Halmahera Barat belum bisa menerapkan denda, tapi masih lebih pada tindakan pembinaan agar masyarakat sadar dan mematuhi protokol kesehatan.”Sosialisasi dilakukan harus sampai ke tingkat desa, karena di desa penerapan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker saja masih sangat longgar,” ujurnya.

Sementara Wakapolres Kompol Moch Arinta Fauzi, SIK dalam arahannya mengatakan operasi yustisi yang di lakukan ini labih pada tindakan pembinaan, sehingga sanksi sosial bisa di terapkan.” Misalnya warga yang melanggar protokol kesehatan bisa dikenakan sanksi sosial seperti menghafal pancasila dan hukuman sosial lainnya,” ucapnya.

Karena itu, personal yang melakukan operasi diharapkan lebi mengedepankan sistem persuasif dalam bertindak sehingga masyarakat juga paham,”Mari kita sama-sama melaksanakan tugas sebaik mungkin dan memberikan arahan kepada masyarakat betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker saat beraktivitas,” harapnya. (din/met)

Apa yang kalian pikirkan ketika membayangkan kawah bekas jatuhnya meteor? Apakah sebuah lubang besar seperti ini?

Kawah Barringer di Arizona, Amerika Serikat, dengan diameter 120 meter

Faktanya, meteor terbesar yang tercatat oleh Ilmu Pengetahuan tidak meninggalkan jejak sejelas itu. Meteor yang menyebabkan punahnya tiga perempat kehidupan di atas bumi—yang salah satunya dinosaurus—memiliki penampakan seperti ini.

Jangan salah, hutan-hutan ini memang terlihat biasa saja. Namun ternyata di dalamnya terdapat berbagai lubang serupa gua di bawah tanah, yang membentuk sistem sungai bawah tanah. Dan bukan hanya satu, melainkan banyak. Para ilmuwan menjelajahi dan memetakan setiap gua unik ini, yang mereka sebut “cenote“.

Cenote

Setelah berhasil dipetakan menggunakan bantuan satelit, dan pemindaian topografi serta komposisi batuan, tampaklah tampilan seperti ini.
Inilah kawah hasil karya Chixculub Impactor, meteor yang memusnahkan dinosaurus non-avian pada 65 juta tahun lalu.

Chixculub Impactor

Kawah ini berdiameter setidaknya 150 kilometer dan dihasilkan oleh asteroid besar yang berdiameter antara 10–15 kilometer yang menabrak bumi dengan kecepatan 40 kilometer per detik, dengan sudut lancip (sekitar 60 derajat) dari arah tenggara. Arah tabrakan dan sudut tabrakan bisa kita ketahui dari sebaran ejekta dan bentuk kawah itu sendiri.

Dampaknya tentunya sangat fantastis, mengingat daya ledaknya setara dengan satu miliar kali ledakan bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshoma dan Nagasaki.

Bambang : Nanti Semua Diakomodir di APBD-P.

MALUT POST-SOFIFI. Lantaran pokokpikiran (pokir) separu anggota DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) tidak diakomodir dalam Anggota Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebelumnya, badan Anggota (Banggar) langsung terbang ke Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk konsultasi ke Deprov Sulsel.

Konsultasi Banggar ke Deprov Sulsel ini dibenarkan ketua Deprov Malut Kuntu Daud. kepada malut post belum lama ini, politikus PDI perjuangan itu mengatakan, selain pokir, Banggar juga konsultasi terkait peraturan presiden (perpres) Nomor 33 tentang pemangkasan Anggaran perjalanan Dinas.

Dia mengatakan dari hal konsultasi, pokir semua anggota Deprov Sulsel diakomodir pemprov Sulsel. Sementara di Malut, hanya orang tertentu saja yang diakomodir.”Bahkan setiap amggota DPRD Sulsel mematok 5 persen dari APBD,” katanya kepada Malut Post, Jumat (18/9) lalu.

Dirinya berharap pokir seluru anggota Deprov diakomodir TAPD setelah dilakukan pembahasan dengan pemprov tentang hasil konsultasi tersebut.”Saya mau pada kepemimpinan saya ini, apabila dijamin oleh undang-undang, maka kita harus bagi merata. per daerah pemilihan (Dapil) berapa, nanti kita bagi rata,” ujurnya.

Terpisah, Kepala Badan pengelolaan keuangan Anggaran pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Bambang Hermawan mengatakan pokir semua anggota aka dimasukan ke APBD Peraturan Gubernur (pergub) 3 dan 4 sempat ditangguhkan. “Jadi nanti di APBD-P itu diakomodir semua. Memang sekarang belum kelihatan,” ujurnya.

Soal keluhan anggota DPRD pada tahun sebelumnya yang tidak diakomodir, Bambang menegaskan akan diakomodir di 2020 ini. Terkait jumla pokir, nanti dilihat pada daftar penetapan. “Jadi, nanti kita lihat penetapan 2020 ini,” pungkasnya. (cr-03/jfr)

DISampaikan Dalam Diskusi Publik.

MALUT POST-TERNATE. Empat Bakal Calon (Balon) Wali Kota Ternate hadir dalam diskusi publik yang digeral komunitas Jarod, Jumat malam lalu (18/9). Diskusi memperingati satu dasawarsa komonitas ini,berlangsung di Jarod Cafe dengan mengusung tema” Permasalahan dan Tantangan Kota Ternate di Lima Tahun Kedepan”. Empat bakal calon yang hadir itu berkesempatan menebar janji.

Bakal Calon Wali Kota Moh Yamin Tawary, M Tauhid Soleman, Merlisa Marsaoly dan M Hasan Bay yang diwakili oleh bakal calon wakil wali kotanya Asgar Saleh itu mengupas berbagi perssoalan kota yang di hadapi saat ini serta menawarkan solusi. Walau tidak membahas detail soal program, diskusi malam itu berlangsung meriah.

Bakal calon wali kota, kata Yamin Tawari yang mendapat kesempatan perdana dari moderator Aziz Hasyim, membuka dengan menyampaikan, ada dua hal yang menjadi tugas utama pemerintah. pertama,memajukan kota dan kedua, mensejahterakan rakyat. Untuk mewujutkan itu maka sektur ekonomi, pendidikan, kesehatan dan beberapa sektor lain harus baik.

Ukuran ekonomi, kata Yamin, adalah pada daya beli. Jika masyarakat tidak memeliki daya beli maka tidak akan ada kesejahteraan. Karena itu, harus buka lapangan kerja. Yamin menyebut, tugas pemerintah juga membuat iklim investiasi yang baik agar para pengusaha dapat bermunculan. “kalau ada yang punya usaha, maka praktis akan menyerap tenaga kerja. Jadi rumusnya pengusaha itu harus tumbuh agar tenaga kerja bisa terserap,” sebut mantan ketua DPRD sementara Malut ini.

Ada tiga hal, sambung Yamin yang akan menjadi fokusnya, yakni soal penanganan sampah, perbaikan lingkungan yang di dalamnya soal air, serta pengambangan digitalisasi. pemerinta juga harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk berbagai peran, karena tidak semua hal dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri butuh banyak pihak. ” pengelolaan parkir misalnya kedepan kita serahkan saja kepada pihak swasta, penataan pasar juga harus dilakukan. kedepan kota ini harus dijadikan smart city dan itu bukan hanya konsep tapi harus diterapkan melalui langkah nyata,” terang mantan Anggota DPR RI tersebut.

Sementara Balon Wakil Wali Kota Asghar Sale yang hadir menggantikan bakal calon wali kota Muh Hasan Bay (MHB) mengatakan, Ternate adalah kota yang pluralis, terbuka, majemuk, dan semua orang yang ada di kota Ternate memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh pemerinta. Olehnya itu, program perkotaan akan sangat banyak.”Saya mungkin realistis. Dalam jangak waktu lima tahun tidak mungkin wali kota yang terpilih dapat menyelesaikan seluruh permasalahan Kota Ternate. Kalau itu dijanjikan, saya kira itu adalah janji omong kosong,” ucap Asghar.

Menurutnya, membangun kota Ternate membantu dukungan dari berbagai pihak untuk melibatkan dari dalam menyelesaikan problem. Itulah kenapa, dirinya bersama Muhamad Hasan Bay lebi memilih tagline Bersama Lebi Baik.” Kalau misalnya bang Yamin dikehendaki oleh Allah terpili menjadi wali kota maka kami akan bergabung dan memberikan dukungan.

Tapi kalau Allah berkehendak saya dan pak Hasan Bay yang memimpin Kota Ternate maka mami akan mangajak semua bakal calon untuk sama-sama berpikir caranya membangun kota ini lima tahun kedepan,” tandas Direktur LSM Rorano ini.

Kota Ternate,sambung Asghar, suda dihuni oleh berbagai etnis, seperti Cina, Arab, Jawa, hingga Makasar. meski banyak etnis Kota Ternate tetap aman dan terus berkembang. Asghar menyebut, dirinya tidak ingin Kota Ternate kedepan hanya dibangun dengan pemandangan visual yang hanya di lihat dari banyaknya gedung bertingkat, namun menempatkan sumberdaya masyarakat hanya menjadi penonton.

Dalam kesempatan itu, Asgar juga menyentil soal kehadiran Alfamidi di Kota Ternate. ” Jika terpilih, saya dan pak Hasan Bay berencana akan membuat peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Investor ingin datang silahkan, tapi semua tenaga kerja yang direkrut harus tenaga kerja lokal (SDM kota Ternate, red),” ucap Asghar.

Dari sisi ekonomi terutama Makro, Asgar menyebut perkembangan ekonomi di Kota Ternate suda cukup baik hanya saja masih dibarengi dengan angka pengangguran dan 700 orang miskin yang ada saat ini.”Kenapa itu terjadi, karena investasi yang di lakukan oleh pemerintah cenderung padat model, bukan padat karya,” sambutnya.

Dari sektor pendidikan, MHB-GAS akan menyoroti tenaga pentak bisa menandatangani dokumen APBD.” Untuk itu kami minta Pj sekda Ricky Chairul Richfat segera di lantik. Apalagi sebelumnya gubernur telah memberikan persetujuan,” tandas politisi Hanura ini.

Desakan yang sama juga datang dari ketua komisi II, Mursid Amalan. ” Untuk percepatan pengesahan APBD-P 2020, maka gubernur wajib segera melantik Ricky. kami minta jangan memberikan berlarut-larut karena merugikan pemda Haltim,” pungkasnya (ado/rul)

Melanggar Dikategori Pidana.

MALUT POST-JAILOLO. Bakal Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat diminta mengedepankan protokol kesehatan saat kampanye. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).”Kalau ada yang melanggar maka dikategorikan perbuatan pidana,”kata komisioner KPU Yanto Hasan dalam sosialisasi kampanye dan penerapan protokol kesehatan di aula kantor KPU, Sabtu (19/9).

Yanto mengatakan sesusi PKPU Nomor : 6 tahun 2020, pasal 11 ayat 2 dan ayat 3, penyelenggara berhak memberikan sanksi teguran dan sanksi sesuai ketentuan perundang- undangan bagi yang melanggar protokol kesehatan.”Jika ada pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, atau PPS bisa memberikan teguran,” tandasnya.

Jika tegurannya tidak diindahkan maka KPU dan penyelenggara di bawahnya berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.”PKPU Nomor 4 tahun 2017 pasal 74 menyatakan pelenggaran dalam kampanye atas larangan di pasal 68 memiliki 3 kategori sanksi. Yakni tindak pidana, peringatan tertulis, bahkan penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfince Kalengit mengatakan untuk Halmahera Barat hampir semua kecamatan suda terkonfirmasi positif Covid-19, hingga dimintakan kepada semua pihak bekerja sama memerangi Covid 19 dalam bentuk apapun. Baik pelaksanaan kampanye ataupun sosialisasi.” Di kecamatan Jailolo yang paling banyak terkonfirmasi Covid-19 Yakni 30 kasus, sehingga pada tahapan kampanye nanti hindari pergerakan massa yang lebi besar guna menghindari terjadinya cluster baru,”katanya.

Rosfince mengaku, pihaknya telah memberikan data kepada KPU sebagai acuan dan antisipasi atas penyebaran Covid-19.”Virus ini tidak ada yang kabal. karena itu, penerapan protokol kesehatan harus benar dilakukan,”tegasnya.(din/met)