Bambang : Nanti Semua Diakomodir di APBD-P.

MALUT POST-SOFIFI. Lantaran pokokpikiran (pokir) separu anggota DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) tidak diakomodir dalam Anggota Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebelumnya, badan Anggota (Banggar) langsung terbang ke Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk konsultasi ke Deprov Sulsel.

Konsultasi Banggar ke Deprov Sulsel ini dibenarkan ketua Deprov Malut Kuntu Daud. kepada malut post belum lama ini, politikus PDI perjuangan itu mengatakan, selain pokir, Banggar juga konsultasi terkait peraturan presiden (perpres) Nomor 33 tentang pemangkasan Anggaran perjalanan Dinas.

Dia mengatakan dari hal konsultasi, pokir semua anggota Deprov Sulsel diakomodir pemprov Sulsel. Sementara di Malut, hanya orang tertentu saja yang diakomodir.”Bahkan setiap amggota DPRD Sulsel mematok 5 persen dari APBD,” katanya kepada Malut Post, Jumat (18/9) lalu.

Dirinya berharap pokir seluru anggota Deprov diakomodir TAPD setelah dilakukan pembahasan dengan pemprov tentang hasil konsultasi tersebut.”Saya mau pada kepemimpinan saya ini, apabila dijamin oleh undang-undang, maka kita harus bagi merata. per daerah pemilihan (Dapil) berapa, nanti kita bagi rata,” ujurnya.

Terpisah, Kepala Badan pengelolaan keuangan Anggaran pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Bambang Hermawan mengatakan pokir semua anggota aka dimasukan ke APBD Peraturan Gubernur (pergub) 3 dan 4 sempat ditangguhkan. “Jadi nanti di APBD-P itu diakomodir semua. Memang sekarang belum kelihatan,” ujurnya.

Soal keluhan anggota DPRD pada tahun sebelumnya yang tidak diakomodir, Bambang menegaskan akan diakomodir di 2020 ini. Terkait jumla pokir, nanti dilihat pada daftar penetapan. “Jadi, nanti kita lihat penetapan 2020 ini,” pungkasnya. (cr-03/jfr)

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *