Seakan kembali ke satu abad silam tatkala pandemi Flu Spanyol melanda, pada penghujung tahun 2019 kemarin, dunia dikejutkan oleh munculnya wabah penyakit seperti pneumonia di Wuhan, China, yang dugaannya disebabkan oleh virus. Penelitian demi penelitian dijalankan, hingga akhirnya para peneliti melalui pihak berwenang China sepakat bahwa jenis baru dari virus Corona—yang sebelumnya telah diidentifikasi pada 1960—adalah dalang dari eksistensi wabah penyakit di wilayah itu. Sialnya, virus yang resmi dinamakan sebagai SARS-CoV-2—awalnya 2019-nCoV—ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan jenis virus Corona yang pernah mewabah sebelumnya (SARS, MERS, dll), dimana tingkat infektivitasnya jauh lebih tinggi, namun dengan rasio letalitas yang lebih rendah.

Fase selanjutnya bisa dibilang adalah titik awal dimana virus bisa menyebar dengan masif. Meskipun Thailand dan Jepang telah mendeklarasikan masuknya virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini di negaranya, namun pihak-pihak yang memegang kendali krusial di seluruh dunia seakan belum mau bergerak untuk fokus ke pengendalian penyakit menular ini. Bahkan, WHO sendiri pun beberapa kali melakukan blunder atas pernyataannya yang kontradiksi terkait virus ini. Seperti contoh, pernyataan mengenai ketidakefisienan penggunaan masker untuk orang sehat pada Februari 2020 ke awal Maret 2020 lalu. Alhasil, virus terlanjur menyebar ke berbagai belahan bumi. Di saat situasi semakin krisis, barulah WHO menyatakan penyakit COVID-19 sebagai pandemi baru, dan secara bertahap merevisi pernyataannya.

Ada beberapa kemungkinan yang mungkin menjadi alasan akan langkah “penyepelean” yang diambil oleh WHO pada awal-awal penularan penyakit, namun alasan menjaga perekonomian adalah yang paling masuk akal. Tak dapat dipungkiri, bilamana penyakit ini digembar-gemborkan di awal—saat jumlah terinfeksi masih belum tinggi—, maka kepanikan massal sangat memungkinkan untuk terjadi yang efeknya akan sangat memukul perekonomian. Sayangnya, hipotesa skenario tersebut tak berjalan sesuai ekspektasi. Realita yang terjadi di lapangan justru membuktikan bahwa dampak perekonomian menjadi lebih mengerikan ketika virus telah menyebar dimana-mana. Contoh paling nyata, kita dapat berkaca pada negara-negara yang bisa dibilang maju, seperti Korea Selatan dan Singapura, yang dibayangi oleh jurang resesi sebagai dampak dari pandemi paling dahsyat di abad ke-21 ini.

Di Indonesia sendiri, hal yang sama pun terjadi. Tak dapat disangkal bahwa beberapa institusi berwenang pun pernah mengeluarkan pernyataan dan tindakan yang justru menggelembungkan dampak dari pandemi. Sebut saja pernyataan mengenai “orang Indonesia kebal” dengan membawa kelakar yang mungkin tujuan awalnya untuk memotivasi dan menekan kepanikan di masyarakat. Sayangnya, implementasi di masyarakat mengalami misinterpretasi, dimana boleh kita akui kalau negara kita cukup santai dalam menangani pandemi, baik dari masyarakat maupun pihak-pihak berwenang. Posisi nyaman inilah yang justru membuat kita dapat terjatuh ke jurang kehancuran bilamana pihak-pihak krusial salah langkah dalam membuat keputusan.

Melalui esai ini, penulis akan mengupas beberapa skenario pemulihan pola kehidupan dalam negara di aspek perekonomian, serta menjabarkan beberapa gagasan yang mungkin dapat memberi kontribusi dalam skenario pemulihan ekonomi nasional dengan pemanfaatan potensi daerah. Harapan penulis, setiap opini yang dicantumkan di sini dapat memberikan inspirasi kepada setiap pembaca, bahwa kita semua memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam menjaga keselamatan negara dari ancaman perekonomian yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19.

Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19

Wimboh Santos, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa Indonesia telah sukses melewati fase kritis perekonomian yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19, dan kini dalam proses memasuki babak baru, yaitu fase perbaikan (recovery). Pernyataannya cukup masuk akal bilamana kita mengamati publikasi kinerja Industri Jasa Keuangan yang jauh membaik pada kuartal II/2020 dibandingkan sebelumnya. Selain itu, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, juga telah membagikan empat strategi perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional pada saat dan pasca pandemi COVID-19. Dua dari strategi tersebut cukup menarik untuk ditelisik, yaitu mengenai penurunan Suku Bunga Acuan (BI7DRR) 25 Bps menjadi 4 persen, dan penggalakkan digitalisasi pembayaran ke seluruh daerah di Indonesia. Dua strategi di atas seakan menjadi kode dari institusi yang memikul tanggung jawab akan keuangan nasional, dimana pihak berwenang telah merestui rencana eksekusi pemulihan ekonomi yang akan menjadikan industri di kawasan regional sebagai ujung tombaknya.

Agraria, Perikanan, dan Perdagangan dari kelas teri hingga kakap adalah model usaha yang hampir seluruhnya memiliki ketergantungan terhadap modal. Sayangnya, masih sangat banyak pelaku tiga model usaha di atas yang memiliki kesulitan akses permodalan. Mereka yang mengalami kendala tersebut kebanyakan berasal dari daerah non-perkotaan. Banyak aspek yang mempengaruhi munculnya hambatan tersebut, mulai dari kurangnya kompetensi yang para pelaku usaha tersebut miliki sehingga menimbulkan angka yang rendah untuk poin kepercayaan dari perbankan, ketidakmampuan untuk menanggung biaya bunga kredit, hingga terbatasnya akses untuk menjangkau wilayah operasional mereka. Alhasil, usaha mereka yang terdampak oleh hantaman pandemi harus menelan pil pahit karena tidak dapat menanggulangi tanggungan operasional.

Penurunan suku bunga dan upaya digitalisasi tentunya menjadi angin segar bagi kelangsungan usaha mereka. Dengan strategi tersebut, solusi yang menguntungkan bagi pihak pelaku usaha maupun pemangku kebijakan moneter dapat tercipta. Di sisi pelaku usaha, mereka dapat dimudahkan untuk mendapatkan akses permodalan. Sementara di sisi pemerintah, geliat ekonomi regional dapat menjadi keuntungan untuk membantu menjaga stabilitas perekonomian nasional. Implikasinya, Indonesia dapat melangkah lebih mundur dari jurang resesi, hingga bahkan dapat menjadi negara yang sukses mengendalikan perekonomiannya pada saat dan pasca pandemi COVID-19.

Salah satu hal yang melandasi pemaparan skenario di atas yaitu situasi dilematis dan penuh guncangan yang dihadapi perekonomian global saat ini. Kondisi kritis tentunya dapat kita manfaatkan sebagai celah dimana industri nasional dapat menyelinap masuk. Saat negara lain sibuk dengan pemulihan ekonomi yang menggunakan strategi pengamanan industri raksasa di negaranya, kita dapat memanfaatkan industri lokal yang bersifat independen dengan skala masif. Hal ini tentu sangat masuk akal untuk terjadi. Sebagai contoh, sebelum era pandemi, Indonesia masih kerap melakukan kegiatan impor komoditas yang sejatinya di negara sendiri pun akan sangat mudah ditemui. Namun dengan adanya situasi yang memaksa negara untuk mengikat pinggang seperti sekarang, mau tidak mau kita harus berjuang untuk mandiri dalam memenuhi permintaan pasar, dengan memanfaatkan produk lokal.

Dengan kondisi ini, pemerintah dapat mengalihkan anggaran impor ke aspek permodalan produsen lokal—baik dari segi akses dan suku bunga—,agar pelaku usaha lokal pun dapat meningkatkan kualitas barang produksinya. Efek ke belakangnya, usaha lokal yang semakin produktif dan berkembang dapat memberi berkontribusi dalam pembangunan negara dengan kewajiban pajak yang mereka laksanakan.

Sayangnya, hipotesa skenario di atas hanya dapat berjalan lancar apabila segenap Sumber Daya Manusia di Indonesia memiliki kesadaran yang sama untuk bergerak memperbaiki nasib bersama.  Bisa dibilang, Indonesia merupakan negara yang seimbang. Kita memiliki potensi dahsyat yang mampu dimanfaatkan. Namun di sisi lain, kualitas manusia kita masih cukup jauh untuk merengkuh angan-angan itu. Ini bukan hanya membahas tentang aspek Ilmu Pengetahuan dan Kemampuan, melainkan Kejujuran. Sedari dimulainya era Reformasi, kita tak bisa menyangkal fakta bahwa pada setiap tahun yang kita lalui, kita mengalami kemajuan—meskipun tak dapat dipungkiri kalau dalam beberapa momentum, kita mengalami kemunduran—. Banyak hal baru yang berhasil kita nikmati yang merupakan buah pemikiran petinggi negara yang pernah dan sedang memimpin, yang dapat dijadikan representasi akan eksistensi manusia-manusia berkualitas di kursi pemerintahan. Akan tetapi, kemajuan itu tak optimal, dan sesekali mengalami kemunduran oleh karena oknum-oknum yang serakah, yang berusaha meraup keuntungan pribadi baik dari aspek finansial dan non-finansial.

Berkaca dari fenomena di atas, ide sebrilian apapun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional tak akan berjalan sesuai harapan bilamana tak dieksekusi dengan baik. Dibutuhkan sinergi, kejujuran, dan integritas yang kuat dari segenap perangkat pemerintah pusat, daerah, hingga lapisan masyarakat terdalam, agar rencana yang sebelumnya telah tersaji dengan matang, dapat terimplementasi semaksimal mungkin. Namun bukan berarti kita nol peluang. Seberat-beratnya sebuah kendaraan akan tetap dapat dikendalikan bilamana disetir oleh supir yang mampu mengemudi. Artinya, revolusi mental dalam skala darurat harus diwujudkan dari atas terlebih dahulu sebelum diturunkan ke masyarakatnya. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah probabilitas akan terimplementasikannya hal ini cukup tinggi?

Dalam perkara ini, penulis memiliki pandangan yang positif terhadap pemangku jabatan tertinggi pada hampir semua pos-pos kelembagaan nasional. Meskipun tidak semuanya demikian, namun mayoritas kasus penyelewengan dan skandal dalam proses kenegaraan dilakukan oleh oknum yang berstatus non-pemimpin. Lantas, penulis mengambil kesimpulan bahwa proses penyeleksian pihak-pihak yang nantinya akan menjadi kontributor dalam pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah kegiatan yang harus disentuh perombakan secara komprehensif.

Namun, hambatan utama dalam pelaksanaan tahap ini yaitu budaya nepotisme dan politik “terima kasih” yang tak dapat dipungkiri memang ada eksistensinya di kursi pemerintahan. Kembali ke paragraf sebelumnya, sang “supir” adalah juru kunci yang memegang kendali akan arah yang dituju oleh negara ini.

Akan sangat fantastis bilamana Pemerintah Indonesia berani menjalankan hal yang mungkin terdengar remeh dalam pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu “Audit Mental”. Audit Mental yang dimaksud di sini yaitu tentang penanaman doktrin yang kuat kepada seluruh pihak-pihak yang bertugas pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional. Setelah proses indoktrinasi selesai, maka tahap selanjutnya yaitu proses penyeleksian yang ketat dan nol nepotisme, guna menemukan manusia-manusia yang sekiranya dapat menangani dan menjalankan setiap proses pada pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional. Metode ini mungkin akan sangat berisiko pada sang “supir”, karena dapat dipastikan oknum-oknum yang tergeser karena tidak memenuhi kualifikasi akan menghalalkan segala cara untuk menggagalkan agenda yang sejatinya dijalankan untuk kepentingan bersama, baik dengan politik adu domba, hingga ancaman keselamatan.

Namun kembali ke integritas, risiko adalah hal yang harus diambil seorang pemimpin. Selayaknya supir, kemana pun ia mengarahkan kendaraan, apapun keputusan yang ia ambil, mengerem atau menabrak, dialah yang akan mendapatkan dampak terbesarnya; baik atau buruk, menyenangkan atau justru menyedihkan.

Langkah yang diambil oleh pemerintah dengan menjadikan potensi regional sebagai ujung tombak dalam skenario Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan tindakan yang sangat tepat. Selain menyelamatkan, kita pun memiliki celah untuk unjuk gigi di ruang perekonomian internasional. Semua hal tersebut tentunya sangat memungkinkan bilamana eksekusinya dapat berjalan dengan baik, lurus, dan nol penyelewengan.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berdiri di tengah dua sudut yang saling bertolak belakang. Kita memiliki pilihan, menjadi maju, atau terkubur dalam hancur, dengan segala risikonya masing-masing.

Penutup

Pandemi COVID-19 telah merenggut banyak hal dalam aspek kehidupan manusia, salah satunya perekonomian. Namun dengan integritas yang kuat, kita memiliki potensi untuk mengambil langkah yang tepat, agar justru dapat membalikkan situasi demi mengejar tujuan bersama, yaitu menjadi negara maju dan mandiri dalam perekonomian global. Implikasinya, cita-cita nasional pun dapat terwujud. Dengan status kenegaraan yang sukses dan kuat, kita dapat menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

TT Ads

2 comments

  • Rosmita Vita
    Rosmita Vita
    Reply

    Semoga pemerintah bisa mnyelamatkan ekonomi kita, aminnn

  • Robin
    Robin
    Reply

    Ide yang brilian! Semoga pemerintah bisa baca ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *