Belakangan ini pastinya profis sering mendengar hingar bingar tentang konflik antara Vanuatu dan Indonesia, yang dipicu oleh sikap Vanuatu yang secara menggebu-gebu mengangkat isu kemanusiaan di Papua. Tindakan Vanuatu yang menurut perwakilan Indonesia tidak etis inilah yang memantik perselisihan antar kedua negara. Selain itu, tudingan yang Vanuatu berikan dianggap berlebihan dan “dibumbui” sehingga Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, melontarkan jawaban menusuk terhadap negara rumpun Melanesia ini.

“Sangat memalukan bahwa satu negara ini terus-menerus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau menjalankan pemerintahannya sendiri,”

Ujar Silvany pada saat menggunakan hak jawab di sidang PBB atas tudingan yang Vanuatu gulirkan.

Tak hanya itu, konflik semakin berbuntut panjang ketika beberapa warganet Indonesia mulai menggunakan media sosial untuk menyerang beberapa akun digital kenegaraan Pemerintah Vanuatu dengan komentar-komentar rasis yang sangat tidak elok dibaca.

Dari semua itu, pernahkah profis penasaran akan apa yang menjadi alasan dari negara di Samudera Pasifik ini begitu bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua? Selain serumpun, ternyata ada alasan lain lho, profis!

Walter Lini (1942–1999)

Beliau adalah Walter Tini, salah satu Bapak Negara Vanuatu. Beliau awalnya adalah pendeta Gereja Inggris Anglican yang menjadi aktivis kemerdekaan Vanuatu sejak 1970. Ketika Vanuatu merdeka pada 1980, Walter pun terpilih menjadi Perdana Menteri Vanuatu pertama, yang menjabat selama 11 tahun hingga 1991. Beliau juga mengusung ideologi buatannya, yang hingga kini masih tertanam kuat di sanubari rakyat Vanuatu. Yaitu ideologi “Sosialisme Melanesia”, yang intinya:

  1. Budaya Melanesia yang komunal, bukan individualis, berarti secara “alami” sudah sejalan dengan sosialisme.
  2. Karena sudah “alami”, sosialisme ini tidak boleh bersifat revolusioner/ menghapus budaya maupun agama, tetapi hanya politis
  3. Sosialisme tidak berarti harus mengikut kepada Soviet, Tiongkok & blok Timur atau negara kiri lainnya. Diplomasi harus independen.
  4. Karena berpaku pada budaya Melanesia, pengikut sosialisme Melanesia wajib mendukung perjuangan kaum Melanesia lainnya yang belum merdeka, hingga pada jangka panjangnya semua kaum Melanesia bersatu dalam sebuah negara atau organisasi internasional federal (semacam Uni Eropa)

Saking percayanya Bapa Walter ini dengan kemerdekaan & persatuan Melanesia, ia pun sempat berkalimat di salah satu pidatonya:

“Vanuatu will not be truly independent until all Melanesians are free”

Vanuatu tidak akan menjadi merdeka sejatinya sampai seluruh bangsa Melanesia juga merdeka

Selama kepemimpinannya, Walter sangat mengedepankan konsistensi kebijakan dan ideologinya Hal itu dapat dibuktikan dengan contoh:

  • Ketika terjadi pemberontakan Nagriamel (1980, pemberontakan yang ditunggangi pengusaha Amerika & Prancis yang menginginkan Vanuatu tidak menjadi sosialis), Walter meminta bantuan militer bukan dari Inggris yang memberikan kemerdekaan, tetapi dari Papua Nugini.
  • Sedari awal, Vanuatu mendukung FLNKS, yang tadinya merupakan organisasi gerilya, dan sekarang menjadi partai politik di Kaledonia Baru. FLNKS berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste di era Orde Baru.
  • Membentuk MSG (Melanesian Spearhead Group), organisasi internasional negara-negara Melanesia di tahun 1986.

Bisa dilihat betapa komitmen Walter dengan idenya terhadap Melanesia yang seluruhnya merdeka. Dan berhubung pak Walter ini bapak negara seperti halnya Bung Karno di Indonesia, maka pemikirannya pun banyak yang bertahan sampai sekarang. Jadi memang tidak jauh beda dengan pemerintahan Indonesia yang dari dulu secara diplomatis mendukung Palestina.

Memudarnya “Kemesraan” Indonesia dan Negara Pasifik juga Diduga Menjadi Pemicu

Bisa dibilang, kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedikit mengalami keterlambatan dalam membangun relasi baik dengan negara-negara di area Pasifik. Padahal, hubungan ini pernah mesra pada saat Susilo Bambang Yudhoyono memangku jabatan Presiden.

Pertemuan SBY dengan Frank Bainimarama, Perdana Menteri Fiji, tahun 2013

UMLWP (Organisasi non-militer Kemerdekaan Papua, yang dipimpin Benny Wenda), sudah dua kali mencoba untuk bergabung sebagai anggota penuh MSG. Dan dua kali itu pula ditolak berkat Fiji (salah satu anggota MSG).

Mengapa Fiji menolak? Karena Fiji menjadi kawan Indonesia semenjak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Indonesia pertama yang mengadakan kunjungan ke daerah Kepulauan Pasifik.

Selama pemerintahannya, Kemenlu era Susilo Bambang Yudhoyono juga mengadakan banyak usaha diplomasi di daerah Pasifik, contohnya:

  • Mengundang negara-negara MSG ke Bali Democracy Forum yang didirikan sebagai forum dialog sejak 2008
  • Mengadakan forum budaya Melanesia sejak 2011 lewat Kemendikbud dan mengundang negara-negara Melanesia
  • Membuka hubungan diplomatis dengan Vanuatu di tahun 2012, dengan menunjuk KBRI Canberra untuk juga merangkap sebagai Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu
  • Januari 2014, mengajukan keanggotaan Indonesia ke MSG lewat perwakilan 5 gubernur (Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, NTT)
  • Kunjungan ke Fiji (2013) yang berujung dukungan Indonesia untuk investasi & bantuan dukungan $20 Juta (Rp 300 M) di daerah Pasifik, termasuk rencana pembukaan rute penerbangan Jakarta-Denpasar-Port Moresby yang nantinya diteruskan sampai Fiji.

Semua usaha ini pun berpuncak ketika di tahun 2015, MSG menerima perwakilan Indonesia sebagai associate member / anggota kemitraan MSG, dan juga Vanuatu yang pada tahun 2015 menyatakan berniat membuka kedutaan di Jakarta.

Sayangnya, kemesraan ini mulai meluntur. Diplomasi Pasifik tidak lagi menjadi prioritas di program pemerintahan. Investasi $20 Juta tinggal janji masa lalu, Vanuatu pun juga menunda niatnya membuka kedutaan, sampai akhirnya kembali mau menyuarakan soal Papua di lantai sidang PBB.

Bahkan lembaga riset geopolitik Australia, Lowy Institute, yang terkadang cukup bias soal kemerdekaan Papua pun mengkategorikan kebijakan era Jokowi di wilayah Pasifik sebagai “issue-based, ad hoc coalition” (Koalisi/ kerjasama yang hanya bergantung isu secara ad hoc/ hanya ada ketika dibutuhkan).

Demikian paparan analisis dari Tim Istana FM mengenai alasan dibalik kukuhnya Vanuatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Semoga pengetahuan profis dapat bertambah setelah membaca ini.

Untuk profis, jangan pernah juga untuk ikut-ikutan melontarkan kata-kata rasis terhadap akun digital Vanuatu. Biar bagaimanapun, tudingan yang Vanuatu gulirkan juga melalui jalur resmi, yaitu Sidang PBB. Jangan sampai tindakan kita malah menjadi bumerang bagi pemerintah yang sedang memperjuangkan isu ini.

Dari penulis, kami berharap agar situasi di atas dapat menjadi perhatian oleh Pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri, agar dapat menyelesaikan pekerjaan rumah supaya kedaulatan Papua tidak terusik oleh negara lain.

TT Ads

2 comments

  • Rozak Fiq
    Rozak Fiq
    Reply

    Yang penting NKRI harga mati!

  • Ghoni r
    Ghoni r
    Reply

    Ada udang di balik bakwan..ujung2nya nanti nasib seperti timor leste terulang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *