PKB Ternate All Out

MALUT POST – TERNATE. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Ternate all out menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang. PKB mengarahkan semua potensi untuk memenangkan pasangan calon yang diusung. Empat anggota DPRD Kota Ternate dari PKB telah mengambil cuti untuk berkampanye. Langkah PKB itu berbeda dengan partai lain yang anggota DPRD-nya baru satu bahkan ada yang belum mengambil cuti sama sekali.

Dari data ini di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate hingga pekan kedua pelaksanaan kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali, mereka baru menerima tembusan empat surat cuti kampanye anggota DPRD dari total 30 anggota DPRD di Kota Ternate. Enam surat cuti itu, empat diantaranya dari PKB, yakni ketua DPRD Muhajirin Bailussy (PKB), anggota DPRD Mohtar Bian (PKB), Ridwan Lisapaly (PKB) dan Usman M Nur (PKB). Sedangkan dua lainnya, yaitu; Wakil Ketua DPRD Henny Sutan Muda (Demokrat) dan Yamin Rusli (Nasdem).

Dalam surat cuti enam anggota DPRD itu, lima diantaranya, tidak mencantumkan lamanya cuti, namun hanya tanggal permohonan cuti yang dimulai 3 Oktober 2020. Terkecuali Henny Sutan Muda yang melakukan cuti dari tanggal 10 Oktober hingga 11 Oktober 2020. Bawaslu Kota Ternate mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD yang masuk dalam untuk tim kampanye pemenangan pasangan calon (paslon) untuk mengajukan izin cuti kampanye. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020, pasal 63. “Izin kampanye sudah harus diserahkan ke KPU paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Selain ke KPU, tembuskan juga ke Bawaslu. Ketentuan mengenai izin kampanye adalah di luar tanggungan negara. Artinya, DPRD saat mengikuti kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas dan lain sebagainya,” tegas ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan di kantor Bawaslu, kemarin (5/10).

Ketentuan terkait kewajiban mengajukan izin kampanye bagi anggota DPR, DPDR, dan DPD di jelaskan pada pasal 70 uu Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 63 peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020. Dalam PKPU 11 Tahun 2020 juga membahas soal adanya larangan penggunaan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.

Regulasi itu juga melarang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan terkait dengan jabatan yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain. Menurut Kifli, semua larangan tersebut sudah diatur dalam peraturan teknis PKPU. “Bawaslu tidak akan abaikan apa yang dilarang sebagaimana tertulis di PKPU. Bila ada yang sengaja melanggar kita tindak tegas,” ancamnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PKB Muhajirin Bailisy mengaku akan mengarahkan seluruh kekuatan PKB untuk memenangkan paslon yang diusung. ” Tak hanya anggota DPRD. Struktur dari yang paling atas hingga bawah akan dikerahkan,” tandas Ketua DPRD Kota Ternate ini. (mg-01/rul)

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *