MALUT POST-TIDORE. Wakil Rakyat yang ada di DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) secara tegas menyatakan sikap penolakan terhadap pengesahan undang-undang cipta kerja. Pernyataan sikap DPRD disampaikan saat hearing bersama dengan puluhan aksi massa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) saat menggelar aksi di kantor DPRD, Rabu (7/10).

Dalam aksinya, massa LMND menilai, pengesahan undang-undang cipta kerja tidak mewakili kaum buruh, petani, nelayan, dan lain sebagainya.

“Muatan dalam Undang-undang cipta kerja, jelas mengancam seluruh sektor kehidupan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulai dari soal perizinan perusahaan, penanaman modal asing, pemanfaatan ruang pesisir dan laut, lingkungan hidup, pendirian bangunan, minerba dan migas, pertanahan serta perkebunan, ketenagakerjaan, impor, perdagangan hingga pendidikan tinggi” teriak Julfikar Hasan, Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya.

Apa yang dilakukan DPR-RI dianggap melenceng dari asas socio demokrasi yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila serta Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

“Kami dari eksekutif LMND Kota Tidore mendesak DPRD agar menyatakan sikap dukungan untuk mencabut undang-undang cipta kerja, sebab kita di LMND sudah berulangkali mendesak DPRD untuk menolak. Makanya hari ini (Rabu kemarin), kami minta semua fraksi, menyatakan sikap yang sama agar undang-undang ini dicabut,” koarnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Ketua DPRD yang pada kesempatan kemarin menyempatkan waktu untuk hearing bersama, menyatakan secara tegas kalau dirinya ikut menolak. “saya secara pribadi menolak undang-undang ini, karena ada beberapa poin yang sangat bertentangan dan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau sikap dari teman-teman di fraksi, saya kembalikan ke teman-teman,” akunya.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD, Mochtar Djumati saat bertatap muka langsung dengan massa aksi. “Saya pribadi dan fraksi Nasdem mendukung penuh perjuangan adik-adik mahasiswa dengan menolak undang-undang hak cipta kerja ini,” katanya.

Pernyataan yang sama juga ikut disampaikan Wakil ketua II, Ratna Namsa. “Saya dan fraksi PAN dengan tegas meminta ke tema-teman DPRD yang lain agar secara kelembagaan, segera mengambil keputusan dalam menyikapi tuntutan mahasiswa,” pintanya.

Peryataan yang sama ikut disampaikan anggota dari Fraksi Demokrat, Ridwan M Yamin serta Abdulrahman Arsyad, dari Fraksi PDI-P. “Kami akan membuat rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat agar undang-undang cipta kerja segera dicabut,” pungkasnya.(mg-06/aji)

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *