MALUT POST-TERNATE. Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja), yang dinilai tidak memihak kepada rakyat dan lebih kepada pemodal, menuai banyak protes. Sejumlah aksi unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Aksi Perempuan Indonesia (API), Kartini Kota Ternate, Rabu (8/10) kemarin.

Mustadin Safar, kordinator aksi mengatakan alasan menolak Omnibus Law atau Undang-Undang cipta kerja ini, karena dalam rancangannya, terdapat keberpihakan pemerintah dan DPR terhadap kepentingan modal asing atau investasi. Keberpihakan itu untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia, demi keuntungan pribadi dan kelompok oligarki. Pemerintah dan DPR juga dinilai telah menggadaikan kekayaan alam dan tidak mempedulikan masa depan rakyat.

Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengandung muatan dan isinya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1995. Muatan yang dianggap bermasalah yakni perizinan usaha dihilangkan penanaman modal asing buka selebar-lebarnya, pemanfaatan ruang, pesisir dan laut, tidak ada peran otonomi daerah serta rakyat, lingkungan hidup tidak lagi ekologis, hak rakyat atas tanah dihapus, memperpanjang kontrak tambang, impor dan perdagangan dibebaskan, dan pendidikan tinggi layaknya dijadikan badan usaha yang berorientasi pada profit atau komersialisasi.

“Pada intinya kami mendesak agar undang-undang cipta kerja dicabut,” tegasnya.

Selain tuntutan terhadap pencabutan Omnibus Law, ada beberapa tuntutan massa aksi meliputi naikkan harga kopra komoditi lokal, laksanakan pasal 33 UUD 1945, wujudkan pendidikan gratis, tunda pilkada, kembalikan reformasi agraria, hentikan reklamasi pantai di kota Ternate dan sahkan RUU PK-S.

“Jika tuntutan aksi tidak dihiraukan,maka akan ada saksi susulan dengan menggerakkan massa yang lebih banyak,” tutupnya. (mg-03/yun)

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *