MALUTPOST-TIDORE. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Tidore Kepulauan (Tikep) pada Senin (12/10), menggelar unjuk rasa di kantor Wali kota dan gedung DPRD. Dalam aksinya,massa ASN meminta kejelasan kaitannya dengan pemotongan tambahan penghasilan Pegawai (TPP) yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS. Massa yang tergabung dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tiba di kantor Wali Kota pukul 14.00 WIt hingga berlanjut di gedung wakil rakyat. Di DPRD, masih dengan tuntutan yang sama.

Di DPRD, kedatangan massa ASN langsung disambut para wakil rakyuat dengan menggelar hearing. Dihadapan wakil rakyat, massa menyakan alasan DPRD memangkas usulan TPP dari 75 miliar ke Rp 60 milliar bahkan hingga ke angka Rp 26 milliar.

Mewakili ASN, Ramli Saraha menyampaikan, kehadiran mereka di DPRD Kota Tidore Kepulauan adalah bagian dari eksadaran bersama agar tidak ada unsur politis.

“Bisa di cek langsung hasil evaluasi Menpan-RB tahun 2019. Yang membuat kinerja tinggi karena pemberian penambahan tunjangan kinerja. Hari in, reformasi birokrasis ejak tahun 2018 hingga tahun 2021, wajib diberikan daerah. Karena itu, pemerintah daerah telah menguslkan di tahun 2021 senilai 75 milliar, tapi sampai sekarang DPRD mengulur-ulur terus, sampai pemangkasan menjadi Rp 26 milliar,” kata Ramli dengan nada tinggi.

Dia menyebut, untuk ASN di kantor perwakila Jakarta per bulannya itu dibayar Rp 28 juta per bula. Provinsi Rp 24. 60. 000 dan Kota Ternate sebesar 2.500.000.

Secara blak-blakan, Ramli mengatakan,total 3.800 ASN di Kota Tikep secara dominan telah berkeluarga sehingga memiliki tanggungan. “Kami tidak membutuhkan Rp 40 juta,sebagaiman tunjangan DPRD, namun yang kami minta, ada keseimbangan agar ASN bisa bertahan hidup. Tapi yang terjadi justru pelecehan,”kesalnya

Padahal pada pasal 91 peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan daerah, sudah jelas. Apabila dalam waktu 6 minggu pembahasan KUA-PPAS sengaa diulur, maka pemerintah daerah punya hak mengambil keputusan, sebagaiman diatur dalam PP.

“Makanya hari ini (senin kemarin) tidak ada pilihan lain selain meminta sikap tegas DPRD untuk menyetujui TPP di Kota Tikep sebesar Rp 75 milliar. HAnya satu tuntutan kami, hari ini juga, Badan Anggaran (Banggar) segera mengakomodir dan menyetujui besaran TPP usulan TAPD sebesar 75 milliar. Kalau Rp 75 miliar maka per orang bisa dapat 1 juta lebih. Tong p gaji Rp 3 juta ditambah Rp 1,4 juta, belum bisa membiayai anak dan istri jadi tolong akomodir tuntutan kami,”pintanya.

Menanggapi ini, Sekretaris Kota (Sekkot),Mifta Bay mengaku, TAPD telah berupaya untuk mempertahankan usulan ke DPRD. bahkan kata dia, pemangkasan TTP hingga di angka Rp 26 miliar belum menjadi kesepakatan bersama. “Yang jadi soal, angka TTP turun hingga Rp 26 miliar. Ini bukan kesepakatan karena sampai hari ini belum disahkan,”ungkapnya.

Baginya, sikap ASN adalah bagian dalam menuntut hak. “perlu diketahui kalau ASN tidak memiliki gaji yang besar. Saya sebagain ASN yang sudah mengabdi hampir kurang lebih 31 tahun digaji Rp 5 juta lebih. Tuntutan 3 juta lebih. Artinya selama menjabat sebagai ASN,gaji saya tidak sampai Rp 10 Juta. Kalau saya saja begini, bagimana dengan ASN yang golongannya masih dibawah,”ungkapnya.

Kata dia, TPP di hampir semua kabupaten dan KOta di Maluku Utara sudah jalan, beda dengan Tikep. “Di Tidore masih pembahasan karena memang ada angka-angka yang perlu dikaji,”katanya.

Ia menjelaskam,jika besaran anggran TPP di angka Rp 60 miliar sementara belanja pegawai lebih tinggi dari belanja publik, tentu berkonsekuensi. “Kalau TTP dinaikan, jelas tidak bisa diambil dari belanja pembangunan, takutnya tidak berimbang, maka da sekian item anggaran lain yang harus dikurangi karena angka belanja pegawai tidak boleh lebih tinggi dari pada belanja publik,”jelasnya.

Bagi Miftah, Tuntutan ASN kaitannya dengan TTP yang sudah menjadi hak,harus menjadi perhatian, khususnya para guru. “Misalnya guru yang nonsertifikasi itu dapat TTP sebesar Rp 500 ribu per bulannya. ini harusnya kita lihat dan dipikirkan,belum lagi honor yang gajinya hanya di kisaran Rp 500 ribu hingga rp 600 ribu. Dan sesuai pembahasan, gaji honor akan dinaikan menajadi Rp ! juta. Ini masih dalam pembahasan,”tambahnya.

Terpisah, ketua DPRD Tikep,Ahmad Ishak saat dikonfirmasi berharap,semua tuntutan ASN bisa diakomodir sehingga bisa berjalan dengan lancar dan aman. “Saya minta ke skretaris Dewan (Setwan) untuk bisa mengatur juru bicara dari ASN agar semua bisa berjalan dengan tertib. siapa yang ingin berbicara bisa sampaikan ke saya langsung, kalau tidak bisa melalui pimpina masing-masing. Saya juga minta ke aparat kepolisian agar bisa meninggalkan ruangan,”pintanya.

Terpisah Wakil Ketua 1 DPRD, Mochtar Djumati dengan tegas mengatakan, hingga kini pembahasan KUA-PPAS masih berlangsung. “Standar belanja di KUA-PPAS disesuaikan dengan pendapatan sebelumnya. Yang disampaikan pemerintah daerah di Banggar,sekita Rp 1,47 miliar pendapatan kita itu sangat kecil. sementara pendapatan harus seimbang dengan belanja,”paparnya.

Makanya lanjut dia, dengan angka pendapatan yang ada,butuh penataan matang dalam pembahasa. “Setelah kita mengetahui jumlah dana transfer kemarin dan disesuaikan dengan target PAD yang kemudian diracncang, hasilnya belum cukup,makanya ada sejumlah kegiatan yang tidak kita masukkan,”tandasnya.

Mendengar penyampaian dari wakil rakyat,situasi hearing tiba-tiba menjadi tegang dan memanas. ASN yang tida terima dengan penyampain DPRD, merontak sehingga aksi saling baku pukul pun tidak terhindarkan. Dari pantauan di lokasi, ASN terlihat menuju ke arah tim Banggar DPRD. Aksi kembali reda setelah diamankan pihak keamanan.(mg-06/aji)

Peliput : Bambang Cahyadi

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *