Tunggu Hasil Koordinasi Fraksi di DPR

MALUT POST – JAILOLO. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat belum menyikapi tuntutan massa aksi terkait penolakan undang – undang Omnibus Law yang disahkan DPR 5 Oktober lalu. Hal ini terlihat saat hearing bersama massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jailolo, Selasa (13/10).

Saat hearing massa meminta DPRD memberikan sikap terkait pengesahan undang – undang Omnibus Law. “Tuntutan mahasiswa kita apresiasi, namun kita belum bisa bersikap apakah menolak atau menerima. Karena hingga saat ini kami juga belum mendapatkan draft undang – undang tersebut secara detil,” kata ketua DPRD Charles Rchard Gustan didepan massa aksi.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan tuntutan mahasiswa ini akan dibahas bersama masing – masing fraksi, setelah itu baru diumumkan sikap apa yang diambil. “Masing masing fraksi berkoordinasi dengan fraksi PDI – perjuangan Halbar akan berkoordinasi dengan fraksinya di DPR untuk meminta penjelasan terkait isu yang berkembang serta menyampaikan poin tuntutan mahasiswa di Halbar. setelah dikoordinasikan, barulah kami mengambil sikap secara kelembagaan,” pangkasnya. (din/met)

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *