Pjs Bupati : Permendagri 60 Final

MALUT POST – JAILOLO. Jalang pemilihan kepala daera (Pilkada) 9 Desember 2020, Kepala desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) versi Halmahera Utara berulah. Informasi yang dihimpun, saat ini beredar surat pernyataan forum kades dan BPD versi Halut yang menolak kehadiraan Tempat pemungutan Suara (TPS) dari KPU Halmahera Barat di wilayah 6 desa.

Salah satu alasan yang dituangkan dalam surat pernyataan itu adalah, berdasarkan nota kesepakatan dan permendagri Nomor 60 tahun 2019 itu meminta KPU dan Bawaslu Halmahera Utara menempatkan TPS 07 Desa Bobaneigo (Bangkok) dan TPS 03 Desa Tetewang (Maraeling) yang sebelumnya kedua TPS itu selalu melaksanakaan pemungutan suara yang sudah diatur dalam peraturan Nomor 42 tahun 1999,undang-undang nomor 01 tahun 2003 dan permendagri Nomor 137 tahun 2019 tantang kode dan data wilaya administrasi. Di mana wilyah enam adalah wilaya administrasi Pemkab Halmahera Utara.”Informasi dari Pak Camat Jailolo Timur tidak ada dinamika di wilayah enam desa versi Halbar. Namun karena kepentingan politik, forum kades dan BPD Halut membuat penolakan penempatan TPS dari KPU Halbar,”ujur pejabat Sementara (Pjs) Bupati Halbar M Rizal Ismail usai mampir rapat bersama Forkopimda, Bawaslu dan KPU Halbar di ruang rapat bupati, Senin (19/10).

Rizal mengatakan saat rapat koordinasi Pemkab Halbar, Halut dan Pemprov Malut telah disepakati bahwa pilkada 9 Desember, semua memiliki kepentingan yang sama antara warga Halbar dan Halut untuk menyalurkan hak politiknya.”Jadi Halbar buat TPS di wilaya Halbar, dan Halut pun demikian. Kesempatannya seperti itu,sehingga dipegang penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Saat ini kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut sudah melakukan tahapan dan tidak ada masalah. Hanya saja forum kades di Kao Teluk dan forum BPD tidak mau melaksanakan kesempatan itu. Bahkan permendagri 60 pun mereka tolak,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Pemprov Malut ini menegaskan, permendagri 60 tahun 2019bersifat final. Bahkan upaya pemkab Halut mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait Permendagri tersebut juga ditolak MA. Karena itu, dibuatlah kesepakatan pelaksanaan pilkada Desember mendatang masing-masing kabupaten sesiai batas wilayah yang difasilitasi KPU dan Bawaslu masing-masing kabupaten.”Saya akan menyurat ke gubernur untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Halut dan Halbar untuk membicarakan teknis pelaksanaan pilkada. Misalnya warga ber KPT Halbar namun tinggal di wilayah Halut akan dibicarakan teknisnya, sehingga tidak terjadi gesekan saat pelaksanaan pencoblosan,” pungkasnya. (din/met)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *