Harta Benda Terancam Disita

MALUT POST – TERNATE. Wahyudin Mustafa selaku terdakwa tindak pidana korupsi di Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018, kembali menjalani sidang lanjut di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Sidang lanjutan dengan agenda tuntutan oleh hakim ketua, Toni Irfan.

Sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa Wahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi yang merugikan keuangan negara, sebagaimana dakwaan primer.

Karena itu, Wahyudin Mustafa dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan denda 300 juta. Sesuai ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Tidak hanya itu, dalam sidang, hakim juga memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi dengan masa tahanan yang sementara dijalani terdakwa, dengan perintah, terdakwa tetap ditahan dalam tahanan.

Bukan hanya itu, terdakwa juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.243.600.000. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dikenakan pidana penjara selama 4 tahun.

Terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah ke dalam undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang memberatkan tindakan terdakwa jelas bertentangan dengan program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi dapat menghancurkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdakwa juga belum mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1.243.600.000 serta hal yang meringankan. Namun disisi lain, terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan.

Perlu diketahui, terdakwa merupakan bendahara pengeluaran yang bertindak sebagai pejabat pengelolak keuangan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2018. Sesuai vonis, terdakwa diduga memalsukan tanda tangan milik saksi Ir. Nursini Kompeni di lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang seharusnya ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (mg-07aji)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *