Dapat Tunjangan Sekkot juga BPKAD, Tauhid Diminta Bertanggung jawab

MALUT POST – TERNATE. Mantan Sekretaris Kota (Sekkot) M. Tauhid Soleman, telah resmi mengundurkan diri dari status Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun mantan orang nomor tiga ini, ternyata meninggalkan masalah. Dimana, Tauhid belum menindaklanjuti hasil temuan Badan pemeriksa keuangan (BPK), terkait honor yang diterima sebagai pejabat di BPKAD.

Temuan tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2019 lalu.

Sekretaris Kota Sekkot Jusuf Sunya mengatakan, meskipun Tauhid telah resmi mengundurkan diri atau pensiun, namun harus tetap bertanggung jawab atas temuan tersebut. Sebab temuan BPK ini, bukan berupa kegiatan, tapi honor yang diterima langsung Tauhid. Dia mengatakan, honor yang diterima berupa tunjangan beban kerja BPKAD sebesar Rp 80 juta. Padahal, honor yang sama telah diterima pada jabatan Sektor.

“Jadi sudah ada honor beban kerja yang melekat pada jabatan sektor, juga diterima honor sebagai kepala BPKAD yang telah ditinggal beberapa tahun lalu,” terangnya.

Honor ini lanjut Jusuf, ternyata dinikmati selama menjabat Sekkot selama 7 tahun setengah. Hanya saja, baru ditemukan pada audit rincian BPK tahun 2019 kemarin, sebesar Rp 80 juta selama satu tahun. Namun jika ditelusuri selama menjabat kata Jusuf, mungkin mencapai miliaran.

“Yang ditemukan BPK itu 80 juta tahun lalu. Jadi harus ada tindak lanjut, karena honor ini dinikmati secara pribadi. Bukan temuan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pimpinan SKPD yang menggantikan jabatannya. Karena itu, ia (Taufik, red) harus bertanggungjawab,” tegasnya.

Jusuf mengaku, upaya Pemkot meminta agar Tauhid segera menindaklanjuti, namun tidak diindahkan. Baik melalui surat resmi maupun dihubungi lisan dari Inspektorat. Padahal waktu tindak lanjut sesuai ketentuan adalah 60 hari setelah LHP diserahkan. Jika tidak ada upaya tindak lanjut, maka dapat dibawa ke ranah hukum.

“Tidak hanya honor beban kerja yang diterima dobol. Tapi juga temuan perjalanan dinas, jika ditotalkan selama 2019 mencapai Rp 87 juta,” tambahnya.

Sambari mengatakan, sebelumnya pihak BPKAD telah mencegah, agar honor ini tidak diterima. Karena ukuran menerima honor harus punya bukti absen. Sebagai dasar apakah pegawai itu berkantor dan melaksanakan tugas di BPKAD. “Namun, Pak Tauhid menurut keterangan pihak BPKAD menolak dan meminta agar tetap diberikan,” tukas Jusuf.

Terpisah, M. Tauhid Soleman dikonfirmasi, mengakui adanya temuan BPK tersebut. Namun dirinya berkilah kalau temuan itu bukan honor dobol yang dinikmati. Sebab hampir semua honor yang diterima di BPKAD menjadi temuan. “Jadi nanti akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Itu bukan dobol, tapi soal pemahaman setiap pemeriksa yang beda-beda. Dan honor yang diterima juga memiliki dasar hukum berupa surat keputusan. Dan itu bukan hanya saya, tapi semua di BPKAD yang menerima honor jadi temuan,” tambahnya.

Tauhid juga menambahkan, pernyataan tersebut tendensius. Baginya, tidak ada masala dan segera ditindaklanjuti. “Kalau soal temuan, dia (Jusuf Sunya, red) juga punya temuan yang banyak saat di Dinas Tenaga Kerja, cuman orang tidak mengikuti saja tukasnya. (udy/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *