THR dan Gaji 13 Masih Aman

MALUT POST – TERNATE. Pemerintah memastikan tahun depan tidak menaikkan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negara Sipil (PNS). Namun belanja negara akan tetap dijaga tumbuh untuk menyokong 2021.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani menegaskan, pada tahun 2021 tidak ada kebijakan kenaikan gaji pokok atau pensiun pokok. Tapi, tetapi ada pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-tigabelas yang berlaku juga bagi pensiunan. “Besarannya sama dengan tahun 2019, lebih besar manfaatnya dari implementasi di 2020. Sehingga kenaikan konsumsi dari belanja pegawai tetap naik di 2021 dibandingkan 2020,” Sehingga kenaikan konsumsi dari belanja pegawai tetap naik di 2021 dibandingkan 2020,” kata Askolani kepada seperti dilansir dari Kontan.co.id Selasa (3/11). Secara umum, belanja Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dipatok sebesar Rp 1.032 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,4% dibandingkan pagu tahun ini senilai Rp 836,4 triliun.

Adapun total belanja K/L tersebut dialokasikan untuk empat hal, dua diantaranya untuk mendompleng konsumsi masyarakat. “Pertama, belanja pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan ASN mulai pemberian gaji ketiga belas, namun tetap mengendalikan jumlah pegawai seiring perubahan pola kerja dan proses bisnis. Kedua, bantuan sosial melanjutkan program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Penerimaan Bantuan Iuran (BPI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perluasan cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah untuk mahasiswa baru. Selanjutnya, mendorong reformasi perlindungan sosial,” terangnya.

Sementara itu, pemerintah juga berkomitmen mendorong daya beli masyarakat mulai pogram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mulai pos perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 110,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar 45,9% daripada anggaran dalam program PEN 2020 senilai Rp 203,9 triliun.

Anggaran perlindungan sosial tersebut digunakan untuk PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kartu sembako kepada 18,8 juta KPM, bansos tunai bagi 10 juta KMP, Bantuan Langsung tunai (BLT) dana desa, dan Kartu Prakerja. Askolani bilang, dengan program perlindungan sosial kepada masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli di saat pemulihan ekonomi tahun depan. “Walaupun tidak setinggi di 2020, tapi tetap lebih tinggi dari 2019. Posisi 2020 berbeda dengan 2021 bentuk dan ukurannya,” ujarnya. (kcd/rul)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *