Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan yang menjadi bagian dari pelaksanaan BDF (Forum Demokrasi Bali) yang digelar selama dua hari, 5-6 November, baik secara fisik di Bali maupun secara virtual. Pemerintah Indonesia lewat berbagai kementerian dan lembaga telah melakukan berbagai kebijakan dan dukungan untuk mendorong sektor UMKM bangkit di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam jumpa pers, Jumat (6/11) menjelaskan pertemuan selama dua hari tersebut dengan memusatkan pembahasan pada pemberdayaan UMKM dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Wamenlu RI, Mahendra Siregar. (Foto: Wikipedia)

Wamenlu RI, Mahendra Siregar. (Foto: Wikipedia)

Dia menambahkan pemerintah secara sengaja melangsungkan sebagian pertemuan secara fisik di Bali karena ingin melihat proses pemulihan ekonomi Bali. Sebagaimana diketahui, perekonomian di Bali bergairah karena sering menjadi tempat penyelenggaraan konferensi, pertemuan, atau acara lainnya.

Mahendra berharap pelaksanaan sebagian acara BDF secara fisik di Bali dapat membantu memulihkan ekonomi Bali yang secara langsung atau tidak langsung akan mendukung UMKM.

“Mengingat peran penting dari Bali terhadap ekonomi nasional, reputasi, dan juga gaung dikenalnya Bali, dan dalam hal itu Indonesia karena keberadaan Bali dan kontribusi Bali yang penting, ” kata Mahendra.

Menurut Mahendra, nama Bali tidak bisa dilepaskan dalam politik luar negeri atau hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebab di masa-masa lalu banyak kegiatan atau keputusan penting dihasilkan di Bali oleh organisasi nasional, bilateral, regional, atau multilateral.

Dia mengingatkan dalam konteks ASEAN, dihasilkan dua keputusan penting di Bali yang disebut Bali Concord I dan Bali Concord II yang membuahkan antara lain Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di konteks global, baru-baru ini dilangsungkan pertemuan Bank Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional) di Bali.

Pertemuan dua hari tersebut, lanjut Mahendra, membahas mengenai dampak dari pandemi Covid-19 terhadap UMKM dan bagaimana bertukar pikiran dan pengalaman dalam proses pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Pertemuan itu juga membahas bagaimana meningkatkan akses UMKM terhadap sumber-sumber keuangan dan bagaimana mempermudah iklim berusaha dan investasi untuk UMKM.

Pertemuan itu juga membahas ekonomi digital atau bagaimana menggunakan industri berbasis telekomunikasi dalam memfasilitasi kegiatan bisnis, pengiriman, dan pembiayaan dari UMKM.

Putu Astawa Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali (foto: courtesy).

Putu Astawa Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali (foto: courtesy).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengakui pariwisata memiliki peran yang sangat strategis bagi masyarakat Bali. Dia menambahkan industri ini bisa menampung sekitar 1.000.285 tenaga kerja, mulai dari perhotelan, restoran, hingga toko oleh-oleh dan cindera mata.

Lewat pariwisata pula, lanjut Putu Astawa, Bali dapat meraup devisa dari para pelancong asing, memperoleh pajak hotel dan restoran untuk membiayai pembangunan, dan mendatangkan investasi.

“Pariwisata merupakan tulang punggung bagi perekonomian Bali karena 55 persen PDRB (jumlah nilai tambah bruto) Bali tergantung dari pariwisata. Pariwisata memberikan multiplayer effect yang sangat luas. Semua di Bali itu pasti akan terkait dengan pariwisata,” ujar Putu Astawa.

Putu Astawa mengklaim Bali adalah provinsi paling terdampak akibat pandemi Covid-19 karena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata. Karena pariwisata, Bali kehilangan wisatawan, pajak hotel, dan restoran, lapangan kerja, dan pendapatan.

Untuk menyiasati industri pariwisata di masa pandemi Covid-19, Putu Astawa menjelaskan pemerintah Bali melakukan sertifikasi elemen-elemen industri pariwisata, seperti hotel, restoran, transportasi, dan obyek wisata untuk memastikan tenaga kerja pariwisata sudah memahami protokol kesehatan terkait Covid-19. Pemerintah Bali juga meminta wisatawan yang datang untuk menaati protokol kesehatan Covid-19.

Selain sertifikasi, pemerintah Bali mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 22 miliar untuk memberdayakan warga setempat yang memiliki pengikut minimal dua ribu di media sosial untuk mempromosikan pariwisata di Bali. Tujuannya agar dunia mengetahui bahwa Bali sudah siap membuka pariwisatanya dengan menerapkan protokol kesehatan.

Putu Astawa berharap dengan sudah dicapainya kesepakatan mengenai pengatur koridor perjalanan dengan empat negara, China, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Singapura, pemerintah pusat bisa memfasilitasi kunjungan wisatawan dari keempat negara tersebut sebagai proyek pilot pembukaan wisata Bali bagi turis asing. [fw/ab]

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *