KIPP Menduga Ada Gerakan Masif dan Sistematis

MALUT POST – TERNATE. Dugaan pelanggaran netralitas ASN, yang dilakukan Camat Ternate Barat Fahmi Basa Amin, enggan ditanggapi Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman. Sebelumnya, Camat Ternate Barat ini mengajak RT/RW di kelurahan Kulaba, untuk memilih pasangan MHB-GAS. Sejumlah ketua RT/RW yang diajak itu diiming-iming kenaikan insentif.

Burhan saat dicegat wartawan di Kantor Wali Kota, tidak mau mengomentari masalah tersebut. Wali Kota cuek dengan pertanyaan wartawan, terkait keterlibatan ASN terutama Camat Ternate Barat. Ia tidak melayani dengan alasan kelelahan. Padahal, saat wartawan menanyakan kasus lain, wali kota dua periode itu, merespon dengan baik.

Menanggapi sikap Wali Kota ini, Komite Independen pemantau pemilu, Nurdin Muhammad mengatakan, dalam beberapa waktu terahir ini, fenomena penggiringan ASN oleh pejabat pemerintah pemkot, mengarah pada pesangan calon tertentu. Fenomena ini menurutnya, akibat dari para kontestan yang tidak menjujung tinggi nilai pertarungan secara fair.

Nurdin meminta, Bawaslu baik Provinsi maupun Kota Ternate, sudah harus lebih tegas dalam melihat porsoalan ini. “Selama ini, kelihatannya Bawaslu belum terlalu tegas. Jangan slow. Kami mencium fenomena ini, akan mengarah pada pengarahan yang bersifat terstruktur dan masif,” jelasnya.

Dugaan pengarahan ini diyakini sistematis. Karena beberapa waktu belakangan, terus saja ada pelanggaran netralitas ASN, yang terlibat baik pegawai di tingkat staf, camat sampai pada level pejabat. Karena itu, Wali Kota kata dia, harus bersikap tegas dengan tindak berpihak kepada kandidat manapun. “Kalau sikap itu bisa ditunjukan Wali Kota, maka pilkada ini akan berjalan fair.

Namun wali kota diam dan tidak menunjukan sikap tegas, maka pilkada akan berjalan tidak fair,” tandasnya.

Dosen Unkhair ini juga menerangkan, dalam penelusuran kasus yang melibatkan camat Ternate Barat ini, Bawaslu harus masuk lebih jau untuk membongkar praktik terselubung. Sabab, dalam rekaman yang beredar, ada dua masalah yang muncul. Pertama soal ajakan camat kepada RT/RW untuk memilih salah satu pasangan calon. Kedua, menyebutkan bahwa dirinya telah meloloskan 30-an orang di kecamatan Ternate Barat menjadi pegawai Tidak Tetap (PTT). Bahkan, disebutkan, pada terakhir dimasukan PTT pada bulan Desember ini.

“Artinya bahwa, pada dugaan pengangkatan PTT bermuatan politik. Sehingga Bawaslu perlu membongkar ini, dengan mencari bukti-bukti autentik. Baik pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran pidana,” tukasnya. (udy/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *