MAlUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, melakukan rapat Badan Musyawarah (Banmus), Kamis (12/11) kemarin.

Rapat tersebut disepakati, untuk diadakan rapat gabungan komisi terkait dengan memanggilan terhadap Sekretaris Kota Ternate dan Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ternate. Hal ini disampaikan oleh ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy. Menurutnya, langkah ini diambil oleh DPRD dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, terkait dengan netralitas para ASN di pilkada tahun 2020. Tidak hanya Sekkot dan Kepala BKD yang akan dipanggil, ada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola Dana Insentif Daerah (DID) juga bakal dipanggil.

SKPD yang mengelola dana untuk pemulihan ekonomi karena covid-19 itu, terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata, Dinas UKM dan Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate. Dana Insentif Daerah (DID) yang berjumlah Rp. 14 miliar tersebut, terbagi ke enam SKPD. “Pemanggilan enam kepala SKPD ini, terkait dengan beredar informasi, bentuan tersebut diarahkan untuk kepentingan politik,” ungkapnya.

Menurut Muhajirin, selain itu, para Camat se-Kota Ternate juga akan ikut dipanggil oleh tim gabungan komisi dari DPRD. Hal ini juga menyangkut dengan netralitas para ASN, menjelang pilkada, terutama satu camat yang rekamannya beredar di publik. Sehingga DPRD membutuhkan penjelasan.

“Semua jajaran akan dipanggil untuk dimintai keterangan, terkait isu yang berkembang tentang netralitas Aparat Negara Sipil (ASN),” tutupnya. (mg-03/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *