MALUT POST – TERNATE. Menindaklanjuti hasil koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa watu lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut mulai menunjukan komitmen untuk menertibkan aset Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut. Ini dibuktikan setelah empat unit Mobil Dinas (Mobdin) yang merupakan aset bergerak Pemprov, berhasil ditarik kembali.

Empat aset mobil milik Pemprov ini ditarik dari tangan mantan Wakil Gubernur, M. Natsir Thaib. Masing-masing mobil Land Cruiser Prado dengan nomor plat DG 1401 KA pengeluaran tahun 2007, Fortuner dengan nomor polisi DG 1389 KA serta Hilux Pick Up DG 1504 KC pengeluaran 2013 dan Toyota Inova bernomor polisi DG 1591 KA keluaran tahun 2006.

Kabid Aset Pemprov Malut, Yuni Marlina Soamole yang ditemui di kantor Kejati pada Selasa (17/11) mengatakan, saat ini, pihaknya fokus melakukan penagihan aset yang masih dikuasai mantan pejabat. “Komitmen ini lalu dibuktikan dengan penyerahan mobil dari mantan pejabat melalui Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,” akunya. Setelah mobil dinas itu dikembalikan, pihaknya lalu dipanggil Kejati. “Hari ini (kemarin, red) sebenarnya ada lima aset bergerak yang dikembalikan mantan pejabat, namun baru empat kendaraan. Empat mobil ini diserahkan mantan Wagub,” tambahnya.

Sebut Yuni, ada sekitar 18 aset yang akan dikembalikan mantan pejabat sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK). “Jadi, 18 aset ini terdiri dari aset bergerak maupun tidak bergerak. Semua sudah kita serahkan ke Asdatun Kejati untuk melakukan penerbitan atau penarikan sasuai SKK. Kita tinggal menunggu saja. Prinsipnya, Pemprov sudah komitmen untuk mengambilkan aset-aset yang ada di mantan pejabat,” ungkapnya.

Terpisah, Kasie Penkum Kejati, Richard Sinaga mengaku tahun 2020, Bidang Datun Kejati telah menerima 20 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov Malut. Dari 20 SKK, pihaknya telah melakukan upaya penarikan. Di antaranya empat kendaraan mobil. “Empat mobil ini dari mantan-mantan pejabat Pemprov,” katanya. Praktis, lanjut Richard, tinggal 16 SKK lagi akan dilakukan penarikan.

Dari 16 SKK itu terdiri dari 12 mobil 2 motor dan 2 bidang tanah. Ia menegaskan, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan penerbitan aset. “Ini sudah menjadi salah satu tugas Kejaksaan. Kita berharap, semua mantan pejabat Pemprov kooperatif sebelum dilakukan upaya undangan atau dalam bentuk-bentuk lain,” tegas Richard didampingi Kasie Perdata Bidang Datun, Soetarmi.

Dia lalu mencari harga empat unit aset mobil yang telah ditarik dari mantan pejabat Pemprov. Untuk mobil merk Land Cruiser Prado dengan nomor polisi DG 1401 KA Pengeluaran tahun 2007 itu harga Rp 570.794.250. Sedangkan Toyota Fortuner bernomor polisi DG 1389 KA pengeluaran tahun 2014 dibeli segera Rp.518.904.000. Adapun Toyota Hilux Pick Up bernomor polisi DG 1504 KC pengeluaran 2014 dibeli dengan harga Rp 177.090.000 serta Kijang Toyota Inova bernomor polisi DG 1591 KA pengeluaran tahun 2006 seharga Rp 207.141.000. Praktis, total harga aset yang telah diselamatkan Kejati berjumlah Rp. 1.410.929.250. “Datun Kejati terus bekerja untuk menyelamatkan uang negara,” tambahnya. (mg-07/aji)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *