MALUTPOST-TERNATE. Komisi Pemberantasaan korupsi (KPK) merilis laporan harta kekayaan Pasangan Calon (Paslon) Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 270 daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Di Maluku Utara (Malut) ada delapan Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada. Pada delapan daerah ini terdapat 23 pasangan calon.

Bila dilihat dari data yang dirilis KPK, harta kekayaan para kandidat dengan latar belakang pengusaha jauh lebih besar bila dibandingkan dengan calon yang memiliki latar belakang birokrasi atau politisi. Kantong calon berlatar belakang pengusaha ini juga bahkan jauh lebih besar dari para calon incunbent. Dari delapan daerah, calon di Ternate tercatat memiliki harta kekayaan yang lebih besar bila dibandingkan dengan 7 daerah lain.

Di Kota Ternate, Calon Wali Kota Muhammad Hasan Bay (MHB) yang juga merupakan salah satu pengusaha sukses ini memiliki harta kekayaan mencapai Rp. 25,6 miliar lebih. Selain pengusaha MHB adalah mantan anggota Deprov Malut. Selanjutnya, Calon Wali Kota Muhammad Yamin Tawary Rp 22,9 miliar lebih, Merlisa Rp 2,1 miliar dan yang paling terakhir M. Tauhid Soleman, dengan harta kekayaan sebesar Rp 927 juta. Seperti diketahui, Mohammad Yamin Tawary dan Merlisa memiliki latar belakang sebagai politisi sedangkan M Tauhid Soleman dari kalangan birokrasi.

Di pulau Taliabu, Calon Bupati Muhaimin Syarif memiliki harta kekayaan mencapai 22,4 miliar. Harta Muhaimin ini jauh lebih besar dari yang dimiliki calon incumbent Aliong Mus, yang hanya sebesar 2,9 miliar lebih. Muhaimin Syarif sendiri meski sebelumnya tercatat sebagai anggota Deprov Malut, Dia memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

Sementara di Halmahera Selatan, Calon Bupati Usman Sidik memiliki harta kekayaan mencapai Rp 18,2 miliar lebih. Kantong Usman ini jauh lebih besar jika dibandingkan pesaingnya Helmi Umar Muchsin dengan harta kekayaan sebesar Rp 558 juta. Usman sendiri selain dikenal sebagai politisi PKB, dia juga berlatar belakang sebagai pengusaha.

Di Kepulauan Sula (Kepsul) Calon Bupati petahana, yang sebelumnya juga adalah seorang pengusaha Hendrata Thes tercatat memiliki harta kekayaan paling banyak bila dibandingkan calon lain di Kepulauan Sula. Hendrata memiliki harta kekayaan mencapai Rp 15,5 miliar lebih. Disusul Calon Bupati Fahria Abdullah sebesar Rp 3,9 miliar dan yang paling kecil adalah Calon Bupati Fifian Adeningsi Mus sebesar Rp 2.448.232.105. Sedangkan untuk Calon Wakil Wali Kota, harta kekayaan yang paling besar dikoleksi oleh calon Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Guntur Alting dengan nilai mencapai Rp12,7 miliar lebih.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat terjadi tren kenaikan pengusaha terjun ke Pemilihan Kepala Daerah 2020. Data KPK menunjukkan 45 persen peserta Pilkada 2020 adalah pengusaha. “Setengahnya ini pengusaha, 45 persen disebut sebagai swasta atau pengusaha,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi daring komunitas Rawat Ingata, Sabtu (21/11) lalu.

Pahala mengatakan fenomena ini mengubah model dari Pilkada sebelumnya. Dulu kata dia, para pengusaha biasanya hanya menjadi pendonor untuk Kepala Daerah. Namun, pada Pilkada 2020, justru kebanyakan pengusaha yang terjun langsung menjadi Calon Kepala Daerah. “Jadi dia sudah enggak sabar lagi jadi donatur, turun saja langsung,” kata Pahala.

Pahala mengatakan mungkin para pengusaha sudah tidak sabar menjadi donatur terus menerus. Maka itu mereka turun langsung dan dengan uang antara Rp 10 miliar hingga Rp 35 miliar, kemungkinan mereka bisa menang. Menurut Pahala, umumnya pengusaha yang terjun ke Pilkada adalah Pengusaha Konstruksi dan Tambang. “Di kalimantan didominasi pengusaha tambang,” kata dia

Adapun ada 270 daerah yang akan menggela Pilkada dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. hingga Oktober 2020, sudah ada 715 calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Selain pengusaha, Pahala mengatakan KPK juga mencatat terjadi penambahan jumlah incumbent yang maju dalam pilkada tahun ini. Dia mengatakan tahun ini, ada 22 persen calon kepala daerah yang merupakan calon incumbent. Pada pilkada sebelumnya, kata dia, ada 17 sampai 18 persen. (tco/rul)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *