MALUTPOST-TERNATE. Hingga Selasa (24/11) lalu, masih terdapat 41.489 pemilih yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Puluhan ribu pemilih ini tersebar pada delapan Kabupaten/ Kota yang akan menggelar pilkada 9 Desember mendatang.

Rinciannya yakni ; Halmahera barat sebanyak 2561 orang, Halmahera Utara 5.484 orang, Halamahera Selatan 17.343 orang, Kepulauan Sula 2.152 orang, Halmahera Timur 3.810 orang, Kota Ternate 4.148 orang dan Kota Tidore Kepulauan 2.857 orang serta Pulau Taliabu sebanyak 3.134 orang.

Bila puluhan ribu wajib KTP ini tidak melakukan perekaman hingga hari H pencoblosan, mereka dipastikan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. “Jika dilihat berdasarkan data rekapan per tanggal 24 November 2020. Ada sebanyak 41.489 warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Tapi data ini sifatnya flutuaktif karena di-update per dua hari sekali,” kata komisioner KPU Malut Reni S Banjar, kemarin (25/11). Menurutnya update data per dua hari itu, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kabupaten/ Kota bersama Dinas Dukcapil.

Setiap hari Dukcapil selalu melakukan perekaman bahkan mereka sampai turun ke tingkat Kecamatan dengan sistem jemput Bola. “Kami sama-sama bersinergi untuk mensukseskan Pilkada di delapan Kabupaten/ Kota. Kami berharap semua pemilih sudah emmiliki E-KTP sehingga hak suaranya tidak hilang,” tandas Reni. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Pemprov) Muksin Amrin berharap, Dukcapil di delapan Kabupaten/ Kota yang menggelar Pilkada serentak 2020 mempercepat perekaman dan penerbitan KTP Elektronik sebab, warga mempunyai hak pilih harus mempunyai E-KTP saat pemungutan suara 9 Desember mendatang.

“Selain itu kami juga meminta KPU untuk memastikan warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020. Jajaran penyelenggara KPU harus melayani pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ucap Muksin usai mengikuti rapat bersama Mendagri, KPU, Bawaslu serta Dukcapil se-Indonesia melalui Meeting Zoom, Selasa (24/11) lalu.

Muksin bilang, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pada ketentuan Pasal 61 menyebutkan, warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdadtar dalam DPT, tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan E-KTP. Pemilih seperti ini hanya dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/ RW sesuai alamat di E-KTP.

“Kami meminta perekaman KTP dipercepat dengan waktu tersisa sebelum menjelang pelaksaan pencoblosan 9 Desember nanti,” ujar Muksin. (mg-01/rul)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *