Pemerintah menyatakan hanya ada 32 juta penduduk yang menjadi peserta program vaksinasi gratis Covid-19. Jumlah ini hanya sekitar 14-24 persen dari keseluruhan target vaksinasi virus corona yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni sebanyak 107 juta penduduk.

Kelompok prioritas tersebut adalah 1.25 juta tenaga kesehatan dan 4.42 juta petugas pelayanan publik. Ada juga 26,4 juta orang penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Selebihnya, 75 juta jiwa penduduk lainnya harus menjalani vaksinasi dengan mengeluarkan ongkos sendiri atau mandiri.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Saleh Partaonan Daulay, menyarankan agar vaksinasi Covid-19 dilakukan secara gratis. Menurutnya jika partisipasi warga dalam program vaksin mandiri rendah, maka upaya pemerintah untuk meredam penyebaran virus corona tersebut gagal.

Ampul-ampul vaksin flu siap digunkan di sebuah rumah sakit di Taipei, Taiwan, 1 Oktober 2020. (Foto: ilustrasi/Reuters)

Ampul-ampul vaksin flu siap digunakan di sebuah rumah sakit di Taipei, Taiwan, 1 Oktober 2020. (Foto: ilustrasi/Reuters)

Saleh menegaskan vaksinasi hanya akan efektif apabila diberikan kepada 70 persen atau lebih warga masyarakat.

“Tapi bagi masyarakat yang mau, tanpa memandang mampu atau tidak mampu, ya digratiskan. Sekarang pemerintah hanya melihat yang tidak mampu saja yang digratiskan. Menurut saya kalau mereka mau (divaksin), baik mereka mampu atau tidak mampu, silakan digratiskan,” kata Saleh.

Apabila pemerintah tidak mampu untuk menggratiskan, maka ia berpendapat vaksin harus dipatok dengan harga yang tepat, artinya tidak terlalu mahal dan dengan nominal yang pasti. Rumah sakit pun harus mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Lebih lanjut, Saleh menyatakan pemerintah setidaknya mengutamakan kota-kota besar yang rawan karena menurutnya kota-kota besar sangat terbuka dan tempat lalu lalang orang masuk dan keluar.

Selain itu, dia juga menambahkan harus adanya pemetaan untuk melihat mana yang masuk dalam zona merah, kuning dan hijau.

Presiden Joko Widodo meninjau pabrikk PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)

Presiden Joko Widodo meninjau pabrik PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)

Untuk zona hijau, tambahnya, masyarakat yang akan divaksin akan jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan mereka yang ada di zona merah dan kuning.

Pemerintah, lanjut Saleh harus memastikan vaksin yang diberikan aman, efektif dan bisa meningkatkan imunitas masyarakat. Sosialisasi juga penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman terkait vaksinasi tersebut.

“Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi supaya masyarakat paham. Sampai hari ini masyarakat masih berpikiran vaksinasi belum tentu aman sehingga sebagian dari mereka belum mau divaksin,” ujarnya.

Sejumlah masyarakat yang ditemui VOA mengaku mengetahui soal akan adanya vaksinasi virus corona, tetapi mereka tidak tahu informasi lebih lanjut terkait hal itu. Kekhawatiran dan rasa takut soal vaksin ini memang menyelimuti sebagian warga Jakarta yang ditemui VOA.

“Saya dengar akan ada vaksinasi tapi saya ngeri ah, takut ga aman,” ujar seorang warga bernama Nadia. Sementara warga lainnya, Dodi, mengaku masih takut karena belum banyak mendengar informasi tentang vaksinasi.

Hal senada juga diungkapkan Vickry. “Tau sih mau ada vaksin tapi aku ga tau deh ikut atau nggak,” tukasnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan dalam waktu dekat pemerintah akan mendatangkan tiga juta dosis vaksin untuk mendukung program vaksinasi pemerintah.

Distribusi vaksin tersebut juga akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengiriman satu juta dosis vaksin dari pusat ke daerah. Meski demikian, Terawan enggan memastikan apakah vaksinasi bisa dilaksanakan pada bulan Desember 2020. [ft/ah]

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *