Sebuah dokumen Rancangan Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang tersebar memuat rincian, di mana masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta akan mengelola dana Rp 8,3 miliar pertahun. Dana itu digunakan untuk membiayai agenda anggota, namun dikhawatirkan hanya menjadi kedok mereka untuk menambah pendapatan.

Karena itulah, Michael Victor Sianipar selaku Ketua Dewan Pengurus Wiayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, meminta Anies Baswedan selaku gubernur segera bersikap.

“Pak Gubernur selaku kepala daerah yang turut menyetujui dan menandatangani pengesahan APBD, memiliki hak dan tanggung jawab menyetujui atau menolak susunan anggaran. Kami paham beliau sedang sakit dan kami berdoa beliau cepat sembuh, tetapi kami juga berharap beliau mendengar aspirasi masyarakat,” kata Victor, dalam pertemuan dengan media secara daring, Minggu (6/12).

Seperti diketahui, Anies Baswedan pekan ini dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Proses isolasi mandiri yang dilakukan berpotensi menggaggu kinerja pemerintah daerah. Meski begitu, PSI berharap ada langkah yang bisa diambil. Pemerintah provinsi juga memiliki kepentingan dalam APBD, dan karena itu PSI berpendapat mereka bisa membuka draft APBD sebelum disahkan. Tidak hanya terkait RKT, tetapi RAPBD secara keseluruhan yang menurut Victor rinciannya masih misterius.

“Kalau memang masih banyak pertanyaan terkait isi RAPBD, terkait isi RKT, kami berharap sampai ada kejelasan, bisa ada penundaan paripurna, supaya diberi waktu konsultasi kepada masyarakat. Supaya data lebih jelas. Jangan sampai Anggota DPRD datang ke rapat paripurna, bahkan punya pemahaman yang berbeda terhadap angka yang ada,” kata Victor.

Prasetyo Klaim Gaji Tak Naik

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melalui akun media sosial pribadinya mengatakan tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan jajaran DPRD DKI Jakarta ditengah masa pandemi Covid-19. Data yang beredar di sosial media menurutnya tidak benar.

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan, struktur gaji pimpinan DPRD tidak akan berubah atau naik selama tidak ada kenaikan pada gaji kepala daerah. Dalam aturan itu tegas mengatur, gaji Anggota DPRD hanya 75 persen dari gaji Gubernur, wakil Ketua DPRD 80 persen dari gaji Gubernur, dan saya sebagai Ketua DPRD sama kedudukan gajinya dengan Gubernur,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengklaim, kenaikan anggaran yang tersebar ke publik adalah bentuk penambahan kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Penambahan kegiatan mengakibatkan kenaikan anggaran yang dituangkan RKT 2021. Penambahan itu sendiri telah disesuaikan dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD.

Penambahan kegiatan, ujarnya, masih usulan dan seluruh komponennya masih akan dievaluasi. Kalaupun lolos, evaluasi masih bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Fraksi PSI Bersikap

Anggota Komisi A, DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan menyayangkan pernyataan Prasetyo yang dinilai menyelepekan persoalan ini.

“Ketua menganggap persoalan ini sepele, menganggap persoalan ini hanya persoalan kecil yang bisa diselesaikan hanya tingkat lobi di DPRD Jakarta, ini sangat saya sayangkan. Ini adalah persoalan berapa juta warga Jakarta yang akan mendapatkan dampak apabila APBD atau salah satunya RKT, bertambah sampai lebih 100 persen, bahkan hampir 300 persen,” kata August.

August juga meyakini, selalu ada cara bagi anggota DPRD untuk memperoleh tambahan penghasilan dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Agenda sosialisasi, baik itu Raperda, Perda maupun materi lain, direncanakan ditambah pada tahun depan, tidak lepas dari fenomena itu.

“Kata Ketua DPRD DKI Jakarta, tetapi ini juga bisa dibuat cara-cara untuk mendapatkan tambahan oleh anggota dewan. Saya terbuka saja, ini sudah bukan rahasia lagi,” tambah August.

Respon Warga Terkait RKT

Aktivis Henny Supolo Sitepu menilai sesuatu yang tidak masuk akal jika DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna besok pagi, sementara protes publik tidak didengar. Apalagi waktunya demikian siangkat, antara terbongkarnya dokumen itu dengan pelaksanaan sidang paripurna. Karena itulah, dia setuju sidang harus ditunda.

Selain itu, draft RAPBD juga seharusya dibuka untuk publik agar bisa dikritisi sebelum disahkan.

“Memang harusnya dibuka ke masyarakat, kami berhak untuk tahu juga, kami sangat berhak. Penundaan ini menurut saya setidaknya sebagian dari kepekaan wakil rakyat untuk mendengar suara rakyat dulu. Tunjukkan kepekaan ini,” kata Henny.

Henny juga mendoakan Anies Baswedan segera sembuh, dan bisa mengambil sikap dalam polemik ini. Jika tidak memungkinkan, untuk saat ini sikap Anies bisa ditunjukkan melalui orang-orang terdekatnya.

“Pak Anies, tidak lepas tangan dan saya berharap Pak Anies memikirkan rakyatnya,” tambah Henny.

Doa untuk kesembuhan Anies juga disampaikan pianis Ananda Sukarlan. Selain itu, dia berharap anggota DPRD DKI Jakarta paham bahwa situasi ekonomi sedang sulit. PSBB, kata Ananda, juga bermakna Pekerja Seni Babak-Belur selama pandemi ini. Permintaan tambahan hingga Rp 8,3 miliar pertahun atau Rp 700 juta perbulan itu, harus ditanggung rakyat, termasuk pajak dari para seniman.

“Rp 700 juta itu artinya bisa membeli grand piano setiap bulan. Pianis saja kondisi begini, untuk sewa grand piano belum tentu bisa, sewa ya, bukan beli. Misalnya untuk konser,” tegas Ananda. [ns/em]

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *