Antara Sumatera Timur dan Aceh — Bagi beberapa orang, konotasi negatif mengenai Aceh telah melekat. Masifnya isu separatisme mengenai daerah di ujung barat Nusantara tersebut membuat banyak asumsi yang timbul akan kesetiaannya terhadap Indonesia. Sayangnya semua itu salah.

Tujuh puluh tahunan silam, Aceh pernah menjadi benteng bagi keutuhan republik. Ketika nafas terakhir federasi Sumatera mencari dukungan dari enam belas bangsa di sana, Aceh dan Nias adalah dua bangsa yang secara tegas menunjukkan penolakan.

Terlahirnya Konsep Negara Sumatera Timur

Pada masa itu, Sumatera terbagi menjadi dua golongan, pro-republik dan pro-feodal. Pemikiran ini berasal dari Tanah Deli. Kaum pro-republik terpicu oleh semangat nasionalisme yang gencar bergelora di nusantara. Sementara kaum pro-feodal berisi para pendukung dari bangsawan Sumatera (terutama Melayu) yang tak ingin kehilangan kekuasaan mereka atas kerajaan di Sumatera.

Dalam memperjuangkan kepentingan politik itu, kaum pro-feodal menggalang dukungan dari masyarakat non-pribumi. Mereka membuka jalur kemudahan kepada para pekerja India, saudagar Tionghoa, dan kaum kolonial Belanda. Bahkan Belanda amat senang dengan niatan para sultan membentuk negara pro-Belanda ini dan menjadi sponsor di balik gerakan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, kaum pro-republik justru semakin menguat. Menguatnya dukungan masyarakat ke kaum pro-republik pun membuat pro-feodal berusaha berkompromi dan mencari jalan keluar. Alhasil, tercetuslah konsep federasi Sumatera, dimana agar negara Sumatera menjadi negara federasi di dalam Indonesia. Dengan konsep ini, Sultan Melayu diharapkan memiliki integritasnya tersendiri sekalipun Indonesia telah berdiri kokoh.

Daud Bereuh, Pahlawan Keutuhan Indonesia dari Sumatera yang Jarang Dibahas

Daud Bereuh, tokoh Aceh yang Menolak Negara Sumatera Timur

Tengku Mansoer, bangsawan Melayu Sumatera Timur yang berperan menggawangi inisiasi ini berniat menyelenggarakan Muktamar Sumatera sebagai momentum deklarasi federasi Sumatera. Ia mengundang enam belas bangsa besar di Sumatera, termasuk Daud Bereuh yang saat itu memimpin Aceh.

Sungguh bijaksana Daud Bereuh yang menolak undangan tersebut, bahkan mengecamnya. Daud juga menyebutkan bahwa konsep federasi hanyalah rekaan Belanda untuk menancapkan tentakelnya di nusantara. Lewat suratnya, Daud Beureueh menyatakan dengan tegas;

Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah Republiken. Sebab itu juga, undangan dari wali negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada saja, dan karena itulah tidak kita balas.

Di Aceh tidak terdapat salah paham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu, bahkan kita mengerti betul apa yang dimaksud oleh Belanda itu dengan Muktamar Sumateranya. Maksud Belanda ialah hendak mendiktekan kepada dr. Mansoer supaya menjalankan politik devide et impera-nya lagi. Sebab itu kita menolak adanya Muktamar Sumatera tersebut dan kita sendiri telah siap menanti segala kemungkinan yang bakal timbul dari sikap penolakan kita itu.

Kita yakin bahwa mereka yang menerima baik undangan dr. Mansoer tersebut, bukanlah orang Republiken. Tetapi mereka itu adalah kaki tangan dan budak kolonialisme Belanda yang selama ini sudah diberi makan roti.

Kesetiaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah RI di Jakarta bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari lubuk hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, daerah perdaerah, negara pernegara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.

Alasan Aceh Menolak Federasi Sumatera

Selain melihat ini sebagai akal-akalan Belanda, Aceh juga menunjukkan loyalitas untuk republik tatkala beberapa bangsa Sumatera lain masih ragu-ragu. Selain itu bangsa Aceh tidak pernah menganggap Sumatera sebagai satu kesatuan hingga didambakan adanya federalisme khusus Sumatera

Bagi orang Aceh, bangsa-bangsa Sumatera, seperti Lampung, Minang, maupun Palembang itu setara dengan bangsa-bangsa non-Sumatera. Tidak pernah ada ikatan khusus antara (misalnya) Aceh dan Palembang hanya karena keduanya sama-sama berasal dari Sumatera. Dari sini bangsa Aceh memandang federasi Sumatera adalah ide yang mengada-ada.

Sepemahaman dengan Aceh, Nias Menolak Pula Usulan Tersebut

Penolakan Nias akan Negara Sumatera Timur

Ternyata tak hanya Aceh. Dari enam belas bangsa di Sumatera kala itu, Nias pun menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana tersebut. Hal itu diungkapkan pemimpin Nias ketika utusan Tengku Mansoer datang ke Gunungsitoli.

Muktamar Sumatera itu sendiri sebenarnya tidak sukses. Sebagian besar tokoh undangan yang menyanggupi hadir sejatinya bukan para tokoh yang memiliki pengaruh besar di suku masing-masing. Sehingga Muktamar Sumatera ditutup dengan hasil yang sangat tidak memuaskan.

Berakhirnya Mimpi Federasi Sumatera Timur

Kemenangan pro-republik akhirnya menjadi pemenang antara pemikiran Sumatera Timur dan Aceh. Seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh penting setiap bangsa di Sumatera mulai berganti haluan menjadi pro-republik. Mayoritas tokoh Sumatera pada saat itu menyadari bahwa primordialisme bukanlah kunci dari keberhasilan kemerdekaan.

Selain itu, kekuatan pihak pro-republik terlampau besar untuk dihadapi kaum pro-feodal, baik dari aspek militer maupun dari aspek diplomasi internasional. Mimpi Negara Sumatera Timur luluh beberapa bulan kemudian, tatkala Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui Belanda pada 27 December 1949. Hingga kemudian, entitas itu bubar pada tanggal 15 Agustus 1950.

Iklan

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *