MALUTPOST-SOFIFI. Jabatan enam Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara bakal segera berakhir. Tepatnya 17 Februari nanti, posisi mereka akan ditempati Pejabat Sementara (Pjs). Mengingat jadwal tahapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Maret mendatang, otomatis Pjs yang akan mengisi kekosongan tersebut.

Enam Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya tinggal sebulan lebih lagi itu adalah, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman dan wakilnya Abdullah Tahir, Wali Kota Tidore Kepulauan dan Wakilnya, Capt Ali Ibrahim Muhammad Sinen. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Danny Missy-Zakir Mando, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Frans Manery-Muhlis Tapi-tapi, Bupati Taliabu Aliong Mus dan Wakilnya Ramli, serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Namun, untuk Haltim Bupatinya telah meninggal dunia, dan hingga sekarang posisi tersebut sudah diisi oleh Pejabat Sementara M Ali Fataruba.

Sedangkan dua daerah lain yang juga telah menggelar Pilkada, yakni Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, masa jabatan kepala daerahnya baru akan berakhir pada Mei dan Juni mendatang. Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Bupati Halsel Bahrain Kasuba masih akan menjabat sekitar setengah tahun lagi.

Dari enam Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir Februari nanti, hanya Kota Ternate dan Halmahera Timur yang tidak kembali maju. Di Ternate, Burhan Abdurahman telah dua periode menjabat, sedangkan di Haltim bupatinya meninggal dunia. Sedangkan untuk empat Kepala Daerah lain, masih menunggu hasil sidang MK.

Sedangkan di Halmahera Selatan, Bupati petahana terganjal bertarung karena tidak mendapat dukungan partai politik, sedangkan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes meski maju kembali, dia kalah melawan pendatang baru. Saat ini Hendrata Thes juga menyampaikan gugatannya di MK. Senasib dengan Hendrata, wakilnya Zulfahri Abdullah juga kalah. Namun Zulfahri tidak menyampaikan gugatan karena hanya bisa finish di urutan ke tiga.

Terkait penempatan Pjs, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Maluku Utara, Taufiqurrahman Marasabessy mengatakan, pengusulan Bupati/ Wali Kota definitif hasil Pilkada 2020 menunggu hasil putusan MK. Selanjutnya penempatan dari KPU masing-masing Kabupaten/ Kota, barulah diusulkan ke DPRD masing-masing untuk diparipurnakan.

“Setelah paripurna baru akan diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur. Bila waktunya melebihi akhir masa jabatan, maka Mendagri akan menunjuk pejabat yang sifatnya sementara untuk mengisi kekosongan. Ini mengacu pada undang-undang Nomor 23,” terangnya kepada Malut Post, kemarin (30/12).

Untuk mengisis posisi Pjs ini, apakah nanti akan ditempati oleh pejabat pusat atau internal Pemprov Malut semua tergantung Mendagri. “Itu wewenang Mendagri. Jadi nanti kita lihat,” pungkasnya. (cr-03/rul)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *