Bappeda dan PUPR Disalahkan

MALUT POST – TIDORE. Upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menerbitkan sertifikat di 421 bidang tanah atau aset tidak bergerak yang belum bersertifikat bakal sulit terealisasi. Pasalnya, sebagian besar lahan yang sertifikatnya akan diterbitkan, masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Ini diakui langsung Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Muslihin saat dikonfirmasi pada Jumat (8/1).

Dia bilang, Pemkot tidak bisa melakukan pengurusan penerbitan sertifikat lahan atau aset jika belum dialihfungsikan dari HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). “Kami akui kalo masi banyak aset yang rencana kami terbitkan sertifikatnya, masuk dalam HPK,” akunya. Sebut saja lahan yang didirikan Kantor Lurah Tuguwaji, Kantor Lurah Folarora, Kantor Lurah Kalaodi serta kantor lurah lain. Ikut masuk juga dalam HPK yakni Perumahan Dinas serta sekolah.

Karena itu, pihaknya pusing memutar otak demi mencapai solusi agar beberapa lahan itu dialihfungsikan dari HPK ke APL. “Jika tidak, maka upaya penyelamatan aset yang belum bersertifikat akan menemui jalan buntu. Sebab kantor pertahanan tidak akan menerbitkan sertifikat jika aset-aset tersebut masih masuk dalam HPK. “Aturannya memang begitu. Harus dialifungsikan dulu baru bisa terbitkan sertifikat. Tidak bisa terbitkan sertifikat sebelum dialihfungsikan,” paparnya. (aby / aji)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *