MALUTPOST.TERNATE – Pelayanan pembayaran pajak dan retribusi di Kota Ternate dihentikan. Pasalnya, kantor Bagian Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), digembok pegawai internal BP2RD. Alhasil, kantor layanan pendapatan daerah itu tidak bisa lagi melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.

Sikap nekat pegawai ini, karena terlambat dibayarkan tunjangan para pegawai tahun 2020, termasuk upah honor pegai PTT. Langkah penutupan kantor oleh pegawai ini mengundang perhatian publik. Pasalnya, BP2RD selama ini, dikenal dengan SKPD yang berprestasi. Indikatornya setiap tahun selalu melampaui target penerimaan pajak. Namun dibalik prestasi tersebut, ternyata pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Insentif pegawai triwulan IV seharusnya paling lambat Desember sudah dibayar. Sekarang sudah masuk pertengahan Januari belum juga terbayar. Kami kesal dengan hak-hak kami yang sampai sekarang tidak dibayar,” kata salah satu pegawai yang meminta namanya tidak disebutkan. Keluhan keterlambatan pembayaran ini, menurut pegawai, telah disampaikan ke kepala BP2RD Amadyani Abdurahman. Namun tidak ada solusi kepastian dibayarkan.

Alhasil, kesabaran pegawai pun habis, terpaksa mogok kerja. “Tidak hanya insentif tapi juga TTP di bulan Desember itu sampai sekarang tidak dibayar. Padahal tugas kami sudah laksanakan, bahkan penagihan pajak tahun ini capaiannya melampaui 100 persen. Kenapa hak kami tidak diperhatikan,” sambung pegawai tersebut. Sembari mengatakan, mogok akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan. sampai insentif dan TTP dibayarkan.

Sekretaris BP2RD Kota Ternate Jufri Ali saat ditemui menjelaskan persoalan yang tengah terjadi pada puluhan pegawainya. Ia mengaku, BP2RD sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah namun hasinya masih nihil. “Menurutnya, untuk mencairkan honorarium para pegawai, masih menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi Maluku Utara.

“Tadi saya sudah koordinasi dengan asisten III dan Kepala Keuangan, katanya akan cair tahun ini juga, hanya saja menunggu SK,” sambung Jufri. Menurut Jufri, di BP2RD terdapat PTT yang untuk mengambil gajinya butuh SK. Masalahnya, hingga kini SK tahun 2021 belum juga terbit.

“Saya sudah koordinasikan juga dengan pimpinan dan pegawai, agar kantor bisa dibuka kembali. Tapi suara terbanyak mereka, yakni Senin baru dibuka. Tapi saya berpikir ini akan mengganggu pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagimana diketahui, jumlah pegawai di BP2RD sendiri sebanyak 155 orang. Jumlah itu terdiri dari ASN sebanyak 155 orang dan 40 orang PTT. Kepala BP2RD Ahmadyani Abdurahman saat pemalangan kantor berlangsung tidak terlihat. Bahkan adik kandung Burhan Abdurahman ini, ketika dikonfirmasi telepon tidak menjawab.

Menanggapi tuntutan pegawai BP2RD tersebut, Ketua Komisi, I Zainul Rahman mengatakan, pada prinsipnya DPRD mendukung kesejahteraan para pegawai. Ia minta masalah tersebut perlu mendapat perhatian bersama, termasuk Pemerintah Kota Ternate.

“Tapi kalau bisa, dibicarakan dengan baik. Sebab yang menjadi korban yakni masyarakat secara umum. Dan hal ini tidak dapat dibenarkan. Kalau ini terus dibiarkan, maka akan jadi preseden buruk serta tidak menutup kemugkinan akan dilakukan oleh pegawai di OPD lain,” tutupnya. (udi/mg03/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *