MK Terima Gugatan 9 Paslon, Pekan Depan Sidang Perdana

MALUTPOST.TERNATE – Sembilan pasangan calon (Paslon) pada delapan Kabupaten/ Kota di Maluku Utara (Malut) yang mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya makin optimis. Hal ini dikarenakan, permohonan gugatan mereka resmi diregistrasi MK.

Ini artinya gugatan yang diajukan itu bakal berlanjut ke tahapan persidangan, yang akan berlangsung mulai pekan depan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Pudja Sutamat mengatakan, PHP yang diajukan oleh 9 paslon di Malut seluruhnya diregistrasi MK. Dengan diterbitkannya nomor registrasi, maka secara resmi proses sengketa di 8 Kabupaten/ Kota berjalan. Selanjutnya, KPU sebagai pihak termohon tinggal menunggu penyampaian permohonan dari MK untuk melihat pokok-pokok perkara yang didalilkan oleh masing-masing pemohon. KPU Kabupaten/ Kota juga sudah harus menyiapkan jasa pengacara untuk memenuhi proses penanganan PHP di MK.

“Nanti setelah disampaikan permohonan oleh MK, KPU Kabupaten/ Kota mulai menyiapkan jawaban-jawaban dengan didampingi oleh penerima kuasa atau advokat, sambil menunggu jadwal panggilan sidang,” ucap Pudja.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga membentuk tim fasilitas PHP. Di KPU Malut, tim PHP sudah dibentuk yang terdiri dari komisioner KPU Malut divisi hukum dan teknis, serta kesekretariatan. “Tim ini fungsinya untuk memfasilitasi proses penyusunan jawaban, daftar alat bukti, serta hal-hal lain yang diperlukan. Dan juga berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan tim PHP nasional di KPU RI,” jelas Pudja.

Pudja menyebut akan ada pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk memperoleh formulir C hasil KWK sebagai alat bukti perkara. Front C hasil KWK akan di-fotocopy setelah itu dikembalikan lagi ke kotak suara. “Saat pembukaan kotak suara ini wajib disaksikan oleh Bawaslu dan aparat kepolisian setempat,” pungkasnya. Setelah MK resmi meregistrasi perkara, Bawaslu pada delapan Kabupaten/ Kota di Malut, hari ini dijadwalkan terbang ke Jakarta untuk menghadiri undangan Bawaslu RI terkait finalisasi keterangan persiapan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. “Tanggal 20 Januari, adalah jadwal Maluku Utara untuk finalisasi keterangan di Bawaslu RI,” ucap Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, malam tadi.

Muksin bilang, keberangkatan Bawaslu hari ini sekaligus membawa alat bukti keterangan sebagai bentuk mengantispasi terbitnya jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan oleh MK. Meski sejauh ini belum diketahui jadwal sidang untuk wilayah Malut. Tapi berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, sidang pendahuluan dijadwalkan mulai tanggal 26 hingga 29 Januari 2020. “Di antara empat hari ini kan kita belum tahu jadwal kita di tanggal berapa, untuk mengantisipasi itu, Bawaslu sudah harus melakukan persiapan. Mungkin mulai besok (Hari ini) MK sudah akan mengeluarkan jadwal sidang,” tutur Muksin.

Bawaslu, kata Muksin, tidak lagi mendaftar ke MK sebagai pihak pemberi keterangan. Kehadiran Bawaslu ke persidangan hanya tinggal menunggu surat dari MK. “Surat dari MK akan disampaikan ke Bawaslu RI, dan Bawaslu RI menyampaikan ke Bawaslu Provinsi dan diteruskan ke Kabupaten/ Kota,” terang Muksing. (mg-01/rul)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *