MALUT POST – TERNATE. Belum ditemukan solusi masalah pelayanan sampah, kini datang lagi masalah baru. Dimana armada sampah berupa mobil truk besar maupun truk L300 kehabisan minyak. Para sopir biasanya mengambil minyak di SPBU kelurahan Maliaro, kemarin tidak lagi dilayani. Puluhan truk yang antre minyak itu, mengaku bingung. “Alasannya jatah minyak sudah habis,” kata beberapa sopir truk.

Melihat kondisi ini, Kadis DLH langsung minta para sopir mengarahkan mobil-mobil sampah untuk tidak antre di jalan, tapi masuk ke lokasi perkantoran. Pantauan koran ini, Kadis DLH Tonny Sahruddin Pontoh, langsung mengumpulkan semua sopir truk. Kadis meminta mereka untuk bersabar beberapa saat. “Lagi diurus minyaknya. Ini hanya kesalahan teknis,” katanya kepada para sopir.

Kendati begitu, sopir ini tidak melakukan pelayanan angkutan hingga beberapa jam. Tonny, saat dikonfirmasi mengaku, pihak SPBU bukan tidak layani, tapi karena terlambat pembayaran, sehingga meminta agar tunggakan dua bulan yakni November dan Desember lalu diselesaikan dulu. Barulah pelayanan dilajutkan.

“Karena siklus anggaran awal tahun biasanya terlambat. Tapi tidak masalah pelayanan tetap jalan,” tandasnya. Sembari mengatakan, setelah berkoordinasi dengan pimpinan, sesuai petunjuk telah dijalankan selama beberapa hari kedepan. “Jalan saja sambil mengurus proses pencairan, untuk pembayaran ke pihak ketiga,” tukasnya.

Sementara itu, komisi III DPRD mendesak agar memperhatikan sarana dan prasarana pendukung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketua komisi III Anas U Malik mengatakan, fasilitas yang dimaksud baik armada pengangkut sampah serta fasilitas pendukung lainnya, seperti BBM. “Penting untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Terutama ada kejadian pohon tumbang yang terjadi beberapa waktu kemarin. Masalah ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.

DLH juga diminta melakukan pengawasan terhadap pohon yang rawan tumbang, sehingga ada langkah penebangan. DPRD mendukung langkah penebangan oleh DLH yang akan menggantikan jenis pohon tearis ke jenis tajung. Juga pengadaan armada pengangkut sampah. “Armada yang sekarang sudah tidak layak beroprasi. Komisi III mengawal kebijakan program dari DLH untuk pengadaan armada baru,” tutupnya. (udy/mg-03/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *