MALUTPOST.TERNATE Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara resmi memasukkan tiga laporan pengaduan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Tiga laporan tersebut, mulai dari laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terhadap anggota KPU Kepsul inisial ISB alias Ivan dengan tanda terima dokumen di DKPP Nomor 01-21/SET-02-1/2021. Kedua, laporan Bawaslu Kepsul terhadap Ketua dan Anggota KPU Kepsul dengan tanda terima dokumen dengan nomor 02-21/SET-02-1/2021. Ketiga, laporan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terhadap anggota KPU Haltim inisial AF atau Ahmad dengan tanda terima dokumen Nomor 03-21/SET-02-1/2021.

“Iya, Bawaslu Provinsi sudah memasukkan tiga laporan pengaduan etik ke DKPP. Selanjutnya adalah menjadi kewenangan DKPP untuk melakukan verifikasi kembali terkait dengan berkas atau dokumen yang sudah kita masukan,” ujar Kabag Hukum Bawaslu Malut yang juga selaku Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Malut, Irwanto Djurumudi, kemarin (21/1).

Irwanti kembali menjelaskan, tiga laporan tersebut pada umumnya menyangkut dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 lalu. ISB alias Ivan dilaporkan ke DKPP karena diduga mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membiarkan pendamping pemilih disabilitas mencoblos lebih dari satu kali.

Kemudian, Ketua dan Anggota KPU Kepsul dilaporkan ke DKPP karena tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu untuk TPS 1,2,3,4,5, Desa Mangoli, dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah. “Sementara AF alias Ahmad dilaporkan ke DKPP lantaran menyatakan tidak sah pada 5 surat suara yang tercoblos simetris,” pungkas Irwanto. (mg-01/jfr)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *