MALUTPOST.TERNATE – Kantor DPRD Kota Ternate, pada pukul 08.00 WIT kemarin tidak ada aktivitas. Hal ini diakibatkan aliran listrik diputus oleh pihak PLN. Putusan itu disebabkan, kantor wakil rakyat tersebut menunggak di bulan Januari.

Akibat ada jaringan listrik, aktivitas di kantor pun terhenti. Hanya beberapa orang staf yang menata ruangan dan memindahkan berkas. Seorang staf yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, dengan putusnya aliran listri dapat mengganggu pekerjaan yang akan dilakukan. “Dengan adanya pemutusan listrik, kami sangat terganggu,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Kota Ternate Safia M. Nur mengatakan, jaringan listrik kantor diputus akibat menunggak sebulan (Januari). Hampir seluruh gedung diputuskan. Hanya gedung rapat eksekutif DPRD yang menggunakan listrik pintar (token pulsa). Ia mengaku, biaya listrik di kantor DPRD yang menggunakan listrik di kantor DPRD sebulan mencapai Rp 6 juta.

Ia membenarkan, putusan seluruh listrik itu dapat mengganggu aktivitas pelayanan. Keterlambatan pembayaran disebabkan adanya penyesuaian program aplikasi dari sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sehingga Uang Persediaan (UP) pun tidak ada untuk melakukan pembayaran. “Pembayaran nanti akan diupayakan secepatnya, sebab menyangkut dengan pelayanan,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Muhajirin Bailussy mengatakan, Walikota harus berkoordinasi dengan PLN, agar secepatnya menyelesaikan masalah pemutusan listrik di gedung wakil rakyat itu. Sebab tidak hanya di kantor DPRD, tetapi di beberapa instansi pemerintah yang lain juga mengalami pemutusan listrik. Ia meminta agar Pemerintah Kota harus segera mengambil tindakan.

Sekadar diketahui, saluran listrik di gedung wakil rakyat itu kembali dinyalakan pihak PLN pada pukul 14.39 WIT. (mg-03/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *