Komisi II Telusuri DID Tambahan

MALUTPOST.TIDORE – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tidore Kepulauan belum juga melaporkan pertanggungjawaban pengunaan dan covid-19 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 kemarin. Yakni Disperindakop, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Disnakertrans. Total anggaran yang bersumber dari DID tambahan ini sebesar 12,5 miliar. Lantaran lambat, DPRD melalui Komisi II lalu mendesak agar lima OPD yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan DID tambahan seegra memasukkan data.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Murad Polisiri, Kamis (28/1). Diakui Murad, hingga saat ini pihaknya terus melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan DID yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun sampai saat ini, belum ada laporan pertanggungjawaban dari lima OPD itu.

“Padahal dalam rapat bersama pada Desember 2020 lalu, sudah disepakati kalau datanya akan dimasukkan ke kita. Tapi sampai sekarang tidak dimasukan,” ungkapnya. Ketua DPC PKP Tikep ini menjelaskan, data-data yang diminta akan dilakukan kroscek kembali untuk memastikan adanya penerima bantuan double. “Kami ingin mengkroscek itu. Jangan sampai ada yang terima double” jelasnya.

Langkah yang dilakukan Komisi II dalam menelusuri penggunaan DID senilai Rp 12,5 miliar itu karena Pemerintah Kota (Pemkot) sudah melakukan pencairan lebih dulu dari kesepakatan awal. Alasan Pemkot, kata Murad, karena mendesak. Dikatakan Murad, DID tambahan sebesar Rp 12,5 miliar itu awalnya disepakati untuk dimasukkan dalam dokumen APBD tahun ini. Tapi dengan alasan mendesak, terungkap jika Pemkot sudah melakukan pencairan akhir tahun kemarin.

“Alasan mendesak itu yang harus diperjelas. Dasarnya apa. Makanya kami memaksimalkan fungsi pengawasan dan ikut menelusuri DID,” paparnya. Pihaknya ikut mensesalkan sikap apatis OPD terkait karena sudah berulang kali dingatkan tapi diabaikan. Karena itu, pihaknya berharap ada itikad baik dari OPD terkait supaya data uang ada bisa tertanggung jawab. “Tentu ini yang kami sangat sesalkan karena belum ada satupun yang memasukkan laporannya. Padahal diawal dijanjikan secepatnya akan dimasukan. Bahkan sebelum masuk tahun 2021. Faktanya belum sampai saat ini,” pungkasnya. (aby/aji)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *