MALUTPOST.TERNATE – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di tahun 2020, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini berdasarkan data yang dilaporkan di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Ternate. Pada tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap anak hanya 5 kasus, dan 9 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tetapi di tahun 2020 justru meningkat menjadi, 15 pada kekerasan anak dan pada perempuan.

Hal tersebut mendapat sorotan dari akademisi ilmu hukum Universitas Khairun Ternate Arisa Murni Rada SH.,MH. Menurutnya, perlindunan hukum terhadap anak maupun perempuan dijamin dalam undang-undang. Jaminan yang dimaksud yakni hak untuk tumbuh, berkembang, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan penelantaran.

“Ini yang harus diperhatikan. Jika angkanya meningkat, artinya pemenuhan anak sebagai perwujudan perlindungan hukum masih belum maksimal. Harus dipastikan apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi atau tidak,” ujarnya. Arisa mengatakan, memang faktanya di tengah pandemi ini mempengaruhi tingginya angka kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak. Banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya buruknya kondisi finansial terutama bagi mereka yang tidak lagi bisa bekerja karena pandemi. Kemudian beban ganda orang tua yang harus mengurusi hal-hal domestik, sekaligus mendampingi anak belajar daring dan sebagainya.

“Kondisi ini mempengaruhi psikologi, sehingga tidak hanya Kota Ternate, tapi beberapa daerah juga melaporkan tingginya angka kekerasan khususnya terhadap anak dan perempuan,”ungkapnya.

Kata Arisa, pada pasal 22 UU perlindungan anak menegaskan, negara dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelengaraan perlindungan anak. Menurutnya rencana pembangunan teman religi bagi anak di setiap kecamatan sah saja,jika itu dinilai sebagai salah satu langkah atau upaya pencegahan.

Dosen hukum pidana ini mengatakan, pendekatan yang dilakukan Pemkot harus berbasis akar permasalahan. Menurutnya, rata-rata kasus kekerasan anak pelakunya orang dewasa. Jadi alangkah pendekatan yang dilakukan pemda itu lebih tepat sasaran.

Misalnya, dinas sosial bisa membantu memfasilitasi pemulihan ekonomi keluarga, dilakukan sosialisasi yang intens tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Serta penegak hukum mengoptimalkan langkah-langkah menindaklanjuti dan memproses pelaku agar ada efek jera.

“Secara teoritik, bicara upaya penanggulangan kejahatan dalam konteks menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa diupayakan dari dua hal. Yakni upaya penal dan non penal atau sering kita dengar upaya preventif dan represif. Upaya penal menjadi ranah penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan di kepolisian hingga persidangan dan pembinaan di lapas. Sedangkan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, penyediaan sarana prasarana itu bagian dari upaya preventif atau pencegahan,” jelasnya mengakhiri. (mg-03/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *