MALUTPOST.SOFIFI – Gubernur Maluku Utara (Malut) tetap mengusulkan sejumlah nama calon penjabat sementara upai/walikota lima daerah ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Bahkan nama-nama yang diusulkan melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Malut tersebut ini sudah berada di meja Mendagri.

“Nama-nama sudah disampaikan ke Mendagri, jadi sudah menjadi kewenagan mendagri untuk menentukan satu nama dari tiga nama yang diusulkan,”kata Juru Bicara Gubernur Rahwan K. Suamba kepad Malut POst,kemarin (5/2).

Selanjutnya, kata Rahwan nama-nama yang sudah diusulan sudah tidak lagi menjadi kewenangan gubernur untuk menentukan siapa yang akan menadi Pjs. “Itu sudah menajadi kewenangan mendagri,” ujarnya.

Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Malut ini menjelaskan, sesuai surat mendagri yang kedua pada poin ketiga, jika teliti, masa jabatan Plh itu sampai dilantiknya penjabat bupati atau walikota definitif. Untuk Maluku Utara, semuanya masuk dalam sengketa pilkada.

Karenya, proses pengusulan penjabat tetap berjalan. Dia mengaku, bagi Kemendagri tidak ada masalah jika Gubernur mengusulkan nama-nama pejabat yang nantinya diangkat menjadi Pjs. “Ada tiga tugas pokok Pjs yakni, menjalankan roda pemerintahan, mengawal netralitas ASN, dan menyiapkan proses pelantikan bupati dan wakil bupati atau wakil walikota terpilih,” jelasnya.

Dia menjelaskan, nama-nama yang disusulkan tersebut mnegacu pada surat Mendagri yang pertama pada poin tiga. Dimana diterangkan bahwa untuk daerah yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Gubernur diminta menunjukkan sekretaris daerah kabu[paten/kota sebagai pelaksana harian bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat bupati/wali kota atau dilantiknya bupati/wali kota terpilih. “Jadi tidak ada masalah soal usulan Pjs oleh Pak Gubernur kepada Mendagri,” pungkas mantan Kepala Dinas Perpustakaan Malut.

Untuk diektahui, pejabat yang nantinya ditunjuk memegang jabatan Pjs Bupati/Walikota ada di lima daerah yakni, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Pulau Taliabu.

Sebelumnya, Mendagri melalui Direktur Jendral Otonomi Kemendagri, Akmal Malik, telah menyampaikan surat ke Gubernur untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) bupati/wali kota yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada 17 Februari mendatang. (din/jfr)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *