DPRD Belum Ajukan Surat PAripurna Pengesahan

MALUTPOST.SOFIFI – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terpilih, James Uang dan Djufri Muhammad, terancam ditunda. Pasalnya, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan para pemohon, kemudian menyusul surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Gubernur dan DPRD Kabupaten /Kota untuk mengumumkan calon Bupati/wali kota terpilih, agar segera disampaikan ke Mendagri untuk menerbitkan SK. Menurutnya, hingga saat ini DPRD Halbar belum mengajukan surat paripurna pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga jika terlambat, maka berpotensi pelantikan akan ditunda hinga April mendatang.

“Dari empat Daerah, ususlan dari DPRD yang masuk di pemprov baru Kota Tikep, Taliabu dan Haltim, sementara Halbar belum masuk,”ungkap Plh Kepala Biro Pemerintah Setdaprov Malut, Taufiqurahman ketika dikonfirmasi, Senin (22/2).

Taufiq menambahkan, sesuai hasil komunikasi dengan bagian pemerintahan Pemkab Halbar, paripurna pengesahan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilaksanakan Selasa (23/2) hari ini. Itu diakui jika hasilnya secepatnya disampaikan ke Pemprov, maka usulan ke Mendagri akan berjalan mulus dan bisa dijadwalkan untuk pelantikan pada Jumat (26/2). “Kalau DPRD dan Pemkab Halbar lambat, maka itu kerugian mereka, karena proses pelantikannya akan molor,”katanya.

Dia menjelaskan, sesuai surat Mendagri, pelantikan dilakukan minggu ketiga bulan ini. Sehingga hitungannya jatuh pada Jum’at (26/2). Namun semua itu dikembalikan ke Mendagri, apakah penetapan jadwal pelantikans esuai dengan surat edaran atau bergeser dari tanggal 26 Februari. “Sesuai hasil koordinasi dengan pihak Kemendagri, kemungkinan besarnya pelantikan tetap dilaksanakan pada Jumat nanti,”jelasnya.

Proses pelantikan, kata Taufiq, akan dilakukan secara virtual, karena sesuai edaran Mendagri, pelantikan Bupati dan wali kota tidak bisa dilakukan di satu tempat, sehingga empat kepala daerah yang akan dilantik tetap berada di daerah masing masing.

“Sesuai edaran Mendagri pelantikan dilakukan secara virtual, namun ada beberapa daerah meminta agar pelantikan dilakukan secara terpusat, jadi kita masih menunggu petunjuk selanjutnya,”pungkasnya. (din/anv)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *