Dua Ranperda Pendapatan Tatono

MALUTPOST.TERNATE – Salah satu upaya pemerintah Kota Ternate (Pemkot), dalam menghadapi bayang-bayang ancaman krisis, dengan menggenjot pendapatan daerah. Hal ini disampaikan akademisi Unkhair NUrdin I. Muhammad, Kepada Malut Post, Kamis (25/2).

Pernyataan Nurdin ini, sekaligus menanggapi langkah pemerintah bersama DPRD melakukan refocusing anggaran kurang lebih Rp70 miliar. Akibat dari adanya pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat, ditambah beban hutang serta pemibiyaan vaksinas. Nurdin mengatakan, perubahan anggaran di tengah perjalanan sangat mengancam stabilitas keuangan. Karena itu, pemerintah dan DPRD jangan hanya memikirkan kegiatan apa saja yang harus dipangkas. Tapi juga berfikir bagaimana pendapatan daerah bisa bertambah. Baik memaksimalkan potensi yang tersedia, maupun menggarap potensi baru.

Dosen ekonomi Unkhair ini menjelaskan, Pemkot saat ini memiliki satu sumber pendapatan baru, yakni plaza Gamalama Modern. Namun ini belum mampu menutup ancaman krisis, apalagi kepastian operasinya juga belum jelas. Lantaran terkendala pada penentuan pihak ketiga sebagai pengelola.

Dia menyarankan, selain Plaza, Pemkot dan DPRD juga berpikir tentang sumber lain. Salah satunya mempercepat pengesahan usulan dua ranperda. Yakni ranperda tentang pajak daerah dan ranperda retribusi pengelolaan kekayaan daerah.

“Kedua perda ini, jika cepat disahkan, maka memperluas potensi pendapatan baru. Sayangnya DPRD terlalu lambat. Ranperda yang yang diusulkan sejak Desember sampai sekarang tidak kunjung tuntas. Jangan hanya urus Pilkada,” tandasnya.

Menurut Nurdin, Pemkot juga harus tegas memaksimalkan retribusi, terutama retribusi parkiran. Dengan membuat digitalisasi pungutan. Sebab jika bertahan dengan sisi tim manual, tetap akan terus bocor.

“Kedua perda itu jika disahkan, maka ada sektor pajak baru. Diantaranya pemilik kios merah yang selama ini tidak dipungut pajak. Dan masih banyak lagi sumber lain,” jelasnya.

Sayannya kata Nurdin, pemerintah kelihatan lemah. Hanya bisa berharap belas kasih dari dari pemerintah pusat. “Takutnya di pertengahan tahun, BBM sampah kembali jadi masalah dan warga hamburkan di kantor DPRD dan Kantor Wali Kota,” tukasnya. (udy/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *