Pegawai Bandingkan TPP Provinsi yang Tidak Dipangkas

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot), sudah berkeputusan ntuk tidak lagi membayar tunggakan tunjangan tambahan (TPP), pada Desember. Keputusan ini membuat banyak pegawai terpukul dan sesal.

Pasalnya, para pegawai ini sudah berharap TPP bisa terima tiga bulan, dan bisa menutupi beban utang mereka.

“Tiga bulan yang tidak terbayar ini, kami terpaksa harus berhutang. Pinjam di keluarga bahkan rentenir. Dengan harapan bisa ditutupi setelah TPP tiga bulan dicairkan. Ternyata satu bulan dihanguskan,” keluh para pegawai pemkot, yang nama mereka tidak mau disebutkan.

“Kalau alasan belanja pegawai, Sehingga tidak bisa jadi hutang, kenapa di Pemprov dibayar. Aritinya ini cuman alasan menutupi kekurangan, bahwa sesungguhnya pekot tidak becus,” tegas salah satu pegawai internal sekretariat daerah. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif menilai, ini masalahnya pada komitmen pemerintah saja. Karena sejak awal DPRD melalui Banggar, sudah mengingatkan, jangan sampai hak pegawai baik TPP maupun Bosda untuk pendidikan, tidak tersalurkan atau dipangkas. Sebab dalam tahun 2020, TPP dianggarkan untuk 12 bulan, ternyata belakangan ada yang dipangkas akibat pembiyaan covid. “Khususnya saat refocusing anggaran. Pastikan dulu hak pegawai, jangan sampai ikut terpangkas,” tandasnya.

Politisi Nasdem ini, menambahkan, TPP merupakan tunangan berbasis kinerja. Dimana para pegawai ini sudah bekerja, giliran mereka mendapatkan hak atas kinerja itu, malah dipotong.

“Ini soalnya pada komitmen. Karena sudah diangagarkan selama setahun,” tandasnya. (udy/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *