Terkait TPP yang Dihanguskan, Akademisi Minta Baca Aturan

MALUTPOST.TERNATE – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot), tidak lagi membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan Desember. Pemkot beralasan tidak diakui sebagai utang, lantaran TPP belanja pegawai bukan belanja publik. Keputusan pemerintah kota ini terus menuai kritik.

Akademisi Unkhair Mukhtar Adam, meminta Pemkot perlu baca tuntas standar akuntansi pemerinahan dan Peraturan Pemerintah nomor 12/2019, yang mengatur tentang keuangan daerah. Sehingga dalam mengeluarkan pernyataan jangan terkesan pemkot tidak paham aturan, yang menjadi standar dalam pekerjaannya.

Mukhtar menegaskan, Belanja pegawai sudah ditetapkan dengan ketentuan dan standar yang diterbitkan walikota. Kemudian, ASN kota sudah melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan tersebut. Sehingga, jika belum kecukupan kas dalam pembayaran pada satu periode pelaporan keuwangan, maka atas kewajiban dimaksud diakui sebagai utang.

“Problem kemudian pengakuan atas utang yang ditetapkan pemkot membutuhkan legalitas atas keabsahan dalam penyajian laporan keuangan oleh BPK,” jelasnya.

Penyajian laporan keuangan lanjut Makhtar, bardasarkan hasil audit BPK. Selelah melalui verifikasi BPK, maka pemkot berkewajiban untuk membayar hak-hak ASN.

Tidak cukup alasan pemkot tidak membayar TPP ASN, karena pengakuan atas alokasi didasari pada keputusan walikota yang dialokasikan pada masing-masing DPA-SKPD.

“Atas dasar alokasi tersebut, ASN akan bekerja sesuai standar yang ditetapkan Walikota. Setelah ASN bekerja, akhirnya tidak dibayar dengan alasan tidak bisa diakui sebagai utang. Ini pembodohan namanya,” tambahnya.

Sembari mengatakan, ASN kota juga baca aturan dan paham. Jangan pejabat di atasnya melakukan pembodohan dengan alasan tidak ada pengakuan utang, yang telah menjadi hak ASN itu sendiri,” tukasnya. (udy/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *