Inspektorat Siapkan Auditor Khusus, Jika Diminta Pemeriksaan Mendalam

MALUTPOST.SOFIFI – Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) bakal melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah (Kada) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Itu disampaikan Kepala Inspektorat Malut, Nirwan MT. Ali.

Menurutnya, pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah merupakan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Provinsi, melalui Inspektorat. Dan itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2018, tentang pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

“Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Pemkab Halbar, yang telah dilaksanakan oleh Bupati periode 2016-2021,” ungkap NIrwan, Jumat (5/3).

Mantan Kepala DPM-PTSP Malut ini menjelaskan, fokus pemeriksaan akhir jabatan kepala daerah periode 2016-2021 itu, lebih pada capaian realisasi target program, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Halbar periode 2016-2021.

“Jadi nanti kita lihat RPJMD periode 2016-2021. Program apa saja yang dilaksanakan dan program mana saja yang belum dilaksanakan. Setelah itu, barulah kita sinkronkan dengan RPJMD Bupati yang baru terplih periode 2021-2024,” jelasnya.

Sinkronisasi RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2024, kata Nirwan, untuk melihat apakah RPJMD 2021-2024 memuat program yang ditinggalkan bupati sebelumnya atau tidak. Jika tidak, maka akan direkomendasi untuk dimuat dalam RPJMD 2021-2024.

“Misalnya, saat ini ada program pembangunan jalan yang belum tuntas dikerjakan oleh bupati sebelumnya, dilanjutkan pada periode bupati yang baru atau tidak, maka itulah yang nanti direkomendasikan. Tapi kita sifatnya hanya merekomendasikan, yang memutuskan itu Bupati,” katanya.

Pemeriksaan yang dilakukan nanti, juga melihat permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Jika ditemukan ada masalah, kemudian bupati meminta dilakukan pemeriksaan khusus, maka Inspektorat akan mengirim tim auditor khusus untuk melakukan pemeriksaan mendalam.

“Pemeriksaan akhir masa jabatan ini akan dilakukan di semua daerah. Namun ini yang perdana dilakukan di Halbar, setelah Permendagri 52 diterbitkan. Kita akan turun pada Senin (8/3) pekan depan. dan pembukaan dilakukan oleh Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali,” pungkas Nirwan. (din/anv)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *