Musrenbang Inprosedural Harus Digelar Ulang

MALUT POST – TERNATE. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tngkat kecamatan, di Kecamatan Batang Dua, yang digelar di Ternate terus menuai Kritik.

Kali ini, Akademisi Unkhair Mukhrar Adam, angkat bicara, Mukhtar menilai, Musrenbang yang digelar di Ternate tanpa melibatkan masyarakat adalah cacat hukum. Sehingga dilanjutkan, maka dokumen APBD-pun tidak bisa diproses, karena menyalahi ketentuan prosedur.

Dosen Ekonomi ini menjelaskan, Musrenbang merupakan media menyerap aspirasi masyarakat, untuk bahan evaluasi dan perencanaan baik untuk kempetingan perencanaan tahun (RKPD) maupun perencanaan jangka menengah (RPJMD), serta jangka panjang (RPJPD). Dalam UU nomor 24 tahun 2004 tentang SPPN, menerjemahkan perencanaan pertisipatif dari kelompok pemerintahan terndah yaitu desa atau kelurahan. Dengan melibatkan masyarakat, agar berbagai aspirasi masyarakat bisa dicatatkan dalam dokumen perencanaan tahun (RKPD). Karena itu, Jika tahapan perecanaan tidak sesuai prosedure, maka dipastikan dokumen perencanaan baik RKPD, KU-APBD dan APBD cacat hukum.

“Sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi unsur formal. Yang dimaksudkan dalam UU 24/2004 tentang SPPN dan derivatif-nya dalam peraturen teknis,” jelasnya.

Lanjut Mukhtar, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatandi Batang Dua, yang digelar di Ternate merupakan Kelainan. Karena itu, harus dilakukan ulang oleh Bappeda, agar memastikan tahapan perencanaan harus dimulai dari tingkat terendah yaitu pemerintah desa/ kelurahan.

“Karena itu sifatnya berjenjang. Pelibatan masyarakat di kecamatan diatur dalam UU 24. Artinya, Bappeda melakukan kelainan dengan tidak melibatkan masyarakat dan para tokoh di kecamatan, termasuk DPRD dari dapil Batang Dua. Maaka kewajibanBappda harus melaksanakan ulang musrenbangkecamatan dengan melibatkan para tokoh dan masyarakat,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Nulela Syarif. Politisi NasDem ini mengatakan, Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan pada pemangku kepentingan ditingkat kecamatan, untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilaya kecamatan terkait. Berdasarkan pada masukan dari tingkat kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lantas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu lanjut Nurlela, sekali gus sebagai dasar penyususan Rencana pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang. Itu sebagai Kerja Satuan Perangkat Daerah Kota Ternate pada tahun berikutnya.

“Nah, Musrenbang Kecamatan silkusnya dilakukan setiap tahun, dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan, serta masukan untuk Renja SKPD,” jelasnya. (udy/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *