MALUT POST – TERNATE. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus mendalami dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran pembangunan ruma ibadah di beberapa Kabupaten dan Kota di Malut

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati, Efrianto melalui juru bicara, Richarrd Sinaga mengaku, dalam waktu dekat, bidang Intelijen akan mengundang pihak-pihakterkait untuk dimintaiklarifikasi. “Nanti hasilnya akan disampaikan,” aku Richard saat dikonfirmasi Sabtu (3/4) kemarin.

Sebelumnya, sudah ada pihak terkait yang diundang dan dimintai klarifikasi. Namun, keterangan dari hasil permintaan klarifikasi masih didalami. “Kalau sudah ada kesimpulan akhir akan kami sampaikan ke kawan-kawan media,” janjinya.

Terpisah, Muhammad Konoras, salah satu praktisi hukum asal Malut yang dimintai tanggapan mengatakan penanganan kasus rumah ibadaterkesan tertutup. Padahal, salah satu rumah ibada di Desa Lolleo Jaya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sudah menelan anggaran yang sangat fantastis. Yakni Rp1,5 miliar. “Ini perlu diseriusi pihak penegak hukum, baik Kejati maupun Polda Malut” ungkapnya.

Sabab menurutnya, dugaan kejahatan korupsi anggaran pembangunan rumah ibadah yang menjadi temuan Pansus DPRD Provinsi, sudah melebihi ambang batas toleran. “Artinya penegak hukum tidak bisa main-main dengan dugaan penyalagunaan anggaran pembangunan rumah ibadah ini. Saya harap, siapa pun terduga pelaku dalam kasus ini harus ditangkap. Tidak ada kompromi. Penegak hukum harus tegas,” tegasnya.

Dari informasi yang diterima, Konorasi mengaku kalau dalam kasus ini, ada oknum dari pihak-pihak tertentu yang disinyalir malalui membangun pendekatan dengan oknum penegak hukum agar kasus ini bisa diselesaikan di meja penyidik. “Kami minta Kejati segera tingkatkan kasus ini ke tahap penyelidikan secara cepat, terukur dan proporsional serta profesional. Jangan sampai penegakkan hukum kala dengan penegakan persahabatan dan pertemanan,” desak Ketua Peradi Kota Ternate ini.

Desakan Konoras bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan pengalaman, banyak kasus yang prosesnya masih Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) di Intelijen, kerap dihentikan. “Untuk itu, Kejati harus memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Jika tidak, kami khawatir akan berujung pada penghentian dan tidak ditingkatkan ke tahapan selanjutnya dengan alasan tidak cukup bakti.

Saya lihat ini mulai menuju kesana (Penghentian kasus, red). Kalau sampai tidak ditingkatkan ke tahap selanjutnya berarti dugaan publik benar,” pungkasnya. (tr-07/aji)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *