Kejati: Penyidikan Tetap Dilanjutkan

MALUT POST – TERNATE. Harapan Direktur PT Tamalarea Karsatama berinisial IR agar statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan kapal nautika dan alat simulator dicabut, bakal terkabul. Ini setelah gugatan praperadilan yang diajukan IR sebagai pemohon, dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA. Sidang putusan yang digelar Senin (5/4), dipimpin Hakim Tunggal, Kadar Noh.

Sesuai amar putusan, Hakim Tunggal menegaskan dalam eksepsi, menolak eksepsi Kejaksaan Tinggi Malut sebagai termohon untuk seluruhnya dan pokok perkara, dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Selain itu, hakim praperadilan ikut menyatakan, surat penetapan tersangka nomor: Print -69/02/Fd.1/02/2021 tertanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan termohon untuk tuntuk serta patuh pada isi putusan. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon yang jumlahnya nihil. Selain itu, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sebelum masuk ke amar putusan, hakim praperadilan lebih dulu mendalikan pertimbangan hukum, menurut pasal 59 ayat (1) undang-undang Perbendaharaan Negara. Dimana, kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam pelaksanaan kewenangan administrasi atau oleh bendahara dalam rangka kewenangan kebendaharaan. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan pasal 52 Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas,fungsi, kewenangan, susunan orrrrrrrrrganisasi dan tata kerja lembaga pmerintahan non depertemen yang menilai atau menetapkan ada tindaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dijelaskan Kadar Noh selaku Hakim Tunggal yang memimpin jalangnya sidang, berdasarkan seluruh pertimbangan ini, pemeriksa perkara perkesimpulan, alat-alat bukti yang digunakan termohon untuk menetapkan IR selaku pemohon sebagai tersangka, tidak memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan awal. “Alat bukti permulaan yang digunakan termohon dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan merupakan dasar untuk meyakini adanya fakta-fakta yang mendukung adanya keadaan seorang diduga melakukan perbuatan pidana benar-benar sudah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan, alat bukti permulaan yang digunakan sebagai tersangka, bukan merupakan alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seorang sudah melakukana atau kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentu, sebagaimana berhubungan dengan kejahatan. “Alat bukti permulaan yang digunakan termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon menjadi tersangka tidak relevan, tidak kuat dan tidak menentukan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan,” paparnya. (tr-07/aji)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *