MALUT POST – TERNATE. Meski sudah di copot dari jabatan direktur utama PDAM, tapi Abdul Gani hatari masih ditetap ngotot untuk tidak mau meningkalkan ruanganya. hatari masih bersikeras, dengan alsan merunjuk pada SK wali kota sebelumnya yakni masa jabatan berakhir pada tahun 2023.

Sikap keras dirut ini menuai respons dari wakil ketua komisi I zainul rahman menurutnya, PDAM merupakan salah satu perusahaan milik daerah, yang kuasa pemilik modal adalah kepada daerah, baik penjabat maupun definitif karena itu, jika PJ walikota melakukan pencopotan dirut PDAM itu merupakan hak prerogatif.

Apalagi pencopotan bukan alasan suka tidak suka melainkan pada kinerjanya, termasuk jika alasan dirut yang saat ini tengah menjalani proses hukum.

“untuk masalah hukum ini sudah jauh-jauh hari kami meninta waklikota sebelumnya, agar memberhentikan sementara. biar AGHIfokus menghadapi masalah hukum ,” ungkapnya.

Kata zainur, DPRD menghormasi asas praduga tak bersalah,tetapi manejemen PDAM juga harus tetap koko. sebeb PDAM ini menyangkut dengan pelayanandasar kepada masyarakat yakni air bersi menurutnya PDAM di beberapa bulan belakangan ini, sering mendapat sorotan publik terkait dengan pelayanan. artinya, adanya pelayanan yang kurang maksimal kepda masyrakat .

“Adanya infomasi juga bahwa ,manajemen yang tidak akur. meskipun mitra dengan komisi II, tetapi terkait dengan pelayanan publik,maka komisi I pun ukit menyoroti sejak awal,”sebutnya.

kata zainur,dirut PDAM harus lewogo dengan keputusan PJ walikota dirut tidak menerima atau menganggap keputusan PJ itu keliru, silakan menenpuh hukum administrasi negara.

“Jika manejemen mengalami masalah akan berdampak pada proses pelayanan masyarakat. hal ini yang tidak dinginkan oleh DPRD kami tidak mau masyarakt yang menjadi korban,” tutupnya. (tr-03/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *