Gubernur Warning Bupati/Wali Kota

MALUT POST – SOFIFI. Komisi pemberantasan korupsi (kpk) tampaknya makin insent memantau daerah-daerash ,termasuk 10 kabupaten /kota di maluku utara (malut) KPK bahkan telah menyampaikan edaran melalui gubernur,terkait pemantauan khusus yang akan dilakukan KPK itu. “saya sudah menerima surat edarannya,”kata Gubernur malut, Abdul Gani kasuba (AGK) ,nomor 8 dan nomor 32 tahun 2021 , menyebutkan , KPK akan melakukan pemantauan kepada daerah, karena itu setiap proses perencanaan dan penganggaaran APBD harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika tidak di patuhi , KPK akan mengambil langkah-langkah tertentun .”saya mengajak bupati /wali kota di malut ,agar senantiasa proaktif dalam perencanaan dan penyusunan APBD serta selalu berkoordinasi dengan satgas KPK RI wilayah V dalam rangka pencegahan korupsi,” imbau gubernur malut dua periode ini.

Secara pribadi AGK mengaku, di akhir kepemimpinannya ini, dia lebih fokus menata pengelolaan keuangan daerah. dia tak ingin berurusan dengan penegak hukum di aknir massa jabatannya nanti. “banyak kepala daerah yang di akhir kepemimpinannya harus berhadapan dengan pihak penegak hukum dan saya tak ingin terjadi seperti itu , karenanya aturan yang telah ditetapkan tidak boleh kita abaikan, “kata Gubernur. Mantan Wakil Gubernur

Malut ini mengaku, dalam banyak kesempatan dia Selalu mengingatkan bahwanya untuk selalu taat aturan . “agar ketika kita melepaskan jabatan , kita semua bisa selamat, jangan sebaliknya harus berurusan dengan penegak hukum , “kata AGK.

Mantan anggota DPR RI ini juga berulang kali mengingatkan kepada bupati /wali kota yang baru di lantik ,untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. apalagi yang berkonsekuensi hukum. belajar dari pengalaman, banyak bupatih/wali kota yang terjerat hukum, karena salah mengambil kebijakan.”saya berharap bupatih/wali kota agar lebih waspada dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengedepankan strategi pemberentasan korupsi di daerah masing-masing,”pungkasnya.

Sementara terkait aset yang bermasalah pemprov malut, terus berupaya penyelesaian.

Salah satu upaya yang di lakukan pemprov menjalin kerja Sama dengan kejaksaan tinggi (kejati) malut, untuk melakukan penarikan aset bergerak kendaraan yang hingga saat ini dikuasai oleh mantan pejabat pemprov dan mantan anggota DPRD provinsi (Deprov) malut, “kan ada beberapa aset mobil yang masih baru dan tidak dilelang kemudian masih di kuasai mantan pejabat, itu yang di tarik oleh kejaksaan,”kata sekretaris provinsi (sekprov )samsuddin A. kadir ,kemarin (9/4).

Sekprov mengaku, terkait anggaran untuk penarikan aset mobil yang ada di jakarta sudah di sediakan anggarannya telah ada di badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKPAD). namun saat ini masih ada kendala,karena itu harus di sesuaikan dengan sistem SIPD.” anggaran sudah kita siapkan, jika sistemnyasudshs normal,maka penarikan mobil di jakarta sudah bisa dilakukan,”ujarnya.

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *