MALUT-POST TERNATE Larangan mudik lebran idul fitri tahun 2021 oleh pemerintah provinsi maluku utara (Malut) menuai sorotan. akademis IAIN ternate, Hasanunudin Hidayat menyarankan pemrov untuk membuang wakttu ke hal yang tidak produktif. sebab larangan ini setiap tahun ada tapi tidak efektif pelaksanaanya.

Dosen Hukum tata negara ini, menyarankan pemprov agar fokus ke program vaksinasi. sebab polemik vaksin kerap menemui jalan jalan buntut dngan berbagai keterlambatan dalam prosesnya.” lebih baik pemprov berkoordinasi meminta penjelasan yng terang berderang terkait politik vaksin yang jumlahnya tidak menentu. termaksut tingakt keamanan yng belum terjamin bahkan sering tidak sesuai target. ini masalnya yang disepelekan,” kata Hasannudin (15/4)

Menerutnya, problem vaksin lebih jauh di genting dibanding pemprov harus menghabiskan anggaran menangani penyebaran covid-19 melalui larangan mudik. sebab pengetatan protokol kesehatan berdasarkan SE satgas penanganan covid-19 nomor 13 tahun 2021 serta SE kementrian perhubungan nomor 24 tahun 2021 hanya akan menimbulkan pembekakan anggaran. sebab melibatkan lintas sektor yang pasti memakan biaya yang tidak sedikit.

” Terlebih lagi, pelenggaran itu memiliki limit waktui yang cuma berdurasi dua minggu. sangat naif ketika logika pencegahan penyebaran wabah hanya diukur dengan limit waktu,” tandasnya.

Lebih lanjut Hasannudin mengatakan, dalam SE tersebut pemprov harusnya memindah lanjuti ketentuan dalam bentuk regulasi di tingakt daera. karena, sasaran SE tersebut diwilayah jawa yang masih rendah dengan penyebaran covid-19. ini didukung jumlah mudik yang sangat besar. bukan di maluku utara yang penduduknya juga masih terbatas. jangan sampai pemprov juga tidak memiliki data berapa pergerakan warga setiap tahun dan meningkatkan ketika momen lebran.

” Jadi pemprov dalam memindaklanjuti SE ini, tidak perlu over acting dengan menyatakan warga tidore dan ternate tidak bisa saling berkunjung atau bersilaturahmi. padahal, rentan kendali begitu dekat dan sudah menjalani normalisasi baru sejak tidak ada lagi pengetatan protokol kesehatan oelh satgas covid-19,” pungkasnya. (mg-01/udy)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *