MALUT-POST TIDORE Oknum anggota DPRD Tikep berinisial AJM alias Abdul yang kedapatan membawa 35 kantong miras jenis captikus baru-baru ini, menuai masyarakat. menykapn ini, puluhan warga kelurahan bobo lalu menggelar aksi di kantor DPRD, senin (3/5). Dalam aksinya, warga yang kesal bercampur emosi lalu menerobos pintu depan gedung wakil rakyat itu. Dalam aksinya, massa berhasil masuk hingga ke aula paripurna DPRD. Didalam aula, massa yang tergabung dalam forum pemuda Bobo dan LMND kota Tidore kepulauan mendesak Ketua DPRD bersama ketua badan kehormatan (BK) untuk memproses AJM, oknum anggota DPRD aktif dari fraksi PDI perjuangan.

” Kami minta BK segera memperoses AJM melanggar kode etik berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan Negeri soasio, yang bersangkutan dihukum 2 bulan tahanan percobaan serta wajib lapor, ” aku Julfikar Hasan dalam oarasinya. senada disampaikan koordinator forum pemuda Bobo, Alfian Kene. Massa meminta anggota DPRD kota Tidore kepualuan untuk kembali mengevaluasi peraturan Daerah (perda) nomor tahun 2018 tentang pengadilan, pengawasaan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman keras.

Pasalnya, massa dari Forum pemuda Bobo merasa malu lantaran 4 rekan AJM yang ditahan adalah warga kelurahan Bobo, ” Sebagaimana kelurahan Bono, kami sangat dirugikan. Identitas kami tercoreng ditengah bulan suci Ramadan. Apalagi masyarakat sedang berupaya menegakkan Tidore sebagai kota santri,” tambah Alfian. Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa lalu meminta hearing bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. sayangnya, permintaan massa aksi tidak digubris para wakil rakyat di tikep. Itu karena tak satu pun unsur pimpinan dan anggota DPRD terlihat berkantor.” kami minta Badan kehormatan (BK) DPRD kota Tidore mempublikasi Tidore penindakan pelanggaran kode etik terhadap AJM kepublik lewat media, sebagai bentuk sanksi moral sekaligus pembelajaran penegakkan perda terhadap masyarakat Tidore, ” pinta massa aksi.

Menyikapi ini, Ketua DPD PDI-P Maluku Utara, Muhammad sinen angkat bicara. saat dikonfirmasi secara terpisah, Muhammad sinen mengatakan maslah yang menimpah satu anggota DPRD kota Tidore kepualuan berinisial AJM dalam kasus miras sudah diproses secara hukum. Dia mengataka, dari hasil pemeriksaan kepolisian bahkan dalam putusan pengadilan Negeri soaiso, AJM dibebaskan dari hukuman. ini didukung dengan kesaksian emapt reka yang mengakui kalau AJM tidak ada kaitannya dngan kepemilikan miras.

Baginya, kasus AJM harus dilihat secara utuh dan berdasarkan keputusan hukum. ” Jika hukum tideak menyebut AJM bersalah, maka partai tentu tidak mengambil langka terlalu jauh karena harus melihat berdasarkan putusan pengadilan,” kata ayah erik, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, dari sesi regulasi, seorang anggota DPRD yang diganti lewat proses pergantian antara waktu (PAW) tergantung sanksi hukuman pengadiln. bisa di PAW jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau dihukum pinda diatas 5 tahun, sebagaimana putusan sduah berkekuatan hukum tetap atau inkra. ” kalau masalah AJM, kita dipartai tidak bisa mengambil langka terlalu jauh. Alasanya karena tidak ada satupun pasal yang menyebut AJM bersalah,”terang ayah Erik.

Meski bagitu, dia menegaskan AJM akan dijatuhi sanksi dari partai. ” sehebat apapun manusia pasti punya salah. kami akan memberikan pembinaan terhadap AJM agar tidak lagi melakukan hal serupa, ” tegasnya.

Dia bilang Tidore memang sudah punya peraturan Daerah (perda) tentang menimum kertas. Namun partai tidak bisa enaknnya menindak AJM sewenang-wenang karena harus mengacu pada putusan pengadilan. Sementara dalam putusan, pengadilan menyatakan AJM tidak ada kaitannya sebagai pemilik miras.Ini tutur didukung dengan kesaksian emapt rekan AJM ditahapan hakim, “pungkasnya. (aby/aji)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *