MALUT-POST-TERNATE Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Wali Kota, M Tauhid Soleman, sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor : 61/I/KT/2021. SK tersebut, tentang penetapan Tenaga penerjemah Bahasa Isyarat Bagi penyandang Tuna Rungu, Dalam Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Ternate. Tim tenaga penerjemah sebagaimana yang tercantum dalam SK tersebut adalah, Nurjannah, Risal Assor, dan Mohamad Azhar Amiruddin. Sementara penanggung Jawa adalah kepala Dinas Sosial Kota Ternate.

Penerbitan SK ini dalam rangka mengimplementasikan Visi Ternate Mandiri dan Berkeadilan (Ternate Andalan) pada program 100 hari kerja. Dimana satu diantara 5 program prioritas 100 hari kerja, adalah mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Inklusif bagi penyandang disabilitas.

“Maka perlu ditunjuk penerjemah bahasa isyarat, dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Daerah. Jadi penerjemah ini sebagai jembatan komunikasi dalam menyampaikan program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Ternate,” ucap Wali Kota Ternate,” M Tauhid Soleman, kemarin.

Menurutnya tenaga penerjemah memiliki tugas menerjemahkan dan menjembatani komunikasi pemerintah daerah dengan penyandang tuna rungu dalam setiap kegiatan pemerintah, baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga OPD, diwajibkan untuk menggunakan penerjemah distabilitas.

“Ini adalah bentuk komitmen pemkot Ternate dalam mewujudkan Ternate sebagai kota ramah Disabilitas,” ujarnya. Selain, itu pemkot juga akan mendorong seluruh jajaran untuk menyediakan fasilitas yang representatif, bagi penyandang disabilitas pada seluruh tingkatan. Mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan OPD. pemkot juga tengah menggodok peraturan Daerah (perda), tentang penyelenggaran perlindungan penyandang disabilitas.

Perda ini, sangat diperlukan untuk mendorong impelementasi Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang distabilitas di tingkat Daerah.

Selain untuk pemenuhan hak-hak penyandang distabilitas, perda ini juga diharapkan bisa mencegah pemerintah dalam mengabaikan persoalan-persoalan para penyandang disabilitas.

“Tujuan dibuat perda ini, adalah untuk mewujudkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Selain itu, untuk menjamin upaya penghormatan dan pemenuhan hak sebagai manusia yang martabat, yang melekat pada diri para penyandang disabilitas,” tutup Tauhid (tr-01/yun)

Iklan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *