Satu Remaja Meninggal

MALUTPOST.TERNATE – Sungguh malang nasib MST (15) setelah ditimpa kecelakaan tragis yang terjadi Kamis (25/2). Remaja yang masih duduk di bangku SMP kelas III ini harus meregang nyawa tepat di jalan raya bilangan Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan. Peristiwa na’as ini bermula saat MST melaju dengan Honda Beat putih bernomor polisi DG 3784 KG, sekitar pukul 16.20 WIT.

Ia melaju dari arah Barat menuju Timur. Tiba didepan salah satu pangkalan ojek yang ada disekitar, MST sempat ditegur. Itu karena motor yang dikendarainya sangat laju. DIsaat bersamaan, muncul dari arah berlawanan Truck Box dengan nomor polisis (Nopol) DG 8142 UW yang dikemudi BE. MST yang hilang kendali karena motornya melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian depan truk.

Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat tabrakan itu, Honda Beat milik MST terperosok masuk ke bagian bawah truk sehingga tergilas ban depan. Anak kedua dari empat bersaudara itupun tersungkur dan tak sadarkan diri. Berasarkan pantauan, MST mengalami luka sobek dibagian kepala yang sanagt serius. Begitu juga wajahnya.

Melihat kejadian itu, MST langsung dilarikan warga setempat menuju RSUD Chasan Bosoeiri. Namun tidak berselang lama, MST mengehmbuskan nafas terakhir hingga meninggal dunia.

Salah seorang saksi berinisial A saat ditemui di lokasi keadian mengaku, peristiwa tabrakan terjadi sangat cepat. “Saat mendengar bunyi saya langsung keluar dari rumah. Tapi waktu keluar, saya lihat motor sudah di bawah truk,” ceritanya.

Personil Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres yang menerima informasi langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kasat Lantas, AKP Setiaji N. Atmojo melalui Kanit Laka Lantas, IPDA Mahmud Umagapi saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi. Setelah itu baru ditentukan langkah selanjutnya. “Sementara kita masih Olah TKP dan meminta keterangan dari saksi-saksi untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah itu baru diambil langkah selanjtnya,” papar Mahmud.

Sementara Randi (27) yang tidak lain adalah kakak sepupu almarhum, menuturkan, saudaranya itu jarang keluar rumah sepulang sekolah, Makanya keluarga sama sekali tidak ada firasat atau isyarat yang menunjukkan kalau MST akan pergi selama-lamanya.

Diceritakan Randi, motor yang dikendarai almarhum baru saja diperbaiki. Namun ia tidak menyangka MST justru ditimpa kecelkaan tragis hingga meninggal dunia. “Dia (Almarhum) baru keluar dari rumah sekitar tiga menit. Tiba-tiba kami dapat kabar kalau dia (Almarhum) mengalami kecelakaan didekat pangkalan,” tutur Randi. Sebagai keluarga, ia menyerahkan semua ke pihak Sat Lantas Polres. “Untuk firasat tidak ada sama sekali,” pungkasnya. (mg-07/aji)

Dua Ranperda Pendapatan Tatono

MALUTPOST.TERNATE – Salah satu upaya pemerintah Kota Ternate (Pemkot), dalam menghadapi bayang-bayang ancaman krisis, dengan menggenjot pendapatan daerah. Hal ini disampaikan akademisi Unkhair NUrdin I. Muhammad, Kepada Malut Post, Kamis (25/2).

Pernyataan Nurdin ini, sekaligus menanggapi langkah pemerintah bersama DPRD melakukan refocusing anggaran kurang lebih Rp70 miliar. Akibat dari adanya pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat, ditambah beban hutang serta pemibiyaan vaksinas. Nurdin mengatakan, perubahan anggaran di tengah perjalanan sangat mengancam stabilitas keuangan. Karena itu, pemerintah dan DPRD jangan hanya memikirkan kegiatan apa saja yang harus dipangkas. Tapi juga berfikir bagaimana pendapatan daerah bisa bertambah. Baik memaksimalkan potensi yang tersedia, maupun menggarap potensi baru.

Dosen ekonomi Unkhair ini menjelaskan, Pemkot saat ini memiliki satu sumber pendapatan baru, yakni plaza Gamalama Modern. Namun ini belum mampu menutup ancaman krisis, apalagi kepastian operasinya juga belum jelas. Lantaran terkendala pada penentuan pihak ketiga sebagai pengelola.

Dia menyarankan, selain Plaza, Pemkot dan DPRD juga berpikir tentang sumber lain. Salah satunya mempercepat pengesahan usulan dua ranperda. Yakni ranperda tentang pajak daerah dan ranperda retribusi pengelolaan kekayaan daerah.

“Kedua perda ini, jika cepat disahkan, maka memperluas potensi pendapatan baru. Sayangnya DPRD terlalu lambat. Ranperda yang yang diusulkan sejak Desember sampai sekarang tidak kunjung tuntas. Jangan hanya urus Pilkada,” tandasnya.

Menurut Nurdin, Pemkot juga harus tegas memaksimalkan retribusi, terutama retribusi parkiran. Dengan membuat digitalisasi pungutan. Sebab jika bertahan dengan sisi tim manual, tetap akan terus bocor.

“Kedua perda itu jika disahkan, maka ada sektor pajak baru. Diantaranya pemilik kios merah yang selama ini tidak dipungut pajak. Dan masih banyak lagi sumber lain,” jelasnya.

Sayannya kata Nurdin, pemerintah kelihatan lemah. Hanya bisa berharap belas kasih dari dari pemerintah pusat. “Takutnya di pertengahan tahun, BBM sampah kembali jadi masalah dan warga hamburkan di kantor DPRD dan Kantor Wali Kota,” tukasnya. (udy/yun)

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menunjukkan jumlah sampah nasional tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton, naik lebih dari 3 ton jika dibandingkan tahun lalu.

Limbah medis, khususnya, mengalami peningkatan di tengah pandemi. Data yang diperoleh dari Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, jumlah limbah medis, yang termasuk sampah medis seperti masker, alat pelindung diri, selang infus, botol, serta kemasan obat dan sebagainya, mencapai hampir 1663 ton.

Sampah medis yang berasal dari sungai Cisadane di Tangerang, Indonesia (dok: REUTERS/Willy Kurniawan)


Sampah medis yang berasal dari sungai Cisadane di Tangerang, Indonesia (dok: REUTERS/Willy Kurniawan)

Melalui sebuah diskusi virtual bertajukDiskusi Umum Limbah Masker di Teluk Jakarta: Sebuah Dilema Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat​, yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat tingkat Nasional, belum lama ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, menjelaskan kenaikan tersebut.

“Memang dengan berlangsungnya masa pandemi COVID-19 ini, limbah medis itu naik 30 persen. Limbah medis itu sekarang adalah tidak hanya dari fasilitas layanan kesehatan, tapi juga dari hotel-hotel,” jelasnya.

Seorang pekerja memegang kantong sampah medis untuk diangkut ke truk di Jakarta, 12 Agustus 2020. (Foto: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)


Seorang pekerja memegang kantong sampah medis untuk diangkut ke truk di Jakarta, 12 Agustus 2020. (Foto: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana)

Rosa Vivien Ratnawati menambahkan, beberapa hotel yang dijadikan tempat untuk isolasi mandiri diketahui membuang sampah medis, seperti APD dan masker, dengan proses yang tidak semestinya.

“Kalau di hotel dia isolasi mandiri, itu artinya dia penderita positif COVID-19 jadi bukan dari rumah atau rumah tangga seperti kita pakai masker ya. Nah, itu yang memang harus dikendalikan,” ujar Rosa Vivien Ratnawati dalam diskusi virtual tersebut.

Padahal, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, “limbah medis yang berasal dari pasien positif COVID itu harus dibakar di insinerator 800 derajat Celsius.”

Limbah Medis Cemarkan Muara Sungai

Limbah dan sampah medis yang dibuang tidak sesuai aturan, kerap berakhir di tempat pembuangan akhir dan di muara sungai. Selain berdampak buruk bagi lingkungan, hal ini menimbulkan risiko penyebaran penyaki yang tinggi diantara para pemulung.

Ade Yunus, pendiri kelompok Bank Sampah Sungai Cisadane memegang jarum suntik bekas saat mengumpulkan sampah medis di sungai Cisadane, Tangerang (dok: REUTERS/Willy Kurniawan)


Ade Yunus, pendiri kelompok Bank Sampah Sungai Cisadane memegang jarum suntik bekas saat mengumpulkan sampah medis di sungai Cisadane, Tangerang (dok: REUTERS/Willy Kurniawan)

Hasil temuan LIPI bahkan mengatakan, sekitar 46-57 persen sampah plastik pada masa pandemi ditemukan berakhir di muara sungai.

“Ditemukan sampah-sampah seperti masker atau sarung tangan, itu di pantai, di laut, di tempat-tempat yang tidak semestinya. Dan itu sendiri merupakan suatu kesalahan besar, karena sampah medis itu harus dibuang di tempat yang sesuai dan apabila sudah dipakai sekali, itu harus dibuang. Tidak boleh digunakan kembali atau di-recycle,” kata Dr. Denita Utami yang juga adalah mahasiswi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University, New York, kepada VOA Indonesia.

Gondan Puti Renosari, pakar lingkungan di perusahaan lingkungan, the Nature Conservancy, di Virginia, AS (dok: pribadi)


Gondan Puti Renosari, pakar lingkungan di perusahaan lingkungan, the Nature Conservancy, di Virginia, AS (dok: pribadi)

Pakar lingkungan, Gondan Puti Renosari, yang bekerja untuk organisasi nirlaba the Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat menambahkan, sampah medis yang dibuang secara sembarangan juga dapat merusak ekosistem.

“Selain bahaya bagi lingkungannya, ini bahaya juga bagi fauna. Kalau marine life itu, burungnya itu bisa makanin, bisa mengira limbah ini adalah makanan, terus dia makan. Binatang-binatang bawah air juga bisa mengira itu makanan. Jangan heran kalau sekarang mungkin kita temuin di binatang-binatang itu banyak yang menyangkut masker. Yang mati di dalam perutnya ditemukan karet masker,” ujar Gondan Puti Renosari kepada VOA Indonesia.

Insinerator Penting Untuk Tangani Limbah Medis

Limbah dan sampah medis memerlukan penanganan khusus, mengingat dapat menyebarkan penyakit dan mencemarkan lingkungan. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Rosa Vivien Ratnawati, yaitu melalui proses pembakaran dengan mesin insinerator, dengan suhu 800 derajat Celsius. Proses pembakarannya pun terkontrol dan tidak mengganggu lingkungan.

Sayangnya, dari sekitar 2000 rumah sakit di seluruh Indonesia, hanya terdapat 119 insinerator yang berizin resmi. Hal ini dikarenakan banyaknya rumah sakit yang mengurus izin melalui jalur yang tidak seharusnya, melalui calo atau konsultan.

“Jadi kalau calo atau konsultan-lah ya, itu dia ngurus izin misalnya ke tempat pelayanan terpadunya KLHK, itu kalau kurang administrasi dan sebagainya, terus dia bawa pulang enggak diurus lagi, enggak dilengkapi. Nah, mereka akan klaim statusnya ada di tempat saya,” tegasnya.

Petugas perusahaan insinerator mengenakan alat pelindung diri tengah mengumpulkan kantong berisi sampah medis (dok: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)


Petugas perusahaan insinerator mengenakan alat pelindung diri tengah mengumpulkan kantong berisi sampah medis (dok: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Insinerator sangatlah penting dimiliki oleh fasilitas kesehatan, sebagai cara untuk menangani limbah dan sampah medis, karena sudah memiliki standar kualitas medis yang diperlukan dan selalu di cek secara berkala.

“Insinerator sendiri itu juga sudah ada standar kualitas medisnya, pokoknya selalu di cek secara berkala. Jadi, inilah yang membuat apabila, misalnya ada virus-virus, atau bakteri yang terdapat dalam alat medis tersebut atau misalnya masker, dia akan hangus atau akan habis. Jadi benar-benar dibikin sedemikian rupa, hingga dia tidak ada mengandung virus-virus dan bakteri yang berbahaya,” jelas dr. Denita.

Yang juga menjadi permasalahan adalah limbah dan sampah medis yang berasal dari rumah tangga, yang dibuang tercampur dengan sampah harian. Perlu diketahui bahwa membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2018 tentang “Pengelolaan Sampah.”

Denita Utami, mahasiswi S2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Columbia University, NY (dok: Denita Utami)


Denita Utami, mahasiswi S2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Columbia University, NY (dok: Denita Utami)

Maka dari itu, dr. Denita menganjurkan masyarakat agar membuang limbah dan sampah medis ini di tempat yang benar, seperti di puskesmas.

“Kalau di Indonesia sendiri, puskesmas itu bisa menyalurkan sampah medis atau sampah masker. Ada juga saran di mana, agar tidak didaur ulang, maskernya dipotong-potong. Jadi digunting, baru dibuang. Kalau kita buang sampahnya ke puskesmas atau pusat kesehatan, mereka punya fasilitas yang sesuai untuk membuang sampah tersebut.”

Sampah Belanja Online Meningkat

Tidak hanya limbah dan sampah medis, kegiatan dalam era kelaziman baru yang lebih banyak dilakukan di rumah, ternyata juga meningkatkan belanja online.

Hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan peningkatan frekuensi belanja online yang naik menjadi 1-10 kali dari 1-5 kali per bulan. Pasalnya, data tersebut juga menyatakan, 96 persen belanja online bulan April hingga Mei 2020, menggunakan kemasan plastik.

Gondan melihat adanya perubahan perilaku belanja masyarakat dalam masa pandemi ini, khususnya ketika lebih banyak berada di rumah.

“Dengan kita harus stay at home, perilaku kita berubah. Yang biasanya cuci mata ke mall, sekarang di rumah aja, browsing barang-barang yang mau dibelanja. Kan lebih gampang. Jadi, banyak banget belanjaan online, barang-barang yang kita beli secara online. Karena dikirim, kardus barangnya, dari kardus itu dimasukin plastik, terus dikasih packaging bean, dimasukin kardus lagi, dan itu dimasukin ke kardus lagi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, layanan pesan antar makanan lewat berbagai aplikasi di era pandemi ini juga semakin kompetitif dan meningkat. Tidak sedikit restoran-restoran ini yang menggunakan alat makan sekali pakai.

“Pakai piring plastik, gelas plastik yang langsung buang. Jadi produksi limbahnya balik lagi meningkat. Yang di awal-awal sempat berkurang, sekarang meningkat lagi,” jelas Gondan.

Sehubungan hari peduli sampah nasional 2021 yang jatuh tanggal 21 Februari di Indonesia, pemerintah berharap momen ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peningkatan limbah medis dan sampah di tengah pandemi. [di]

Tanah longsor terjadi di lokasi tambang ilegal di Desa Burangga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (24/2). Bencana tersebut menewaskan tiga penambang. Lima penambang lainnya masih dalam pencarian dan 15 penambang lainnya dilaporkan selamat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam ketarangan di situs webnya, Kamis (25/2), menyebutkan tanah longsor terjadi pada Rabu (24/2), pukul 18.30 WITA. Longsor dipicu salah satunya oleh intensitas hujan tinggi dan struktur tanah yang labil di lokasi penambangan. Hujan mengguyur desa tersebut sejak pukul 17.00 WITA dan sekitar pukul 17.30 WITA longsor mulai terjadi karena air dari talang mengalir menuju lubang galian. Saat kejadian ada sekitar 100 orang yang sedang melakukan penambangan di lokasi itu.

Penambang emas ilegal tersebut tertimbun tanah tumpukan material yang berada pada sudut galian yang terjal dengan ketinggian material mencapai sekitar 20 meter. Diperkirakan sekitar 30 orang tidak bisa menghindar dan terjatuh saat akan menyelamatkan diri. Hingga malam tadi belum dapat dievakuasi karena galian lubang yang cukup dalam.

BPBD Kabupaten Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulteng, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Sosial Provinsi Sulteng, PMI Kabupaten Parigi Moutong dan aparat desa setempat untuk melakukan evakuasi dan pendataan. Alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi. [ah/ft]

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam jumpa pers, Rabu (24/2), membantah laporan kantor berita Reuters yang menyebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan berkunjung ke Myanmar pada Kamis (25/2).

Saat ini, lanjut Faizasyah, Menlu Retno sedang berada di Bangkok untuk bertemu Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai

Setelah dari negara itu, tambahnya, Retno akan kembali ke Indonesia.

Menurutnya kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Indonesia ke negara-negara ASEAN untuk membahas atau merespons situasi politik yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer.

Sebelumnya, Retno juga melakukan kunjungan ke Brunai Darusalam dan Singapura.

Reuters melaporkan Menlu Indonesia berencana mengunjungi Myanmar pada Kamis (25/2).

Laporan tersebut didasarkan pada surat Kementerian Transportasi Myanmar yang menyebut Menlu Retno akan tiba di Myanmar pada Kamis, pukul 08.10 waktu setempat dan bertolak dari negara itu pada pukul 11.50 waktu setempat. [fw/ft]

MALUTPOST.TERNATE – Keberadaan galian C di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat, mendapatkan penolakan dari mahasiswa. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan front peduli alam Ternate ini melakukan protes, Selasa (23/2) kemarin. Mereka menggelar aksi di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Koordinator aksi Ilham Yahya mengatakan, keberadaan galian C sudah cacat hukum. Ia menilai, proyek tersebut berakibat terancamnya pemukiman warga sekitar. Ancaman tersebut terjadi jika hujan deras, maka akan terancam longsor. Bahkan akibat dari galian tersebut, rumah warga atas nama Hasan pun retak dan hingga kini belum juga diperbaiki.

“Tuntutan kami yakni tutup galian C yang berada di Kelurahan Tobololo. Kemudian, segera merenovasi rumah warga yang terdampak, bangun talud dan saluran air serta rehabilitasi kawasan yang sudah rusak,” ujarnya.

Masa aksi ditemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Toni Sachrudin Pontoh. Toni mengatakan, tindakan penolakan ini perlu diapresiasi, sebab masih ada yang mau peduli terhadap lingkungan. Secara tidak langsung hal ini dapat membantu DLH untuk menindak para pelaku usaha yang membandel. Langkah DLH sudah menutup aktivitas galian C, Minggu (21/2) kemarin.

“Akan DLH telusuri. Sementara sudah masuk ke tata ruang Dinas PUPR. Ada ketentuan hukum dalam surat pemberhentian bagi para pelaku usaha yang membandel. Jika masih ada operasi, maka akan diserahkan ke Tipiter agar diproses lebih lanjut,” terangnya.

Tidak hanya di DLH, massa aksi juga bergerak ke gedung DPRD Kota Ternate, dan menemui komisi III. Wakil ketua komisi III H. Fahri Bachdar mengatakan, ada beberapa tuntutan massa aksi, diantaranya, menutup aktivitas galian C, rehabilitasi kawasan, perbaikan rumah yang terdampak mapun pembuatan talud. Untuk itu, DPRD akan mengagendakan melakukan rapat gabungan komisi untuk memanggil semua pihak. Mulai dari ketua TKPRD, DLH, Kepala DPMPST dan Lurah Tobololo. “Akan dipanggil semua pihak untuk dimintai keterangan,” tutupnya. (mg-03/yun)

Perintah PMK dan Pemotongan Dana Transfer

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) di bawah bayang-bayang krisis keuangan. Jika tidak lihai mengatur keuangan, maka di pertengahan tahun bakal mengalami kesulitan keuangan.

Ancaman krisis keuangan ini, dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya, pemotongan dana transfer sekitar Rp20 miliar dari Menteri Keuangan. Pemotongan ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17/PMK.07/2021. Selain itu, beban utang kegiatan pihak ketiga tahun 2020 sekitar Rp34 miliar, ditambah penyesuaian belanja penanganan vaksinasi ke tim satgas covid 19 sekitar Rp20 miliar. Sejumlah beban ini berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 30/KM.7/2021.

Hanya saja untuk anggaran dukungan vaksinasi tidak mutlak sebesar 20 persen. Tapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Salah satu pos belanja yang menjadi alternatif untuk menangani dukungan vaksinasi adalah dana tak terduga (DTT).

Sementara yang dianggarkan pada APBD induk hanya sekitar Rp10 miliar.

Pelaksana Harian (PLH) Wali Kota Ternate Jusuf Sunya, mengaku pemerintah bersama DPRD telah melakukan rapat dalam rangka refocusing anggaran 2021. Kata Jusuf, PMK nomor 17 tentang pemotongan dana transfer membuat pusing pemerintah daerah. Sebab PMK keluar setelah APBD disahkan.

“Ini sama halnya kita menyusun ulang APBD. Belum lagi beban utang, teknis angka pasti penyesuaiannya sementara lagi dihitung Bagian Keuangan,” akunya.

Jusuf mengaku, dengan refocusing ini tentu banyak kegiatan yagn akan terpaksa dipangkas. Dia mengaku sudah bicara ke SKPD agar merelakan saja kegiatannya dipangkas.

“Yang kita pertahankan dan harus dahulukan pembayaran itu TPP, kasihan pegawai sudah banyak mengeluh. Termasuk saya juga merasakan dampaknya,” akunya sambil tertawa. Sembari mengatakan, kalau PMK ini keluar sebelum APBD disahkan, penyesuaiannya lebih gampang. “Belum lagi perubahan sistem SIMDA ke SIPD. Jadi anggaran belum sempat digunakan, diperintah pangkas lagi, “tukasnya. (udy/yun)

DPRD Belum Ajukan Surat PAripurna Pengesahan

MALUTPOST.SOFIFI – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terpilih, James Uang dan Djufri Muhammad, terancam ditunda. Pasalnya, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan para pemohon, kemudian menyusul surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Gubernur dan DPRD Kabupaten /Kota untuk mengumumkan calon Bupati/wali kota terpilih, agar segera disampaikan ke Mendagri untuk menerbitkan SK. Menurutnya, hingga saat ini DPRD Halbar belum mengajukan surat paripurna pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga jika terlambat, maka berpotensi pelantikan akan ditunda hinga April mendatang.

“Dari empat Daerah, ususlan dari DPRD yang masuk di pemprov baru Kota Tikep, Taliabu dan Haltim, sementara Halbar belum masuk,”ungkap Plh Kepala Biro Pemerintah Setdaprov Malut, Taufiqurahman ketika dikonfirmasi, Senin (22/2).

Taufiq menambahkan, sesuai hasil komunikasi dengan bagian pemerintahan Pemkab Halbar, paripurna pengesahan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilaksanakan Selasa (23/2) hari ini. Itu diakui jika hasilnya secepatnya disampaikan ke Pemprov, maka usulan ke Mendagri akan berjalan mulus dan bisa dijadwalkan untuk pelantikan pada Jumat (26/2). “Kalau DPRD dan Pemkab Halbar lambat, maka itu kerugian mereka, karena proses pelantikannya akan molor,”katanya.

Dia menjelaskan, sesuai surat Mendagri, pelantikan dilakukan minggu ketiga bulan ini. Sehingga hitungannya jatuh pada Jum’at (26/2). Namun semua itu dikembalikan ke Mendagri, apakah penetapan jadwal pelantikans esuai dengan surat edaran atau bergeser dari tanggal 26 Februari. “Sesuai hasil koordinasi dengan pihak Kemendagri, kemungkinan besarnya pelantikan tetap dilaksanakan pada Jumat nanti,”jelasnya.

Proses pelantikan, kata Taufiq, akan dilakukan secara virtual, karena sesuai edaran Mendagri, pelantikan Bupati dan wali kota tidak bisa dilakukan di satu tempat, sehingga empat kepala daerah yang akan dilantik tetap berada di daerah masing masing.

“Sesuai edaran Mendagri pelantikan dilakukan secara virtual, namun ada beberapa daerah meminta agar pelantikan dilakukan secara terpusat, jadi kita masih menunggu petunjuk selanjutnya,”pungkasnya. (din/anv)

MALUTPOST.SANANA – Malang benar nasib NR (25), perempuan asal Kota Bitung Sulawesi Utara yang bekerja di Sanana Kepulauan Sula (Kepsul). Hanya karena menumpang mobil pick up, NR tewas mengenaskan setelah mobil yang ditumpanginya menabrak pagar bandara Emalamo Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana, Minggu (21/2) malam pukul 22.00 WIT.

Informasi yang dihimpun Malut Post insiden ini bermula saat mobil pick up Suzuki Carry Hitam dengan nomor polisi DB 8431 FH yang dikemudikan DKN dan lima penumpang lain, melaju dengan kecepatan tinggi dari Desa Facey menuju ke Selatan Desa Pastina. Tiba di kawasan bandara, pick up bermaksud menyalip mobil di depannya Toyota Avansa. Namun karena kecepatannya terlalu tinggi, sopir tak bisa mengendalikan dan pick up menghantam pagar bandara.

Akibatnya sungguh tragis, NR tewas di tempat sedangkan pengemudi dan penumpang lain mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Sanana.

“DKN mengalami luka sobek dan lebam pada mata bagian sebelah kiri. Sedangkan penumpang lain, FA mengalami luka pada bagian lutut kaki kanan, dan lebam pada dahi, IF mengalami patah kaki kanan dan kaki kiri, DA mengalami luka sobek pada bagian kepala. Sedangkan NR (Perempuan) mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan dia meninggal dunia. Sedangkan DA dan C mengalami luka robek serta berlubang pada bagian belakang,” terang Kasat Lantas Polres Kepsul Iptu Adil. Dia menuturkan kondisi lima korban masih kritis.

Adil menambahkan diduga pengemudi kendaraan tidak berhati-hati dan membawa kendaraan dan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikannya. “Barang bukti yang sempat diamankan mobil pick up merk Suzuki Carry. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 15 juta,” jelasnya.

Kata dia, bila dari hasil pemeriksaan terbukti pengemudi mobil tersebut lalai, dia bisa ditetapkan menjadi tersangka. “Bila ada dugaan lain akan terungkap dalam proses penyelidikan. Jika terbukti mabuk, maka konsekuensinya pasti ada pembertan hukuman di pengadilan. Tapi sejauh ini kita belum bisa pastikan sebab harus dilidik dulu,” tandasnya.

Saat ini, pihaknya masih fokus penyelamatan korban tewas NR dipulangkan ke Bitung menggunakan KM Karya Indah Rute Sanana-Ternate Manado, Senin (22/2) kemarin. (cr-01/onk)

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan mayoritas warga atau 69,8 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Namun, sebanyak 40,9 persen warga menilai tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hasil ini berdasar survei LSI yang melibatkan 1.200 responden pada 25-31 Januari 2021 dengan toleransi kesalahan ± 2.9 persen.

Hasil survei LSI mengenai kepuasan responden terhadap kinerja Wapres RI (foto: tangkapan layar/Sasmito).


Hasil survei LSI mengenai kepuasan responden terhadap kinerja Wapres RI (foto: tangkapan layar/Sasmito).

“Agak jomplang tingkat kepuasannya antara presiden dan wakil presiden. Mungkin ini bisa menjadi kajian bagi pihak terkait,” jelas Djayadi Hanan dalam konferensi pers online, Senin (22/2/2021).

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan (foto: tangkapan layar/Sasmito).


Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan (foto: tangkapan layar/Sasmito).

Djayadi Hanan menambahkan warga juga merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang membantu Presiden. Warga merasa paling puas dengan kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara kepuasan warga paling rendah pada kerja menteri perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Survei ini juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dalam simulasi nama calon presiden lebih unggul yakni 26 persen dibandingkan nama lainnya. Adapun di bawah Prabowo terdapat Ganjar Pranowo 15,4 persen dan Anies Baswedan 13,3 persen. Sementara dari sisi partai, PDIP menempati urutan pertama paling banyak disebut responden sebanyak 20,1 persen, disusul gerindra 11 persen, dan Golkar 8,3 persen.

“Kalau kita asumsikan pemilu 2024, dengan asumsi tidak ada revisi UU Pemilu, maka kemungkinan ada dua atau tiga calon pada 2024. Itu berarti untuk menjadi dominan dia harus memiliki 40 persen elektabilitas. Tapi belum ada seperti itu untuk saat ini.”

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan hasil survei ini menunjukkan posisi Partai Gerindra dan elektabilitas Prabowo Subianto stabil. Hanya, bedanya untuk 2024, Presiden Jokowi tidak akan maju kembali dalam pemilihan presiden 2024. Sementara terkait UU Pemilu, kata dia, Partai Gerindra bersama fraksi lainnya sepakat tidak akan merevisi UU Pemilu yang disahkan pada 2017 lalu.

“Kemungkinan besar RUU Pemilu akan didrop dari Prolegnas. Kami sepakat dengan presiden Jokowi, bahwa lebih baik UU ini kita jalankan dulu, kalau ada yang kurang kita sempurnakan,” jelas Supratman.

Sementara, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya masih terbuka untuk merevisi UU Pemilu. Menurutnya, revisi tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki UU karena dalam penerapan banyak mengakibatkan petugas pemilu meninggal. Namun, untuk kandidat calon presiden, menurutnya PDIP masih melihat dinamika ke depan yang kemungkinan akan terus berubah.

“UU pemilu mari kita sempurnakan, supaya lebih berkualitas dan pemilu kita tidak rumit. Karena 2019 lalu, banyak penyelenggara pemilu yang kelelahan terutama saat penghitungan,” jelasnya.

Djarot mengklaim PDIP paling banyak disebut responden karena terus melakukan kerja-kerja politik di masyarakat. Seperti melakukan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. [sm/jm]