Dalam diskusi yang membahas pemenuhan hak anak berhadapan dengan kejahatan transnasional, Program Officer Migrant Care di Kuala Lumpur, Nor Zana binti Mohamad Amir, bercerita banyak anak pekerja migran asal Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan.

Kondisi ini salah satunya disebabkan aturan keimigrasian Malaysia yang melarang sesama pekerja migran menikah atau antara pekerja migran dengan warga Malaysia, apalagi sampai mempunyai anak.

Menurut Nor Zana, anak pekerja migran dapat berstatus tanpa kewarganegaraan kalau pernikahan mereka tidak didaftarkan ke negara atau mendapat pengesahan dari negara. Dia mencontohkan lelaki Malaysia menikah siri dengan perempuan Indonesia yang merupakan pekerja migran tidak berdokumen hingga memiliki anak.

“Ketika orang tua tidak berdokumen, jadi mereka tidak bisa melakukan pendaftaran anak karena akses informasi yang kurang. Ketakutan mereka untuk bergerak dari tempat bekerja atau perkebunan mau ke KBRI karena sering banget razia. Mereka takut kalau sampai ditahan,” kata Nor Zana.

Para pekerja migran dari Indonesia di luar gubuk mereka di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Juni 2011. (Foto: Reuters)

Para pekerja migran dari Indonesia di luar gubuk mereka di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Juni 2011. (Foto: Reuters)

Nor Zana menambahkan Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur, sudah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan surat keterangan kewarganegaraan dan surat pengenal lagi bagi anak-anak pekerja migran dari Indonesia. Namun, lagi-lagi pekerja migran Indonesia kesulitan untuk memperoleh akses informasi dan akses ke KBRI.

Karena itu, Nor Zana menyarankan agar KBRi bekerja sama dengan komunitas-komunitas pekerja migran Indonesia untuk mendata anak-anak pekerja migran Indonesia yang belum memiliki kewarganegaraan.

Persoalan lain yang dihadapi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah akses pendidikan. Bagi anak-anak tanpa kewarganegaraan, mereka sulit mendapat akses pendidikan di Malaysia. Mereka hanya bisa mengenyam pendidikan informal, seperti mengaji atau belajar mandiri dengan orang tua di rumah.

Namun bagi pekerja imigran yang telah berstatus warga negara Malaysia atau penduduk tetap, anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

“Biasanya situasi di lapangan, itu ketika mereka punya anak dari umur 6 tahun sudah dihantar pulang oleh ibunya nanti ditinggal lagi, ibunya yang ke sini lagi sama bapaknya. Jadi dihantarkan pulang untuk disekolahkan di Indonesia,” ungkap Nor Zona.

Beberapa organisasi masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Malaysia berusaha membantu dengan memberikan pengajaran dan pendidikan agama gratis kepada anak-anak pekerja migran Indonesia. Hal itu mereka lakukan dengan mendatangi komunitas-komunitas pekerja migran Indonesia.

Nor Zana mengatakan pemerintah Indonesia juga sudah mulai memperhatikan pendidikan anak-anak pekerja migran di Malaysia, yakni lewat pemberian beasiswa untuk belajar di Sekolah Indonesia di luar negeri dan Community Learning Center atau pusat belajar komunitas.

Anak-anak pekerja migran di Malaysia tanpa kewarganegaraan juga sulit mendapatkan akses pekerjaan. Mereka juga tidak bisa membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, atau membeli kendaraan bermotor. Sedangkan anak-anak pekerja migran berkewarganegaraan Malaysia atau penduduk tetap sangat mudah memperoleh akses pekerjaan.

Para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia berada di KBRI Kuala Lumpur saat menunggu dipulangkan dari Malaysia (foto: dok.).

Para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia berada di KBRI Kuala Lumpur saat menunggu dipulangkan dari Malaysia (foto: dok.).

Dihubungi VOA melalui WhatsApp hari ini, Koordinator Penerangan Sosial Budaya KBRI di Malaysia, Agung Cahaya Sumirat menjelaskan KBRI memberikan bantuan keepada warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan, termasuk mereka yang tidak berdokumen resmi.

Dia menambahkan situasi di Malaysia cukup rumit. Pekerja migran tidak boleh berkeluarga atau menikah. Tapi faktanya banyak pekerja migran yang menikah.

Meski begitu, lanjut Agung, KBRI Kuala Lumpur tetap melayani warga yang ingin anaknya diakui sebagai warga negara Indonesia.

“KBRI akan mewawancarai orang tua dan jika dapat mereka bisa meyakinkan bahwa mereka memang warga negara Indonesia, maka akan dikeluarkan dokumen Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK),” kata Agung.

Staf KBRI Kuala Lumpur juga rajin mendatangi rumah tahanan imigrasi. Jika ada warga Indonesia yang mempunyai anak, KBRI segera membantu pengurusan SBPK.

Hingga November tahun ini, KBRI Kuala Lumpur telah mengeluarkan SBPK untuk 5.934 anak pekerja migran asal Indonesia. Jumlah ini belum termasuk SBPK yang diterbitkan oleh Konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, Johor Baru, Kuching, dan Tawau. [fw/lt]

Dua korban penembakan yang masih pelajar itu bernama Atanius Murib (16) dan Manus Murib (16). Atanius tewas di lokasi, sedangkan Manus yang mengalami luka tembak masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku penembakan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (20/11) masih belum terungkap.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menuturkan bahwa penembakan terhadap dua pelajar itu dilakukan oleh pasukan TNI-Polri.

“Manajemen markas pusat Komnas TPNPB-OPM telah terima laporan resmi dari Ilaga, hari ini bahwa terjadi penembakan terhadap pelajar. Penembakan ini dilakukan oleh pasukan TNI-Polri,” kata Sebby saat dihubungi VOA, Sabtu (21/11) pagi.

Ilustrasi. Proses evakuasi salah satu korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2019. (Foto: Kapendam XVII/Cenderawasih)

Ilustrasi. Proses evakuasi salah satu korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2019. (Foto: Kapendam XVII/Cenderawasih)

Lanjut Sebby, pihaknya tak terima dengan tudingan dari TNI yang menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah TPNPB-OPM. Menurutnya, tidak ada kontak senjata antara pihaknya dengan TNI-Polri di lokasi kejadian.

“TPNPB-OPM sampaikan kepada semua pihak bahwa TNI-Polri sedang melakukan penipuan publik dengan dalil bahwa pasukan kami yang tembak warga sipil. Dalam hal ini kami dari pihak TPNPB-OPM sampaikan kepada publik bahwa yang tembak warga sipil di Ilaga adalah anggota TNI-Polri. Mereka harus bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan KSB (sebutan TNI-Polri ke TPNPB-OPM) diduga merupakan pelaku penembakan terhadap dua pelajar itu.

“KSB kembali berulah, kali ini korbannya warga asli Papua. Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KSB terhadap dua di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua,” kata Suriastawa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Suriastawa melanjutkan, aksi brutal KSB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Aksi KSB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh TNI-Polri sebagai pelakunya.

“Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KSB serta pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia,” tegas Suriastawa. [aa/em]

Dalam Arria Formula Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar secara virtual, Jumat (20/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan kepada masyarakat internasional untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai kemajuan dalam proses perdamaian di Afghanistan. Menurutnya terciptanya perdamaian tersebut sangat penting bagi rakyat Afghanistan.Retno menambahkan ia sangat terganggu dengan peningkatan kekerasan di Afghanistan yang tahun ini sudah menewaskan sekitar enam ribu warga sipil.

“Keadaan ini menggarisbawahi sangat mendesaknya untuk memulai proses (perundingan intra Afghanistan). Kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk memastikan pembicaraan damai bergulir. Pembicaraan damai yang berprinsip Afghan own Afghan let. Pembicaraan damai yang menempatkan rakyat Afghanistan sebagai sentral dari proses tersebut,” kata Retno.

Pada kesempatan itu, Retno juga mendesak masyarakat internasional untuk memperkuat komitmen dan kontribusi mereka supaya perdamaian dapat terwujud di Afghanistan.

Kekerasan di Afghanistan, tambahnya harus dihentikan. Dia mengungkapkan serangan terhadap pasukan keamanan pemerintah Afghanistan warga sipil meningkat 50 persen selama Juli hingga September.

Kekerasan yang terus berlanjut tambahnya hanya akan merusak upaya-upaya dalam membangun rasa saling percaya di kalangan rakyat Afghanistan sendiri dan akhirnya akan mendelegitimasi proses perdamaian. Karena itu, masyarakat internasional bertindak cepat untuk menghentikan semua kekerasan di Afghanistan.

Retno juga menyatakan sekaranglah saatnya bagi masyarakat internasional ambil bagian dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Dia menyerukan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk tetap bersatu untuk kepentingan rakyat Afghanistan. Dia meminta semua negara mengesampingkan perbedaan dan kepentingan nasional masing-masing.

Retno juga meminta kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan untuk menciptakan kondisi kondusif di lapangan, memajukan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola negara sendiri, dan memberikan dukungan ekonomi bagi Afghanistan.

Menurut Retno, sinergi antara PBB dan proses perdamaian di Afghanistan harus diperkuat sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang sangat kondusif untuk terwujudnya perdamaian. Untuk memastikan proses perdamaian berlangsung inklusif, peran PBB juga penting, termasuk dalam isu pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Retno menegaskan perdamaian bukan sekadar menguntungkan bagi rakyat Afghanistan tapi juga untuk neara-negara di kawasan dan dunia. Indonesia berkomitmen mendukung bangsa Afghanistan sampai berhasil mencapai perdamaian.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB tersebut, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan perjuangan rakyat Afghanistan hanya bisa dicapai kalau semua rakyat dan masyarakat internasional bersatu untuk mewujudkan itu.

“Perdamaian adalah prioritas rakyat Afghanistan dan menjadi fokus pemerintahan saya. Pada Februari 2018, saya menyampaikan tawaran tanpa syarat kepada Taliban, menawarkan pentingnya perdamaian ke dalam dialog nasional dan internasional,” ujar Ghani.

Pada 2019, loya jirga (majelis besar rayat Afghanistan) membentuk kerangka kerja untuk proses perdamaian di Afghanistan. Kemudian pada Agustus 2019, loya jirga mengadakan pertemuan yang menyetujui pembebasan 400 anggota Taliban dari penjara.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut Ghani, rakyat Afghanistan menyepakati sebuah konsensus nasional mengenai pentingnya perdamaian melalui kesepakatan politik dengan Taliban. Ghani menegaskan perdamaian adalah sebuah konsep yang sesuai dengan konstitusi Afghanistan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB ini hadir pula menteri luar negeri dari Qatar, Estonia, Jerman, Finlandia, dan Norwegia. [fw/em]

Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara melalui video yang tersambung ke pertemuan para CEO Asia-Pasifik. Jokowi menginginkan komitmen yang lebih dalam terhadap perdagangan bebas untuk meningkatkan ekonomi kawasan yang dilanda pandemi virus corona.

Acara hari Kamis (19/11) itu diadakan menjelang pertemuan para pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang diselenggarakan Malaysia. KTT APEC itu akan dimulai Jumat dan dilakukan secara daring karena pandemi.

Presiden Jokowi membela Undang-undang Cipta Kerja yang baru yang kontroversial. Ia percaya undang-undang itu akan memperbaiki iklim bisnis dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Undang-undang itu disetujui bulan lalu, merevisi 79 peraturan yang ada dan memicu protes kekerasan dari para pekerja yang khawatir undang-undang itu akan mengebiri hak-hak pekerja dan merusak lingkungan. [ka/lt]

Hubungan Amerika-Indonesia, menurut pengamat, akan lebih baik di bawah pemerintahan Biden-Harris nanti. Pendekatan pemerintahan Biden yang dinilai lebih dialogis, diyakini membuka peluang hubungan baik dengan banyak negara, termasuk Indonesia, selain berlanjutnya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara jazirah Arab, dikenal sebagai Abraham Accords.

Presiden terpilih AS Joe Biden

Presiden AS Terpilih, Joe Biden

Dalam tulisannya yang terbit pada awal tahun ini di Majalah Foreign Affairs, “Why America Must Lead Again,” Joe Biden mengatakan, sebagai presiden ia akan mempererat kemitraan dengan Indonesia untuk memajukan nilai-nilai bersama di kawasan yang akan menentukan masa depan Amerika.

Setelah Biden menjadi presiden terpilih, Prof. Tirta Mursitama, pengamat internasional dan kepala departemen Hubungan Internasional Binus University di Jakarta mengatakan, “Dianggap bahwa Indonesia masih sebagai mitra yang penting, sebagai jembatan ‘perseteruan’ antara Amerika dan Tiongkok. Ini hal yang tidak bisa disepelekan. Siapapun presiden Amerika Serikat, partai apapun, pasti dia akan datang mendekati Indonesia.”

Tetapi, Prof Tirta mengingatkan, tidak akan banyak perubahan pada Indonesia karena, “kalau demokrat itu berkuasa, isu-isu HAM kita pasti direcokin gitu. Mungkin ada isu Papua, mungkin juga penghormatan soal kaum minoritas. Itu mungkin akan menjadi PR buat kita tapi, menurut saya, kita tidak terlalu khawatir karena itu merupakan juga bunga-bunga dari satu hubungan luar negeri. Persoalan di domestik kita seperti apa, pasti juga kita akan meminta mereka menghormati juga masalah kita.”

Tirta kemudian mengajak masyarakat optimistis. Menurutnya, Biden menjadi kesempatan sekaligus tantangan, seperti apa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pada masa depan.

Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menlu RI dan Dubes RI untuk AS (foto: courtesy).

Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menlu RI dan Dubes RI untuk AS (foto: courtesy).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dr. Dino Patti Djalal menilai Biden sangat peka terhadap kepentingan umat dan dunia Islam. Salah satu alasannya, karena Biden adalah wakil presiden semasa pemerintahan Presiden Obama. Pendiri dan juga ketua Foreign Policy Community of Indonesia itu mengatakan pemerintahan Obama memang secara sistematis berusaha memperbaiki hubungan dengan dunia Muslim dan Biden bagian dari itu. Ia mengakui upaya Obama itu tidak 100% efektif karena ada polling di dunia Islam yang menunjukkan beberapa negara tidak mempan. Image Amerika masih tidak terlalu baik di negara-negara tersebut, termasuk di Timur Tengah.

“Saya sangat meragukan, mohon maaf sekali, meragukan Presiden Biden akan mendorong perdamaian Israel-Palestina karena sekarang ini prioritasnya adalah tentu, nomor satu adalah COVID dan kedua adalah pemulihan ekonomi. Paling tidak untuk dua tahun pertama, dia tidak akan bisa mendorong perundingan Palestina Israel, dan ini mungkin bad news bagi Palestina. Tapi good news-nya, presiden Biden nanti akan beda dari presiden Trump dalam arti dia tidak akan mau menuruti Israel,” ulas Dino Djalal.

Pengamat lain, Dr. Muhamad Ali, dosen dan juga ketua program Middle East and Islamic Studies pada University of California Riverside berharap solusi dua negara bagi hubungan Israel dan Palestina akan terwujud. Sedangkan untuk Indonesia, ia optimistis akan dicapai hubungan dan kerjasama dalam banyak bidang, termasuk pendidikan.

Pada masa pemerintahan Biden-Harris, menurut Muhamad Ali, kemungkinan akan ada lagi utusan khusus untuk negara-negara Islam. Sedangkan khusus untuk Indonesia, Ali memperkirakan, “Saya kira akan melanjutkan US Indonesia Strategic Partnership dalam bidang militer, sains dan teknologi, kemudian juga isu perubahan iklim, itu juga akan dilanjutkan kembali, kemudian juga mungkin pembangunan infrastruktur ya, ikut membantu jaringan internet komunikasi teknologi dan lain-lain. Kemudian interfaith building mungkin, kerjasama dialog antar agama di Indonesia juga mungkin akan semakin didorong mungkin dengan technical assistance atau mungkin dengan dana dan lain-lain.”

Ali juga memperkirakan, dalam pemerintahan Biden Harris kelak akan terjadi peningkatan dalam kerjasama bidang pendidikan. Dan itu, menurutnya, adalah kemitraan yang paling strategis. [ka/ab]

Hasil survei Indikator Politik menunjukkan sebanyak 56,8 persen responden menilai pemberian uang oleh calon kepala daerah dalam Pilkada Tangerang Selatan sebagai hal yang wajar. Survei ini melibatkan 820 responden dari warga Tangerang Selatan yang diwawancarai langsung pada 28 Oktober-3 November 2020 dengan tingkat kesalahan ± 3,5 persen.Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei pada Agustus dan Oktober 2020. Adapun yang menilai wajar pada survei Agustus sebanyak 35,3 persen dan 51,1 persen pada Oktober 2020.

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (Foto: VOA)

Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (Foto: VOA)

“Kalau kita ingin mendapatkan Pilkada yang berkualitas maka praktik korupsi seperti ini harus diberantas. Termasuk kita menuntut semua calon untuk tidak melakukan itu,” jelas Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers online, Selasa (17/11/2020).

Kendati demikian, menurut Burhanuddin, sebanyak 79,2 responden mengatakan akan memilih dengan hati nurani meskipun akan menerima uang atau hadiah dari pasangan calon. Sedangkan yang akan memilih calon yang memberi uang sebanyak 16,3 persen dan 1,8 persen lainnya akan memilih calon orang yang memberi uang lebih banyak.

Survei Indikator Politik juga menemukan kemungkinan tingkat golput yang berpotensi meningkat karena khawatir terhadap pandemi corona. Itu terlihat dari 16,3 persen responden yang mengaku kecil kemungkinan akan hadir pada hari pencoblosan karena faktor pandemi.

Para pemilih memperhatikan foto-foto kandidat pilkada di sebuah TPS di Tangerang, 9 Desember 2015. (Foto: AP)

Para pemilih memperhatikan foto-foto kandidat pilkada di sebuah TPS di Tangerang, 9 Desember 2015. (Foto: AP)

Pilkada Kota Tangerang Selatan diikuti tiga pasangan calon yang terdiri dari keluarga wakil presiden (Siti Nurazizah-Ruhamaben), keluarga Prabowo Subianto (Muhamad-Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo) dan keluarga tokoh lama yang berkuasa di Banten (Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan).

Perludem: Temuan ‘Indikator’ Sedianya Jadi Peringatan

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan temuan Indikator Politik ini merupakan peringatan bagi penyelenggara Pilkada Tangerang Selatan.

Menurutnya, penyelenggara perlu mencari cara supaya politik uang tersebut dapat dicegah dan partisipasi pemilih dapat maksimal. Sebab, catatan lembaganya, partisipasi Pilkada Tangerang Selatan kerap di bawah 60 persen.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (Foto: Titi A)

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (Foto: Titi A)

“Bagaimana sebenarnya pengawas punya strategi yang efektif sehingga ruang gerak calon untuk melakukan politik uang dan juga sikap permisif pemilih tidak terbiarkan,” jelas Titi Anggraini.

Titi berharap para pasangan calon di Pilkada Tangsel tidak tergoda melakukan praktik politik ang. Sebab, temuan survei juga menyebut sebagian besar orang yang menerima uang tidak akan terpengaruh pilihannya.

Titi juga mengingatkan penyelenggara pemilu untuk lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi pemilih. Terutama soal visi-misi para pasangan calon yang dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

Ia juga mengingatkan penyelenggara dan pasangan calon untuk mencegah penggunaan politik identitas yang dapat berujung pada perpecahan masyarakat. [sm/em]

Penyelenggaraan FFI telah berlangsung sejak tahun 1955 meskipun sempat berkali-kali mengalami jeda, sebelum akhirnya rutin terlaksana setiap tahun mulai 2004. Tahun ini penyelenggaraan FFI tidak semegah tahun-tahun sebelumnya karena pandemi.

Lukman Sardi, Ketua FFI 2020, mengatakan pandemi justru menunjukkan pentingnya hiburan-hiburan melalui layanan streaming.

“Inikan membuktikan bahwa karya-karya film menjadi sebuah hal yang penting buat masyarakat,” kata Lukman Sardi sambil menambahkan industri perfilman Indonesia telah mengikuti tren ini meskipun produksi film yang beranggaran besar, masih tetap mengharapkan pulihnya bioskop, yang sebelum pandemi menarik lebih dari 52 juta penonton selama setahun.

Meskipun perhelatan perfilman ini dilakukan secara terbatas, FFI tetap menggelar Malam Penganugerahan Piala Citra pada 5 Desember 2020. Ini menunjukkan kelangsungan industri perfilman Indonesia.

“Festival Film Indonesia berbicara tentang kualitas film Indonesia dan akan selalu menjadi bench mark untuk FFI selanjutnya, tentunya harapan kita masyarakat melihat bahwa industri film itu tidak mati dan industri film itu tetap berkarya dan juga menghibur masyarakat,” ujar Lukman Sardi.

Tahun ini FFI ini juga menggunakan sistem voting untuk menentukan pemenang masing-masing kategori Piala Citra menyusul pengumuman nominasi 7 November lalu.

‘’Proses nominasi, dan pada akhirnya para anggota FFI akan memvoting dari nominasi-nominasi itu, ini penting menjelang malam anugerah, karena ini yang akan menjadi acara utama yaitu apresiasi tersebut,” ujar Lukman Sardi.

Dwi Sujanti Nugraheni, Sutradara Film Dokumenter Panjang Between the Devil and the Deep Blue Sea.

Dwi Sujanti Nugraheni, Sutradara Film Dokumenter Panjang Between the Devil and the Deep Blue Sea.

Dwi Sujanti Nugraheni (Heni) adalah sutradara film “Between the Devil and the Deep Blue Sea.” Film itu dinominasikan mendapat penghargaan Film Dokumenter Panjang Terbaik bersama film “You and I.”

Mengomentari sistem ini, ia mengatakan, “Kedua film berbicara mengenai perempuan. Yang satu mengenai eks 1965, sementara film saya mengenai Ona, kekerasan. Buat saya kedua film ini penting dan saya tidak begitu peduli siapa yang akan menang,” ujar Heni.

Between The Devil and The Deep Blue Sea (Courtesy: DJ Nugraheni).

Between The Devil and The Deep Blue Sea (Courtesy: DJ Nugraheni).

Berbicara mengenai perempuan dalam industri film Indonesia, Heni mengatakan, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membuktikan kesetaraan perempuan dan rekan sutradara laki-laki, terutama pada film fiksi.

“Sebenarnya kalau di dokumenter itu saya merasa perempuan justru mendapat tempat, karena di dunia film fiksi setahu saya itu dunia yang sangat laki-laki.”

Salah satu film yang dinominasikan mendapat penghargaan film terbaik FFI 2020, Perempuan Tanah Jahanam, juga akan diikutsertakan untuk bersaing meraih nominasi kategori film berbahasa asing terbaik OSCAR.

Film Perempuan Tanah Jahanam (Courtesy: Instagram FFI).

Film Perempuan Tanah Jahanam (Courtesy: Instagram FFI).

Lukman Sardi mengatakan banyaknya film-film Indonesia yang sudah menembus ajang perfilman Internasional, termasuk yang melibatkan pemeran. Ia yakin kurasi yang dilakukan FFI akan bisa merangkul dan menghasilkan film, kru dan pemeran yang berkualitas.

Seperti tahun lalu, jumlah penghargaan tetap 21 kategori, di antaranya untuk kategori:

Film Cerita Panjang Terbaik: The Science of Fictions, Humba Dreams, Imperfect, Mudik, Perempuan Tanah Jahanam dan Susi Susanti: Love All.

Film Humba Dreams (Courtesy: Instragram FFI).

Film Humba Dreams (Courtesy: Instragram FFI).

Sutradara Terbaik: Faozan Rizal – Abracadabra, Joko Anwar – Perempuan Tanah Jahanam, Riri Riza – Humba Dreams, Sim F – Susi Susanti: Love All, Yosep Anggi Noen – The Science of Fictions

Pemeran Utama Perempuan Terbaik: Faradina Mufti – Guru-guru Gokil, Jessica Mila – Imperfect, Laura Basuki – Susi Susanti: Love All, Putri Ayudya – Mudik, Tara Basro – Perempuan Tanah Jahanam dan Ully Triani – Humba Dreams

Pemeran Utama Pria Terbaik, Alqusyairi Radjamuda – Mountain Song, Ario Bayu – Perempuan Tanah Jahanam, Dion Wiyoko – Susi Susanti: Love All, Gunawan Maryanto – The Science of Fictions, Ibnu Jamil – Mudik, Reza Rahadian – Abracadabra, Reza Rahadian – Imperfect. [my/ka]

Ketua Setara Institute Hendardi menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam penanganan pandemi virus corona bertentangan dengan pembiaran kerumunan dalam rangkaian kegiatan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Sebab, protokol kesehatan yang selama ini diterapkan ke masyarakat tidak berlaku terhadap Rizieq Shihab, mulai dari kedatangan di Bandara Soekarno Hatta hingga di kediamannya Petamburan, Jakarta.

Menurutnya, sikap ini melukai para petugas medis yang tengah berjuang mencegah penularan Covid-19 dan masyarakat terdampak pandemi yang kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja.

Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: Setara

Ketua Setara Institute Hendardi. Foto: Setara

“Cukup frustasi dengan melihat ini, karena aparat ke publik cukup keras dalam mencegah penularan Covid-19. Sementara kelompok ini dibiarkan begitu saja,” jelas Hendardi kepada VOA, Minggu (15/11/2020).

Hendardi mengkritik pihak berwenang yang hanya menyampaikan imbauan agar tidak membuat kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan dalam rangkaian kegiatan Rizieq Shihab. Menurutnya, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum yang tegas untuk mencegah penularan pandemi dengan tidak pandang bulu.

“Ini ironi di masyarakat dan memalukan kita semua. Pemerintah seperti gagap menghadapi ini. Dan semua pernyataan pemerintah terkait kepulangan Rizieq dan aksi massa yang mengikutinya, gagap semua,” tambah Hendardi.

Hendardi juga menyoroti pernyataan keras Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang mengingatkan pentingnya menjaga persatuan demi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, pernyataan tersebut disampaikan untuk menutupi sikap lemah terhadap kegiatan Rizieq di tengah pandemi.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto ditemani sejumlah petinggi TNI menyampaikan pernyataan sikap di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 November 2020. (Foto: screenshot/VOA)

Panglima TNI Hadi Tjahjanto ditemani sejumlah petinggi TNI menyampaikan pernyataan sikap di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 November 2020. (Foto: screenshot/VOA)

Sabtu (14/11) malam, Panglima TNI Hadi Tjahjanto ditemani sejumlah petinggi TNI menyampaikan pernyataan sikap di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Para petinggi TNI yang ikut di antaranya Pangkostrad Eko Margiyono, Koopssus TNI Richard Tampubolon, dan Danjen Kopassus Mohamad Hasan.

Selain mengingatkan pentingnya persatuan, Hadi Tjahjanto juga menegaskan TNI tidak akan membiarkan musuh yang melakukan ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara.

“Ingat siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI,” ucap Hadi Tjahjanto di Jakarta, Sabtu ((14/11) malam.

Selasa (10/11) lalu Rizieq Shihab tiba di Tanah Air setelah 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi. Dalam siaran di akun Youtube Front TV, mantan ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir telah menyampaikan ke pengikut Rizieq agar mengikuti protokol kesehatan saat menjemput. Namun, lalu lintas di bandara pada Selasa (10/11) pagi menjadi lumpuh akibat pengikut Rizieq yang diperkirakan mencapai belasan ribu orang datang ke Bandara Soekarno Hatta.

Para pendukung Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memenuhi jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput Rizieq yang kembali ke Tanah Air dari Arab Saudi, Selasa, 10 November 2020. (Foto: Antara via Reuters)

Para pendukung Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memenuhi jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput Rizieq yang kembali ke Tanah Air dari Arab Saudi, Selasa, 10 November 2020. (Foto: Antara via Reuters)

Sejumlah penerbangan juga mengalami keterlambatan akibat kerumunan pengikut Rizieq Shihab. Hal ini seperti yang disampaikan Airport Station Manager Sriwijaya Air Group melalui keterangan tertulis pada Selasa (10/11). Menurutnya rute yang terdampak antara lain Jakarta-Pontianak, Jakarta-Balikpapan, dan Jakarta-Pangkalpinang.

“Untuk lamanya durasi keterlambatan pun bervariasi antara satu sampai 3 jam. Melihat kondisi saat ini (Selasa pagi) ada beberapa flight lainnya yang tampaknya akan terkena imbas juga dari kemacetan parah di kawasan Bandara Soekarno Hatta sampai siang hari ini,” jelas Taufik Sabar.

Kemacetan kemudian berlanjut di sekitar jalan kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta. Kerumunan juga terjadi pada pernikahan putri Rizieq Shihab yang digelar di Petamburan, Jakarta yang digelar Sabtu (14/11) malam. Acara ini digelar bersamaan dengan peringatan Nabi Muhammad dan diperkirakan dihadiri 10 ribu orang. [sm/em]

Di wilayah tertentu, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak lebih besar, khususnya bagi perempuan; terlebih jika mereka korban bencana dan konflik. Berbagai laporan mengenai kondisi itu didiskusikan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, Jumat (13/11) siang.

Dewi Rana Amir, dari Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan, menyusun laporan dari Sulawesi Tengah, terutama Palu, Sigi dan Donggala, yang dua tahun lalu mengalami bencana gempa, tsunami dan likuefaksi. Salah satunya, adalah kasus bunuh diri seorang perempun yang sedang hamil.

Dewi Rana Amir, dari Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan, Sulawesi Tengah, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Dewi Rana Amir, dari Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan, Sulawesi Tengah, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Minggu lalu, kami juga sempat syok, karena ini ibu hamil tujuh bulan dan dia memiliki satu orang anak yang masih berumur dua tahun. Dia ini istri kedua, hanya berselisih sedikit dengan suaminya, yang pergi ke laut kemudian di rumah dia bunuh diri, dia gantung diri.” kata Dewi.

“Saya kemudian mendatangi tetangganya, kenapa sampai bunuh diri. Tapi tetangganya bilang, kita mengalami tekanan mental dan psikologis yang cukup kuat,” lanjutnya.

Perempuan Pengungsi Palu dan Konflik

Tentu itu bukan satu-satunya kasus di kawasan bencana. Dewi mencatat juga sejumlah kasus “lebih ringan” lain, seperti perpindahan tempat tinggal. Para perempuan korban likuifaksi dari Petobo, Jogo Oge dan Pombewe menghadapi beban tradisi karena ari-ari anak mereka telah ditanam di rumah lama. Pindah rumah, dengan lingkungan dan tetangga baru, tidak selamanya mudah.

Perpindahan itu juga menimbulkan konflik dengan warga asli di wilayah baru, di mana para perempuan ini merasakan adanya perbedaan layanan pemerintah di tingkat bawah, antara warga asli dan pengungsi. Konflik juga merambah ke pendirian tempat ibadah, karena perbedaan agama mayoritas pengungsi dan warga asli, meski sudah diselesaikan Dewi dan aktivis perempuan lain di sana.

Perempuan mengobrol di dekat tenda di penampungan sementara di Palu, Sulawesi Tengah, 6 Oktober 2018. (Foto: AP)

Perempuan mengobrol di dekat tenda di penampungan sementara di Palu, Sulawesi Tengah, 6 Oktober 2018. (Foto: AP)

Pandemi juga membuat perempuan pengungsi, yang selama ini bisa bekerja di industri bawang goreng atau buruh cuci kehilangan pekerjaan, begitupun sebagian suami mereka. Laporan-laporan di tempat pengungsian menyatakan, pertengkaran keluarga adalah kebiasaan baru. Mereka bahkan menyebutnya sebagai konflik “Tom and Jerry”, dua tokoh kartun yang selalu digambarkan bemusuhan dan bertengkar setiap hari.

Dewi juga mengaku sempat syok mendengar penuturan seorang perempuan yang ingin menyerahkan anaknya sendiri untuk diadopsi.

“Kemarin ini kita mendapatkan keluhan di kota Palu, dia bilang begini, saya sudah kebal kalau dipukuli suami, tapi saya tidak tahan karena tidak mampu memberi makan anak. Pandemi ini sungguh berat sekali, kalau bisa anak saya diadopsi saja,” kata Dewi menirukan ucapan perempuan pengungsi yang ditemuinya.

Ibu-ibu dan seorang anak perempuan duduk di depan tenda merea di hunian sementara di Palu, Sulawesi Tengah, 25 September 2019. (Foto: AFP)

Ibu-ibu dan seorang anak perempuan duduk di depan tenda mereka di hunian sementara di Palu, Sulawesi Tengah, 25 September 2019. (Foto: AFP)

Perempuan ini, lanjut Dewi, ditinggalkan oleh suaminya dan harus mengasuh dua anak berusia lebih dari satu tahun dan bayi tujuh bulan. Sejumlah guru dari wilayah pegunungan juga melaporkan kepada Dewi, peningkatan kawin anak cukup signifikan beberapa waktu terakhir. Bulan ini saja seorang guru melaporkan ada tujuh hingga delapan siswi perempuannya yang akan menikah, di satu sisi mereka tidak berkegiatan, dan di sisi lain kawasan itu tidak memiliki signal internet sehingga pembelajaran jarak jauh juga tidak berjalan.

“Informasi-informasi ini kami bicarakan secara serius dengan dinas-dinas terkait, karena tentu saja tidak bisa dibiarkan ini terjadi. Anak-anak SMP ini umurnya baru 12 tahun dan 13 tahun dan saya kira itu harus dicegah,” tambah Dewi.

Tiga Peristiwa Traumatis di Aceh

Suraiya Kamaruzzaman, Presidium Balai Syura Ureung Ining, Aceh, mengambil contoh kisah hidup perempuan bernama Rasyidah untuk menggambarkan apa yang terjadi. Secara umum, perempuan dewasa di Aceh mengalami tiga peristiwa besar dalam hidupnya saat ini, yaitu periode konflik bersenjata, bencana gempa dan tsunami 2004 serta pandemi Covid-19 tahun ini.

Dalam konflik bersenjata, Rasyidah adalah seorang penyintas yang suaminya meninggal karena ditembak orang tidak dikenal. Dia juga terlindas truk militer sehingga kakinya tidak berfungsi sempurna sampai saat ini.

Suraiya Kamaruzzaman, Presidium Balai Syura Ureung Ining, Aceh. (Foto: VOA/Nurhadi)

Suraiya Kamaruzzaman, Presidium Balai Syura Ureung Ining, Aceh. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Waktu tsunami, anak perempuan satu-satunya hilang dibawa tsunami. Seluruh anggota keluarganya, ibu, bapak, kakak, adik hilang. Rumahnya juga hilang. Saat ini usia beliau 66 tahun, jadi termasuk kelompok rentan, secara ekonomi terdampak, tetapi dari hasil wawancara yang kita lakukan, beliau baru dapat bantuan satu karung beras saja,” kata Suraiya.

Pandemi berdampak lebih besar bagi Rasyidah, karena dia masih merasakan beban konflik dan bencana tsunami lebih 15 tahun lalu. Namun, kemampuan Rasyidah bertahan dari dua peristiwa tragis dalam hidupnya itu, membuat dia memiliki kemampuan lebih untuk menghadapi krisis saat ini. Rasyida melepaskan beban tragedi dengan aktif berbagi kasih sayang kepada siapa saja, dan berperan dalam kampanye protokol kesehatan di tingkat warga.

Perempuan Aceh menangis saat berdoa dalam upacara peringatan korban tsunami di Landung, Banda Aceh, 25 Desember 2005. Gempa berkekuatan 9,15 SR memicu tsunami yang menewaskan 170 ribu orang atau hilang di Aceh saja. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Perempuan Aceh menangis saat berdoa dalam upacara peringatan korban tsunami di Landung, Banda Aceh, 25 Desember 2005. Gempa berkekuatan 9,15 SR memicu tsunami yang menewaskan 170 ribu orang atau hilang di Aceh saja. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Bagaimana Bertahan

Ada ribuan perempuan Aceh yang memiliki pengalaman serupa Rasyidah, tetapi tidak semua mampu bersikap dan bertahan dengan kekuatan yang sama.

Suraiya mengurai sejumlah peristiwa kekerasan selama pandemi yang menimpa perempuan di Aceh, yang beritanya di media massa telah menarik perhatian publik. Beban itu bertambah berat, karena saat ini perempuan di Aceh menjadi garda utama dalam semua aktivitas keluarga, mengingat kuatnya budaya patriarki.

Perempuan Aceh menghadiri sholat massal untuk para korban tsunami di Banda Aceh 26 Desember 2009. Korban berkumpul di masjid atau rumah sekitar untuk mengenang mereka yang terbunuh oleh dinding air setinggi 30 meter yang dipicu oleh gempa bawah laut lepas

Perempuan Aceh menghadiri sholat massal untuk para korban tsunami di Banda Aceh 26 Desember 2009. Korban berkumpul di masjid atau rumah sekitar untuk mengenang mereka yang terbunuh oleh dinding air setinggi 30 meter yang dipicu oleh gempa bawah laut lepas

“Ini mengingatkan saya kepada situasi konflik dulu, di mana pada situasi terancam dan laki-laki pergi baik karena bergabung dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka -red) atau alasan keamanan. Perempuan yang mengambil alih seluruh proses kehidupan. Hari ini, dalam konteks yang berbeda, lagi-lagi perempuan ada di depan,” papar Suraiya.

Selain kekerasan, perempuan Aceh di sebagian daerah juga harus berjuang menghadapi pandemi serta banjir secara yang terjadi bersamaan. Lagi-lagi perempuan memiliki beban besar, karena di pengungsian mereka yang mengurus segala kebutuhan, seperti air bersih, sementara sumber pendapatan mereka hilang.

Di sisi lain, tambah Suraiya, karena dana terserap dalam penanganan pandemi, semua daerah di Aceh memotong anggaran untuk layanan advokasi kebijakan dan dukungan mengatasi dampak pandemi yang responsif gender.

Lebih buruk lagi, dalam rangkaian peringatan 15 tahun MOU Helsinki yang membawa perdamaian di Aceh, tidak ada satu pun agenda yang memberi tempat bagi perempuan untuk berbicara. Khususnya, bagaimana perempuan Aceh selama 15 tahun ini tetap harus berjuang demi hak-haknya.

Dampak Pandemi bagi Kombatan Perempuan

Peneliti PSKP UGM,Dr Arifah Rahmawati secara khusus memotret pandemi di mata para perempuan yang dikenal sebagai Inong Balee. Mereka adalah perempuan kombatan konflik bersenjata Aceh yang berlangsung sebelum MOU Helsinki ditandatangani. Namun, Inong Balee memiliki sejarah panjang, sebagai tentara perang yang dibentuk Laksamana Malahayati untuk melawan Portugis pada tahun 1600-an.

Peneliti PSKP UGM,Dr Arifah Rahmawati. (Foto: VOA/Nurhadi)

Peneliti PSKP UGM,Dr Arifah Rahmawati. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Setelah perjanjian damai, pasukan Inong Balee berinisiatif membentuk institusi atau organisasi untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Ada dua yang saya ketahui yang pertama yang disebut sebagai Pasukan Inong Balee, saat ini dia ada di 12 kabupaten di provinsi Aceh dan fokus anggotanya hanya bekas kombatan perempuan,” papar Arifah.

Kelompok kedua, lanjut Arifah, adalah apa yang disebut sebagai Komite Inong Balee. Organisasi ini tidak murni beranggotakan mantan kombatan perempuan, tetapi ada juga perempuan korban konflik, keluarga GAM dan lainnya.

Di kelompok ini, kata Arifah, ada ketidakpercayaan yang sangat kuat terhadap pemerintah, baik di daerah maupun pusat. Termasuk dalam soal terkait pandemi Covid-19 saat ini. Pandemi tidak menjadi ancaman bagi mereka, karena yang termasuk ancaman bagi perempuan ini adalah kekerasan.

Ada juga celah pengetahuan diantara perempuan Aceh sendiri, yang sebagian sangat percaya bahwa Covid-19 berbahaya, tapi sebagian lagi justru menganggap virus itu tidak ada. Mantan kombatan juga memiliki akses yang berbeda secara ekonomi, dan ini juga mempengaruhi kemampuan mereka bertahan di tengah pandemi. Yang jelas, secara umum pandemi ini mempersulit pemulihan ekonomi perempuan bekas kombatan.

“Negara perlu membuat kebijakan yang berbasis realitas di lapangan. Perlunya ruang bagi suara, sudut pandang, dan kebutuhan perempuan bekas kombatan. Satu hal yang saya temukan di perempuan Aceh adalah adanya trauma konflik, dan itu belum pernah disinggung. Tidak ada klausul trauma healing, baik di MOU Helsinki maupun kebijakan pemerintah,” ujar Arifah. [ns/em]

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan koordinasi dan evaluasi kesiapan penanganan bencana Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bersama sejumlah kementerian, lembaga terkait dan pemerintah daerah, BNPB ingin memastikan pembelajaran dari bencana erupsi 2010 terlaksana dengan baik. Targetnya, kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan, tidak ada korban jiwa jika Merapi benar-benar erupsi.

“Tujuan kami adalah memastikan semuanya baik-baik saja, sehingga tujuan kita zero victim, apabila ada letusan pada erupsi itu bisa terwujud tahun 2020 ini,” kata Lilik di Yogyakarta, Jumat (13/11) petang.

Koordinasi pertama BNPB dilakukan bersama Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), BPBD Yogyakarta dan BPBD Jawa Tengah. Lilik menegaskan, BPPTKG adalah sumber informasi utama dan tunggal terkait kondisi Merapi, termasuk seluruh rekomendasi yang diberikan.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan. (Foto: VOA)

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan. (Foto: VOA)

Pemerintah dua provinsi dan empat kabupaten di kaki Merapi, yaitu Sleman di Yogyakarta, serta Magelang, Boyolali dan Klaten di Jawa Tengah harus menerapkan standar prosedur operasi yang telah disepakati bersama.

“Mulai 2010, sebenarnya desa-desa yang ada di sekeliling Merapi sudah melaksanakan program Desa Tangguh Bencana. Kami tenang saat kemarin mengumpulkan relawan dari empat kabupaten tadi, salah satu kesimpulannya adalah mereka bisa menangani, dan kalau butuh bantuan, mereka akan minta bantuan. Itu menunjukkan masing-masing daerah, ketangguhan sudah muncul,” tambah Lilik.

Tindakan pengungsian kelompok rentan, seperti lanjut usia, balita, ibu menyusui, ibu hamil dan difabel, kata Lilik, sudah menunjukkan bahwa prosedur dilaksanakan dengan benar. Selain itu, penataan tempat pengungsian dengan pemisah antarkeluarga juga dinilai tepat. Prioritas pencegahan Covid 19 juga telah diterapkan dengan baik.

“Kita akan mendukung dari BNPB, terutama untuk melakukan swab antigen bagi relawan-relawan yang nanti akan bekerja, masuk ke tempat-tempat evakuasi yang diisi oleh saudara-saudara kita kelompok rentan tadi,” tambah Lilik.

Tahun ini, ada tiga potensi bencana yang datang bersamaan dan harus diwaspadai, kata Lilik, yaitu erupsi Merapi, Covid 19 dan potensi banjir lahar akibat dampak La Nina.

Kondisi puncak Merapi pada Jumat pagi, 13 November 2020, diamati melalui kamera BPPTKG. (Foto: VOA)

Kondisi puncak Merapi pada Jumat pagi, 13 November 2020, diamati melalui kamera BPPTKG. (Foto: VOA)

Kepala Pelaksanaan BPBD DI Yogyakarta, Biwara Yuswantana menyebut saat ini kelompok rentan sudah diungsikan.

Update tadi malam, ada 166 warga yang di sana, yang sudah dievakuasi di Glagaharjo. Tentu kita juga melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk kesiapan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” kata Biwara.

Antisipasi yang dilakukan, lanjutnya, adalah dengan mengaktivasi setiap desa yang berbatasan dengan Kawasan Rawan Bencana, sebagai Desa Tangguh Bencana. Desa-desa di tiga kecamatan paling dekat telah diminta bersiap, sementara pemerintah akan menyiapkan barak-barak pengungsian agar siap dipakai sewaktu-waktu.

Hampir 1.500 pengungsi dari 4 kabupaten di kaki Merapi telah menempati barak pengungsian yang disediakan. (Foto: BNPB)

Hampir 1.500 pengungsi dari 4 kabupaten di kaki Merapi telah menempati barak pengungsian yang disediakan. (Foto: BNPB)

Persiapan juga dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Safrudin memastikan pihaknya bergerak langsung begitu status Merapi dinaikkan oleh BPPTKG.

“Gubernur sudah berkeliling ke tiga kabupaten, Klaten, Boyolali dilanjutkan ke Magelang. Kami, Selasa kemarin juga sudah mengumpulkan dan membuka kembali rencana kontijensi yang sudah kami susun untuk mengkonsolidasikan bidang-bidang yang ada di dalam rencana kontijensi terkait kesiapsiagaan menghadapi erupsi Merapi,” kata Safrudin.

BPBD Jawa Tengah telah membagi bidang-bidang penanganan sesuai tugas yang dijalankan. Penyelamatan dan evakuasi dikoordinasikan oleh Badan SAR, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sedangkan logistik pengungsi dikelola oleh Dinas Sosial, yang langsung mengirimkan logistik dan dapur umum di titik-titik pengungsian.

Hingga saat ini, setidaknya ada 1.457 pengungsi di dua provinsi dari kelompok rentan yang telah mengisi lokasi pengungsian. Sementara sekurangnya 3.000 ternak, didominasi sapi juga dalam pemantauan untuk sewaktu-waktu dipindahkan. Mayoritas ternak ini ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang merupakan pusat produksi susu sapi.

Kepala BPPTKG, Hanik Humaida dalam keterangannya pada Jumat petang menyebut, aktivitas Merapi saat ini masih tinggi. Tidak ada penurunan, tetapi juga belum tercatat peningkatan signifikan.

“Jadi, bisa dikatakan kondisinya stabil, tetapi stabil tinggi,”kata Hanik.

Merapi juga terus mengalami luncuran material dari puncak, mencapai jarak 2-3 kilometer. Luncuran itu menandakan ada desakan kuat dari dapur magma yang mendorong material di puncak untuk gugur ke berbagai arah. [ns/ab]