Menurunnya jumlah kasus COVID-19 menggairahkan sektor pariwisata. Pengelola mengharapkan pemasukan, sementara masyarakat yang jenuh membutuhkan hiburan. Namun, pemerintah berharap tidak ada “wisatawan balas dendam”.

Penurunan level dalam PPKM membawa konsekuensi diijinkannya pembukaan sejumlah obyek wisata, meskipun langkah itu harus diiringi penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Zaenul Padli, pegiat wisata Tetebatu, Lombok Timur, NTB. (Foto: Dok Pribadi)


Zaenul Padli, pegiat wisata Tetebatu, Lombok Timur, NTB. (Foto: Dok Pribadi)

Zaenul Padli turut mengelola destinasi wisata di desa Tetebatu, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kepada VOA dia mengaku, pandemi ini memberi pengaruh sangat besar terhadap kunjungan wisatawan. Padahal, mereka sudah memiliki basis wisatawan yang setia datang dari Eropa, khususnya dari Belanda. Padli mengungkapkan, seluruh pihak di sana menunggu pintu gerbang lebih lebar dibuka, terlebih bagi wisatawan asing.

“Bisalah Desa Tetebatu ini nanti dalam masa pandemi, pemerintah memberi kita ruang lebih untuk menerima para wisatawan ini. Karena rata-rata wisatawan yang dari luar negeri sudah menelepon semua, tetapi karena PPKM, karena pandemi, bandara belum dibuka. Mereka tidak bisa ke sini,” kata Padli.

Tenda-tenda para pendaki di Gunung Rinjani. (Foto: Humas Kementerian Pariwisata)


Tenda-tenda para pendaki di Gunung Rinjani. (Foto: Humas Kementerian Pariwisata)

Bulan lalu, Tetebatu terpilih menjadi satu dari tiga desa wisata di Indonesia yang akan maju dalam ajang desa wisata terbaik yang diselenggarakan badan wisata PBB, UNWTO. Jika menjadi pemenang bulan Oktober nanti, tentu akan menjadi kesempatan promosi besar bagi sektor wisata di NTB.

Pemerintah Tarik Rem

Harapan besar pelaku wisata seperti Padli, mungkin masih lama untuk terwujud. Pemerintah masih menahan rem di sektor pariwisata, karena memahami resikonya terhadap upaya mengatasi pandemi.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)


Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama penari di kawasan wisata Borobobudur, Jawa Tengah. (Foto: Kemenparekraf)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno sempat menyinggung isu ini, dalam konferensi pers mingguan, Senin (20/9). Dia meminta tidak ada wisatawan balas dendam. Istilah ini dipakai untuk menyebut mereka yang menyerbu destinasi wisata sebagai “balas dendam” setelah jenuh berbulan-bulan tidak bisa berekreasi.

Sandiaga menyebut, pemerintah mendorong sosialisasi dengan segmen dan target tertentu, agar masyarakat berhati-hati dan waspada dalam berwisata.

“Karena kita ini masih di tengah-tengah pandemi, dan saya nyatakan di sini, gelombang-gelombang selanjutnya dari pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita elakkan. Hanya bisa kita antisipasi dengan lebih baik,” ujar Sandi.

Para pendaki warga negara asing dan Indonesia berjalan di Desa Sembalun setelah turun dari Gunung Rinjani di Lombok Timur, 30 Juli 2018. (Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto via Reuters)


Para pendaki warga negara asing dan Indonesia berjalan di Desa Sembalun setelah turun dari Gunung Rinjani di Lombok Timur, 30 Juli 2018. (Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto via Reuters)

Para pakar virus memang menduga bahwa varian baru akan terus bermunculan. Penyebabnya adalah mutasi dari virus COVID-19 sendiri. Untuk menghadapinya, sektor pariwisata harus dibuka dengan hati-hati.

Sandi berharap, jangan sampai penurunan level PPKM diartikan sebagai kebebasan dan euforia beraktivitas, termasuk wisata.

“Melandainya kasus COVID-19 ini adalah secercah harapan, dan waktu tepat untuk kita menata ulang, sehingga pariwisata itu lebih smaller in size, lebih quality-based,” kata Sandi.

Dia juga berharap masyarakat mau memilih destinasi-destinasi yang tidak unggulan atau favorit. Misalnya, kata Sandi, kunjungan bisa dilakukan ke desa wisata. Dia sendiri mengaku sudah menikmati desa wisata, dan melihat potensi luar biasa.

“Tentunya harus berdisiplin, menggunakan aplikasi Pedulilindungi di sentra-sentra ekonomi kreatif dan destinasi wisata umum lainya. Dengan protokol CHSE yang ketat dan disiplin, kita harus cegah terjadinya lonjakan kasus lagi,” ujar Sandi

Vaksinasi juga menjadi salah satu kunci. Sandi misalnya secara khusus menyebut NTB sebagai wilayah yang harus meningkatkan cakupan vaksinasi. Apalagi, ke depan Sirkuit Mandalika direncanakan akan menjadi ajang World Superbike.

Proyek pembangunan pesisir Mandalika, yang merupakan usulan lokasi perlombaan motor MotoGP baru di sirkuit jalan raya yang dibuat khusus di Mandalika, Lombok selatan, 23 Februari 2019. (Foto: AFP/Arsyad Ali)


Proyek pembangunan pesisir Mandalika, yang merupakan usulan lokasi perlombaan motor MotoGP baru di sirkuit jalan raya yang dibuat khusus di Mandalika, Lombok selatan, 23 Februari 2019. (Foto: AFP/Arsyad Ali)

Daerah Sangat Berhati-Hati

Sementara itu, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta relatif berhati-hati dalam pembukaan kembali sektor pariwisata. Hingga saat ini, baru tiga destinasi wisata yang resmi dibuka, dengan penerapan batas pengunjung. Empat destinasi lainnya diusulkan untuk dapat dibuka secepatnya, menunggu persetujuan dari pihak terkait. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah memasukkan empat destinasi wisaya di DIY, dalam daftar 20 destinasi di Jawa-Bali, yang diusulkan dibuka kembali dengan penerapan aplikasi Pedulilindungi.

Kawasan Nol Kilometer Yogyakarta yang biasa menjadi pusat wisata kini sepi di tengah diberlakukannya PPKM di tengah pandemi COVID-19, 16 Juli 2021 (Foto:VOA/ Nurhadi)


Kawasan Nol Kilometer Yogyakarta yang biasa menjadi pusat wisata kini sepi di tengah diberlakukannya PPKM di tengah pandemi COVID-19, 16 Juli 2021 (Foto:VOA/ Nurhadi)

Pekan lalu, kunjungan wisatawan domestik ke Yogyakarta terlihat cukup menggeliat. Bus-bus pariwisata nampak terparkir di sejumlah titik kota, karena tidak bisa masuk ke kawasan wisata populer, Jalan Malioboro. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X resah dengan kondisi ini. Dia bahkan mempertanyakan tujuan pengelola perjalanan wisata mulai membuka paket, karena obyek wisatanya sendiri masih ditutup.

Gubernu DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Foto: Courtesy/Humas DIY)


Gubernu DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Foto: Courtesy/Humas DIY)

“Akhirnya karena tutup, semua ditumpahkan ke Malioboro. Ini maksudnya, biar DIY statusnya merah atau apa? Kita enggak tahu,” kata Sultan.

Sultan juga mengingatkan, destinasi wisata di Yogyakarta mayoritas masih tutup, seperti juga di provinsi-provinsi lain di Jawa dan Bali. Dia memastikan perusahaan jasa wisata dan operator bus mengetahui keputusan pemerintah itu.

Bali, destinasi wisata utama di Indonesia, nampaknya juga masih harus bersabar. Provinsi ini baru satu pekan menikmati status penurunan level PPKM, dari 4 menjadi 3.

I Made Kerta Duana, pakar kesehatan masyarakat, Universitas Udayana, Bali. (Foto Dok Pribadi)


I Made Kerta Duana, pakar kesehatan masyarakat, Universitas Udayana, Bali. (Foto Dok Pribadi)

Pakar kesehatan masyarakat Universitas Udayana, Bali, I Made Kerta Duana kepada VOA mengatakan, perbaikan status itu harus ditanggapi dengan hati-hati. Dia memahami, bahwa penopang utama ekonomi Bali adalah pariwisata. Namun, aturan dan kondisi yang ada, kata dia membuat masyarakat memang harus lebih sabar.

Tidak dapat dielakkan, kata Made, bahwa pariwisata Bali khususnya sangat tergantung dari kunjungan wisayawan internasioal. Di sisi lain, pandemi memaksa pemerintah daerah memaksimalkan potensi wisatawan domestik. Apapun pilihan yang diambil, pembukaan kembali sektor pariwisata harus dilakukan dengan penerapan syarat yang maksimal. Dia mengingatkan, salah satu patokan kepercayaan terhadap sektor pariwisata, adalah status atau level PPKM, di mana Bali saat berada di Level 3.

“Kalau kita buka sektor pariwisata sedikit-sedikit seperti sekarang, tetapi kita bisa turun ke Level 2, tentu kepercayaan akan tumbuh bahwa pariwisata bukan sektor yang bisa menjadi kambing hitam dalam peningkatan kasus,” kata Made kepada VOA.

Dengan kehati-hatian, Made optimis pariwisata Bali akan kembali tumbuh. Pengawasan yang lebih baik dan evaluasi bertahap dibutuhkan untuk memastikan keamanannya. Jika semua terkendali, Made yakin sektor pariwisata akan pulih sepenuhnya, dan ekonomi Bali akan membaik. [ns/lt]

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng mengatakan rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo soal TWK KPK telah diterima Sekretariat Negara. Menurutnya, rekomendasi tersebut tersebut diberikan kepada presiden selaku pemimpin tertinggi dalam ranah kekuasaan eksekutif. Kata dia, presiden juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan pembinaan pegawai.

“Jadi tidak bisa Presiden mengatakan tidak boleh semuanya ke saya. Ini bukan kemauan Ombudsman ini perintah Undang-undang, kami justru salah kalau tidak bermuara kepada Presiden rekomendasinya,” tutur Endi Jaweng dalam diskusi “Akhir Nasib Pemberantasan Korupsi?” secara daring pada Minggu (19/9/2021).

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng. (courtesy: Ombudsman)


Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng. (courtesy: Ombudsman)

Endi Jaweng menambahkan rekomendasi tersebut berisi tentang pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Namun, KPK telah meneken surat keputusan pemecatan terhadap 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK KPK pada 13 September 2021.

Menurut Endi, surat keputusan pemecatan terhadap 56 pegawai KPK yang diteken pimpinan KPK menyalahi prosedur. Ia beralasan surat tersebut semestinya ditandatangani Sekretaris Jenderal KPK selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK.

Adapun maladminitrasi alih status pegawai KPK yang ditemukan Ombudsman terjadi dalam tiga tahapan. Ketiganya adalah saat proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaa (TWK), hingga penetapan hasil asesmen TWK. Maladministrasi tersebut berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK.

Temuan penyimpangan juga terjadi pada pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri pimpinan kementerian lembaga. Rapat ini seharusnya dihadiri perancang, administrator dan dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan penyalahgunaan wewenang terjadi dalam hal penandatanganan berita acara harmonisasi yang dilakukan pihak yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Mengapa Presiden Belum Bersikap soal TWK KPK?

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang belum mengambil kebijakan soal TWK KPK. Padahal, kata dia, lembaganya menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam TWK KPK. ANtara lain pelanggaran atas hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Presiden tidak bergerak menurut kami, ini lebih besar dari soal alih status. Jadi ini kami mau letakkan tata kelola negara ini mau kemana?” ujar Choirul Anam.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (Foto: VOA/Sasmito)


Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (Foto: VOA/Sasmito)

Anam menambahkan sebagaimana kasus lain yang ditangani lembaganya, rekomendasi Komnas HAM memang ditujukan kepada presiden. Semisal kasus penembakan yang mengakibatkan tewasnya anggota FPI oleh kepolisian. Namun, kata Anam, dalam kasus FPI, lembaganya bisa berkoordinasi secara langsung untuk memastikan rekomendasi lembaganya dijalankan. Berbeda dengan kasus TWK KPK yang belum ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo.

Beluma ada tanggapan dari Istana terkait rekomendasi yang diberikan Komnas HAM dan Ombudsman terkait TWK KPK hingga berita ini diturunkan.

KPK Siap Selesaikan Tahapan Alih Status Pegawai

Rabu (15/9) Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berdasarkan Keputusan Rapat Koordinasi bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri PANRB, Kepala BKN, dan Pimpinan KPK pada 13 September 2021, KPK akan menyelesaikan seluruh tahapan alih status pegawai menjadi ASN. Salah satu di antaranya dengan melantik 18 pegawai KPK yang lulus Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebelumnya, KPK juga telah melantik 1.274 pegawai menjadi ASN pada 1 Juni 2021.

Pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. (Foto: tangkapan layar/Sasmito Madrim/VOA)


Pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. (Foto: tangkapan layar/Sasmito Madrim/VOA)

Sementara 56 pegawai lainnya akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. KPK juga masih memberi kesempatan kepada 3 orang pegawai yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti tes wawasan kebangsaan yang akan dimulai pada 20 September 2021.

“Keputusan ini sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK, yaitu paling lama 2 tahun kepada pegawai yang TMS dan tidak mengikuti Diklat Bela Negara, diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan pasal 19 ayat (3) PP 63 tahun 2005,” ujar Alexander Marwata dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9/2021). [sm/em]

Dengan suara lirih Marselinus Ola Attanila, mantri Puskesmas Kiwirok di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, yang selamat dari serangan kelompok bersenjata pada Senin (13/9), menceritakan kebiadaban kelompok itu terhadap para tenaga kesehatan.

“Mereka (kelompok bersenjata.red) mengumpulkan ketiga suster yang sudah melompat ke jurang, tetapi tersangkut di antara semak-semak. Mereka membabibuta. Mereka menelanjanginya dengan parang tajam dan dianiaya secara tidak manusiawi… Kejadian ini semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak,” demikian petikan pernyataan Marselinus setelah dievakuasi aparat keamanan ke Jayapura, Jumat (17/9).

"Sembilan tenaga kesehatan dan satu personil TNI, korban aksi kekerasan kelompok bersenjata di Kiwirok, menjalani perawatan kesehatan di RS Jayapura, sejak Jumat (17/9). (Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

 

“Sembilan tenaga kesehatan dan satu personil TNI, korban aksi kekerasan kelompok bersenjata di Kiwirok, menjalani perawatan kesehatan di RS Jayapura, sejak Jumat (17/9). (Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

Tiga tenaga kesehatan (nakes) di distrik Kiwirok hilang pasca serangan kelompok bersenjata terhadap pemukiman warga dan fasilitas umum, termasuk puskesmas pada Senin (13/9).

Marselinus, salah seorang nakes yang selamat, merinci bagaimana ia sempat bertahan di dalam puskesmas sebelum akhirnya memutuskan melompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Namun tiga perawat yang ikut melompat bersamanya ditemukan kelompok bersenjata itu, yang kemudian menganiaya dan membuang ketiganya ke jurang. Gabriella Meilani, 22 tahun, ditemukan dalam keadaan meninggal. Satu orang selamat, sementara satu lainnya hingga kini belum ditemukan.

"Sembilan tenaga kesehatan dan satu personil TNI, korban aksi kekerasan kelompok bersenjata di Kiwirok, menjalani perawatan kesehatan di RS Jayapura, sejak Jumat (17/9). (Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

 

“Sembilan tenaga kesehatan dan satu personil TNI, korban aksi kekerasan kelompok bersenjata di Kiwirok, menjalani perawatan kesehatan di RS Jayapura, sejak Jumat (17/9). (Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

Sembilan tenaga kesehatan dan satu personel TNI yang dievakuasi ke Jayapura dirawat di RS TK II Marthen Indey Jayapura. Kepala Rumah SakitTK II Marthen Indey, Kolonel Ckm dr. I Ketut Djulijasa SpB, mengatakan lima nakes yang mengalami luka ringan telah diizinkan pulang setelah menjalani perawatan.

“Sedangkan empat nakes lainnya dan satu anggota TNI masih dilakukan perawatan… Selain memberi pengobatan fisik, pihak rumah sakit juga memberi terapi psikologis kepada para korban yang mengalami trauma psikologis,” ujarnya. Ditambahkannya, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono MA telah memerintahkan penanganan dan perawatan yang terbaik bagi mereka.

Anak-anak yang sakit dirawat oleh petugas kesehatan di sebuah rumah sakit di Agats, Kabupaten Asmat, 22 Januari 2018. (Foto: Antara/M Agung Rajasa via REUTERS)

 

Anak-anak yang sakit dirawat oleh petugas kesehatan di sebuah rumah sakit di Agats, Kabupaten Asmat, 22 Januari 2018. (Foto: Antara/M Agung Rajasa via REUTERS)

WHO: 323 Serangan terhadap Nakes di Dunia pada 2020

Serangan terhadap nakes di Papua ini menambah catatan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tentang jumlah serangan terhadap tenaga kesehatan di dunia. Menurut Surveillance System for Attack on Health Care (SSA), ada 797 serangan terjadi pada 2018, 1.029 serangan pada 2019 dan 323 serangan pada 2020.

Surveillance System for Attack on Health Care, yang diluncurkan pada Desember 2017, adalah mekanisme utama untuk mengumpulkan data serangan terhadap tenaga kesehatan di 17 negara dan wilayah. Metodologi yang digunakan SSA memungkinkan untuk memverifikasi serangan yang dilaporkan dan mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan tingkat serangan yang terjadi.

Anggota Satgas TNI memeriksa anak di rumah sakit setempat di Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat pada 26 Januari 2018.(Foto: AFP/Bay Ismoyo)

 

Anggota Satgas TNI memeriksa anak di rumah sakit setempat di Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat pada 26 Januari 2018.(Foto: AFP/Bay Ismoyo)

“Pada tahun 2020 saja, lebih dari 300 serangan terhadap petugas kesehatan yang dapat dikonfirmasi, yang terjadi di negara-negara yang mengalami kedaruratan dan situasi yang rentan,” ulis WHO dalam laporan yang dirilis Agustus.

“Serangan-serangan ini membuat warga kehilangan layanan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan, membahayakan penyedia jasa perawatan kesehatan dan merongrong sistem kesehatan,” tulis laporan itu.

WHO mendefinisikan serangan terhadap petugas kesehatan ini sebagai serangan verbal atau fisik, atau penghalangan, atau ancaman kekerasan yang mengganggu ketersediaan, akses dan pemberian perawatan kesehatan kuratif dan/atau preventif selama keadaan darurat.

"Sembilan tenaga kesehatan dan satu personil TNI, korban aksi kekerasan kelompok bersenjata di Kiwirok, menjalani perawatan kesehatan di RS Jayapura, sejak Jumat (17/9). (Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

 

“Sembilan tenaga kesehatan dan satu personil TNI, korban aksi kekerasan kelompok bersenjata di Kiwirok, menjalani perawatan kesehatan di RS Jayapura, sejak Jumat (17/9). (Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

Diah Saminarsih: “Tenaga Kesehatan adalah Pekerja Kemanusiaan”

Diah Saminarsih. (Foto: Courtesy/Twitter)

 

Diah Saminarsih. (Foto: Courtesy/Twitter)

Penasehat Senior Bagi Dirjen WHO Urusan Gender dan Pemuda, Diah Satyani Saminarsih, kepada VOA mengatakan sangat sedih mendengar laporan aksi kekerasan yang “tidak berperikemanusiaan” terhadap petugas kesehatan di Papua.

“Kita sangat kekurangan nakes yang mau kerja di daerah terpencil. Padahal publik di sana sangat membutuhkan dan Indonesia membutuhkan nakes yang mau bekerja di mana pun di Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar. Agar para nakes muda terus mau mengabdi tanpa ragu di daerah terpencil, jaminan keamanan dan keselamatan untuk mereka harus tersedia.”

IDI Minta Jaminan Keamanan Bagi Nakes

Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Papua dr. Donald Aronggear SpBK dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/9). Selain mengecam kekerasan terhadap tenaga kesehatan, IDI “meminta pemerintah daerah Provinsi Papua beserta TNI-POLRI untuk menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah tersebut.”

IDI juga “meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kotamadya/Kabupaten, para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk ikut terlibat dalam menjaga keamanan para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas.”

Donald menggarisbawahi dampak berkurangnya tenaga kesehatan medis di wilayah mana pun di Papua, terutama di wilayah pedalaman, terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan perawatan kesehatan, “terutama di tengah situasi pandemi saat ini.”

Petugas kesehatan mengambil sampel darah seorang anak Papua di rumah sakit sementara yang menangani pasien campak dan gizi buruk di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat pada 25 Januari 2018. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

 

Petugas kesehatan mengambil sampel darah seorang anak Papua di rumah sakit sementara yang menangani pasien campak dan gizi buruk di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat pada 25 Januari 2018. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Pernyataan itu ditegaskan Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat (17/9) malam.

Sehari sebelumnya IDI Papua bersama 250 tenaga kesehatan menggelar aksi berjalan kaki damai mengelilingi jalan protokol di Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagai ungkapan rasa duka cita dan sekaligus penghormatan bagi Gabriella Meilani. Ia adalah perawat yang dibunuh kelompok bersenjata. Pita hitam disematkan di lengan baju mereka.

Satu peleton personil tambahan dikirim ke Kiwirok hari Sabtu (18/9) untuk memburu kelompok bersenjata pimpinan Lamek Taplo, yang diduga melakukan serangan terhadap nakes, Senin (13/9).(Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

 

Satu peleton personil tambahan dikirim ke Kiwirok hari Sabtu (18/9) untuk memburu kelompok bersenjata pimpinan Lamek Taplo, yang diduga melakukan serangan terhadap nakes, Senin (13/9).(Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

TNI Kirim 1 Peleton Personel Tambahan

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada media di Jakarta mengatakan “keamanan tenaga kesehatan dan warga merupakan prioritas.” Ditambahkannya, TNI-Polri sedang berupaya mengembalikan situasi di Papua agar semakin kondusif.

Diwawancarai VOA, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol. Reza Nur Fitria, mengatakan telah menambah personel pasukan TNI di Distrik Kiwirok dan “proses pengejaran terhadap KST (kelompok separatis teroris.red) masih dilakukan.” Satu peleton personel tambahan telah dikirim dan akan bergabung dengan tim lain di sana.

Satu peleton personil tambahan dikirim ke Kiwirok hari Sabtu (18/9) untuk memburu kelompok bersenjata pimpinan Lamek Taplo, yang diduga melakukan serangan terhadap nakes Senin lalu (13/9). (Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

 

Satu peleton personil tambahan dikirim ke Kiwirok hari Sabtu (18/9) untuk memburu kelompok bersenjata pimpinan Lamek Taplo, yang diduga melakukan serangan terhadap nakes Senin lalu (13/9). (Foto: Courtesy/Pendam XVII/Cenderawasih)

Hal senada disampaikan Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito, yang mengatakan telah berkoordinasi dengan TNI “untuk melakukan penebalan kekuatan, khususnya di daerah yang kami anggap rawan dan juga tentunya pengiriman, serta penambahan personel ke Distrik Kiwirok.” Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang “dan kalau merasa ada ancaman serta gangguan, segera melapor ke pos TNI-Polri terdekat.”

Lebih jauh Cahyo mengatakan jenazah Gabriella Maelani, perawat yang dibunuh kelompok bersenjata, sudah berhasil dievakuasi dan untuk sementara disemayamkan di Koramil Kiwirok. Proses evakuasi berjalan lambat karena kondisi cuaca dan gangguan tembakan oleh kelompok bersenjata Lamek Taplo.

Kepada media di Jayapura, ibu kandung Gabriella Meilani, Martina Rinding, menyampaikan harapannya agar putrinya dapat segera dievakuasi ke Jayapura. “Kami sangat berharap, tolong kami, kami sudah terlalu lelah, terlalu sakit sekali, jadi mohon ada perhatian khusus untuk anak kami, agar sesegera mungkin bisa dievakuasi,” ujarnya lirih.

Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarnito, mengatakan kondisi cuaca membuat evakuasi berjalan lambat, dan “karena korban tindak kekerasan, maka sesuai prosedur operasional standar kami, jenazah nantinya akan dibawa ke RS Bhayangkara untuk divisum dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga di Jayapura.” [em/ah]

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perusahaan pelat merah Bio Farma menandatangani nota kesepahaman dengan dua perusahaan Amerika untuk pengembangan vaksin COVID-19. Kedua perusahaan tersebut adalah Dynavax Technologies di Kota Los Angeles dan Baylor College of Medicine di Kota Houston.Retno menjelaskan Dynavax adalah produsen salah satu adjuvant terbaik di dunia. Adjuvant merupakan zat yang memperkuat kekebalan tubuh orang untuk merespons vaksin disuntikkan ke dalam tubuhnya.

Menlu Retno Marsudi berbincang dengan awak media usai pertemuan bilateral dengan Menlu AS Antony Blinken, di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 3 Agustus 2021. (Foto: Jose Luis Magana via REUTERS)

 

Menlu Retno Marsudi berbincang dengan awak media usai pertemuan bilateral dengan Menlu AS Antony Blinken, di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 3 Agustus 2021. (Foto: Jose Luis Magana via REUTERS)

“Kerja sama dilakukan antara Bio Farma dan Dynavax dalam rangka membangun kemandirian vaksin. Pertemuan tersebut ditutup dengan penandatanganan kerja sama Bio Farma dengan Dynavax Technoligies untuk memperkuat kerja sama dan studi pengembangan vaksin Bio Farma-Baylor College of Medicine,” kata Retno, dalam jumpa pers secara virtual dari Amerika Serikat, Sabtu (18/9).

Ke depannya, lanjut Retno, kedua perusahaan tersebut akan bersama-sama mengembangkan vaksin mandiri platform protein rekkombinan.

Di Los Angeles, Bio Farma juga meneken dua nota kesepahaman dengan Google Health untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui solusi teknologi digital. Selain itu, juga untuk mendukung konsep digital dan wellness corner pada 2050 apotek milik BUMN di Indonesia.

Kontainer bermuatan vaksin virus corona (COVID-19) dari perusahaan farmasi China, Sinovac Biotech, untuk pengiriman tahap pertama tiba di Bio Farma, Bandung, 7 Desember 2020. (Foto: Biro Setpres via Reuters)

 

Kontainer bermuatan vaksin virus corona (COVID-19) dari perusahaan farmasi China, Sinovac Biotech, untuk pengiriman tahap pertama tiba di Bio Farma, Bandung, 7 Desember 2020. (Foto: Biro Setpres via Reuters)

Uji Klinis Vaksin

Pekan ini, Retno Marsudi melakukan kunjungan ke dua kota di Amerika Serikat, yakni Los Angeles dan Houston. Dalam lawatan ini, dia ditemani oleh Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Di Houston, mereka bertemu Baylor College of Medicine. Ini merupakan pertemuan kedua Retno dengan mereka setelah kunjungan pertama awal Agustus lalu.

Menurut Retno, kerja sama antara Bio Farma dengan Baylor College of Medicine untuk pengembangan bahan baku vaksin platform protein rekkombinan sudah memasuki uji pra-klinis. Pengembangan itu akan segera memasuki tahap uji klinis yang diperkirakan selesai pada tahun ini.

Pada pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan amandemen pertama dalam perjanjian kerja sama antara Bio Farma dengan Baylor College of Medicine. Dalam amandemen tersebut, ditambahkan klausul kerja sama pengembangan bahan baku vaksin untuk multi varian virus COVID-19, termasuk varian Delta.

Selain itu, kedua pihak juga meneken nota kesepahaman tentang kemitraan strategis yang akan memperkuat kerja sama di luar pengembangan vaksin COVID-19, termasuk kerja magang bagi peneliti Indonesia di Baylor College of Medicine.

Presiden Joko Widodo meninjau pabrikk PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)

 

Presiden Joko Widodo meninjau pabrikk PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)

Produksi Vaksin COVID

Pada jumpa pers itu, Pahala Nugraha Mansury mengatakan kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan sangat penting.

“Diharapkan di tahun 2022, sesuai arahan Bapak Presiden, Indonesia sudah bisa memiliki vaksin COVID-19 yang diproduksi di dalam negeri. Ini tentunya suatu respons yang sangat strategis, bagaimana Indonesia bisa memiliki vaksin dan diproduksi di Indonesia sendiri,” ujar Pahala.

Ia menuturkan kerja sama kemitraan yang diteken Bio Farma dan Baylor College of Medicine sangat strategis karena mengizinkan adanya program magang bagi peneliti Indonesia, pertukaran informasi, hingga pengembangan vaksin.

Dari Houston malam ini waktu setempat, Menteri Luar negeri retno Marsudi terbang ke Kota New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-76. [fw/ah]

Kasus perundungan siber di Tanah Air sangat mengkhawatirkan. Penelitian yang dilakukan Center for Digital Society (CfDS) dan Center for Lifespan and Development (CLSD) Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan 45,35 persen dari 3.077 responden mengaku pernah menjadi korban perundungan.

Penelitian yang dimulai sejak 2000 dengan tajuk “Fenomena Cyberbullying pada Remaja di Indonesia” ini didukung oleh Facebook Global. Ada 3.077 pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di 34 provinsi yang menjadi responden. Dari lebih tiga ribu siswa itu, kata Desintha Dwi Asriani selaku peneliti, mayoritas berusia di bawah 15 tahun.

Desintha Dwi Asriani peneliti sekaligus dosen Departemen Sosiologi, Fisipio, UGM. (Foto: Courtesy/Dept Sosiologi UGM)

 

Desintha Dwi Asriani peneliti sekaligus dosen Departemen Sosiologi, Fisipio, UGM. (Foto: Courtesy/Dept Sosiologi UGM)

“Secara agregat, prosentasi responden 69 persen adalah siswa SMP, dalam kategori 13-15 tahun, kemudian yang perempuan 71 persen dan ternyata dari responden tersebut, mayoritas, 88 persen, punya gawai pribadi. Mereka punya device sendiri untuk melakukan aktivitas online,” ujar Deshinta dalam paparan hasil penelitian di Yogyakarta, Kamis (16/9).

Tiga aplikasi yang paling banyak digunakan responden adalah Whatsapp, Instagram dan Facebook. Seluruh responden, baik yang memiliki ataupun tidak memiliki gawai pribadi, adalah pengguna aktif media sosial.

Ilustrasi korban perundungan. Kasus perundungan siber di Indonesia terus meningkat. Di satu sisi, pelaku cenderung lepas dari tanggung jawab, di sisi lain mayoritas korban tidak berani bertindak. (Foto: Courtesy)

 

Ilustrasi korban perundungan. Kasus perundungan siber di Indonesia terus meningkat. Di satu sisi, pelaku cenderung lepas dari tanggung jawab, di sisi lain mayoritas korban tidak berani bertindak. (Foto: Courtesy)

Survey menunjukkan, 1.182 responden, atau 38.41 persen, mengaku pernah menjadi pelaku tindakan perundungan siber. Sedangkan 45,35 persen responden mengaku pernah menjadi korban. Bentuk perundungan yang paling sering dilakukan responden adalah exclusion seperti pengucilan kawan, denigration seperti pencemaran nama baik atau fitnah, dan harassment yang bisa berupa meninggalkan komentar kasar atau meneror melalui pesan beruntun.

Dari sisi jenis kelamin, responden perempuan ternyata lebih banyak melakukan tindakan perundungan siber dalam bentuk denigration. Sedangkan responden laki-laki, lebih sering melakukan harassment dan exclusion. Dilihat dari jenjang pendidikan, responden siswa SMA lebih banyak yang melakukan tindakan perundungan siber dalam bentuk denigration dan exclusion dibandingkan dengan responden SMP.

Tiga Faktor dan Tiga Temuan

Ada tiga faktor yang dicatat sebagai hasil analisis terhadap hasil survei ini. Menurut Deshinta, persoalan pertama adalah faktor psikologis yang mendorong anak-anak untuk melihat perundungan siber sebagai sesuatu yang biasa.

Seorang mahasiswa baru di kelas Siswa Digital Sekolah Menengah Brookfield, Connecticut, mencari informasi tentang perundungan siber. (Foto: AP)

 

Seorang mahasiswa baru di kelas Siswa Digital Sekolah Menengah Brookfield, Connecticut, mencari informasi tentang perundungan siber. (Foto: AP)

“Tindakan mengejek, mengekslusi, melakukan gap, semacam geng-geng tertentu, itu dianggap seperti praktik yang biasa. Karena sering melakukannya, itu kelihatan hal yang biasa. Pembiasaan-pembiasaan itu yang kemudian mendorong individu untuk merasa bahwa melakukan perundungan siber di aktivitas online itu tidak apa-apa,” ujar Deshinta.

Analisis kedua adalah bahwa ada keyakinan perundungan siber adalah sesuatu yang mudah diterima, dan karena itu pelaku terus melakukannya. Sedangkan yang ketiga, muncul anggapan perundungan siber mudah dilakukan sehingga kecenderungannya meningkat.

Melalui diskusi bersama perwakilan orang tua, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintahan terkait, ada sejumlah temuan menarik dari tim. Pertama, orang tua remaja di Indonesia menyadari remaja merupakan subyek yang rentan di ruang digital. Namun, kerap kali orang tua tidak mampu melakukan pengawasan dan pendampingan optimal karena adanya kesenjangan literasi digital antara orang tua dengan anak.

Kedua, disepakati bahwa perundungan siber adalah fenomena kompleks, sulit ditangani karena terjadi di ranah personal dan korban enggan untuk melapor.

“Berdasarkan pengalaman partisipan, keengganan korban melapor salah satunya disebabkan hambatan sosio-kultural dalam bentuk masih kuatnya budaya victim-blaming di tengah masyarakat Indonesia,” tambah Dheswita.

Ketiga, penelitian ini belum menemukan regulasi dan prosedur penanganan perundungan siber yang ideal, yang membuat penanganan dan pencegahannya semakin sulit.

Merusak Ekosistem Digital

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 2018 menyebutkan jumlah angka anak korban perundungan siber mencapai 22,4 persen. Angka ini cukup besar, diduga karena dipicu tingginya konsumsi internet oleh anak-anak. Sementara riset Polling Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2019, sekurangnya 49 persen warganet dalam rentang usia 15-19 tahun mengaku pernah menjadi sasaran perundungan di media sosial.

Andika Zakiy Koodinator Program di Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

 

Andika Zakiy Koodinator Program di Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Koodinator Program di Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa) Andika Zakiy, mengutip data APJII, menyebut, korban cenderung mendiamkan tindakan itu.

“Sebanyak 31,6 persen pihak yang dirundung itu membiarkan saja pelakunya. Padahal ini bisa menyebabkan ekosistem digital kita menjadi rusak,” kata Andika menanggapi hasil penelitian ini.

Mengutip data dari DQ Institute, ujar Andika, Indonesia berada di peringkat 26 dari 30 negara yang dikaji oleh lembaga berbasis di Singapura tersebut. Dalam Children Online Safety Index (COSI), Indonesia hanya mencatatkan angka 17,5, di bawah angka rata-rata. Indonesia juga ada di posisi terendah dalam soal panduan dan pendidikan, di mana seharusnya sekolah dan keluarga mampu memberdayakan anak-anak di tengah dunia digital.

Indonesia juga rendah dalam capaian menurut indeks ini, dengan duduk di peringkat 24 untuk kompetensi digital, peringkat 29 untuk manajemen waktu pemakaian gawai, dan posisi 29 juga untuk empati digital.

Tulisan "bullying" terlihat di sebuah papan. (Foto: Official Website)

 

Tulisan “bullying” terlihat di sebuah papan. (Foto: Official Website)

“Kalau batas usia pengguna media sosial itu kan 13 tahun, di bawah itu tidak boleh. Tetapi ternyata anak-anak di bawah 13 tahun sudah menggunakan media sosial dengan punya akun mereka sendiri. Berarti, ada pembiaran orang tua untuk anak mengakses media sosial tersebut,” kata Andika.

Andika mengingatkan, anak-anak di bawah usia 13 tahun belum siap untuk dapat berkomentar dengan baik di media sosial. Selain itu, bisa jadi mereka juga akan menerima komentar dari pengguna lain, yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Faktor lain yang penting direnungkan adalah bahwa anak-anak itu, belum siap untuk menyaksikan terjadinya perundungan siber melalui akun media sosial mereka sendiri.

Pemerintah Ajak Semua Pihak

Fitra Andika Sugiyono, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Foto: VOA/Nurhadi)

 

Fitra Andika Sugiyono, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Foto: VOA/Nurhadi)

Sementara itu, Fitra Andika Sugiyono dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menyebut pemerintah akan dan terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam isu ini.

“Pemerintah membuat peta jalan untuk perlindungan anak di ranah daring. Peta jalan ini fungsinya adalah mengurangi angka kekerasan daring terhadap anak, salah satunya adalah perundungan siber ini,” kata Fitra.

Kemen PPPA telah mengembangkan sinergi serta kolaborasi lintas sektor, yaitu pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan aman bagi anak di dunia daring. Selain itu, ada juga perubahan peraturan untuk memastikan kemajuan teknologi tetap melindungi anak. Namun, Fitra mengingatkan persoalan ini harus dihadapi bersama seluruh pihak terkait.

Terkait isu ini, Kemen PPPA sudah membuka Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan menyediakan Sapa 129 sebagai layanan telepon sahabat anak dan perempuan. Selain itu, mereka juga melakukan sosialisasi dan pelatihan hak dan perlindungan anak, serta membentuk Forum Anak di tingkat nasional maupun daerah. [ns/ah]

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) serta enam perusahaan farmasi terkait keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pembuatan vaksin dunia.Budi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Indonesia akan memulai inisiatif tersebut dengan memprioritaskan pembelian vaksin COVID-19 dari perusahaan yang mau membagikan teknologi yang digunakannya dalam pembuatan vaksin dan mendirikan fasilitas di Tanah Air.

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Telekonferensi pers usai Ratas di Jakarta, Senin (26/7) mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap COVID-19 Sebagai Aib (Foto:VOA).

 

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Telekonferensi pers usai Ratas di Jakarta, Senin (26/7) mengatakan masih banyak masyarakat yang menganggap COVID-19 Sebagai Aib (Foto:VOA).

“Kami bekerja sama dengan WHO untuk menjadi salah satu pusat manufaktur global untuk mRNA,” katanya. Ia menambahkan bahwa dia telah melobi langsung Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam perjalanan awal bulan ini ke Eropa.

“WHO telah menunjuk Afrika Selatan sebagai lokasi pertama, dan saya mengatakan bahwa secara logis Indonesia harus menjadi yang kedua.”

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menghadiri konferensi pers di tengah wabah COVID-19 di markas WHO di Jenewa Swiss, 3 Juli 2020. (Foto: Fabrice Coffrini via REUTERS)

 

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menghadiri konferensi pers di tengah wabah COVID-19 di markas WHO di Jenewa Swiss, 3 Juli 2020. (Foto: Fabrice Coffrini via REUTERS)

“Pusat transfer teknologi” yang baru adalah bagian dari strategi WHO untuk mendistribusikan produksi vaksin secara lebih luas secara global. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari strategi badan PBB tersebut untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang agar dapat membuat vaksin generasi baru, seperti vaksin Moderna dan Pfizer yang berbasis asam nukleat mRNA, yang dianggap dapat dengan cepat beradaptasi dalam menangani varian virus baru.

Seorang pejabat senior WHO kepada Reuters mengatakan upaya untuk mengembangkan basis produksi vaksin COVID-19 di Afrika Selatan akan fokus pada upaya untuk meniru vaksin Moderna. Namun realisasi proyek tersebut masih terhambat karena proses negosiasi yang terjadi dengan perusahaan di AS masih mengalami kebuntuan.

Budi mengatakan Indonesia tertarik untuk membangun keahlian dalam menciptakan vaksin mRNA, serta juga mengembangkan jenis viral vector shot seperti yang diproduksi AstraZeneca.

Seorang juru bicara WHO mengatakan Indonesia adalah salah satu dari 25 negara berpenghasilan rendah dan menengah yang menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah pusat vaksin. Namun ia menolak untuk mengatakan apakah Indonesia menjadi kandidat utama terkait hal tersebut.

Budi mengatakan Indonesia berada di posisi yang tepat untuk mengekspor vaksin ke seluruh dunia, terutama karena Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan dapat menjamin vaksinnya halal.

Indonesia telah bergulat dengan salah satu wabah COVID-19 terparah di Asia dan telah mencatat lebih dari 4,1 juta infeksi dan 139.000 kematian. Para ahli kesehatan masyarakat mengatakan angka sebenarnya kemungkinan beberapa kali lebih tinggi.

Petugas kesehatan menunggu usai menerima vaksin COVID-19 Sinovac di Sleman, Yogyakarta, 28 Januari 2021. (Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko via REUTERS)

 

Petugas kesehatan menunggu usai menerima vaksin COVID-19 Sinovac di Sleman, Yogyakarta, 28 Januari 2021. (Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko via REUTERS)

Tingkat infeksi dan kematian di Tanah Air telah menurun tajam dalam beberapa minggu terakhir. Namun, jumlah penerima vaksin dosis penuh saat ini baru mencapai 25 persen dari target populasi 208 juta orang. Akibatnya pemerintah masih harus melakukan upaya untuk menggalakkan program vaksinasi di masa mendatang, terutama karena kemungkinan harus memberikan suntikan booster.

Budi mengatakan perusahaan farmasi nasional sedang berdiskusi dengan produsen dan pengembang vaksin Anhui, Walvax, Sinovac, Genexine, Arcturus Therapeutics dan Novavax. Pembicaraan, menurutnya, berkisar dari “isi dan penyelesaian” dasar hingga produksi hulu dan penelitian dan pengembangan.

“Kami membuka peluang yang sama juga kepada AstraZeneca. Kami juga terbuka untuk rekanan yang sudah ada, Pfizer,” ujarnya. “Kami terbuka untuk siapa saja.”

Masyarakat sedang mengantre untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Bandara Internasional Juanda, saat kasus melonjak di Sidoarjo, Jawa Timur, 22 Juli 2021. (Foto: Antara/Umarul Faruq via REUTERS)

 

Masyarakat sedang mengantre untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Bandara Internasional Juanda, saat kasus melonjak di Sidoarjo, Jawa Timur, 22 Juli 2021. (Foto: Antara/Umarul Faruq via REUTERS)

Bambang Heriyanto, Sekretaris Perusahaan BUMN Farmasi Bio Farma, membenarkan pembicaraan tersebut sedang berlangsung. Menurutnya, langkah pertama adalah berkolaborasi dalam transfer teknologi. Ia menjelaskan dibutuhkan dua atau tiga tahun untuk membangun fasilitas produksi yang beroperasi penuh.

Budi mengatakan Indonesia akan menggunakan pengaruhnya sebagai bagian dari negara-negara kelompok G-20 mulai Desember nanti untuk mempromosikan keamanan kesehatan global dan mempersiapkan pandemi berikutnya setelah virus corona, juga dikenal sebagai SARS-CoV-2.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa SARS-CoV-3 dan 4 tidak akan datang,” tukasnya. [ah/au/rs]

Pemerintah mewajibkan sekolah yang guru-gurunya telah divaksin dua kali, untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, bagi orang tua, kesempatan itu tetap menjadi pilihan, bukan kewajiban.

Usai menengok sejumlah sekolah, Selasa (14/9), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim berdiskusi dengan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keduanya membahas pelaksanaan PTM, kesiapan sekolah dan program vaksinasi baik bagi guru maupun siswa.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meninjau pelaksanaan Asesmen Nasional di salah satu sekolah di Yogyakarta, Selasa (14/9). (Foto: Kemendikbudristek)

 

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meninjau pelaksanaan Asesmen Nasional di salah satu sekolah di Yogyakarta, Selasa (14/9). (Foto: Kemendikbudristek)

Setelah pertemuan itu, kepada media Nadiem menjelaskan sejumlah kebijakan terkait vaksin dan pelaksanaan PTM. Dia menyebut, vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk pembukaan sekolah. Di sisi lain, justru vaksinasi guru menjadi kriteria untuk mewajibkan sekolah memberi opsi tatap muka terbatas.

“Di semua daerah dengan level 1-3 boleh tatap muka sekarang juga. Tidak perlu menunggu vaksinasi selesai, walaupun hampir semua tenaga pendidik 50-60 persen sudah divaksin. Tidak perlu menunggu. Tetapi ada sekolah-sekolah yang wajib melaksanakan tatap muka mulai sekarang, yaitu yang gurunya sudah divaksin lengkap dua kali,” ujar Nadiem.

Siswa dan guru memakai masker pelindung setelah pemerintah membuka kembali sekolah dengan menerapkan proses pembelajaran tatap muka di tengah wabah Covid-19 di Pariaman, Sumatera Barat, 13 Juli 2020. (Foto: Antar /Iggoy el Fitra via Reuters)

 

Siswa dan guru memakai masker pelindung setelah pemerintah membuka kembali sekolah dengan menerapkan proses pembelajaran tatap muka di tengah wabah Covid-19 di Pariaman, Sumatera Barat, 13 Juli 2020. (Foto: Antar /Iggoy el Fitra via Reuters)

Antara Wajib dan Boleh PTM

Penjelasan itu untuk menjawab kebingungan pihak sekolah, mengenai PTM dan program vaksinasi bagi para guru mereka. Sesuai penjelasan Nadiem, seluruh daerah yang berada dalam level 1 sampai 3 PPKM, bisa menyelenggarakan PTM. Ini bisa bermakna keputusan berada di tangan sekolah. Namun, jika seluruh guru di sekolah tersebut telah menerima dua kali dosis suntikan vaksinasi, sekolah wajib memberi opsi PTM.

“Untuk sekolah-sekolah yang sudah divaksin gurunya lengkap, wajib menyediakan opsi PTM. Orang tua tidak boleh dipaksa. Keputusan terakhir ada di orang tua. Kalau memang orang tua tetap mau anaknya mengikuti PJJ (pembelajaran jarak jauh, red), dipersilakan,” kata Nadiem.

Wajib bermakna sekolah harus memberi pilihan kepada orang tua, apakah anaknya akan mengikuti PTM atau PJJ. Sekolah tidak boleh menunda pelaksanaan PTM, jika guru lengkap tervaksin.

Nadiem juga meminta guru memahami aturan dari pusat, dan aturan dari daerah. Kebijakan pemerintah pusat tertuang dalam SKB 4 Menteri revisi terakhir yang dikeluarkan pada Maret 2021. Dalam kesepakatan itu, pemerintah pusat ingin semua daerah dalam level 1-3 PPKM bisa menyelenggarakan PTM. Sedangkan daerah yang masih di level 4 pengajaran sepenuhnya dilakukan secara jarak jauh (PJJ).

Selain itu, aturan pusat hanya menyangkut pembatasan jumlah anak per kelas, yaitu 18 anak per kelas untuk SD, SMP dan SMA sederajat, serta lima anak per kelas untuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Kegiatan pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan, tidak boleh membuka kantin dan tidak ada kegiatan ekstrakurikuler.

Nadiem juga menjelaskan, proses vaksin bagi anak menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.

Siswa yang memakai masker saat mengikuti pelajaran hari pertama pembukaan kembali sekolah di sebuah sekolah dasar di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. (Foto: AP)

 

Siswa yang memakai masker saat mengikuti pelajaran hari pertama pembukaan kembali sekolah di sebuah sekolah dasar di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. (Foto: AP)

“Kemenkes sekarang bergerak sangat cepat untuk melakukan vaksinasi anak-anak umur 12-18 tahun. Di Yogyakara pun sudah sangat cepat dan hampir semua gurunya sudah divaksinasi,” kata Nadiem.

Kemendikbudristek juga memberi keleluasaan bagi sekolah dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk persiapan dan pelaksanaan PTM.

Sektor Pendidikan Dinilai Siap

Prof Ridwan Amiruddin. (Foto: Dok Pribadi)

 

Prof Ridwan Amiruddin. (Foto: Dok Pribadi)

Dihubungi VOA, epidemiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ridwan Amiruddin, menilai sekolah secara umum relatif siap menjalankan PTM.

“Kalau sekolah sepertinya sudah siap begitu, karena dia bisa cek dulu apa yang harus disiapkan untuk proses tatap mukanya dan ada tahapannya. Misalnya kalau daerahnya masih oranye bisa 25 persen dari siswa, kalau dia sudah masuk ke zona kuning bisa 50 persen,” kata Ridwan.

Pekan lalu, kata Ridwan, dia mengikuti pertemuan dengan kepala sekolah di Sulawesi Selatan untuk mengukur kesiapan mereka menyelenggarakan PTM. Sejumlah pengaturan, seperti waktu belajar dan kapasitas yang dimungkinkan, telah disepakati. Prinsipnya, sekolah akan mengikuti semua aturan yang berlaku, khususnya kesepakatan bersama di tingkat menteri.

“Banyak persiapan yang harus dilakukan agar sekolah tidak menjadi klaster baru,” tambah Ridwan.

Secara umum, kondisi COVID-19 di Indonesia memang sudah menurun. Menurut hukum pandemi, kata Ridwan, ada periode pertumbuhan, percepatan pertumbuhan, periode puncak, menurun hingga berakhir. Jika memang akhir Juli dianggap sebagai puncak pandemi, kemudian masuk periode menurun pada Agustus, boleh jadi September ini kondisi memang melandai secara signifikan.

Ridwan menduga, varian Delta mungkin daya tularnya sudah menurun, dan di sisi lain cakupan vaksinasi semakin baik.

“Tingkat kesadaran warga terhadap protokol kesehatan, terutama untuk wilayah kota besar itu, semakin baik,” ujarnya.

Jika pun ada perburukan ke depan, misalnya karena pembukaan aktivitas masyarakat seperti di sektor pendidikan ini, Ridwan yakin sektor kesehatan sudah siap.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau pelaksanaan PTM di SMP Negeri 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 9 September 2021. (Foto: Courtesy/Humas Kemendikbudristek)

 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau pelaksanaan PTM di SMP Negeri 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 9 September 2021. (Foto: Courtesy/Humas Kemendikbudristek)

Persiapan dan Evaluasi Daerah

Di Yogyakarta sendiri, PTM belum dilaksanakan secara luas. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan pihaknya masih melakukan persiapan.

“Yang penting menyiapkan diri, nanti kalau sudah tiba momentumnya, kita akan tatap muka,” kata Sultan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Foto: Humas Pemda DIY3)

 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Foto: Humas Pemda DIY3)

Vaksinasi untuk guru telah dilakukan maksimal, begitu pula bagi siswa dalam rentang usia yang diperbolehkan. Menurut Sultan, tinggal sedikit target yang harus dikejar untuk ini.

Kegiatan PTM juga akan ditetapkan sebuah pilihan atas persetujuan orang tua. Sehingga jika ada dampaknya, tidak muncul protes atau persoalan hukum di belakang.

Di Jawa Tengah, penyelenggaraan PTM juga terus dimonitor, termasuk oleh Ganjar Pranowo selaku gubernur. Hari Rabu (15/9) dia menyempatkan diri untuk memantau pelaksanaan PTM di SMPN 33 Semarang. Dia melihat sendiri, sekumpulan siswa yang berkerumun menunggu guru yang belum datang.

Ganjar Pranowo sidak ke SMPN 33 Semarang mendapati siswa tidak menerapkan Prokes dan meminta guru melakukan perbaikan. (Foto: Courtesy/Humas Jateng)

 

Ganjar Pranowo sidak ke SMPN 33 Semarang mendapati siswa tidak menerapkan Prokes dan meminta guru melakukan perbaikan. (Foto: Courtesy/Humas Jateng)

“Harusnya ada patroli. Ada satgas sekolah. Sekolah harus membentuk Satgas COVID-19. Ternyata sekolah ini belum membentuk satgas. Jadi kalau melihat anak-anak berkerumun seperti itu, dianggapnya biasa. Padahal kan itu bahaya,” kata Ganjar.

Ganjar meminta kejadian serupa tidak terus terulang. Dinas Pendidikan hingga sekolah harus berkomunikasi dan melakukan evaluasi total untuk memastikan kesiapan sekolah. Dia mengakui, dalam inspeksi mendadak ke wilayah lain seperti Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali, kejadian serupa juga terjadi.

“Saya minta segera diperbaiki. Kalau nanti berkali-kali melakukan pelanggaran, ya kita tutup. Sekolah tidak boleh menggelar PTM karena pelanggaran itu menunjukkan ketidaksiapan sekolah,” tambahnya. [ns/ab]

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Arab Saudi, Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) menempati urutan tiga teratas dalam daftar sepuluh negara asal penerbangan dengan persentase penumpang positif COVID-19 tertinggi selama semester pertama tahun ini.

Budi menambahkan dari 4.717 penumpang pesawat yang datang dari Saudi, sebanyak 702 orang terbukti positif mengidap COVID-19 (14,9 persen). Disusul Malaysia (8,4 persen) dan UEA (4,1 persen), Korea Selatan (2,1 persen), Turki (1,8 persen), Jepang (1,7 persen), Taiwan (1,2 persen), Amerika Serikat (1,0 persen), Singapura (0,8 persen), dan Qatar (0,7 persen).

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sedang memantau tiga varian baru virus Corona yaitu Lamda, Mu dan C.1.2 agar tidak Masuk ke Indonesia (VOA)

 

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sedang memantau tiga varian baru virus Corona yaitu Lamda, Mu dan C.1.2 agar tidak Masuk ke Indonesia (VOA)

“Jadi kita nggak tahu juga apakah hasil lab PCR di sana memang berkualitas atau tidak dari tiga negara ini. Oleh karena itu, kita akan segera melakukan kerjasama bilateral dengan Kementerian Kesehatan ketiga negara ini untuk memastikan, membatasi lab-lab apa saja yang boleh kita terima, yang tersertifikasi dengan baik di otoritas lokalnya untuk memastikan kualitas dari tes PCRnya bagus,” kata Budi.

Budi mencontohkan China dan Korea Selatan hanya mau menerima hasil tes PCR dari beberapa lab saja di Indonesia yang diakui kualitasnya oleh Kementerian Kesehatan.

Budi menambahkan dari hasil tes masuk sebelum karantina dan tes keluar sehabis karantina bagi pendatang dari luar negeri tersebut selama semester pertama 2021, sebanyak 3,5 persen warga Indonesia dan 0,8 persen warga asing terbukti positif terinfeksi virus COVID-19.

Dua staf laboratorium COVID-19 memeriksa hasil tes PCR di rumah sakit Universitas Padjajaran, Bandung (foto: ilustrasi).

 

Dua staf laboratorium COVID-19 memeriksa hasil tes PCR di rumah sakit Universitas Padjajaran, Bandung (foto: ilustrasi).

Budi menjelaskan terdapat tiga varian baru virus COVID-19 yang terus diamati dari dekat oleh pemerintah yakni Lambda, Mu, serta C.1.2.

Varian Lambda ditemukan pertama kali di Peru pada Desember 2020 dan sudah tersebar di 42 negara. Varian Mu ditemukan pertama kali di Kolombia pada Januari 2021 dan sudah tersebar di 49 negara. Sedangkan varian C.1.2 ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada Mei 2021 dan sudah tersebar di lima negara.

Karena itu, lanjut Budi, merupakan hal penting untuk meningkatkan pendeteksian di pintu-pintu masuk ke Indonesia. Dari 431.603 orang masuk ke Indonesia melalui jalur udara di semester pertama 2021 sebanyak 99 persen menjalani tes PCR sebelum masuk ke karantina dan 82 persen tes setelah keluar karantina. Juga mendisiplinkan proses karantinanya.

Sedangkan 42.228 orang masuk ke Indonesia lewat jalur darat sebanyak 86 persen mengikuti tes tes PCR sebelum masuk karantina namun tidak ada tes lagi setelah keluar dari karantina. Namun dari 29.342 orang masuk ke Indonesia melalui jalur laut, cuma 65 persen yang melakoni tes PCR sebelum menjalani karantina dan hanya 28 persen menjalani tes PCR keluar dari karantina.

Urgensi Pendeteksian di Pintu Masuk

Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay setuju pendeteksian di pintu-pintu masuk Indonesia baik darat, laut dan udara sangat penting. Dia juga meminta pemerintah untuk mengambil langkah untuk mencegah varian-varian baru virus COVID-19, seperti Mu dan C.1.2 masuk ke Indonesia.

Saleh berharap pemerintah jangan sampai kecolongan seperti masuknya varian Delta yang tidak ketahuan namun sudah keburu menyebar luas.

Terkait tiga negara asal penerbangan dengan persentase penumpang positif COVID-19 tertinggi, yakni Arab Saudi, Malaysia dan UEA, Saleh mempertanyakan apakah itu karena jamaah umrah atau pekerja migran Indonesia.

“Karena yang tertinggi di sini kelihatannya destinasi pekerja migran Indonesia. Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, ini adalah tempat-tempat destinasi pekerja migran Indonesia. Apakah ini karena pekerja migran kita pulang ke Indonesia atau mereka belum setahun pergi ke sana kemudian pulang ke Indonesia, lalu membawa virus ini ke Indonesia?” kata Saleh.

Petugas memeriksa penumpang dari Australia di bandara Ngurah Rai, di Denpasar, Bali (foto: ilustrasi).

 

Petugas memeriksa penumpang dari Australia di bandara Ngurah Rai, di Denpasar, Bali (foto: ilustrasi).

Saleh juga meminta kepada pemerintah untuk bisa memastikan semua pendatang dari luar negeri baik warga Indonesia atau warga asing sehat dan bebas dari virus COVID-19.

Sependapat dengan Saleh Daulay, Anggota Komisi IX Fraksi Partai Golongan Karya Dewi Asmara juga meminta pemerintah memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia, baik itu darat, laut, dan udara. Apalagi untuk pintu masuk melalui laut, dia menyarankan Kementerian Kesehatan tudak hanya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan tetapi juga dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai.

“Ketika kapal masuk membawa barang, apalagi dengan kru dari negara0negara yang tidak menjadi pantauan dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dari negara-negara yang membawa, katakanlah banyak penduduknya, seperti India dan lain-lain,. Bisa dari mana saja. Banyak sekali kita bertransaksi dengan China , termasuk untuk sektor kesehatan. Pengawasannya harus ekstra (ketat),” tutur Dewi.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nurhayati Effendi Monoarfa juga meminta agar pemerintah jangan sampai kecolongan seperti masuknya varian Delta dari India tanpa terdeteksi. [fw/em]

Semuanya bermula dari kebetulan: kebetulan satu angkatan dari satu SMA, kebetulan tinggal di lingkungan yang sama, kebetulan sama-sama memiliki kepedulian sosial, kebetulan sama-sama punya semangat dan niat berbagi untuk sesama. Begitulah gerakan etalase nasi gratis (GENG) mulanya digagas, ditindaklanjuti dengan aksi secara ikhlas, dan dipromosikan dengan giat sehingga berkembang menjadi gerakan yang kini menyebar ke seluruh Indonesia.

Ismi Rohimaningsih, salah seorang pemrakarsa lahirnya GENG. (Foto: Dok Pribadi)

 

Ismi Rohimaningsih, salah seorang pemrakarsa lahirnya GENG. (Foto: Dok Pribadi)

Ismi Rohimaningsih adalah satu dari empat orang pertama yang menggagas dan aktif dalam gerakan etalase nasi gratis itu. Perempuan yang telah melanglang buana mengikuti penugasan suami yang seorang diplomat ini turut menjadi bidan kelahiran GENG di tempat tinggalnya di Tangerang Selatan. Kini ia juga bertindak sebagai promotor lahirnya gerakan itu ke berbagai daerah di Indonesia.

“Kalau buat saya intinya adalah GENG itu berbagi karena membuat kami bahagia, berbagi untuk membantu, dan berbagi untuk merekatkan Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena waktu kita berbagi saya pikir kita mau ngasih bahagia sama orang, (tetapi) yang terjadi adalah waktu berbagi justru kita yang lebih bahagia dari mereka, dan itu menjadi adiktif buat saya, adrenalinnya itu untuk bekerja lagi luar biasa,” papar Ismi.

Selain berbagi, Ismi mengaku mendapat dorongan dari suaminya – yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu merangkap Kepala Protokol Negara (KPN) – agar gerakan itu memberikan manfaat juga bagi pihak lain, terutama pemilik warung-warung makan yang lesu dan bahkan sebagian hampir mati suri karena pandemi. Caranya ialah dengan memesan nasi bungkus dari mereka, warung-warung kecil itu, dalam jumlah tertentu setiap hari.

Para pengemudi ojek online mengambil nasi bungkus gratis untuk makan siang. (Foto: VOA/Petrus Riski)

 

Para pengemudi ojek online mengambil nasi bungkus gratis untuk makan siang. (Foto: VOA/Petrus Riski)

“Suami saya bilang, ‘jangan hanya berbagi karena dalam kondisi pandemi ini kan ada banyak yang sulit.’ Di situ kemudian kita mulai berpikir. ‘Nggak usah masak sendiri,’ kata suami saya, tapi justru trickledown theory-nya jalan. Jadi akhirnya saya mencoba membeli dari warung-warung untuk dititipkan di etalase, sehingga kami mendapat dua keuntungan: membantu yang terdampak pandemi karena memang tidak ada pembeli, tapi tetap bisa berbagi,” ujarnya.

Rosalin Mayapada, Managing Director Pace Office dan salah seorang pemrakarsa GENG. (Foto: Dok Pribadi)

 

Rosalin Mayapada, Managing Director Pace Office dan salah seorang pemrakarsa GENG. (Foto: Dok Pribadi)

Seorang pendiri GENG lainnya, Rosalin Mayapada, berpendapat serupa. Perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai managing director di sebuah kantor perusahaan jasa di Sentral Senayan ini mengatakan bahwa kegiatan itu semata-mata didasari oleh niat berbagi secara konkret serta “menebar kebahagiaan,” terutama pada masa sulit karena pandemi COVID-19.

“Kami pikir orang-orang yang mendapatkan makanan dari etalase kami itu orang-orang membutuhkan, sehingga mereka bisa berbahagia karena hari itu mereka dapat makan minimal satu kali dari etalase kami,” katanya.

“Tapi kebahagiaan itu sebetulnya milik kami. Saya sendiri pernah mengalami. Saya sengaja tidak ngantor, saya mejeng membagi-bagikan (nasi gratis) ke orang-orang yang lewat, para ojol, para pemulung, para pendorong gerobak sampah. Rasanya bahagia sekali melihat mereka menerima makanan dari etalase kami, terharu, ada rasa kebahagiaan yang luar biasa,” tambah Rosalin.

Gerakan yang dimulai sejak Oktober tahun lalu itu pun mendapat sambutan luar biasa dari berbagai kalangan dan individu dari lintas etnis, agama, dan strata sosial, sesuai kemampuan masing-masing. Selain berbagi dan membantu menghidupkan warung-warung nasi, mengikat tali persaudaraan di antara sesama warga bangsa merupakan tujuan lain gerakan ini.

“GENG itu ingin berbagi untuk merekatkan Indonesia. Kita mencoba membuat berbagi ini milik semua, bahwa siapa pun boleh ambil. Ini tidak hanya untuk satu golongan, tapi untuk semua golongan. Kita mencoba merangkul semua orang. Termasuk pemilik etalase, kami berhasil mewujudkan mimpi kami,” kata Ismi.

Seorang tukang perbaikan jam keliling sedang mengambil sebungkus nasi gratis. (Foto: Courtesy)

 

Seorang tukang perbaikan jam keliling sedang mengambil sebungkus nasi gratis. (Foto: Courtesy)

Pemilik etalase itu, tambahnya, tidak hanya berasal dari satu golongan. Namun juga dari berbagai macam agama, seperti Islam, Kristen, Konghucu dan Buddha.

“Saya bahagia banget, bahwa memang kebaikan itu bisa diterima oleh banyak orang, termasuk dalam hal berbagi. Kemarin itu kami melakukannya tidak hanya di satu daerah tapi kita mencoba memberikannya ke beberapa bagian yang buat kami itu mengikat keragaman kita. Setelah Geng peduli COVID itu kita bikin 1.000 cinta untuk Papua, kemudian ada 1.000 untaian doa di Aceh. Itu yang ingin kami coba bahwa GENG ini ada untuk semua,” jelas Ismi.

Penggalangan dana akhirnya mengalirkan donasi, dan banyak orang bahkan berkomitmen membuka etalase sendiri, dengan sumber dana mandiri. Hingga Juli lalu, tidak kurang dari 70 ribu kotak nasi gratis telah dinikmati oleh orang-orang yang rentan secara ekonomi.

Antrean warga untuk mendapatkan nasi gratis. (Foto: Courtesy)

 

Antrean warga untuk mendapatkan nasi gratis. (Foto: Courtesy)

Aksi sosial konkret yang awalnya digagas dan dimotori oleh empat sekawan ini – termasuk pebisnis Boy Surya Aditya dan istrinya Anna – kemudian tumbuh berkembang dan telah menyebar ke berbagai kota/provinsi di Tanah Air. Rosalin mengaku bahwa keberhasilan itu berkat kegigihan Ismi untuk berpromosi kepada jaringannya, melalui ajakan ala word of mouth (dari mulut ke mulut .red), serta penggunaan media sosial.

“Bu Ismi pun bicaralah kepada teman-temannya sehingga mulai bermunculan, ada yang meminta untuk pasang etalase sendiri, ada juga yang membantu berdonasi dan sebagainya sehingga semuanya bergulir ke seluruh Indonesia,” kata Rosalin.

Gerakan untuk menyediakan nasi gratis yang boleh diambil siapa saja yang memerlukan itu kemudian bersayap dengan gerakan khusus peduli COVID dengan fokus penerima manfaatnya adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dalam penanganan COVID, yang mencakup tenaga kesehatan, tim pemulasaraan, petugas pemakaman, penggali kubur, dan orang-orang yang sedang menjalani isolasi.

Untuk itu, sejak diberlakukannya lagi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal Juli 2021, gerakan ini telah mendistribusikan sedikitnya 20.100 kotak nasi gratis.

“Kami juga memutuskan untuk mengadakan penggalangan dana lagi atau melakukan kegiatan gerakan etalase nasi gratis peduli COVID. Jadi khusus untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID. Jadi, dimulai awalnya pada awal Juli kami memasukkan 1.000 nasi gratis ke penampungan rumah COVID di Nagrak Cilincing, Jakarta Utara,” katanya.

Dari situ, tambah dia, ternyata begitu banyak lagi donasi yang masuk dari teman-teman, dari mulut ke mulut, dari teman ke teman.

Seorang ibu mengambil nasi gratis. (Foto: Courtesy)

 

Seorang ibu mengambil nasi gratis. (Foto: Courtesy)

“Sehingga hingga akhir Agustus kemarin kami sudah mendistribusikan sebanyak 20107 nasi bungkus di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua,” tukas Rosalin.

Mengenai prospek keberlanjutan gerakan ini ke depan, baik Rosalin maupun Ismi. merasa optimis karena semakin banyak orang telah menyatakan minat untuk bergabung. Para peminat berasal dari berbagai golongan dan datang dari seluruh penjuru Tanah Air.

“Karena yang kita lakukan itu kan sangat ridho banget. Jadi, kalau untuk sustainability kegiatan etalase itu sendiri, saya yakin itu akan terus berjalan. Malah sekarang sudah semakin banyak yang mau.” [lt/em]

Kementerian Luar Negeri mengatakan pemerintah mengakhiri kesepakatan dengan Norwegia mengenai kerja sama untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi.

Tahun lalu, Norwegia mengumumkan untuk memberikan kontribusi sebesar $56 juta untuk Indonesia, berdasarkan hasil pengendalikan deforestasi di bawah skema konservasi hutan 2016-2017, yang didukung PBB yang dikenal sebagai REDD+.

Dalam pernyataan Jumat (10/9) malam, Kementerian Luar memutuskan untuk mengakhiri perjanjian tersebut karena “kurangnya kemajuan nyata dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah Norwegia,” menyusul keberhasilan Indonesia dalam memenuhi komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setara dengan 11,2 juta ton emisi karbon dioksida pada 2016-2017.

“Keputusan untuk mengakhiri Letter of Intent sama sekali tidak akan mempengaruhi komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” katanya.

Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia mengatakan diskusi tentang pembayaran Oslo “konstruktif dan berkembang dengan baik, dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh batas peraturan kedua negara kami.”

Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berencana untuk terus mendukung upaya Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim.

Indonesia di bawah kesepakatan Paris telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 41% pada 2030 dengan bantuan internasional. Pemerintah menargetkan untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060. [ah]