MALUT POST – TERNATE. Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, menyerahkan perkara tahap II, yaitu penyerahan tersangka atas nama RY beserta barang bukti 15 ekor ayam Philipine ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Jailolo, Halmahera Barat, Kamis (22/10).

Dalam rilis yang dikirim ke Malut Post, dijelaskan sesuai Laporan Kejadian Nomor 01/HK.410/K.28.C/03/2020 tanggal 9 Maret 2020, Surat Perinta Penyidikan nomor 02.HK.410/K.28.C/06/2020 tanggal 26 Juli 2020, dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/14/VI/2020/BKPTTE tanggal 29 Juni 2020, diperoleh keterangan kepada PPNS Balai Karantina pertanian Kelas II Ternate, bahwa tindak pidana tersebut didapatkan melalui tangkap tangan oleh petugas gabungan operasi bersama yaitu Karantina Pertanian, KP3 Pelabuhan Jailolo, Karantina Kesehatan Pelabuhan Jailolo dan POM AD Ternate di Pelabuhan Laut Jailolo melalui Kepala KM. Permata Bunda.

Media Pembawa berupa ayam tersebut tidak dilengkapi dokumen kesehatan hewan dan tidak dilaporkan ke petugas karantina. Tindakan ini melanggar pasal 35 ayat (1) huruf a dan c jo pasal 88 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pemasukan ayam atau unggas dewasa lainnya ke Malut juga dilarang berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 17 Tahun 2007, tentang pengendalian Lalu Lintas, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Malut. Hal ini disebabkan Malut merupakan daerah bebas flu burung di larang masuk. “PPNS kami sudah lakukan proses penyedikan sejak Bulan Maret 2020, dari mulai pencatatan, pelaporan, pembuatan berita acara, surat-menyurat, pendataan, dan gelar perkara hingga akhirnya kita dapatkan satu orang tersangka,” jelas Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, Yusup Patiroy.

Tindakan pemasukan Ayam Philipine dari Manado yang dilakukan tersangka terbilang nekat. Ayam tersebut dinaikan ke kapal pada malam hari untuk mengelabui dan mencari kelengahan petugas karantina di Manado. Selanjutnya, ayam disembunyikan di bawa tumpukan kasur penumpang, di dekat kapal paling atas. Ayam tersebut ditemukan oleh petugas gabungan operasi bersama di pelabuhan Jailolo pada tanggal 9 Maret 2020.

Atas tindakan pelanggaran ini, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar, “Beragam modus memang dilakukan oleh oknum yang yang bertanggungjawab. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan peraturan perkarantinaan,” terang Yusup.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dari PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Malut, disaksikan Kepala Balai karantina pertanian kelas II Ternate dan korwas PPNS Malut. Kepala Balai berharap ada efek jera dari proses hukum yang telah berjalan sehingga tidak ada lagi oknum yang sengaja bermain-main dengan aturan karantina

Pemasukan unggas dewasa ke Malut bukan sekali ini saja. Sebelumnya, tidak ada alat buti yang cukup kuat untuk melanjutkan prosesnya ke rumah hukum. Pada kasus yang diserahkan ke JPU kali ini, tersangka tertangkap tangan sehingga PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate bertekad melakukan langkah hukum agar ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Harapnya, pihak-pihak yang masih mau bermain-main dengan aturan karantina dapat berpikir ulang. Mereka akan berhadapan dengan hukum jika masih mencoba melanggar aturan. Mari kita bersama-sama menjaga Maluku Utara ini tetap bebas flu burung,” pangkas Yusup. (onk/*)

MALUT POST – DARUBA. Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, dengan membuka pelayaran baru untuk Kapal Pelni KM Doro Londa ke Pulau Morotai, mendapat perhatian serius dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pulau Morotai.

Kepala BNNK Pulau Morotai, AKBP Ahmad Idris, kepada sejumlah awak media, Kamis (22/10) menjelaskan, pelabuhan merupakan wilayah yang patut diwaspadai. Karena pelabuhan biasa digunakan sebagai pintu masuk untuk suplai narkoba dari suatu daerah ke daera lain. Apalagi dengan recana kedatangan KM Doro Londa yang akan menjadikan Morotai sebagai rute perjalanan lautnya. “Pengalaman saya waktu tugas di Tidore, kami mendapat informasi jika di Kapal Tatamailau, ada informasi penyelundupan ganja sebanyak lima karung. Saat petugas menyiapkan teknis penggrebekan. Ternyata ganja tersebut telah diungkap saat kapal tiba di Sorong. Jadi terkait kebijakan rute kapal KM Doro Londa, maka kita akan Koordinasi dengan Pemda untuk membicarakan soal pengawasan. Karena ancamannya cukup besar,” kata Ahmad Idris.

Ahmad, dalam kesempatan yang sama juga mengatakan, untuk tahun ini, kasus narkoba di Morotai menurun. Bahkan belum ada kasus yang ditangani BNNK. Walau demikian, Pengawasan serta sosialisasi terus dilakukan. Hal ini guna memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, terutama bagi masyarakat di desa. (tr-04/lid)

MALUT POST – TIDORE. Pelaksanan debat terbuka I dari tiga Pasangan Calon (Paslon) di Kota Tidore Kepulauan, di jadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 24 Oktober.

Rencananya, debat tahap I akan berlangsung di aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota.

Dari informasi yang diterima, bertindak sebagai moderator pada debat tahap I nanti, Dr. Siti Barora Sinay, dosen Universitas Khairun (Unkhair). Karena itu, KPU mulai mematangkan kesiapan dan teknis pelaksanaan debat. persiapan yang dilakukan KPU, diantaranya tema dan sub tema debat, sebagaimana dirumuskan tim dari kalangan akademisi. Yakni Rektor Unkhair, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) serta Dekan Fakultas Perikanan Unkhair.

Tema di debat pertama yang akan diangkat yakni peningkatan kesehatraan dan pelayanan Kepada Masyarakat Serta Upaya Memajukan Daerah. Tujuan dari tema yang diusung tim perumus adalah upaya dalam menggali lebi jauh, visi-misi dan program Kerja (Proker) masing-masing Paslon.

Sementara pihak yang nantinya diundang KPU, diantaranya dua dari perwakilan Bawaslu, tiga Paslon, 4 orang tim pemenangan dari masing-masing paslon, komisioner KPU beserta media. “Namun kami dari KPU mengimbau agar acara Nonton Barang (Nobar) dari masyarakat, wajib mengikuti Protokol Kesehatan Karena ini masih pandemi Covid-19.”

Mulai dari jaga jarak hingga penggunaan masker. Kegiatan debat dimulai pada pukul 20.30 WIT hingga selesai,” pungkasnya (mg-06/aji)

Bertengkar Karena Sebagian Tempat, Lainnya Tak Dapat

MALUT POST – TERNATE. Pedagang di dalam terminal bertengkar. Mereka saling merebut lapak tempat penjualan. Pasalnya, pembagian lapak yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan, tidak sesuai jumlah pedagang. Sebagian pedagang mendapat lebih dari satu lapak, sementara lainnya tidak diberikan. Kejadian ini terjadi kemarin siang, Selasa (20/10).

Mereka memarahi salah satu pekerja yang diminta Aida untuk menata lapak tersebut. Tak terima dengan kata-kata ketiga pedagang, tukang (pekerja bangunan, red) lalu pergi melapor ke Aida. Tidak berselang lama, Aida datang dan langsung menanyakan, kenapa ketiganya mempersoalkan lapak tersebut.

Adu mulut keempat padagang ini-pun tidak terhindarkan. Dalam pertengkaran itu, Aida mengaku dia bukan mengambil, tapi itu keputusan petugas dan bukan gratis tapi dibayar. Tidak puas, ketika pedagang pun balik menyerang Aida. Dengan mempertanyakan kenapa sudah dapat satu lapak, caplok lagi lapak yang lain. Padahal tempat tersebut sebelum di bangun pihak Dishub, ketiganya juga berjualan di lokasi itu.

Di tengah pertengkaran, Lurah Gamalama Iksan Muhammad yang sementara bekerja langsung keluar. Dia meminta agar keempat pedagang menyelesaikan persoalan mereka di Dishub. “Keempat pedagang ini sama-sama berjualan di lokasi ini. Sebelum lapak dibangun, Setelah pembangunn lapak, bagaimana sistem pembagaiannya, Kami tidak tahu. Karena itu tugasnya Dishub. Hanya Karena pertengkaran ini di depan kantor lurah, kami melerai mereka,” singkat Lurah.

Juhria mengaku, dirinya bersama tiga rekannya tidak menuntut banyak. Hanya satu lapak untuk mereka bertiga berjualan. Karena sebelumnya, ketiganya juga berjualan di lokasi yang sama. Hanya karena renovasi kembali terminal, mereka diminta stop berjualan. Setelah pembangunan barulah mereka kembali.

“Katanya ini dibayar 5 juta. Kami tidak bersedia bayar, Karena kami tidak diberitahu. Padahal kami ini pedagang di sini dengan puluhan tahun. Kenapa dorang bilang kami bukan pedagang di sini,” tuturnya.

Setelah pertengkaran, tidak lama kemudian kepala Terminal Zulkarnain Baso datang ke lokasi. Namun dia tidak membuka komonikasi dengan ketiga pedagang. Zulkarnain hanya berkomonikasi dengan Aida, yang sementara memantau tukangnya bekerja. Setelah itu, Zulkarnain kembali ke pos Dishub. Beberapa menit kemudian, Sekretaris Dishub Fahrudin tiba di lokasi. Dia hanya mendengar keluh kesah ketiga pedagang tenpa mengambil keputusan.

Zulkarnain saat dikonfirmasi mengakui, ketiganya memang pedagang. Namun dia berkeputusan tidak mengakomodir ketiga pedagang tersebut lantaran dianggap tidak pernah membayar sewa lokasi. Dia mengaku, pedagang yang diakomodir adalah pedagang yang patuhi ketentuan, yakni menyewa lokasi dan juga membayar.

“Dorang biar bayar leo tiap hari, tapi saya berpatokan pada bukti penyetoran Dispenda Salama ini mereka tidak menyetor,” katanya sambil menunjukkan bukti setoran salah satu pedagang yang sudah terlihat lusuh.

Bukti penyetoran yang ditunjukan itu juga tidak disertai dengan tanggal dan tahun penyetoran. Hanya nama dan besaran. Bahkan, dia mengaku, sebelumnya Ati diberikan satu lapak, tepat di depan akses masuk mesjid terminal. Namun karena permintaan pihak pengelola mesjid, agar jalanya diperlebar 12 meter. Maka lapak yang sebelumnya ingin diberikan ke Ati dibatalkan. Sementara kedua rekannya, kata Zulkarnain, bukan pedagang di lokasi tersebut.

“Mereka berjualan di luar lapak yang dibangun tepatnya di depannya. Setelah itu, Pindah lagi. Dan hanya bayar leo. Tidak bayar tempat,” katanya, sembari meminta salah satu stafnya agar memberi keterangan bahwa ketiga pedagang tersebut tidak membayar retribusi. (udy/yun)

Wartawan Juga Diintimidasi Oknum Polisi

MALUT POST – TERNATE. Protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terus disuarakan di berbagai daerah, termasuk di Kota Ternate. Tercatat sudah tiga kali mahasiswa turun jalan memprotes DPR RI yang tergesa-gesa mengesahkan Undang-Undang Omnubus Law tersebut. Selassa (20/10) kemarin, sejumlah mahasiswa kembali menggelaraksi jilid III.

Kali ini, ribuan mahasiswa itu mengatasnamakan Front Mahasiswa yang tergabung dalam Maluku Utara Bergerak (Mabar). Aksi tersebut diwarnai pembakaran ban bekas dan sejumlah insidan saling dorong antara pihak kepolisian dan masa aksi, di depan kantor Wali Kota Ternate.

Ardian Kader Selaku Koordinator aksi mengatakan, aksi penolakan Undang-Undang jilid tiga tersebut, adalah menuntut dibatalkan pengesahan Omnibus Law. Masa juga meminta agar Presiden segera mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang (Perpu). Menurutnya, Pemerinta Kota maupun provinsi dan DPRD, juga harus bersikap terkait dengan Undang-Undang cipta kerja. “Kami mendesak agar pemprov dan Deprov menolak Undang-Undang Omnibus Law yang merugikan masyarakat,” katanya. Ardian nenambahkan, jika tuntutan aksi tidak diakomodir, maka akan ada aksi susulan dengan target melumpuhkan sektor perekonomianyang berada di daerah. “Aksi tidak akan berakhir pada hari ini (kemarin,red) tetapi ada aksi susulan,” tegasnya mengakhiri.

Pada aksi jilid III kemarin, salah satu insiden yang tak terpuji juga terjadi, yakni pihak kepolisian mengusir sejumlah wartawan yang meliput aksi demonstran tersebut. Tindakan oknum polisi tersebut bermula saat ada satu mahasiswa yang diamankan pihak kepolisian, lawalu wartawan hendak mengambil gambar atas penangkapan mahasiswa tersebut. Tetapi para pemburu berita ini justru dihalangi oleh oknum kepolisian (mg-03/yun)

Pjs Bupati : Permendagri 60 Final

MALUT POST – JAILOLO. Jalang pemilihan kepala daera (Pilkada) 9 Desember 2020, Kepala desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) versi Halmahera Utara berulah. Informasi yang dihimpun, saat ini beredar surat pernyataan forum kades dan BPD versi Halut yang menolak kehadiraan Tempat pemungutan Suara (TPS) dari KPU Halmahera Barat di wilayah 6 desa.

Salah satu alasan yang dituangkan dalam surat pernyataan itu adalah, berdasarkan nota kesepakatan dan permendagri Nomor 60 tahun 2019 itu meminta KPU dan Bawaslu Halmahera Utara menempatkan TPS 07 Desa Bobaneigo (Bangkok) dan TPS 03 Desa Tetewang (Maraeling) yang sebelumnya kedua TPS itu selalu melaksanakaan pemungutan suara yang sudah diatur dalam peraturan Nomor 42 tahun 1999,undang-undang nomor 01 tahun 2003 dan permendagri Nomor 137 tahun 2019 tantang kode dan data wilaya administrasi. Di mana wilyah enam adalah wilaya administrasi Pemkab Halmahera Utara.”Informasi dari Pak Camat Jailolo Timur tidak ada dinamika di wilayah enam desa versi Halbar. Namun karena kepentingan politik, forum kades dan BPD Halut membuat penolakan penempatan TPS dari KPU Halbar,”ujur pejabat Sementara (Pjs) Bupati Halbar M Rizal Ismail usai mampir rapat bersama Forkopimda, Bawaslu dan KPU Halbar di ruang rapat bupati, Senin (19/10).

Rizal mengatakan saat rapat koordinasi Pemkab Halbar, Halut dan Pemprov Malut telah disepakati bahwa pilkada 9 Desember, semua memiliki kepentingan yang sama antara warga Halbar dan Halut untuk menyalurkan hak politiknya.”Jadi Halbar buat TPS di wilaya Halbar, dan Halut pun demikian. Kesempatannya seperti itu,sehingga dipegang penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Saat ini kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut sudah melakukan tahapan dan tidak ada masalah. Hanya saja forum kades di Kao Teluk dan forum BPD tidak mau melaksanakan kesempatan itu. Bahkan permendagri 60 pun mereka tolak,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Pemprov Malut ini menegaskan, permendagri 60 tahun 2019bersifat final. Bahkan upaya pemkab Halut mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait Permendagri tersebut juga ditolak MA. Karena itu, dibuatlah kesepakatan pelaksanaan pilkada Desember mendatang masing-masing kabupaten sesiai batas wilayah yang difasilitasi KPU dan Bawaslu masing-masing kabupaten.”Saya akan menyurat ke gubernur untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Halut dan Halbar untuk membicarakan teknis pelaksanaan pilkada. Misalnya warga ber KPT Halbar namun tinggal di wilayah Halut akan dibicarakan teknisnya, sehingga tidak terjadi gesekan saat pelaksanaan pencoblosan,” pungkasnya. (din/met)

MALUT POST – TERNATE. Pada tahun 2021 mendatang, ada sejumlah program dari Bapelidbangda yang akan dilaksanakan. program tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendegri) No 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi kodifikasi. Selain itu, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah perpindah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAA) Kota Ternate. Hal ini disampaikan kepala Bapelidbangda Kota Ternate Said Assegaf.

Menurutnya, di tahun 2021, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daera (RAPBD) dan Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diserahkan kepada BPKAD. Sedangkan Bapelidbangda hanya fokus pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RT/RW, Renstra (Rencana Strategis), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan maupun Badan perencanaan Nasional (Bapennas), terjadi dualisme dan tupoksi antara Bapelidbangda dan BPKAD,” ujurnya.

Said menambahkan, dengan adanya pengalihan ini, Bapelidbangda sangat setuju. Menurutnya, baru pertama kali terjadi. Karena itu, pihak BPKAD Kota Ternate menolak dengan alasan ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Mereka berharap ada transisi selama satu tahun tetap di Bapeda.

Untuk transisi, Bapeda menolak sebab harus konsisten dengan permendagri No 90 Tahun 2019. Jika tidak, akan menjadi temuan Badan pemeriksa keuangan (BPK), dan anggaran tersebut dianggap tidak sah. “Kami menolak adanya usulan transisi dari BPKAD tetapi, Bapeda akan melakukan pendampingan terhadap BPKAD dalam penyusunan RAPBD dan KUA-PPAS,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUT POST – TERNATE. Jika pendapatan menurun, maka untung akan terbawa ke 2021. Karena itu, tergantung pada penerimaan pendapatan. Hal ini disampaikan Wali Kota Burhan Abdurahman, Ketika merespon desakan Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy.

Sebelumnya, Ketua Dekot ini meminta agar pemerinta segera melunasi utang multi years, agar tidak menjadi beban baru.

Burhan mengatakan, semua pihak tahu bahwa tahun ini, penerimaan pendapatan menurun jauh. Penurunan pendapatan itu akibat dari pandemi covid-19.

Karena itu, Yang paling penting punya semangat yang sama untuk memutuskan agenda pembangunan yang telah disepakati tersebut. “Soal tahun ini selesai atau tahun depan, Kita semua berupaya. Kalau tahun ini sudah tuntas malah lebi bagus,” terangnya. Kendati begitu, Burhan tidak menyebutkan angka berapa sisa utang yang belum habis terbayar. “Kita tidak hafal pasti berapa sisa utang yang belum terbayar.

Tapi, skema pembayaran yang disepakati yakni sampi tahun anggaran 2021. Kita tetap berupaya agar tahun ini selesai. Tapi tergantung pada pendapatan,” tungkasnya. (udy/yun)

MALUT POST – TERNATE. Dapat mambahayakan para pengguna jalan baik yang roda dua maupun roda empat. Ya, potensi berbahaya itu adalah, adanya jalan yang berlubang di kelurahan Jati Perumnas RT12.

Kondisi ini membutuhkan perhatian pemerintah karena berpotensi mambahayakan pengguna jakan.

Pentauan Malut Post (16/10), tampak terlihat lubang berdiameter kurang lebuh 60 senti meter tersebut., Sudah dipasang tanda agar bisa diketahui para pengguna jalan.

Aldi, warga sekitar mengatakan, jalan berlubang tersebut harus segera dilakukan perbaikan. Sebab jika terus dibiarkan, maka kerusakan kian bertambah parah. Bukan saja itu, tapi juga bisa menimbulkan kecelakaan.

“Kami berharap secepatnya dilakukan perbaikan terhadap jalan berlibang ini ujurnya.

Senada dengan itu, Danny seorang pengendara motor juga menambahkan, jalan yang berlubang tersebut sangat mengganggu aktivitas pengendara.

Apalagi ruas jalan tersebut tidak terlalu lebar, tentu terjadi kemacetan. Hal itu akibat dari lubang tersebut, sehingga pengendara harus menghindari maka terjadi kemacetan. Sala satu, pengendara juga harus berhati-hati saat melintas jalan tersebut.

“Harus ada respon dari pemerintah Kota Ternate, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk memperhatikan keberadaan jalan berlubang,” tutupnya. (mg-03/yun)

Penggunaan Difokuskan Dampak Corona

MALUT POST – JAILOLO. Dana Desa (DD) Kabupaten Halmahera Barat yang belum dicairkan pemkab tersisa Rp 35 miliar. Ini karena pada tahap I Juni lalu pamkab mencairkan Rp 77 miliar lebih, tahap II yang dicairkan September Rp 20 miliar dan tahap III saat ini masih tersisa RP 35 miliar. “Tahap III sudah mulai dicairkan sehingga pemerintah desa (pemdes) diminta masukkan SPJ penggunaan anggaran sebelumnya sebagai syarat pencairan anggaran,” kata Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Pemkab Halbar Asnath Sowo yang dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Total DD tahun 2020 sebesar Rp 134 miliar lebih yang penggunaannya difokusksn pada penanggunan virs corona (covid-19). karena saat ini semua daerah lagi menghadapi penyebaran Covid-19 Jadi DD tahap I lebih difokuskan pada penanganan virus corona karena anggaran tersebut di dalamnya juga ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat,” kata Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dn pemerintahan Desa (DPM-PD) pemkab Halbar Asnath Sowo yang dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Mantan Camat Ibu Selatan ini mengatakan untuk DD tahap III juga masih tetep dalam penanganan Covid-19, karena untuk tiga bulan terhitung Oktober hingga Desember, pemarintah desa juga harus menyelurkan BLT Kepada warga. “Untuk tiga bulan kedepan masyarakat masih tetap menerima BLT dari pemdes dengan jumlah per Kepala Keluarga (KK) Rp 300 ribu. Jika dikalikan tiga bulan maka BLT yang diterima Rp 900 ribu,” jelasnya. (din/met)