MALUT POST – TERNATE. Meski sudah di copot dari jabatan direktur utama PDAM, tapi Abdul Gani hatari masih ditetap ngotot untuk tidak mau meningkalkan ruanganya. hatari masih bersikeras, dengan alsan merunjuk pada SK wali kota sebelumnya yakni masa jabatan berakhir pada tahun 2023.

Sikap keras dirut ini menuai respons dari wakil ketua komisi I zainul rahman menurutnya, PDAM merupakan salah satu perusahaan milik daerah, yang kuasa pemilik modal adalah kepada daerah, baik penjabat maupun definitif karena itu, jika PJ walikota melakukan pencopotan dirut PDAM itu merupakan hak prerogatif.

Apalagi pencopotan bukan alasan suka tidak suka melainkan pada kinerjanya, termasuk jika alasan dirut yang saat ini tengah menjalani proses hukum.

“untuk masalah hukum ini sudah jauh-jauh hari kami meninta waklikota sebelumnya, agar memberhentikan sementara. biar AGHIfokus menghadapi masalah hukum ,” ungkapnya.

Kata zainur, DPRD menghormasi asas praduga tak bersalah,tetapi manejemen PDAM juga harus tetap koko. sebeb PDAM ini menyangkut dengan pelayanandasar kepada masyarakat yakni air bersi menurutnya PDAM di beberapa bulan belakangan ini, sering mendapat sorotan publik terkait dengan pelayanan. artinya, adanya pelayanan yang kurang maksimal kepda masyrakat .

“Adanya infomasi juga bahwa ,manajemen yang tidak akur. meskipun mitra dengan komisi II, tetapi terkait dengan pelayanan publik,maka komisi I pun ukit menyoroti sejak awal,”sebutnya.

kata zainur,dirut PDAM harus lewogo dengan keputusan PJ walikota dirut tidak menerima atau menganggap keputusan PJ itu keliru, silakan menenpuh hukum administrasi negara.

“Jika manejemen mengalami masalah akan berdampak pada proses pelayanan masyarakat. hal ini yang tidak dinginkan oleh DPRD kami tidak mau masyarakt yang menjadi korban,” tutupnya. (tr-03/yun)

Pegawainya Sudah tak Ada, Gajinya masih berjalan

MALUT POST – TERNATE. persoalan kota ternate sepertinya cukup banyak yang tak di ketahui publik. beragam persoalan ini baru terbongkar setelah ada terobosan di penjabat wali kota ternate , hasyim daeng barang.

Meski waktu menjabatnya cukup singakat , tapi hasyim menata sejumlah persoalan di birokrasi pemerinta kota. mulai dari masalah pembengkakan pegawai tidak tetap ( PTT ) , masalah manejemen di PDAM , penertiban pasar dan parkir liar. selain itu hasyim juga meminta satga pungli untuk menginvestasi transaksi jual belih lapak di terminal gamalama.

Saya dapat informasi, ada dugaan beberapa orang petugas tenagah kesehatan sudah minta mutasi pindah cukup lama ke kabupaten pulau morotai. anehnya, gaji orang tersebut ( petugas yang sudah pindah, red ) masih tetap berjalan. saya belum kantongi data yang valid soal hal tersebut ,” kata PJ wali kota tertnate hasyim daeng barang kemarin ( 9/4 ).

Kadis ESDM malut ini menurutkan , jika dugaan tersebut benar, maka hal itu termasuk pada kategori pembiaran. bahkan hasyim menilai, jika benar informasi tersebur maka di pastikan ada unsur kesengajaan.

“kenapa disebut pembiaran , karena oknum tersebut sudah tahu orangnya tak ada di ternate, tapi gaji jalan. saya akan cek kebenaranya apaka ini betul atau tidak, dan bukan ahanya sekedar menuduh orang tanpa bukti,” ujarnya. (tr-01/yun )

Gubernur Warning Bupati/Wali Kota

MALUT POST – SOFIFI. Komisi pemberantasan korupsi (kpk) tampaknya makin insent memantau daerah-daerash ,termasuk 10 kabupaten /kota di maluku utara (malut) KPK bahkan telah menyampaikan edaran melalui gubernur,terkait pemantauan khusus yang akan dilakukan KPK itu. “saya sudah menerima surat edarannya,”kata Gubernur malut, Abdul Gani kasuba (AGK) ,nomor 8 dan nomor 32 tahun 2021 , menyebutkan , KPK akan melakukan pemantauan kepada daerah, karena itu setiap proses perencanaan dan penganggaaran APBD harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika tidak di patuhi , KPK akan mengambil langkah-langkah tertentun .”saya mengajak bupati /wali kota di malut ,agar senantiasa proaktif dalam perencanaan dan penyusunan APBD serta selalu berkoordinasi dengan satgas KPK RI wilayah V dalam rangka pencegahan korupsi,” imbau gubernur malut dua periode ini.

Secara pribadi AGK mengaku, di akhir kepemimpinannya ini, dia lebih fokus menata pengelolaan keuangan daerah. dia tak ingin berurusan dengan penegak hukum di aknir massa jabatannya nanti. “banyak kepala daerah yang di akhir kepemimpinannya harus berhadapan dengan pihak penegak hukum dan saya tak ingin terjadi seperti itu , karenanya aturan yang telah ditetapkan tidak boleh kita abaikan, “kata Gubernur. Mantan Wakil Gubernur

Malut ini mengaku, dalam banyak kesempatan dia Selalu mengingatkan bahwanya untuk selalu taat aturan . “agar ketika kita melepaskan jabatan , kita semua bisa selamat, jangan sebaliknya harus berurusan dengan penegak hukum , “kata AGK.

Mantan anggota DPR RI ini juga berulang kali mengingatkan kepada bupati /wali kota yang baru di lantik ,untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. apalagi yang berkonsekuensi hukum. belajar dari pengalaman, banyak bupatih/wali kota yang terjerat hukum, karena salah mengambil kebijakan.”saya berharap bupatih/wali kota agar lebih waspada dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengedepankan strategi pemberentasan korupsi di daerah masing-masing,”pungkasnya.

Sementara terkait aset yang bermasalah pemprov malut, terus berupaya penyelesaian.

Salah satu upaya yang di lakukan pemprov menjalin kerja Sama dengan kejaksaan tinggi (kejati) malut, untuk melakukan penarikan aset bergerak kendaraan yang hingga saat ini dikuasai oleh mantan pejabat pemprov dan mantan anggota DPRD provinsi (Deprov) malut, “kan ada beberapa aset mobil yang masih baru dan tidak dilelang kemudian masih di kuasai mantan pejabat, itu yang di tarik oleh kejaksaan,”kata sekretaris provinsi (sekprov )samsuddin A. kadir ,kemarin (9/4).

Sekprov mengaku, terkait anggaran untuk penarikan aset mobil yang ada di jakarta sudah di sediakan anggarannya telah ada di badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKPAD). namun saat ini masih ada kendala,karena itu harus di sesuaikan dengan sistem SIPD.” anggaran sudah kita siapkan, jika sistemnyasudshs normal,maka penarikan mobil di jakarta sudah bisa dilakukan,”ujarnya.

MALUT POST – TERNATE. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Maluku Utara bersama dibantu sejumlah personil TNI dan Polri melakukan pengeledahan di Lambaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA. Dalam penggeladahan Jumat (9/4), semua blok dan kamar Napi disasar. Rizia kemarin upaya Kemenkumham dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke- 57 tahun.

Pengeledahan Kemarin dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Muhammad Adnan didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Maman Hermawan dan jajaran. Penggeledahan kemarin juga dikawal ketat oleh personil Brimob bersenjata lengkap ditambah personil dari Polsek Pulau Ternate.

Razia yang digelar pagi kemarin dilakukan secara acak. Termasuk 12 kamar yang dihuni Napi dalam perkara narkotika. Dari hasil penggeledahan miliknapi yang terjeret kasus narkotika, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang seperti narkoba. Tapi satu handphone berhasil ditemukan. Demikian diakui Adnan, Kepala Kemenkumham Malut yang dikonfirmasi usai pengeledahan. “Alhamdulilah, razia pagi ini (Jumat kemarin, red) kami tidak menemukan satu HP. ketika ditemukan langsung disita,” akunya.

Katanya, upaya yang dilakukan bentuk peringatan terhadap para Napi sehingga ada efek jera. “Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan ingin sekali merubah image masyarakat terhadap kami,” sambungnya.

Selain para Napi, ia juga mengingatkan seluru petugas Lapas supaya tidak terlibat pelanggaran. Apalagi sampai terlibat dalam peredaran atau penyalagunaan narkotika, yang bersangkutan akan ditindak sesuai ketentuan. Saya berharap kepada seluruh jajaran Kemenkumham, Khusus Lapas di seluruh Malut untuk tidak di seluruh Malut untuk tidak main-main,” tegasnya mengingatkan. (mg-03/aji)

MALUT POST – TERNATE. Pemerinta Kota (Pemkot) Ternate memutuskan, tidak akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021. Kondisi keuangan daerah menjadi alasan diambilnya langkah tersebut.

Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang mengungkapkan, saat ini jumlah tenaga honorer di Pemkot Ternate sudah terlalu banyak. Untuk membayar honor bulanan mereka saja, Pemkot sudah kewelahan.

“Saya sudah tanda tangan, untuk formasi penerimaan pegawai tahun ini kita tiadakan. Karena mau cari duit dari mana? Yang saat ini saja susah (digaji), lalu mau angkat yang baru?,” ungkapnnya kepada sejumlah wartawan Senin (5/4).

Kepala dinas ESDM Malut ini mengaku, kebutuhan CPNS dinutuhkan sesuai analisis beben kerja. Namun selama ini pengangkatan CPNS dilakukan secara tidak beraturan dan tidak sesuai kebutuhan. Ia menuturkan, di Dinas ESDM Malut, ia tidak memakai tenaga honorer. Hanya tenaga kontrak yang sifetnya outsourcing.

“Artinya saya hanya membutuhkan orang tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Jadi kalau kontrak 1 tahun selesai, ya selesai. Supaya tidak ada pembebanan,” jelas Hasyim.

Hasyim pun mempertanyakan mengapa di pemerintahan selama ini tak menggunakan sistem seperti itu. Justru terkesan siapa saja bisa diangkat menjadi honorer. Ia bahkan mencurigai jangan sampai ada kepala SKPD yang sengaja membiarkan. Jangan sampai ambil keutungan dari kebijakan, dengan menerima tenaga honorer,” ucapnya. Ia mengaku, kejadian seperti ini sama hanya dengan di Cecamatan Ternate Selatan yang terjadi dana fiktif. “Jika ada keterlambatan kepala SKPD dalam dana fiktif, kita berikan sanksi,” tegas Hasyim.

Ia menambahkan, saat ini kebijakan refocusing anggaran di Pemkot Ternate membuatnya pusing. Sebeb tak tahu lagi dana mana yang bakal dipotong. Salah satu beban keuangan berasal dari para honorer yang jumlanya membludak. Bahkan, kata Hasyim, jumlahnya lebih banyak dari PNS. “Tingkat tempat duduk saja kalah ganti. Ini karena penerimaan tidak sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (tr-01/yun)

Kejati: Penyidikan Tetap Dilanjutkan

MALUT POST – TERNATE. Harapan Direktur PT Tamalarea Karsatama berinisial IR agar statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan kapal nautika dan alat simulator dicabut, bakal terkabul. Ini setelah gugatan praperadilan yang diajukan IR sebagai pemohon, dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA. Sidang putusan yang digelar Senin (5/4), dipimpin Hakim Tunggal, Kadar Noh.

Sesuai amar putusan, Hakim Tunggal menegaskan dalam eksepsi, menolak eksepsi Kejaksaan Tinggi Malut sebagai termohon untuk seluruhnya dan pokok perkara, dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Selain itu, hakim praperadilan ikut menyatakan, surat penetapan tersangka nomor: Print -69/02/Fd.1/02/2021 tertanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan termohon untuk tuntuk serta patuh pada isi putusan. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon yang jumlahnya nihil. Selain itu, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sebelum masuk ke amar putusan, hakim praperadilan lebih dulu mendalikan pertimbangan hukum, menurut pasal 59 ayat (1) undang-undang Perbendaharaan Negara. Dimana, kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam pelaksanaan kewenangan administrasi atau oleh bendahara dalam rangka kewenangan kebendaharaan. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan pasal 52 Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas,fungsi, kewenangan, susunan orrrrrrrrrganisasi dan tata kerja lembaga pmerintahan non depertemen yang menilai atau menetapkan ada tindaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dijelaskan Kadar Noh selaku Hakim Tunggal yang memimpin jalangnya sidang, berdasarkan seluruh pertimbangan ini, pemeriksa perkara perkesimpulan, alat-alat bukti yang digunakan termohon untuk menetapkan IR selaku pemohon sebagai tersangka, tidak memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan awal. “Alat bukti permulaan yang digunakan termohon dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan merupakan dasar untuk meyakini adanya fakta-fakta yang mendukung adanya keadaan seorang diduga melakukan perbuatan pidana benar-benar sudah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan, alat bukti permulaan yang digunakan sebagai tersangka, bukan merupakan alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seorang sudah melakukana atau kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentu, sebagaimana berhubungan dengan kejahatan. “Alat bukti permulaan yang digunakan termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon menjadi tersangka tidak relevan, tidak kuat dan tidak menentukan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan,” paparnya. (tr-07/aji)

MALUT POST – TERNATE. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus mendalami dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran pembangunan ruma ibadah di beberapa Kabupaten dan Kota di Malut

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati, Efrianto melalui juru bicara, Richarrd Sinaga mengaku, dalam waktu dekat, bidang Intelijen akan mengundang pihak-pihakterkait untuk dimintaiklarifikasi. “Nanti hasilnya akan disampaikan,” aku Richard saat dikonfirmasi Sabtu (3/4) kemarin.

Sebelumnya, sudah ada pihak terkait yang diundang dan dimintai klarifikasi. Namun, keterangan dari hasil permintaan klarifikasi masih didalami. “Kalau sudah ada kesimpulan akhir akan kami sampaikan ke kawan-kawan media,” janjinya.

Terpisah, Muhammad Konoras, salah satu praktisi hukum asal Malut yang dimintai tanggapan mengatakan penanganan kasus rumah ibadaterkesan tertutup. Padahal, salah satu rumah ibada di Desa Lolleo Jaya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sudah menelan anggaran yang sangat fantastis. Yakni Rp1,5 miliar. “Ini perlu diseriusi pihak penegak hukum, baik Kejati maupun Polda Malut” ungkapnya.

Sabab menurutnya, dugaan kejahatan korupsi anggaran pembangunan rumah ibadah yang menjadi temuan Pansus DPRD Provinsi, sudah melebihi ambang batas toleran. “Artinya penegak hukum tidak bisa main-main dengan dugaan penyalagunaan anggaran pembangunan rumah ibadah ini. Saya harap, siapa pun terduga pelaku dalam kasus ini harus ditangkap. Tidak ada kompromi. Penegak hukum harus tegas,” tegasnya.

Dari informasi yang diterima, Konorasi mengaku kalau dalam kasus ini, ada oknum dari pihak-pihak tertentu yang disinyalir malalui membangun pendekatan dengan oknum penegak hukum agar kasus ini bisa diselesaikan di meja penyidik. “Kami minta Kejati segera tingkatkan kasus ini ke tahap penyelidikan secara cepat, terukur dan proporsional serta profesional. Jangan sampai penegakkan hukum kala dengan penegakan persahabatan dan pertemanan,” desak Ketua Peradi Kota Ternate ini.

Desakan Konoras bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan pengalaman, banyak kasus yang prosesnya masih Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) di Intelijen, kerap dihentikan. “Untuk itu, Kejati harus memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Jika tidak, kami khawatir akan berujung pada penghentian dan tidak ditingkatkan ke tahapan selanjutnya dengan alasan tidak cukup bakti.

Saya lihat ini mulai menuju kesana (Penghentian kasus, red). Kalau sampai tidak ditingkatkan ke tahap selanjutnya berarti dugaan publik benar,” pungkasnya. (tr-07/aji)

MALUT POST – TERNATE. DPRD Halmahera Tengah (Halteng) menggelar paripurna penyampaian laporan Bapemperda dan pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang pnyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Sabtu (3/4). Paripurna Pengambilan keputusan yang dihadiri Wakil Bupati Abdurahim Odeyani itu dipimpin ketua DPRD Sakir ahmad didampingi Wakil Ketua 1 Kabir Hi Kahar dan Wakil Ketua II Hayun Maneke.

Anggota Bapemperda Arifin Samad mengatakan usulan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 itu pada prinsipnya DPRD memberikan dukungan kepada pemerinta daerah untuk memberikan pernyataan modal kepada PDAM Tirta Halmahera Tengah. Ini dibuktikan di awal 2018, DPRD dan pemerintah daerah mengesahkan satu Ranperda menjadi perda. Yakni perda tentang pembentukan PDAM Tirta Halmahera Tengah. Di saat yang bersamaan juga DPRD mengesahkan pada Nomor 7 Tahun 2018 tentang pertanyaan modal pemerintah daerah kepada PDAM. “DPRD dan pemerintah daerah kembali melakukan perubahan 1 pasal yang terdapat pada perda dimaksud karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih,” ungkap Arifin saat membacakan laporan Bapemperda.

Perubahan muatan materi pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) pernyataan modal yang akan dilaksanakan tahun 2021 sampai dengan 2024 itu Rp33 miliar. Alokasi anggaran yang cukup besar ini dengan rincian penggunaan sebagaimana penjalasan pada ayat (3). Yakni harus digunakan dengan benar terutama alokasi belanja penggunaan perangkat lunak jaringan pemasangan pelayanan air bersih. Kemudian, terkait perubhan materi muatan pada Pasal 7A ayat (3), alokasi anggaran tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024 menunjukan keseriusanpemerintah daerah untuk membangun infrastuktur PDAM Tirta Halmahera Tengah. Keinginan tersebut perlu didukung denganskennario perecanaan yang baik dan terukur sehingga bukan hanya indikator kuantitasyang diperoleh namunjuga kualitas dari perencanaan itu.”Karena itu, diharapkan kepada PDAM dan OPD teknis yang menyusun tahapan estimasi dan perencanaan program kegiatan, agar alokasi anggaran yang akan disepakati saat ini harus mencerminkan dan mengakomodir peningkatan kualitas pelayanan air bersih di Kota Weda,” ujarnya.

Korban Hamil 9 Bulan

MALUT POST – TERNATE. Ini peringatan orang tua agar lebih memperketat pengawasan terhadap anak dan tidak mudah percaya terhada[p orang yang baru dikenal. Apalagi jika mereka baru saja hadir ditengah-tengah kita sebagai bagian dari keluarga.

Seperti yang dialami Bunga (Bukan naman sebenarnya). Anak yang masih berusia (15) tahun ini mengalami trauma dengan suami ternyata berinisial MF (36). Bagaimana tidak, MF diduga kuat melakukan persetubuhan terhadap Bunga hingga hamil 9 bulan. Berdasarkan informasi yang diterima menyebutkan, aksi bajat MF dilakukan sejak lama dan baru terbongkar tanggal 15 januari, awal tahun 2021 kemarin. Ini dilakukan MF pada siang dan sore hari, saat situasi rumah kontrakan yang dihuni korban dalam keadaan sepi. Diruma kontrakan yang ada disala satu Kelurahan Kecamatan Pulau Ternate, korban diketahui tinggal bersama sang nenek berinisial NT (46).

Sedangkan MF yang berprofesi sebagai petani sudah berkeluarga. Dalam aksinya, MF kerap berkujung ke rumah kontrakan yang dihuni korban bersama sang nenek. Dirimah kontrakan itulah, MF diduga menyetubuhi ponakan istrinya sendiri. Aksi bejat MF kerap dilakukan setiap kali melihat korban habis mandi. Karena hanya menggunakan handuk, gairah MF lalu memuncak. Lantaran tidak tahan dengan kemolekan tubuh si korban, MF dengan nekat menyetubuhi sang korban. Kejadian ini terbongkar pada awal tahun kemarin setelah korban memberanikan diri mengadukan perbuatan MF ke pihak keluarga. Setiap kali selesai melampiaskan nafsu bejatnya, pria dua anak ini selalu mengancam korban.

Setelah dilaporkan ke Polsek Pulau Ternate, MF yang kini ditetapkan sebagai tersangka sudah mendekam di sel penjara. Kapolsek Pulau Ternate. IPTU Indah Fitria Dewi melalui Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal (Reskrim), Bripka Azwar P. Sirajudin, saat dikonfirmasi Sabtu (3/4) kemarin, membenarkan informasi tersebut.

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, berkas perkara MF sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk diperiksa. Penyerahan berkas memiliki tersangka dilakukan penyidik, Maret kemarin. “Kami sedang menunggu petunjuk dari Kejari,” akunya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, pria dua anak ini dijerat pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Jo pasal 76D undang-undang RI nomor 35 tahun 2014, sebagaiman diubah kedalam undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. (mg-03/aji)

Ditolak Keluarga Karena Jasadnya Sudah Hancur

MALUT POST _ WEDA. Tiga korban kasus pembunuhan di hutan Kali Gowonly Kecamatan Patani Timur, hanya satu yang berhasil divisum penyidik Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Tengah. Adalah, Yusuf Kader (40) warga Desa Bata Dua Kecamatan Patani Utara (Pantura). Sementara dua korban lainnya, yakni Risno (45) warga Desa Batu Dua dan Haji Masani (55) warga Desa Masure Patani Timur tak berhasil divisum.”Dua korban yang tak divisum itu karena ditolak pihak keluarga,” ungkap Kapolres AKBP Nico Setiawan, Selasa (30/3).

Penolakan visum ini karena keluarga mempertimbangkan kondisi jenazah yang sudah beberapa hari meninggal dan tubuhnya sudah hancur.”Keluarga tidak tegah membuka lagi jenazah kedua korban untuk divisum,” ungkapnya. Maski demikian kata kapolres, jika satu ketika ada petunjuk jaksa harus dilakukan autopsi maka kita akan penuhi itu. Atau cukup dengan berita acara penolakan saja. Itu semua tergantung kejaksaan.” Kalau misalnya nanti Jaksa meminta harus autopsi maka kita akan lakukan,” ucapnya.

Saat ini penyidik fokus mengungkap siapa pelakunya. Soal autopsi itu nanti urusan selanjutnya.”Kita nsudah koordinasi dengan Polres Halmahera Timur karena mereka juga pernah menangani kasus yang sama. Saksi semua yang kita periksa sudah 10 orang dan hari ini (kemarin) penyidik memeriksa saksi korban selamat yakni Kopda Zen,” tukasnya, sembari mengatakan hingga kini penyidik baru mengamankan satu barang bukti berupa panah. Kemungkinan besar busur pana yang lain sudah diambil kembali oleh pelaku.” Selain itu sesuai keterangan warga yang membantu mengevakuasi bahwa di salah satu tubuh korban tertancap linggis,” ungkapnya. (mpf/met)