MALUT-POST-TERNATE Hasil Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi (Ukom) terhadap 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) rencananya akan disampaikan ke KASN pekan ini. Kabid Mutasi da Promosi BKPSDM Kota Ternate, Sity Jawan Lessy menututrkan, pihaknya belum melaporkan hasil evaluasi kinerja dan uji kompetensi ke KASN. Namun hasil evaluasi dan Ukom memang sudah diserahkan tim penyelenggara ke Wali Kota, baru dalam minggu ini kita sudah akan dilaporkan KASN,” kata Jawan, kemarin.

Menurutnya, saat penyampaian hasil ke KASN nanti, nama Risval Tribudiyanto yang perna menjabat sebagai kepala Dinas PUPR juga ikut dilaporkan. Beserta denagn alasan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. “Harus dilaporkan karena disurat KASN kemarin itu kan namanya juga ada, jadi musti dilaporkan kalau dia diberhentikan dengan alasan-alasan tertentu ungkapnya.

Jawan menyebutkan, setelah mendapatkan persetujuan dari KASN, maka Pemkot akan kembali menyurat ke Kemendagri untuk meminta persetujuan pelantikan. Pihaknya menargetkan urusan di KASN sudah bisa tuntas pekan ini. Sehingga pekan depan tinggal meminta persetujuan ke Kemendagri. “Kita targetkan sebelum 17 Agustus sudah dilakukan pelantikan,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Dinas Parawisata (Dispar) Kota Ternate berencana menata kembali sejumlah tempat wisata di tahun 2021 ini. Dianataranya, wisata Geopark Batu Angus, Tolire, wisata Geopark Batu Angus, Tolire kecil, Pantai Kastela, dan Angrowisata di Kelurahan Loto. Sebelumnya, Dispar sudah lebih dulu menata tempat wisata pantai Sulamadaha yang kini ramai pengunjung. Ada sejumlah target Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menata kembali tempat wisata. Diantara adalah, selain pengujung atau wisatawan, juga diharapkan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat. Target ini di khususkan untuk para pelaku Usaha Mikro, kecil dan menegah (UMKM) di sekitaran masing-masing tempat wisata. Di samping itu, diharapkan mampu mndongkrak pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot.

“Penataan kawasan pantai Sulamadaha menjadi indikator Pemkot untuk membenahi kawasan-kawasan wisata di Kota Ternate. Namun yang terpenting adalah, kita pikirkan pendapatan masyarakat bisa meningkat di tengah pandemi ini,” ucap kepala Dispar Kota Ternate, Rizal Marsaoly, kemarin. Menurutnya, dalam perencanaan penataan tempat Wisata Tolire Kecil, sejumlah lapak yang sidah dibangun oleh warga akan dibongkar dan dirubah menjadi lebih modern, namun tanpa menghilangkan nilai estetika. “Kita harus bongkar lapak-lapak itu, kemudian bangun baru dengan struktur yang berbeda naamun tidak menghilangkan nilai estetikanya.

Kita tetap menjaga keaslian ekosistem yang ada di sana,” terang Rizal. Selain kawasan Tolire Kecil, Dispar bersama Dinas Pertanian (Distan) berencana membuat Agrowisata di Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Barat. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para petani. Angrowisata ini akan di desain dengan menggunakan model open space. Artinya, kawasan Agrowisata akan ditanami sayur-mayur dan buah dapat langsung dibeli oleh para pengunjung di lokasi.

Rizal juga memastikan, kawasn Geopark Batu Angus, Ake Rica, pantai Kastela dan sejumlah potensi wisata di Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua juga tidak luput dari perhatian Pemkot. Namun pembedahannya harus dilakukan secara bertahap. “Kita akan membenahi secara bertahap, step by step, yang pasti penataan kawasan wisata di Kota Ternate diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat khusunya pelaku UMKM,” tukasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Spirit Ternate Andalan (Mandiri dan Berkeadilan) diharapkan tidak sekadar jargon platonik. Spirit ini mesti tertuang jelas dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Hal ini disampaikan pengamat sosial politik, Malik Ibrahim, kemarin (1/8). Menurut Malik, sebagaimana disampaikan plt. Kepala Bappelitbangda kota Ternate, Rizal Marsaoly, draf rancangan awal RPJMD Kota Ternate akan masuk pada tahap pembahasan DPRD. Hal itu, kata dia, wajib dipertanyakan. Sejauh mana proses penyusunan dokumen RPJMD telah partisipatif, yaitu melibatkan stakeholders yang relevan dengan pengambilan keputusan perencanaan?

“Mungkin apa yang dirumuskan tim penyusun RPJMD telah dianggap sangat akurat dan memasukkan aspek-aspek krusial pembagunan perkotaan. Tapi apakah dalam massa transisi ini telah diidentifikasi program yang bersifat realisasi dan indikatif sebagai langkah konsolidasi program 100 hari?”tanya mantan birokrat Kota Ternate ini.

Menurutnya, publik tentu berharap rumusan-rumusan dalam 14 item dari 5 program Ternate Andalan menjadi terukur sesuai konteks (policy contexts) yang dihadapi Ternate dan tantangannya kedepan. Karena itu, agar spirit Ternate Andalan tidak sekadar jargon platonik, maka dibutuhkan adanya langkah desiminasi sehingga terbangun perubahan pola pikir Pimpinan dan perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan lebih lagi pada intitusi-insitusi dan kelompok strategis sosial masyarakat. “Artinya sebuah dokumen RPJMD ahrus memberi nilai tambah pada aspek pemahaman, perencanaan dan kebijakan.

Inilah makna pembanguna Ternate yang inklusif dan berkeadilan. Bagi saya, sebuah dokumen RPJMD yang smart adalah peta jalan (road map) yang berukur, berkesinambungan dan fokus. Ini penting untuk dimaknai sehingga pilihan program dapat mencapai sasaran,” jabar politisi NasDem ini. (rul)

MALUT-POST-TERNATE Penataan Kawasan pasar mulai diagendakan oleh Pemerintah Kota Ternate. pasalnya, kondisi pasar saat ini terlihat seramut. Tempat parkir, trotoar hingga taman maupun kawasan larangan berjualan dialih fungsikan menjadi tempat berjualan. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait terhadap para pedagang. Sebelumnya, wakil walikota Ternate Jasri Usman melakukan sidak ke pasar, akhir pekan kemarin. Inspeksi tersebut untuk memastikan kondisi pasar di Kota Ternate. Rencananya, pasar Higienis dan kawasan kuliner belakang jati land mall akan di tata kembali, agar terlihat rapi.

Rencana pemerintah Kota tersebut, mendapat respons dari DPRD. Anggota komisi II H. Sudarno Taher mengapresiasi langkah Pemerintah Kota untuk melakukan pentaan pasar tersebut. Namun, ai mewanti-wanti agar rencana tersebut tidak hanya sekedar wacana belaka. Ia meminta agar, harus dilakukan dengan serius.

Menurutnya, pedagang yang berjualan di lokasi parkiran hingga badan jalan agar dipindahkan ke pasar lantai dua yang masih kosong. “Butuh komitmen dalam penataan pasar. Jangan hanya wacana,” ujarnya.

Sudarno menambahkan, penataan kawasan pasar penting dilakukan, agar ke depan pasar bisa tertata dengan rapi. Tidak terlihat semrawut dan terkesan kumuh. Ia menegaskan, catatan penting bagi Pemkot saat ini yakni fungsikan beberapa pasar yang tidak ditempat di lantai dua. “Seperti pasar Bastiong dan lainnya. Harus ada langkah yang diambil dengan tegas, dalam melakukan penataan pasar,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Pemerintah Kota rencananya bakal melakukan rekrutmen tenaga guru PTT. Rencana ini untuk mengisi kekosongan guru di tiga pulau terluar, yakni pulau Hiri, Moti Batang Dua. Rencana ini di bagian langkah Pemerintah di sektor pendidikan, dengan memenuhi kebutuhan guru yang selama ini belum tercukupi. Sehingga para siswa maupun siswi dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Ketua Komisi II DPRD Mubin A. Wahid mengatakan, dalam rencana rekrutmen 109 guru PTT tersebut, pemerintah harus berhati-hati. Sebab, dalam Pemberhentian 80 orang satgas pasar, Pemerintah beralasan kondisi keterbatasan anggaran. “Harus lebih beriktiar, jangan sampai terkesan pemerintah menyelesaikan masalah dam menimbulkan masalah baru,” jelasnya. Kata Mubin, pengangkatan guru itu memang menjadi kebutuhan penting untuk mengisi kekurangan.

Namun, pemerintah harus melakukan kajian yang matang terlebih dahalu, dengan melihat kondisi anggaran daerah saat ini. Selain itu pemerintah harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Khawatirnya, tenaga guru yang diangkat nanti, justru upah mereka tidak bisa dibayar.

“Memang sejauh ini DPRD belum mengetahui, apakah 109 guru PTT diangkat tahun ini atau tahun depan. Kami kembali mengikhtiarkan kepada Pemkot terkait dengan rencana merekrut itu (Guru PTT),” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Stok sembilan bahan poko (Sembako) di Kecamatan Batang Dua menipis. Kondisi ini disebabkan tidak ada kapal yang memasok Sembako ke Batang Dua. Hal ini karena adanya suarat edaran Kementerian Perhubungan, melalui Dirjen Perhubungan Laut No. 16/2/7/DJPL/2021 tanggal 14 Juli. SE itu terkait Penerpan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Surat Edaran itu kemudian ditindaklanjuti oleh KSOP kelas II Ternate dengan No. UM209/141/1/KSOP-Ternate 2021.

Lurah Bido Ezra Lette mengatakan, sebelumnya, kapal biasanya masuk ke Batang Dua dalam satu bulan dua kali. Namun dengan adanya PPKM, kapal tidak lagi diizinkan masuk. Dampaknya, stok Sembako juga tidak ada penambahan. “Stok yang berada di warung pun habis. Warga meminta agar ada perhatian dari Pemkot,” ungkapnya.

Camat Kecamatan Pulau Batang Dua, Philipus Pattipeilohy membenarkan kondisi Batang Dua saat ini. Menurutnya, stok Sembako semakin hari mengalami pengurangan. Kata dia, Kecamatan Batang Dua terdiri enam Kelurahan yang meliputi Bido, Tifure, Pante Sagu, Mayau, Lelewi dan Perum Bersatu. “Kami sudah berkoordinasi dengan KSOP melalui lurah Perum. Pemkot juga sudah kita sampaikan terkait stok sembako yang makin menipis,” jelasnya.

Keluhan warga Batang Dua tersebut mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate. Ketua komisi I Zainul Rahman mengatakan, DPRD mendesak agar Pemerintah Kota Ternate mengambil langkah cepat. DPRD meminta agar harus segera menyalurkan bantuan sosial untuk warga Kecamatan Batang Dua. Hal ini agar bisa membantu warga di tengah pandemi covi-19. Selain itu, bagi warga Kecamatan Batang Dua, harus ada pengkhususan. Zainul meminta harus ada koordinasi dengan pihak KSOP, agar akses kapal ke Batang Dua bisa beroperasi. “Pemkot harus segara melakukan operasi pasar, khusus bagi warga Kecamatan Batang Dua. Misalnya dengan menjual Sembako kepada warga yang mengalami kekurangan,” terangnya.

Kondisi kekurangan stok bahan pokok ini juga mendapat sorotan dari Akademisi Ilmu Ekonomi dan kebijakan publik Universitas Khairun, Nurdin I Muhammad. Menurutnya, Pemerintah Kota sangat lambat membangun koordinasi dengan KSOP. Menurutnya, sejak awal harus ada koordinasi agar bisa ditindaklanjuti ke Kementerian Perhubungan. Mengingat lokasi Kecamatan Batang Dua yang jaraknya sangat jauh dari Kota Ternate. “Seharusnya ada langkah koordinasi, agar akses kapal bisa diizinkan oleh Kementerian Perhubungan. Jangan sampai sudah terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, baru Pemkot mengambil tindakan,” akatany. (tr-03/yun)

KSOP Menyurat Ke Dirjen dengan Dasar Surat dari Lurah

MALUT-POST-TERNATE Stok Bahan Pokok (Bapok) di Kecamatan Batang Dua semakin menipis. pasalnya, sejak 14 Juli lalu tidak ada satu pun kapal perintis yang masuk di Kecamatan terluar Kota Ternate itu. Kondisi ini terjadi akibat penghentian pelayanan kapal perintis oleh KSOP Kelas II Ternate nomor UM209/141/1/ KSOP Ternate 2021 pada tanggal 14 Juli tahun 2021, sebagai tindak lanjut daru surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) No 016/2/7/DJPL/2021 tanggal 14 juli 2021 tentang pengoperasian kapal perintis terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Camat Batang Dua, Philipus Pattipeilohy mengatakan, hampir tiga pekan belakangan ini tidak ada lagi kapal perintis yang masuk ke Pelabuhan batang Dua. Padahal, melalui kapal perintis itulah, Bapok terdistribusi. “Semakin hari, bahan pokok di Batang Dua semakin berkurang. Seperti beras, gula, dan lain sebagainya,” kata Philipus, kemarin (1/8).

Menurutnya, sudah dilakukan koordinasi ke KSOP Kelas II Ternate, melalui Lurah Perum Bersatu, Sisten Nora. Perum Bersatu adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Batang Dua. Dengan tujuan, meminta agar KSOP bisa kembali membuka jalur pelayaran kapal perintis ke Batang Dua. Karena kalau tidak, Bapok di Batang Dua terancam habis total. Kapal perintis yang biasanya masuk ke Batang Dua adalah Kie Raha II, Kie Raha III, Sabuk Nusantara 105, dan Sabuk Nusantara 86. Selain perintis, kapal feri juga msuk kesana, dengan rute dua kali dalam sebulan.

“kalau kapal feri kan tergantung cuaca juga, meskipun jadwalnya ke Batang Dua, tapi kalau cuacanya tidak bagus kan tidak bisa. Jadi kami meminta kepada KSOP agar kembali memberikan izin kepada kapal perintis supaya bisa berlayar ke Batang Dua, supaya masyarakat tidak panik dengan kondisi Bapok yang semakin hari makin berkurang,” tutur Philipus, pebuh harap.

Sementara KSOP Kelas II Ternate melalui Kepala Seksi Lalu Lintas (KASI LALA) Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan, Muchlis Djunaedy mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Kecamatan Batang Dua melalui Lurah Perum. Dengan nomor 422/017/2021 tertanggal 28 Juli 2021, perihal permohonan pengoperasian kembali Kapal Perintis. Suarat tersebut menjadi dasar KSOP untuk mengajukan permohonan ke Dirjen Hubla. (tr-01/yun)

Lima Bulan Sudah Lima Kasus

MALUT-POST-TIDORE Kasus penyakit Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kota Tidore Kepulauan hingga saat ini tercatat ada 5 kasus. Jumlah ini sangat tentunya sangat memperhatikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan menyebutkan, tahun 2019, kasus HIV/AIDS tercatat sebanyak 12 kasus. Dari 12 kasus, 2 diantaranya meninggal dunia. Masuk tahun 2020 tercatat 10 kasus. Dari total ini, dua di nyatakan meninggal dunia tahun 2021 mulai dari Januari hingga Mei tercatat sudah 5 kasus. Artinya, dalam kurun waktu lima bulan saja sudah ada lima kasus.

Kasi pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kota Tikep, Malik Ahmad menurutkan, tahun 2019 ada 12 pasien, enam diantaranya menjalani pengobatan di klinik Jasmin RSUD Chasan Boesoirie. Sedangkan enam lainnya di RSD Tidore. Untuk 10 pasien yang terkonfirmasi positif HIV/AIDS di tahun 2020, dua diantaranya menjalani pengobatan di RSUD Chasan Boesoirie, tepatnya klinik Jasmin. Sisa 8 orang itu dirawat di RSD Tidore.

“Kasus HIV/AIDS di Tidore pertama kali muncul tahun 2004,” tutur Malik, Jumat (30/7). Ia menjelaskan, HIV/AIDS adalah penyakit yang bisa menular. Model penularannya itu bisa melalui hubungan intim, darah dan Air Susu Ibu (ASI). Ia menyebutka, pasien HIV/AIDS di Kota Tikep rata-rata berusia produktif, yakni 18 tahun keatas. Bahkan, kebanyakan adalah ibu rumah tangga (IRT) (aby/aji)

MALUT-POST-TERNATE Komite Nasional Indonesia (KONI) Malut patikan 12 Cabang Olarahgara (Cabor), akan melakukan Training Center (TC) Kampus di Luar Daerah. Sebelumnya, KONI memutuskan untuk menggelar TC di Ternate, dengan alasan karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) level 4. Kendala tersebut tidak hanya berlaku di Kota Ternate, tapi 34 provinsi yang ada di indonesia juga menerapkan hal yang sama.

“Jika PPKM dan penyebaran Covid-19 masih terus meningkat, maka TC kampus tetap berlangsung di Ternate,” Kata ketua KONI Malut Jafar Umar Kemarin. Jafar mengatakan, jika penyebaran Covid-19 dan PPKM terus berkepangan, TC Kampus tetap di Ternate, meski waktu TC singakt. lanjut jafar, jika PPKM tidak lagi diperpanjang, maka Tc Kampus di luar daerah. Hal itu agar ada lawan uji tanding dengan sepadan.

“Jadi, sesuai dengan rapat Panitia Besar (PB) PON yang berlangsung pekan lalu, semua cabor menjalankan TC Kampus di daerahnya masing-masing. Karena masih banyak kendala yang dihadapi saat ini,” ungkapnya. Kata Jafar Umar, Cabor bisa menjalankan TC di luar daerah, kecuali jauh sebelum adanya PPKM. Tapi untuk saat ini, belum bisa dilakukan, karena kiata harus mentaati aturan yang diberlakukan oleh pihak pemerintah. Dengan tujuan untuk menjaga kesehtan atlet dan pelatih, sebelum pertandingan berlangsung.

“Keadaan seperti ini, cabor-cabor belum bisa menjalankan TC Kampus di luar daerah, kecuali cabor yang sudah terlanjur menjalankan TC. PB juga sudah menyampaikan, seperti atlet Papua yang menjalankan TC Kampus di luar daerah sudah di tahan. Jadi atlet tersebut menunggu sampai pertandingan berlangsung. Kemudian untuk masalah TC harus didukung dengan anggaran juga,” katanya. (mg-04/yun)

MALUT-POST-TERNATE Kawasan pesisir sangat memperhatikan terkait dengan ancaman abrasi pantai. Warga Kelurahan Tafure RT 07 Kecamatan Ternate Utara mengeluh akibat dari kerusakan talud penahan ombak. Rusaknya talud tersebut akibat dari hamtaman ombak ketika terjadi cuaca buruk. Dari hasil amatan rusak sekitar kurang lebih 3 meter dan jalan pun hancur akibat dari pukulan ombak.

Mahdi salah satu warga mengatakan, kerusakan tersebut pada bula Ferbuari kemarin akibat hantaman ombak. Selain kerusakan talud, jalan juga rusak hingga minimnya penerangan lampuh jalan juga butuh perhatian dari pemerinta. Pasalnya, jika terus dibiarkan maka kerusakan akan bertambah parah. “Kami berharap adanya perbaikan sebab jalan juga ikut mengalami kerusakan,” ungkapnya.

Lurah Tafure M. Rizal Bombay mengatakan, kerusakan talud tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate. Dan kerusakan jalan pun sudah diusulkan melalui Musrembang Tahun 2020. “Talud rendah sehingga ombak hantam jalan hingga rusak,” terangnya. Sementara Keluhan warga tersebut mendapatkan respon dari DPRD. Wakil Ketua komisi III H. Fahri Bachdar mengatakan, berdasarkan kunjungan kerja maupun reses yang lakukan.

DPRD telah berulang kali menyampaikan ke Pemkot lewat hasil temuan lapangan dan pokok pikiran yang disampaikan. Hal ini terkait kebencanaan yang harus menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. Sebab sangat berisiko bagi badan jalan yang berada di pesisir pantai. “Kami sudah sampaikan. Namun, yang menjadi kendala bagi pemerintah, yaitu terjadi refocusing anggaran secara bertulang kali sehingga pemerintah belum bisa memperbaiki,” jelasnya. (tr-03/yun)