MALUT-POST-TERNATE Kualifikasi jabatan pada bursa kerja (Job Fair) yang dibuka Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate di tahun 2021 ini menurun. Itu jika dibandingkan dengan Job Fair pada tahu 2019 lalu. Kualifikasi jabatan pada pelaksanaan Job Fair 2021 adalah sebanyak 356 lowongan. Sementara paa 2019 lalu sebanyak 648 lowongan.

Hal ini sebagaimana penyampaian dari Kepala Dinas Nawawi Kerja (Disnaker) Kota Ternate, Hybrid Job Fair tahun 2021 di gedung Dhuafa Center, kemarin (20/10).Job Fair 2021 melibatkan kurang lebih 16 perusahan yang beroperasi di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut).

“Pengalaman kami pada tahun 2019, jumlah pencari kerja membludak dan peminat cukup tinggi sebanyak 2440 pencari kerja. Padahal lowongan yang tersedia sebanyak 648 jabatan. Karena adanya pandemi Covid-19, maka kualifikasi jabatan pada Ternate Hybrid Job fair 2021 ini adalah sebanyak 356 lowongan, pada 16 Perusahaan,” kata Nuraini.

Menurutnya, walaupun terjadi penurunan lowongan dan perusahaan, namun tidak membuat minat pencari kerja menurun. “Hal ini sudah menjadi fakta bahwa memang kita diperhadapakan pada suatu tangtangan yang membutuhkan kerja keras, serta solusi untuk menjawab masalah pengangguran dan kesempatan pasar kerja,” tutur Nuraini.

Ternate Hybrid Job Fair ini tidak hanya diikuti oleh perusahaan sebagai mitra Disnaker dengan lokasi sebaran di Kota Ternate. Tetapi juga beberapa perusahan mitra yang meliputi Jasa Keuangan, jasa ambangan serta sektor Jasa dan Perdagangan lainnya,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Ternate berharap ada kelonggaran akitivitas masyarakat khususnya pada sektor usaha pariwisata. Itu setelah pemerintah pusat menurunkan level PPKM Kota Ternate ke level I muali 9 Oktober kemarin.

Kepala Dispar Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, setelah pemerintah menurunkan level PPKM, maka harusnya ada beberapa pelonggaran untuk aktivitas masyarakat. Menurutnya, penurunan level ini menjadi kabar baik para pelaku usaha jasa pariwisata di kota Ternate. Meskipun ada syarat yang harus dipatuhi terkait penerapan protokol kesehatan.

“Semoga secepatnya ada penyesuaian dari teman-teman Satgas Covid-19, terkait dengan jam operasi. Sebab ini menjadi harapan masyarakat dan para pelaku usaha jasa pariwisata yanga da di Kota Ternate” kata Rizal, kemarin.

Rizal berharap, penyesuaian dan kelonggaran yang nantinya diberikan bukan hanya pada restoran dan tempat hiburan, namun juga untuk pengelola destinasi wisata termasuk bioskop. “Sebagimana yang menjadi ketentuan operasional bioskop, di level 1 mungkin sudah bisa diperuntukan bagi anak-anak, maka setidaknya di Ternate ini sudah boleh diberlakukan itu,” pintarnya. (tr-01/yun)

Ternate Hybrid Job Fair 2021 Sebagai Solusi

MALUT-POST-TERNATE Berdasarkan data tahun 2020 lalu, Penduduk Kota Ternate mencapai 205.001 jumlah angkatan kerja tersebut, yang bekerja sebanyak 102.906 orang. Sementara jumlah pencari kerja sebanyak 6,341 oarang atau 5,80 persen Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini sebagaimana isi sambutan Wali Kota, M. Tauhid Soleman dalam acara pembukaan Ternate Hybrid Job Fair 2021, digedung Dhuafa Center, kemarin (20/10).

Menurut Tauhid, berdasarkan data tersebut, secara umum masih terdapat pengangguran terbuka di Kota Ternate. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang masih rendah, pendayagunaan tenaga kerja yang rendah dan produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah. “Permasalahan penting dalam dunia ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan, adalah masalah pengangguran yang selama ini kita hadapi,” tutur Tauhid.

Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang realitif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun, seiring dengan bertambahan jumlah penduduk.

“Hal ini dipicu juga dengan masih adanya kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna tenaga kerja dengan pencari kerja. Sehingga seringkali terjadi pihak perusahan selaku pengguna tenaga kerja sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan jabatan yang tersedia,” ujarnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Kota Ternate terhitung sejak 19 Oktober hingga 8 November ditetapkan berada di level I tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini sebagaimana instruksi mendagri nomor 53 dan 54 tahun 2021, tentang PPKM yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2021.

Sekretaris Satgas Penanggulangan Covid-19 Kota Ternate, Arif Abdul Gani mengatakan, meski Kota Ternate sudah berada di level I PPKM, namun saat ini masih ada satu khusus positif covid-19. Yang bersangkutan berlamat di Kelurahan Soa Sio Ternate Tengah, dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.

“Satu orang yang masih positif ini terpapar pada tanggal 16 Oktober kemarin melalui transmisi lokal, sehingga kami akan terus mengantisipasi penularan virus ini di Kota Ternate dengan tetap memperketat protokol kesehatan,” kata Arif, kemarin,

Menurut Arif, pihaknya intens melakukan tracking untuk memastikan, apakah pendapat warga lain juga terpapar akibat berkontak langsung dengan yang bersangkutan. Ini dilakukan untu mendeteksi penyebaran Covid-19. Arif menyebut, meski Kota Ternate saat ini sudah berada pada level I PPKM, namun pihaknya menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Kita himbau kepada masyarakat agar tetap berikhtiar dengan jarak dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.. Karena masih ada satu kasus positif,” tandasnya menutup. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Pemkot Ternate saat ini dalam tahapan pengkajian terkait rencana perampingan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam tahapa ini, pada Selasa (19/10) kemarin juga mulai dilakukan rapat koordinasi dengan 7 OPD. 7 OPD tersebut yakin Dispora, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perpustakaan dan Kearasipan, Disperindag, Damkar, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Kebudayaan. Kajian ini untuk memetakan fungsi tugas OPD “Terkait permapingan OPD, dimana ada beberapa OPD yang selama ini tupoksinya telah bergeser ke OPD lain,” kata Sekda Kota Ternate, jusuf Sunya, kemarin (20/10).

Tupoksi yang sudah bergeser diantaranya seperti pada Dinas Perkim terkait penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang diahlikan ke Dishub. Kemudian soal pertamanan kota yang urusannya diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHK). Kemudia pada Badan Kepegawaian, ada penambahan terkait fungsi Korpri yang dialihkan ke SDM. Kemudian pemakaman akan dikelola oleh Unit Pengelola Teknis (UPT) pemakaman. Hingga Dinas Kelautan Perikanan (DKP) terkait kewenangan fungsi tentang urusan pulau kecil pesisir yang diahlikan ke Provinsi berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Dan juga di beberapa OPD lain, seperti Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Ketahanan Pangan.

“Kita masih dalam proses menyesuaikan struktur (OPD), yang gemuk bakal di rampingkan, Sebagian urusan terhitung mulai tahun ini dialihkan ke instansi teknis terkait,” terang Jusuf. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Panitia Seleksi (pansel) calon Direksi dan calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate mencatat sudah 14 orang calon yang mengembalikan berkas pendaftaran. Terdiri dari 7 calon Direksi dan 7 calon Dewan Pengawas. Itu berdasarkan data per tanggal 19 Oktober 2021 yang diterima Malut Post.

Nama yang tercatat sebagai calon Direksi adalah Ir Abubakar Adam (instansi asal Bank Mega Maros Sulsel), Dr Anwar Hasjim Drs M. si (Instansi Asal BPBD Kota Ternate), Dra Hj Rita Wahyuni (instansi asal PDAM Kota Ternate), Ir Suharto Kahar (Instansi asal PDAM Kota Ternate), Misna G Hi Hasyim SE (Instansi asal PDAM Kota Ternate), Muhdar Assagaf SE AK (Instansi asal Bank Danamon Ternate), dan Syafrudin ST (Instansi aal Pemprov Maluku Utara).

Sementara yang tercatat sebagai calon dewan pengawas adalah Nasir Ibrahim SE (Instansi asal Perusda Provinsi Maluku Utara), Chalid Thalib SH (tokoh Masyarakat), Drs Ahmad S Karim MM (Instansi asal Dinas Pendidikan Provinsi ma;uku Utara), Hi Syafrudin M Nur SH (Instansi asal sekretaris Korpri Kota Ternate), sudin Dero SH (tokoh masyarakat/ mantan anggota DPRD), Maslan Deis Ss Said MPd (Instansi asal Dosen UMMU), dan Dr Said Assagaf SH MM (pensiunan ASN Kota Ternate),” tandasnya. (tr-01/yun)

Kasus Resmi Dilimpahkan ke Pengadilan

MALUT-POST-TERNATE Kasus dugaan tindak pidana melaukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan, sebagaimana menyeret WZI alias Wahda sebagai tersangka, bakal disidang. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate resmi melimpahkan kasus Wahda ke Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Selasa (19/10). Kasi Intel Kejari Ternate, Abdullah, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pelimpahan kasus Wahda. “Iya, sudah dilimpahkan tadi (Selasa kemarin),” akunya. Lanjut Abdullah, kini pihaknya tinggal menunggu penetapan jadwal sidang di Pengadilan Negeri. terpisah, Kadar Noh selaku Humas Pengadilan Negeri Ternate ketika dikonfirmasi, turut membenarkan. “Berkas pekara sudah dilimpahkan oleh Kejari Ternate,” katanya.

Pasca dilimpahkan, Pengadilan Negeri Ternate langsung mentapkan Iwan Anggoro Warsita sebagai Ketua Majelis Hakim yang nantinya memimpin jalannya sidang perdana kasus Wahda.

Sedangkan bertindak sebagai Hakim anggota yakni Irwan Hamid dan Ulfa Rery. Meski begitu, belum ada penetapan jadwal sidang dalam kasus ini. “Belum ada penetapan jadwal sidang,” terang Kadar. Sekadar diketahui, Wahda yang merupakan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dilaporkan Brigpol Abdul Muis Suroto ke SPKT Polres Ternate. Wahda dilaporkan karena sempat menyeruduk Brigpol Abdul saat sedang menertibkan arus lalulintas di Jln. KH. Dewantara Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, beberapa bulan lalu. Setelah dilaporkan, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Terntae langsung melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi,” ujarnya. (mg-03/aji)

MALUT-POST-TERNATE Pengadilan Negeri Ternate menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan terdakwa Fh Alias Firman.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dibuka untuk umum terhadap terdakwa Firman, digelar Selasa (19/10), dipimpin Ketua Majelis Hakim, Rudy Wibowo didampingi Hakim anggota, Ulfa Rery dan sugianur dibantu Abd. halik Buamona sebagai panitera pengganti.

Turut hadir dalam sidang, Sugandy Putra Mokoagow selaku jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang, FH Alias Firman dijatuhi pidana penjara 1 tahun. Tidak hanya itu, dalam amar putusan, Majelis Hakim juga menyatakan terdakwa FH alias Firman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan JPU.

Karena itu, Majelis Hakim dengan tegas menyatakan, masa penahanan yang sudha dijalani FH alias Firman dikurangi seluruhnya dari vonis pidana dengan perintah, terpidana tetap berada dalam tahanan berikut menetepkan Barang Bukti (BB) 1 unit handphone merk Vivo ZI Pro warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban yakni Hj. Rahmawaty Djanahar,” (mg-03/aji)

100 Guru Bakal Pensiun, Ternate Terancam Kekurangan

MALUT-POST-TERNATE Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Ternate belum memenuhi solusi, terkait dengan pemerataan guru. Diknas Saat ini masih dalam peninjauan kembali terhadap data-data guru di tiap-tiap sekolah. Ini untuk mengetahui jumlah kesesuaian antara ketersediaan guru dengan jumlah guru yang dibutuhkan. Plt Kepala Diknas Kota Ternate, Bahtiar Teng mengaku, saat ini memang masih banyak kekurangan guru khususnya beberapa bidang studi. Diantaranya guru mata pelajaran Penjaskes dan pendidikan Agama.

Untuk mata pelajaran seperti Penjaskes dan Agama memang kita masih kekurangan. Bahkan sekolah-sekolah yang di dalam kota juga masih kekurangan dimata pelajaran itu (Penjaskes dan Agama, red),” kata Bahtiar, kemarin (18/10).

Menurutnya, Diknas sejauh ini masih mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan guru. Dengan tujuan agar kebutuhan guru di sekolah-sekolah dapat terpenuhi secara merata. Bukan hanya utnuk sekolah yang ada di dalam pulau Ternate, namun juga untuk sekolah yang ada di Kecamatan terluar. Seperti Moti, Hiri, dan Batang Dua.

“Di beberapa sekolah memang ada yang kelebihan, tapi tidak banyak lebihnya. Paling lebihnya satu saja. Jadi kita masih terus melihat data-data yang ada. Kalau memnag ada kelebihannya ya kita geser ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan,” ujarnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST-TERNATE Perumahan atau tempat tinggal bagi guru-guru yang bertugas di Kecamatan terluar Kota Ternate, tampaknya masih menjadi masalah. Ini diakui oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Ternate, Bahtiar Teng, saat diwawancarai sore kemarin (18/10).

Menurutnya, tidak semua guru yang bertugas di tiga Kecamatan terluar seperti Moti, Hiri, dan Batang, mendapat perumahan Guru. Hal ini bisa menjadi satu kendala atau masalah dikemudian hari jika ada mutasi guru ke Kecamata terluar, “Tidak semua dapat. Ada yang punya ada yang tidak. Jadi ini juga harus kita pikirkan, karena kalau ada mutasi guru, maka guru-guru itu akan memikirkan biaya tempat tinggal. Kita coba siasati dengan rumah-rumah guru yang layak, ya masih mereka tempati,” terang Bahtiar.

Dia mencontohkan, tiga guru yang dimutasi ke SMP yang ada di Kecamatan Moti beberapa waktu lalu, memang terkendala tempat tinggal. Untuk mengatasi hal itu, sudah memikirkan staf Diknas untuk mencarikan tempat tinggal bagi ketigannya. “Saya sudah krim staf kesana (Moti, red) untuk mencaraikan tempat tinggal. Sehingga mereka yang dipindahkan ini bisa rasanya nyaman. Berdasarkan informasi, mereka sudah mulai bertugas,” tandasnya. (tr-02/yun)