MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, mulai anggota Badan Anggaran (Banggar) menyoroti terkait dengan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember tahun 2020 kemarin. Hal ini disampaikan oleh Mubin A Wahid.

Mubin mempertanyakan apa yang menjadi dasar dan urgensi bagi pemerintah Kota Ternate sehingga ada kebijakan penganggaran PTT kurang lebih 953 orang. Jika dijumlahkan, keseluruhan PTT sekarang mecapai 3.836. Menurutnya, jumlah ini dapat membebani APBD di kisaran Rp 36 miliar, bahkan Rp 40 miliar. Tak hanya itu, pengangkatan PTT ini menjadi beban bagi pemerintahan yang baru. “Masalah ini jangan dianggap main-main oleh Walikota,” ujarnya.

Mubin menambahkan, DPRD juga meminta penjelasan dari pemerintah Kota, apakah sudah sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) atau tidak. Hal ini diharuskan, agar penempatan para pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. “Penambahan sebanyak 953 orang justru menambah beban anggaran,” tutupnya. (mg-03/yun)

Pekan Depan, Pemkot MoU dengan Pengelola Gamalama Modern

MALUT POST – TERNATE. Salah satu pusat belanja berkelas di Maluku Utara (Malut), Plaza Gamalama Modern bakal segera beroperasi. Bangunan yang berdiri di atas eks Pasar Gamalama itu, sudah mulai rampung. Hasil peninjauan Walikota kemarin, pihak ketiga tinggal fokus melakukan finishing.

Beberapa bagian lantai dan juga plafon di lantai empat dan lantai dasar, sudah selesai. Selain itu dipasangkan tangga lift serta penataan taman bagian lobi. Menariknya, bangunan berlantai lima ini, meski bentuknya terlihat sama dengan bangunan lainya, namun ada ciri khas tersendiri ketika pengunjung masuk dari lobi sampai ke lantai terakhir. Pasalnya, di setiap tiang dihiasi ornamen lampu bentuk cengkeh dan pala, yang dibuat lebih modern dan elegan.

Untuk tangga eskalator telah rampung dan aktif. Hanya saja, terkendala listrik yang belum dipasangkan tegangan tinggi, sehingga belum bisa berfungsi. Wali Kota Burhan Abdurahman, mengaku proses finishing ini akan rampung dalam waktu dekat. “Pihak ketiga targetkan tinggal 10 Februari sudah rampung, atau paling lambat tinggal 14 Februari,” akunya.

Mall ini, lanjut Burhan, akan diserahkan ke pihak ketiga untuk mengelola. Pihak ketiga yang di tujukan nanti kata Burhan, sudah punya pengalaman mengelola mall di beberapa daerah. “Sudah ada pembicaraan. Dan rencananya pekan depan sudah ada penandatanganan MoU dengan mereka (pihak ketiga, red),” kata Burhan. Lebih lanjut Burhan mengatakan, penyerahan ke pihak ketiga ini karena bangunannya mewah, yang sama dengan mall di kota-kota besar lainya. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang lebih profesional, sehingga selain memastikan mall ini terus berdiri, service-nya juga terjamin.

Lebih dari itu, kata Burhan. Kehadiran pusat perbelanjaan ini memberi dampak, dimana ada ratusan kerja yang terserap. Kemudian tersedianya kebutuhan warga kota dan tentu memiliki dampak PAD terhadap daerah. “Dampak lain adalah, menjadi kebanggaan warga Ternate,” tambahnya.

Burhan mengaku, kendati bangunan telah modern, namun aspek histori-nya juga dipertimbangkan. Dimana nama Gamalama masih tetap dipertahankan. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa ada kesinambungan pembangunan dari pimpinan satu ke yang lain. “Karena itu, kita berharap, ada kelanjutan pembangunan pemimpin berikut di bagian sisi barat sampai kedepan masjid Al Munawwar. Karena itu sudah masuk dalam perencanaan. Hanya saja terkendala pada proses pembebasan lahan,” akunya mangakhiri. (udy/yun)

Buat Project tentang Batik Tubo

MALUT POST – TERNATE. Pemilihan Mahasiswa Berprestrasi (Pilmapres) Unkhair 2020 resmi berakhir, Rabu (30/12). Dari 14 finalis yang tersisa, pilihan dewan juri untuk menjadi duta Unkhair di ajang nasional adalah Dinda Rahmawaty, wakil dari Fakultas Teknik.

Pada babak grand final kemarin, Dinda tampil mempresentasikan gagasan kreatifnya, yaitu perancangan Sistem Informasi Penjualan Batik MalefoKhas Ternate Berbasis Website (SIPETIK Malefo). Usai dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi Unkhair 2020 dengan predikat terbaik pertama, Dinda mengungkapkan alasannya memilih produk batik. “Seperti yang kita tahu batik di malut,” jelasnya. Dina yang mengaku sempat minder dengan lawan-lawannya ini mengaku akan mempersiapkan diri untuk bertarung di tingkat nasional.

sementara itu, Ketua panitia Gunawan Hartono, S.P,. MSc, menyebutkan bahwa selain pemenang pertama, Fakultas Teknik juga berhasil menyabet pemenang kategori sosial media. “Karena kita juga eksposenya lewat media sosial juga. Lewat IG dan Facebook,” sebutnya.

Wakil Dekan III, Fakultas Pertanian itu, bersyukur atas kesuksesan dan kelancaran kegiatan tahunan tersebut. Selanjutnya, Tono menyatakan pihaknya lakukan pembimbingan dan pembinaan kepada sang juara, dalam rangka menuju tingkat nasional di tahun depan. “Harapnya kami perwakilan Unkhair menjadi finalis di level nasional tahun depan. Yang jelas kita lakukan pembimbingan dan pembinaan sesuai Panduan Nasional. Jadi tidak serta merta kita kirimkan saja begitu,” ungkapnya. (mg-05/pn)

MALUTPOST-JAILOLO. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) peraih suara terbanyak pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Kamis (17/12).

Penetapan Paslon nomor urut 01 ini nampaknya tidak diterima tim Paslon lain, yang dibuktikan dengan tidak menandatangani berita acara hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara. Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan nomor: 136/ HK.03.1/-KPTS/8201/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati 2020. Dari hasil penetapan di tingkat kecamatan dan KPU ini diputuskan Paslon James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR) 22.524 suara, paslon Danny Missy Imran Lolori (DAMAI) 21.074 suara, paslon nomor urut 03 Ahmad Zakir Mando-Pdt. Alpinus K.Pay (Zaman-Pay) 12.824 suara dan Paslon nomor urut 04 Denny Pallar-Iksan Husain (DeSain) 10.167 suara”.

“Penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati ini dituangkan dalam form D hasil Kabupaten yang terlampir dalam keputusan yang tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan,” ungkap Ketua KPU Miftahudin Yusup saat membacakan dan menetapkan hasil perolehan suara.

Setelah mendengar apa yang dibacakan ketua KPU, saksi Paslon DAMAI Abjan Radja menyampaikan hasil penetapan KPU ini akan digugat ke Mhakmah Konstitudi (MK). Selain itu, tim paslon Zaman-Pay dan Desain juga tidak menerima putusan tersebut. Terpisah ketua tim pemenang paslon DAMAI Charles Richard mengatakan tim paslon DAMAI bukan tidak menerima atau tidak legowo menerima hasil tersebut, tetapi tahapan Pilkada ini belum berakhir dan sesuai bukti yang dikantongi, harus diuji di MK sehingga tim paslon DAMAI harus menggugat hasil pleno terbuka ke MK. Jadi ada lembaga hukum yang bisa menguji soal dugaan pelanggaran pilkada. Makanya kita ke MK, karena MK merupakan lembaga terakhir yang bisa memutuskan sah tidaknya hasil pilkada,”jelasnya, sembari meminta semua pihak tetap sabar menunggu hasil keputusan terakhir dari MK. (din/met)

MALUTPOST-TERNATE. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), hanya ada dua pasangan calon (Paslon) yang memenuhi syarat 2 persen untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi (MK), Mereka adalah Paslon Muh Hasan Bay – Asgar Saleh (MHB-GAS) untuk Pilwako Ternate dan Paslo Joel B Wagono-Said Bajak (OS) di Pilkada Halmahera Utara (Halut).

Ketua Tim Hukum MHB GAS, Muhammad Conoras mengaku, kesiapan ke MK sudah 80 persen. Hanya saja berkasnya belum diajukan ke MK karena mereka masih mempertimbangkan, apakah menggunakan penasehat hukum lokal (Maluku Utara) ataukah Jakarta. Jika hal itu nanti sudah disepakati, maka gugatan siap dilayangkan ke MK via online sebelum tanggal 19 Desember pukul 17.00 WIT, sebagaimana ketentuan tentang batas waktu.

“Tapi bagi saya, mau gunakan pengacara, dari sini atau Jakarta yang penting ke MK. ke MK ini Paslon yang menginginkan dengan segala bukti yang sudah disiapkan dan menurut kami itu akurat,” ucap Conoras, kemarin (17/12).

Dia menegaskan, gugatan ke MK bukan karena MHB-GAS tidak mengakui kemenangan Paslon M Tauhid dan Jasri Usman (TULUS. Akan tetapi hukum demokrasilah yang masih memberikan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 tahun 2020. Conoras pun yakin gugatan mereka bakal diterima.

“Nanti kita lihat di MK, apakah data yang sudah kita miliki ini bisa mempengaruhi kemenangan Paslon TULUS atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita hanya berjuang demi menegakkan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan,” tuturnya.

Conoras menyebut, ada dua permohonan yang akan disampaikan dalm gugatan ke MK. Yakni diskualisifikasi Paslon TULUS dan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, untuk permintaan diskualisifikasi, pihaknya masih mencari bukti tambahan yang mengarah pada pelanggaran berbentuk Terstruktur, Sistematis, dan Masih (TSM). Kalau PSU data-data kita sudah lengkap tinggal penilainnya ada pada MK. PSU target kita di Ternate Tengah dan Ternate Utara, karena dua kecamatan ini terjadi kecurangan yang signifikan,” ungkapnya.

Selain ke MK, Tim Hukum MHB-GAS juga akan melaporkan 5 komisioner KPU Kota Ternate ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Alasannya, Komisioner Kota Ternate dinilai tidak bisa melaksanakan kewajiban hukum dan terlalu kaku dalam menafsirkan peraturan KPU. Semisal, permintaan membuka kotak suara oleh saksi yang tidak diakomodir oleh KPU dengan alasan aturan. “Di Kabupaten Halmahera Timur, KPU bisa membukan kotak suara untuk mencari kepastian, tapi kenapa di sini (Ternate) tidak bisa. Jangan-jangan mereka sengaja tidak mau buka agar ini ke MK,” sesal Conoras sambil menyebut laporan ke DPP akan disampaikan setelah gugatan ke MK.

Sementara di Halut, Ketua Tim pemengangan Paslon Joel B.Wogono dan Said Bajak (JOS), Yusri Bailussy mengatakan, pada dasarnya, tim JOS menghargai keputusan rekapitulasi yang dilaksanaka KPU Halut, dimana perbedaan antara FM-Mantap dan JOS hanya 619 suara.

Namun, menurut Sekretaris DPC PKB Halut ini, terdapat sejumlah kejanggalan dan persolan teknis yang dinilai melanggar udang-undang dalam tahapan pungut dan hitung yang terjadi pada beberapa tingkatan. “Hasil pleno rekapitulasi oleh KPU Halut, kita akan lanjutkan ke MK. Kita saat ini sementara menyiapkan bukti pelanggaran yang nantinya akan dibawa ke MK. Kita yakin menang di MK,” ujarnya optimis.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara oleh KPU Halut, total jumlah suara sah sebanya 100.775. Dimana Paslon FM-Mantap mendapatkan 50.697 suara, sementara JOS memperoleh 50.078 suara. Selisih suara kedua paslon hanya 619 suara. (mg-01/cr-04/rul)

Konser artis asal Bau-bau Fildan Rahayu di Desa Mintun Kecamatan Taliabu Utara pekan lalu, berbuntut panjang. Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat menggugat Keadilan (MMK), menganggap konser tersebut melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2020, tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota serta Wakil Walikota serentak dalam kondisi bencana Covid-19.

Pendemo juga menyebutkan, kegiatan konser yang difasilitasi panitia dari pihak paslon 02 AMR di Pilkada Taliabu itu tidak sesuai denan titik kegiatan paslon, yang ditetapkan KPU Pulau Taliabu.

“Kami mendesak Bawaslu Pulau Taliabu agar memproses dugaan pelanggaran ini, karena melanggar PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana Covid-19,” kata Korlap aksi, Syahrudin Yoisangaji dalam orasinya di depan kantor Bawaslu Taliabu, Sabtu (5/12) kemarin.

Dia menilai, penentuan zona kegiatan kampanye untuk paslon 01 MS-SM di zona II wilayah utara, dan paslon 02 AMR di zona I Taliabu Barat dan sekitarnya. Namun, ada acara konser yang diduga difasilitasi panitia acara dari salah satu paslon di zona II tanpa Surat Izin dari Kepolisian.

Menanggapi keinginan pendemo, Ketua Bawaslu Pulau Taliabu Adidas La Tea mengatakan, mereka sudah berkordinasi dengan pengawas lapangan di Taliabu Utara. Keterangan Panwascam, kehadiran Fildan untuk menghibur umat Nasrani di Desa Mintun yang melaksanakan Ibadah pada Jumat (4/12) malam.

“Bawaslu tetap memproses sepanjang ada dugaan pelanggaran, baik yang sifatnya temuan atau laporan dan memenuhi unsur formil serta materil,” janji Adidas. Dia mengajak pendemo agar bersama-sama membantu penyelenggara pengawas dalam memantau proses tahapan pencoblosan, Rabu (9/12).

Ketua KPU Taliabu Arisandi La Isa dihadapan massa aksi tersebut menegaskan, sesuai pembagian zona wilayah, kegiatan kampanye paslon berakhir sabtu (5/12). “Dan sesuai jadwal, paslon 01 wilayah utara, dan paslon 02 di Taliabu Barat,” jelas Arisandi. Dia bilang pelanggaran jika pendemo memiliki bukti atas tuntutan itu dilaporkan ke Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Karena KPU sebatas lembaga teknis.

Soal netralitas, dirinya berkomitmen penyelenggara KPU tetap netral dan tidak ada keberpihakan kepada siapa pun. “Saya Arisandi menjamin penyelenggara dalam pilkada ini netral.” tegasnya.

Terpisah, Kepala Kepolisian Sektor Taliabu Barat, AKP. Roy Berman Simagunsong menuturkan, kegiatan konser di Desa Mintun dengan menghadirkan ribuan warga, jelas melanggar protokol kesehatan serta tidak didukung izin dari Kepolisian. “Acara itu tidak ada izin, dan yang terjadi disana kerumunan massa. Untuk itu Polsek akan memanggil penyanyi Fildan dan panitia kegiatan itu,” tandasnya.

Pendeta V. Lakahena dari Desa Mintun Kecamatan Taliabu Utara, menjelaskan acara Natal yang digelar oleh Klasis Sula-Taliabu hanya mengudnang beberapa jemaat saja. “Tetapi karena dalam acara tersebut hadir artis dangdut dan calon Bupati Aliong Mus sehingga kerumunan banyak orang tidak bisa dihindarkan,” jelasnya. Dia menegaskan, kerumunan orang di acara Natal itu adalah hajatan keagamaan bukan kampanye. (rid/onk)

MALUTPOST-TIDORE. Sikap anggota empat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan yang menolak APBD perubahan lewat sidang paripurna belum lama ini menuai tanggapan dari Walikota, Capt Ali Ibrahim.

Dikatakan, penolakan empat fraksi di DPRD akan berakibat fatal bagi pelayanan umum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Tidore. “Oknum-oknum di DPRD ini terlalu berpikiran politis. Mengaitkan kebijakan anggaran dengan kepentingan politik. Ini menyebabkan masyarakat yang memilih mereka di DPRD menjadi korban, ungkap Walikota disela-sela kunjungannya saat memantau kawasan perumahan di kelurahan Gurabati, Minggu (6/12).

Dengan kesal, ia mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukka empat fraksi. “Jujur saya sangat kecewa dengan sikap sejumlah fraksi di DPRD yang menolak pengesahan APBD-P kemarin. Ini sikap yang kurang elegan dalam membijaki kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat,” akunya.

Menurutnya, penolakan usulan anggaran perubahan oleh Fraksi PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem telah menghambat dan hibah bantuan pusat berupa Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp 27 miliar yang harusnya tertuang dalam APBD-P. Alkes yang dimaksud seperti alat Covid Ventilator, Pasien Monitor, dan CT-Scan.

Selain itu, insentif dokter, perawat, tenaga medis dan lain-lain yang ada di APBD-P senilai 400 juta hingga pengadaan UPS, penunjang CT-Scan akan megalami kendala serius.

“Sekalipun sudah ada CT-Scan namun belum bisa dioperasikan karena UPS yang harusnya masuk di APBD-P tahun ini, dialihkan ke APBD tahun depan,” ungkapnya. Belum lagi, lanjut Walikota, alokasi anggaran lampu jalan yang juga dialihkan ke APBD Induk tahun depan.

“Sudah jelas akan padam karena menunggak ke PLN. Selain itu, listrik di pabrik es juga mengalami hal yang sama sehingga pedagang ikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Coldstorage di PPI tidak lagi bisa meningkatkan produksi karena pasokan listrik akan dihentikan PLN,” ujarnya dengan nada kecewa.

Baginya, sikap empat fraksi dalam melihat kebijakan anggaran di APBD-P sangat sempit. “Padahal niat kami tulus untuk memberikan hak masyarakat yang harus kita penuhi bersama,” tandasnya. (mg-06/aji)

MALUTPOST-JAILOLO. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Halmahera Barat diduga merahasiakan data Surat Keterangan (Suket) warga enam Desa di Kecamatan Jailolo Timur yang belum meiliki e-KTP. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyurat secara resmi meminta data jumlah suket yang dikeluarkan, tetapi tidak pernah direspon. “Kita sudah menyurat secara resmi ke Disdukcapil untuk meminta data suket enam desa. Selain surat, saya juga mengirim pesan WhatsApp kepada Kadis Dukcapil. Tetapi tidak ada balasan,” tandas Ketua Bawaslu Alwi Ahmad, Kamis (3/12).

Alwi menegaskan data suket sangat penting untuk diketahui, karena melalui data tersebut Bawaslu bisa melakukan pengawasan secara maksimal, karena jangan sampai ada pemilih yang tidak terdaftar atau berada diluar Halbar. “Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai ada pemilih siluman. Makanya kita minta data suket untuk diketahui apakah benar pemilih tersebut adalah penduduk Halbar atau tidak,” katanya.

Selain itu, untuk memastikan apakah Disdukcapil benar mengeluarkan suket atau tidak. Kemudian saat penciklitan, ada warga enam desa yang didata atau tidak dan dimasukan dalam DPT atau tidak. “Tapi permintaan kami belum direspon dengan baik oleh pihak Disdukcapil,” pungkasnya. (din/met)

MALUTPOST-TERNATE. Setelah melakukan aksi demonstrasi di Hiri, Aliansi Masyarakat Hiri, kemarin melakukan hearing dengan Pemkot. Hearing yang dipimpin Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya itu, mempertanyakan tentang perkembangan pekerjaan dermaga yang sementara berlangsung. Alih-alih mencari solusi, warga yang terdiri dari kelompok pemuda ini, ricuh dan nyaris terlibat adu jotos dengan pihak pemerintah.

Awalnya rapat berlangsung normal. Dari pihak pemerintah yang turut hadir selain Sekkot, juga sisten III Tamrin Alwi dan dinas teknis yakni Kadishub Faruq Albaar dan Kadis PUPR Risval Tribudianto. Setelah dibuka oleh Sekkot, Kadis PUPR diminta memberi penjelasan, terkait perkembangan pembangunan Dermaga yang sementara dikerjakan. Risval menjelaskan, sesuai dengan aggaran yang diakomodir sesuai dengan APBD perubahan APBD 2020 saat ini, pekerjannya terkait dengan pengerukan lokasi dermaga, juga pembangunan talud sisi utara. Fungsi dari talud ini, guna mengantisipasi jangan sampai air sungai di sisi utara meluap masuk ke dermaga saat terjadi hujan.

Pihaknya, lanjut Risval, belum berani melakukan pengerukan sampai ke bagian depan. Sebab akan mengubah bentangan alam, jika itu diubah maka butuh izin UPL dan UKL. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang pekerjaan tahun 2021. Dimana dana yang terakomodir khusus di Dinas PUPR sebesar Rp697 juta dengan item pekerjaan pembangunan breakwater.

Kendati begitu, Risval mengaku, pekerjaan yang dilaksanakan sementara ini, belum masuk dalam perencanaan pembangunan dermaga. Sebab perencanaan menjadi kewenangan Dishub, namun penyusunannya nanti menyesuaikan pekerjaan yang telah dilaksanakan saat ini. “Kalau pengerukan dan pembangunan talud belum, harus butuh perencanaan yang besar,” ucapnya sambil memukul meja.

Suasana Rapat pun memanas. Wawan yang juga koordiantor aliansi itu, langsung melayangkan piring berisi hidangan kue, yang ada di depannya. Bahkan meja yang ada di depannya juga ikut dibanting. Sambil menunjuk Kadishub, dan mengatai bahwa Kadishub tidak pro-aktif, setiap kali konfirmasi aliansi tidak direspon.

Adu mulut pun tidak terhindarkan. Wawan bahkan nyaris melemparkan Kadishub dengan tas. Beruntung cepat dilerai. Suasan rapat pun menjadi kacau. Kadishub merasa tersinggung dan langsung pergi meninggalkan tempat pertemuan. “Saya tidak berdebat dan lebih baik saya keluar,” tegasnya, sambil turun dari tangga lantai tiga kantor Wali Kota.

Meski Kadishub telah meninggalkan ruangan, Sekkot Jusuf Sunya langsung cepat memulihkan kondisi tersebut. Dia meminta agar Kadis PUPR dan Kadishub, membuka komunikasi yang baik dengan aliansi, terkait dengan perkembangan dermaga. “Tidak bisa ditutup informasi, ketika masyarakat mempertanyakan pekerjaannya,’ pinta Sekkot. (udy/yun)

MALUTPOST-DARUBA. Setelah sepekan dinyatakan hilang usai tercebur di sungai Tiabo, Keleon Baridji (70), warga Duma, Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara (Halut) yang berprofesi sebagai Pendeta ini, ditemukan tak bernyawa di pesisir Pantai Dodola.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Malut Post menyebut, korban ditemukan pertama kali oleh nelayan sekitar pukul 06.30 WIT. “Sebelum ditemukan, nelayan sempat mencium bau tidak sedap. Saat nelayan mencari tau asal bau tersebut, ternyata yang ditemukan adalah sesosok mayat yang hanya menggunakan celana pendek dan tanpa baju dengan posisi tengkurap,” terang Mus, salah satu pekerja bangunan di Dodola.

Mus melanjutkan, sesaat setelah ditemukan mayat tersebut, warga yang tinggal di pulau Dodola langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari tahu identitas korban. “Beberapa warga lalu menginformasikan ke Polres Pulau Morotai untuk ditindaklanjuti,” tambah Mus.

Terpisah, Kabag Ops Polres Pulau Morotai, AKP Samsul Bahri, saat ditemui diruang kerjanya membenarkan temuan mayat tersebut. “Usai menerima laporan temuan mayat, tim Reskrim lalu turun melakukan olah TKP, sementara korban Keleon Baridji, lalu dievakuasi dan dibawa ke keluarganya di Desa Duma Kecamatan Galela,” terang Samsul.

Sebelumnya diketahui, Keleon Baridi merupakan korban tercebur di kali Tiabo bersama satu rekannya, Kamis (27/11) lalu. Keleon tercebur saat menyebrangi sungai Tiabo menuju Desa Roko, Halmahera Utara. Keduanya terseret arus, 1 orang berhasil selamat, sementara Keleon Baridji, dinyatakan hilang. Meski tim SAR dan warga setempat turun melakukan pencarian, namun hingga 5 hari, pencarian tersebut membuahkan hasil. Baru di hari keenam, korban Keleon Baridji, ditemukan tewas di bibir pantai Pulau Dodola. (tr04/lid)