MALUTPOST-SOFIFI. Jabatan enam Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara bakal segera berakhir. Tepatnya 17 Februari nanti, posisi mereka akan ditempati Pejabat Sementara (Pjs). Mengingat jadwal tahapan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Maret mendatang, otomatis Pjs yang akan mengisi kekosongan tersebut.

Enam Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya tinggal sebulan lebih lagi itu adalah, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman dan wakilnya Abdullah Tahir, Wali Kota Tidore Kepulauan dan Wakilnya, Capt Ali Ibrahim Muhammad Sinen. Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Danny Missy-Zakir Mando, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Frans Manery-Muhlis Tapi-tapi, Bupati Taliabu Aliong Mus dan Wakilnya Ramli, serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Namun, untuk Haltim Bupatinya telah meninggal dunia, dan hingga sekarang posisi tersebut sudah diisi oleh Pejabat Sementara M Ali Fataruba.

Sedangkan dua daerah lain yang juga telah menggelar Pilkada, yakni Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula, masa jabatan kepala daerahnya baru akan berakhir pada Mei dan Juni mendatang. Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Bupati Halsel Bahrain Kasuba masih akan menjabat sekitar setengah tahun lagi.

Dari enam Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir Februari nanti, hanya Kota Ternate dan Halmahera Timur yang tidak kembali maju. Di Ternate, Burhan Abdurahman telah dua periode menjabat, sedangkan di Haltim bupatinya meninggal dunia. Sedangkan untuk empat Kepala Daerah lain, masih menunggu hasil sidang MK.

Sedangkan di Halmahera Selatan, Bupati petahana terganjal bertarung karena tidak mendapat dukungan partai politik, sedangkan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes meski maju kembali, dia kalah melawan pendatang baru. Saat ini Hendrata Thes juga menyampaikan gugatannya di MK. Senasib dengan Hendrata, wakilnya Zulfahri Abdullah juga kalah. Namun Zulfahri tidak menyampaikan gugatan karena hanya bisa finish di urutan ke tiga.

Terkait penempatan Pjs, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Maluku Utara, Taufiqurrahman Marasabessy mengatakan, pengusulan Bupati/ Wali Kota definitif hasil Pilkada 2020 menunggu hasil putusan MK. Selanjutnya penempatan dari KPU masing-masing Kabupaten/ Kota, barulah diusulkan ke DPRD masing-masing untuk diparipurnakan.

“Setelah paripurna baru akan diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur. Bila waktunya melebihi akhir masa jabatan, maka Mendagri akan menunjuk pejabat yang sifatnya sementara untuk mengisi kekosongan. Ini mengacu pada undang-undang Nomor 23,” terangnya kepada Malut Post, kemarin (30/12).

Untuk mengisis posisi Pjs ini, apakah nanti akan ditempati oleh pejabat pusat atau internal Pemprov Malut semua tergantung Mendagri. “Itu wewenang Mendagri. Jadi nanti kita lihat,” pungkasnya. (cr-03/rul)

MALUTPOST-LABUHA. Seorang nelayan paruh baya asal Desa Obit, Kecamatan Madioli Utara, Halmahera Selatan, yang diketahui bernama Samad Sidik (60), ditemukan tewas mengapung di perairan Belang-belang, Bacan, pada Rabu (30/12) sekira pukul 17.20 WIT.

Informasi yang dihimpun Malut Post, Samad Sidik diketahui keluar rumah di Desa Obit, untuk pergi memancing ikan pada Senin (28/12) pagi lalu. Namun hingga malam hari, Samad tidak kunjung pulang. Khawatir, pihak keluarga langsung menyusul Samad ke tempat biasanya dia memancing. Sayangnya Samad tak ditemukan.

“Biasanya Samad setelah keluar pagi untuk memancing, dia pasti pulang sore atau jelang malam. Tapi pada Senin kemarin, Samad tidak pulang,” kata salah satu kerabatnya.

Karena malam itu Samad tak pulang pihak keluarga langsung melaporkan ke Basarnas. Setelah menerima lapora, Selasa (29/12) Basarnas lalu melakukan pencaharian. Pencarian hari pertama sia-sia. Jejak Samad tak ditemukan. Pencarian lalu dilanjutkan di hari kedua.

Tim gabungan bersama warga menyisir perairan Desa Belang-Belang, sekira pukul 17.20 WIT, kakek berusia 60 tahun itu ditemukan mengapung dalam kondisi tak lagi bernyawa. “Dia ditemukan mengapung tak bernyawa sudah meninggal,” kata Kepala Basarnas Ternate, Muhammad Arafah,kemarin (30/12).

Setelah ditemukan, jenazah korban lalu dibawa ke rumah duka di Desa Obit, Kecamatan Mandioli Utara dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. “Setelah korban ditemukan tim gabungan Basarnas langsung kembali ke pos masing-masing,” jelas M Arafah. (sam/lid/rul)

MALUTPOST-TERNATE. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi tahun 2019 resmi menerima SK Pengangkatan. Dari 123 peserta yang lulus seleksi, yang menerima SK sebanyak 122 orang. Pasalnya satu orang tenaga kedokteran telah mengundurkan diri, setelah ditetapkan seleksi. SK 80 persen ini, diserahkan kepala BPKSDM Junus Yau, di aula kantor Walik Kota, Senin (28/12).

Dengan penyerahan SK ini, para CPNS resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkot sendiri merupakan daerah kedua di Maluku Utara menyerahkan SK hasil seleksi 2019, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi. Junus menyampaikan, 122 orang ini, terdiri dari tenaga guru sebanyak 27 orang, kesehatan 60 orang dan teknis 35 orang. “Untuk tenaga kesehatan ada satu orang dokter yang mengundurkan diri,” akunya.

Junus menyampaikan, satu dokter yang mnegundurkan diri dengan tempat tugas di Puskesmas Jambula. Karena telah mengundurkan diri, maka dokter yang di Moti dipindahkan ke Jambula. lalu dari Batang Dua dipindahkan ke Moti.

Kendati telah menerima SK, Junus mengaku gaji berkala 80 persen baru akan bisa diambil tahun depan. Tepatnya di tanggal 4 Januari. Sementara gaji 100 persen baru bisa diterima setelah selesai mengikuti pra jabatan selama tiga bulan.

“Jadi mulai besok (hari ini) sudah bisa melapor ke SKPD masing-masing. Dan tempat tugas yang telah ditempati tidak akan bisa pindah selama 10 tahun berjalan. Jadi sebelum 10 tahun mereka belum bisa pindah. Dan itu telah diikat perjanjian yang ditandatangani,” tandasnya.

Sembari memesankan, hal yang paling penting adalah disiplin dalam tugas. “Kami juga minta, jika bisa, program kehamilan dapat ditunda sementara. Mengingat proses pra jabatan ada kegiatan fisik yang harus diikuti. Sehingga perlu diihktiarkan. Ini tidak masuk dalam aturan, tapi hanya mengikhtiarkan, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Sopir angkutan dengan trayek Sasa, Jambula, Rua hingga Taduma menggelar protes. Protes ini dilakukan karena telah dibongkarnya ruangan tunggu yang berada di sisi Selatan Kawasan terminal Gamalama. Aksi protes tersebut dilakukan Senin (28/12) kemarin. Sejumlah sopir angkut juga membakar sisa material yang sudah dibongkar.

Muhammad Edy, seorang sopir mengatakan, pembongkaran ruangan tunggu yang diduga dilakukan Dishub tersebut tanpa koordinasi dengan para sopir angkutan. Ruang tunggu dibongkar untuk dibangun lapak para pedagang yang berada di kawasan terminal. “Kami membuat ruang tunggu dengan biaya sendiri, apabila ada pembongkaran tanpa informasi pasti memicu kemarahan” ujarnya. Ely menambahkan, pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam membuat suau kebijakan, harus saling koordinasi.

Menurutnya, ruang tunggu tersebut dibongkar pada malam hari, sementara pembakaran material dilakukan pada pukul 10.30 WIT sebagai bentuk kekecewaan sopir angkutan terhadap sikap Dishub.

Menurutnya, dalam kawasan terminal para sopir angkutan juga harus diistimewakan, jangan hanya para pedagang. “Kami juga dikenakan biaya retribusi ketika masuk terminal, sehingga harus juga diperhatikan karena menyumbang PAD,” sebutnya.

Selain itu, Mugammad Ely mengharapkan agar DPRD Kota Ternate melalui Komisi I, bisa mengunjungi langsung kawasan terminal Gamalama. Hal itu agar bisa melihat langsung tuntutan para sopir angkutan “Kami berharap Komisi I DPRD bisa tinjau lokasi terminal dan lihat secara langsung,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua komisi I DPRD Kota Ternate Zainul Rahman mengatakan, untuk sarana pendukung terminal seperti para penjual makanan perlu didukung. Namun, bukan berarti mengabaikan kepentingan sopir angkutan. Menurutnya kepentingan penumpang dan sopir angkutan juga tidak bisa diabaikan. Harus ada keseimbangan di dalam terminal.

“Pemerintah harus melihat semua pihak, jangan cuma fokus pada pedagang. Sementara para sopir angkutan dipinggirkan. Terminal dibangun untuk para sopir angkutan, dan mereka bertindak sebagai user (pengguna) di kawasan tersebut,” tuturnya.

Zainul menambahkan, para pedagang hanya sebagai penunjang kegiatan dalam terminal. DPRD kembali mengingatkan, Dishub tidak boleh memihak pada salah satu, harus ada asas keadilan. Ia meminta semua pihak agar mampu menahan diri, dan tidak membuat tindakan yang merugikan. “Kami minta Pemkot agar memfasiltasi antara pedagang dan sopir angkutan dengan adil dan berimbang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tata Teknis terminal Dinas Perhubungan Kota Ternate, Zulkarnaen Boso mengatakan, pembongkaran tempat ruang tunggu sopir angkutan tersebut untuk pembangunan lapak para pedagang yang berjualan di kawasan terminal.

“Untuk itu akan dibangun ruang tunggu sementara trayek Sas, jambula, Rua serta Taduma. Bangun sementara sambil menunggu ruang tunggu permanen,” tuturnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Pembiayaan pembangunan dermaga Hiri, dalam dua kali APBD belum bisa terealisasi. Pasalnya, ploting anggaran pada APBD perubahan mendatang.

Sekretaris kota (Sekkot) Jusuf Sunyya mengatakan, Pembangunan didahulukan pada pemecah ombak atau breakwater.

Namun dengan ketersediaan dana terbatas, maka dana ruang tunggu dan jembatan dilakukan pergeseran. Jika dua item anggaran ini belum mencukupi, maka akan dilakukan penambahan. “Namun penambahan nanti tunggu APBD Perubahan,” akunya.

Saat ini, lanjut Jusuf, APBD sudah disahkan. Untuk itu dilakukan pergeseran akan menggangu kegiatan yang lain. Solusi yang bisa dimungkinkan adalah pergeseran item dalam unit dermaga itu sendiri. Tidak dari kegiatan pos lain.

“Kita lihat dulu proses pekerjaannya. Dari dana yang tersedia, kalau sampai belum tuntas, maka sisanya diakomodir pada perubahan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dua item pembangunan yakni pembangunan terminal dan jembatan melekat di dinas perhubungan saat ini sebesar Rp 900 juta. Besaran tersebut rencana digeser ke pembangunan breakwater. Sementara anggaran pembangunan breakwater sendiri yang tersedia Rp700 juta. Jika digabungkan, maka dana pembangunan breakwater tersedia saat ini Rp 1,6 miliar.

Sementara proyeksi dari Dinas PUPR, pembangunan breakwater mencapai Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. (udy/yun)

MALUTPOST-WEDA. Kasus Human Immunodeficiecncy Virus dan Acquared Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) yang terdistribusi dari beberapa Puskesmas. Yakni Puskesmas Weda 10 kasus, Puskesmas wairoro Kecamatan Weda Selatan 5 kasus, Puskesmas Banemo Kecamatan Patani Barat 4 kasus, Tepeleo Kecamatan Patani Utara 4 kasus, Puskesmas Damuli Kecamatan Patani Timur 2 kasus, Puskesmas Lelief Kecamatan Weda Tengah 2 kasus, Puskesmas Patani 1 kasus dan Puskesmas Sagea kecamatan Weda Utara 1 kasus.

“Jadi secara keseluruhannya 29 kasus,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rijja Rajana yang dikonfirmasi, Minggu (27/12). Rijja mengatakan sesuai hasil investigasi, sebagaian besar warga yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS ini tertular dari luar daerah. Artinya kasus ini bukan murni dari dalam daerah. Kasus ini sumbernya dari hubungan seksual,” jelasnya. (mpf/met)

MALUTPOST-JAILOLO. Mitos setiap penghujung tahun selalu ada korban berjatuhan, baik disebabkan karena kecelakaan atau musibah lainnya kembali terjadi di akhir tahun 2020 ini. Dalam dua hari belakangan, kita dikejutkan dengan kabar terjadinya kecelakaan yang menelan korban jiwa.

Sabtu (26/12) dan Minggu (27/12) akhir pekan kemarin, terjadi dua kali kecelakaan di jalan lintas Trans Halmahera, Kabupaten Halmahera barat (Halbar). Dua nyawa melayang. Kecelakan pertama pada hari sabtu, mobil Bus milik Dinas Perhubungan Provinsi Malut dengan nomor polisi B 2600 XDL terbalik. Mobil yang dikendarai Abdul Latif Usman (34) ini membawa rombongan guru Madrasah Tasanawiyah (MTs) Desa Durian Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Mereka berwisata di Pantai Desa Bukubualawa, Kecamatan Jailolo Halbar.

Dalam rombongan guru itu terdapat 20 orang yang terdiri dari 3 orang balita, 5 orang anak-anak dan 12 orang dewasa. Setelah berwisata di pantai Desa Bakubualawa, sekira pukul 14.00 WIT, rombongan hendak kembali ke Sofifi. Saat tiba di jalan ruas jalan umum Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, tepatnya di jalan turunan tajam menikung ke kiri, mobil mengalami rem blong. Karena tidak bisa mengerem, mobil akhirnya menabrak beton pembatas jalan tepat di atas jembatan. Mobil pun terbalik.

Dalam kecelakaan naas itu, Defan Alfatah seorang bocah berusia 4 tahun dan Anti Ismail (26), warga Desa Durian meninggal. Tiga lainnya mengalami luka serius. Masing-masing, Hanisa Yunus (49) Jabir Masuku (50) dan Azwiah M Tero (42). Sementara 15 lainnya hanya mengalami luka ringan. “Para korban saat ini masih menjalani perawatan di puskesmas Jailolo Selatan, sementara korban yang meninggal sudah dikembalikan oleh keluarganya untuk dimakamkan,” kata Kasat Lantas Polres Halbar, AKP. Ridwan Usman.

Sehari setelah peristiwa naas itu, Minggu (27/12) kecelakaan yang nyaris sama terjadi. Sebuah mobil Pick Up dengan nomor polisi DG 8304 T, terbalik di balik tanjakan Gunung Manyasal, Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo. Mobil yang dikendarai Mardewi (28) dan rekannya Ratimin (34) asal Desa Trans Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) ini diduga tak mampu menaiki tanjakan sehingga akhirnya terbalik.

“Mobil ini mengambil barang kiriman dari Manado di pelabuhan Jailolo, setelah itu menuju ke arah selatan Sidangoli dengan tujuan ke Haltim. Dalam mobil itu memuat 12 karung bawang merah, 7 karung bawang putih, 4 karung kacang hijau dan 1 karung ketumbar. Saat tiba di area Gunung Manyasal, mobil tidak mampu menanjak gunung dan langsung terbalik,” terangnya.

“Beruntungnya dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa. Sopirnya hanya mengalami luka lecet dan rekannya dalam kondisi baik,” pungkasnya.

Selain Jailolo, Halmahera Barat, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa juga terjadi di ruas jalan Trans Halmahera, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Dalam kecelakaan itu dua remaja putri tewas mengenaskan. Selain jatuh dari motor, keduanya juga dilindas truk dan tewas mengenaskan. Korban masing-masing adalah Definta Sentania (17) warga Desa Gura dan Kristina Wontuwotu (17) warga Desa Gamsugi.

Informasi yang dihimpun Malut Post, peristiwa naas itu terjadi, sekira pukul 17.0 WIT. Awalnya, kedua remaja yang masih berstatus pelajar itu mengendarai sepeda motor jenis beat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara. Motor dikendarai Definta sedangkan Kristina berboncengan.

Setibanya di jalan umum Desa Gura tepatnya dekat pasar Buaele, karena berkendara dengan kecepatan tinggi Definta, tak bisa mengendalikan motor yang dibawanya. Keduanya lalu jatuh dan terseret di aspal. Naasnya, saat jatuh ada mobil dump truk yang lewat dari arah berlawanan. Tak sempat mengeram kendaraan, dump truk itu lalu melindas keduanya.

Keduanya pun tewas mengenaskan, pada bagian kepala berlumuran darah segar. “Keduanya mengalami luka dibagian kepala dan tidak sadarkan diri. Bahkan diduga sudah meninggal sebelum dilarikan ke RSUD Tobelo,” kata Kasubag Humas Polres Halut Iptu Mansur Basing, Minggu (27/12) kemarin. Menurutnya, setelah mendapat informasi, Personil Lantas Polres Halut, langsung turun ke lokasi dan melakukan sejumlah tindakan. “Kalau untuk identitas pengemudi dump truk masih dalam lidik,” ujarnya.

Sesuai data Lakalantas dari Polres Halut melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas), sepanjang tahun 2020 sudah terjadi 33 kasus kecelakaan. Dari total Lakalantas ini, 32 orang dinyatakan meninggal dan 35 luka-luka. Baik berat maupun ringan.

Untuk jumlah korban lebih banyak dari kasus yang terjadi karena setiap lakalantas memakan korban lebih dari satu orang, baik menggunakan roda dua atau roda empat. Pada kecelakan itu, rata-ratanya hampir semua pengendara tidak menggunakan helm dan diduga dipengaruhi minuman keras. Kemudian, dokumen berkendara juga tidak dilengkapi. Berbagai imbauan telah dilakukan pihak Satlantas, baik secara langsung maupun melalui brosur dan pamflet terkait anjuran berhati-hati dalam berkendaraan. (din/cr-04/rul)

MLAUTPOST-TERNATE. Perseteruan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dengan calon Wali Kota terpilih Tauhid Soleman, menuai kritik publik. Kedua tokoh ini diminta menyudahi perseteruan. Karena selain memberi citra buruk bagi keduanya, juga memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat.

“Proses pilwako yang sudah sampai di penghujung ini, jangan lagi ada tontonan buruk bagi warga. Apalagi dilakukan oleh dua tokoh yang pernah bersama membangun Ternate selama 10 tahun,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim, kemarin (27/12).

Seteru antara Wali Kota dengan mantan Sekkot ini dianggap tidak baik. “Saya menyebut dengan sebutan mantan Sekkot, untuk menyegarkan kembali ingatan publik bahwa Pak Bur dan Tauhid pernah berada dalam satu Kabinet yang sama-sama menahkodai Pemerintahan Kota Ternate.

Sebagai mantan Sekkot yang atasan langsung adalah pak Burhan, beliau bisa menahan diri dengan tidak menyampaikan hal-hal tidak perlu untuk disampaikan,” tandas pengajar ilmu hukum ini.

Sebaliknya, meskipun ada hak konstitusional setiap warga negara menempuh jalur hukum, Wali Kota Burhan Abdurahman juga bisa memberikan contoh tauladan bagi publik. Dengan juga menahan diori untuk tidak menempuh jalur hukum demi merendam suasana.

Senada pemerhati sosial Hasby Yusup berpandangan, terlepas dari persoalan hukum, ada wilayah etika dan kewajiban moral pemimpin. Menurut dia menyelesaikan masalah ini tidak mesti harus dengan jalur hukum. Apalagi, ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Masih ada opsi yang tersedia yaitu komunikasi dan tabayyun.

Terlepas dari salah dan benar, kata Hasby, harusnya aspek etika dan moralitas dijunjung oleh setiap pemimpin daerah. “Mungkin ada baiknya, Pak Burhan Abdurrahman sebagai Wali Kota dan Pak Tauhid Soleman sebagai Wali Kota terpilih bisa saling berkomunikasi dan menanyakan apa yang terjadi, itu lebih terpuji daripada menyelasaikan masalah dengan jalur hukum,” tandas ketua Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku Utara ini. Perseteruan ini, lanjut Hasby, dilakukan pada saat momentum politik Pilwako Ternate yang baru saja usai.

Rakyat akan membaca ini sebagai konflik politik antara Burhan dan Tauhid. “Rakyat awam akan membacanya Pak Bur sebagai Wali Kota tak suka pada Pak Tauhid karena menang Pilwako, karena kandidat yang diusung oleh Pak Bur kalah. Saya mengenal Pak Bur dan Pak Tauhid adalah orang baik, karena itu kewajiban orang baik adalah mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu menurut saya adalah menjunjung etika dan kewajiban moral sebagai pemimpin dihadapan rakyat,” tuturnya.

Dia meminta, Burhan tidak perlu melaporkan Tauhid ke ranah hukum, apalagi jika konflik ini hanya pada wilayah pribadi. Ketersinggungan pribadi bisa diselesaikan dengan saling memaafkan itu jauh lebih terhormat.

“Saya yang bukan Wali Kota dan hanya warga biasa saja biasa juga difitnah dan dicemooh. Tapi saya tidak pernah membawa masalah ketersinggungan pribadi ke ranah hukum. Saya akan membawa masalah ke ranah hukum jika sudah menyangkut kehormatan agama atau kepentingan umum atau rakyat. Saya kira ini pesan penting bukan hanya ke Pak Bur tapi ke semua pemimpin daerah ini, agar jangan mudah tersinggung dan mampu menyelesaikan setiap masalah dengan komunikasi dan menjunjung etika dan standar moral sebagai pemimpin rakyat,” ujarnya.

“Saya berharap transisi kekuasaan di Kota Ternate bisa berlangsung penuh persaudaraan dan santun tanpa dendam dan tanpa prasangka. Perlu jiwa besar dan tentu ketauladanan dari para pemimpin untuk memberi contoh baik pada rakyat kota ini,” sambungya.

Terpisah, kuasa hukum Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, Muhammad Conoras mengatakan, dari hasil kajian yang mereka lakukan, terkait pernyataan M Tauhid Soleman dalam sebuah video yang beredar tentang kliennya telah mmenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Itu sebagaimana di atur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sudah merampungkan semua bukti baik video maupun saksi. Jadi besok (hari ini, red) kami akan masukkan laporan ke Ditkrimsus,” ucap Conoras, kemarin (27/12).

Conoras mengaku, sejak menerima video tersebut pada 10 Desember lalu, Burhan telah memintanya untuk membuat laporan terkait permasalahan itu. Hanya saja, secara pribadi Conoras masih memberikan kesempatan kepada Tauhid yang juga sebagai calon Wali Kota Ternate untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan bersama Burhan.

“Itu alasannya saya belum melaporkan sampai saat ini. Karena mungkin terlapor bisa menjelaskan ke klien saya maksud dari video tersebut. Tapi sejauh ini kan tidak ada, makanya saya harus mengajukan laporan,” tandas dia.

Sekedar diketahui, dalam sebuah video rekaman yang beredar, ada pernyataan Tauhid yang menyinggung Burhan. Hal ini juga menjadi penyebab seteru keduanya. (udy/mg-01/rul)

MALUTPOST-TERNATE. Perayaan Natal pada tahun 2020 ini, sudah pasti bakal berbeda dengan sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19. Menjelang perayaan Natal pada jumat (25/12), sejumlah gereja bersiap memperketat protokol kesehatan. Salah satunya di Gereja Protestan Maluku (GPM) di Kota Ternate.

Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Imanuel Ternate Pt Dony Toisuta mengatakan, dalam proses penyiapan natal di tengah pandemi covid-19 ini, tentunya gereja memperketat seluruh protokol kesehatan. Yakni dari tempat cuci tangan, masker dan penyemprotan disinfektan di ruangan Gereja. Selain itu, berjaga jarak dan jumlah jemaat pun dikurangi. “Gereja juga sudah membentuk satgas Covid, yang terdiri dari para pemuda jemaat dari tim relawan bencana,” ujarnya.

Donny menambahkan, sejauh ini pihak kepolisian juga sudah melakukan penjagaan di lokasi gereja. Menurutnya, gereja akan menerapkan dengan ketat protokol kesehatan.

Mulai dari masuk hingga berjaga jarak antar jemaat yang datang. Selain itu, anak-anak dan lansia yang sudah berusia lanjut dan jemaat yang kondisinya kurang sehat, hingga tidak bisa ke gereja, maka sudah disiapkan ibadah secara live streaming. Tidak hanya ibadah tatap muka yang digelar bagi jemaat,tetapi juga secara streaming.

“Pesan untuk natal kali ini yakni, menghadirkan kedamaian bagi orang Kristen yang berada di Kota Ternate, agar menjadi agen-agen perdamaian. Hubungan relasi persaudaraan dan toleransi antara beragama tetap terjaga. Menjaga toleransi sebagai sebuah kewajiban, hal itu sebagai sebuah perwujudan iman,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST-WEDA. Kecelakan Lalu Lintas (Lakalantas) yang menelan korban jiwa kembali tejadi di jalan poros Weda-Lelief Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di Desa Lukulamo, Rabu (23/12) sekira pukul 06.00 WIT. Korbannya Frengki Karangdaeng (23) warga Desa Nusliko Kecamatan Weda yang juga karyawan PT STM. Frengki tewas secara tragis di lokasi kejadian setelah menabrak seekor sapi.

Kasat Lantas Polres Halmahera Tengah IPDA Indra Fitria Ranita mengatakan sesuai keterangan saksi mata Delfianti Lube (28) warga Desa Nusliko bahwa korban mengendarai sepeda motor Honda Supra GTR 150 warna hitam tanpa nomor polisi yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Weda menuju PT STM tempatnya bekerja. Ketika tiba di tempat kejadian perkara (TKP) mendadak ada seekor sapi yang menyebrang jalan. Korban yang melihat itu bermaksud menginjak rem untuk menghindar ke jalur bagian kanan. Sayangnya korban tidak bisa menghindari dan akhirnya menabrak sapi dan terpental di badan jalan.

Akibatnya tubuh korban mengeluarkan darah segar lantaran benturan keras. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Atas pertolongan warga korban di bawa ke puskesmas Lelief. “Setelah mendapat laporan anggota Lakalantas Polres langsung menuju TKP untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, ucap kasat. (mpf/met)