Gambar di atas tentunya tak lagi asing bagi profis yang sehari-harinya menggunakan kendaraan pribadi, bukan? Di pom bensin, kegiatan-kegiatan di atas (terutama merokok) adalah sebuah hal yang diharamkan. Alasannya sederhana, rokok menyala oleh karena bara, yang cenderung memiliki sifat menyulut yang sama halnya seperti api. Sementara di dalam BBM, terkandung zat yang memiliki sifat mudah terbakar. Profis tidak mau kan kalau harus terpanggang oleh kobaran api karena keteledoran di pom bensin?

Akan tetapi, beda halnya dengan penggunaan ponsel. Selama perjalanan hadirnya pom bensin di seluruh dunia, belum pernah ada satupun kasus kebakaran di pom yang disebabkan oleh ponsel. Selain itu, ponsel jenis apapun juga diketahui tidak ada yang reaktif terhadap bensin. Hal ini tentu mengundang tanda tanya di benak banyak orang. Mengapa ada larangan mengaktifkan ponsel di pom bensin?

Tindakan Antisipasi dari NPFA yang Diadopsi Dunia

Larangan mengaktifkan ponsel pertama kali diinstruksikan oleh NPFA, yang merupakan lembaga proteksi kebakaran di Amerika Serikat. Adapula larangan ini timbul karena menurut NPFA, ponsel dapat menimbulkan listrik statis. Ketika mengisi bensin, uap bahan bakar akan tertinggal pada nozzle pompa meski sudah dimasukkan dalam tangki mobil. Uap ini dapat ternyalakan jika terkena cukup banyak listrik statis. Namun tetap, listrik statis yang dihasilkan ponsel tidaklah sebanyak itu dan tentunya tak akan mampu untuk menyalakan api bilamana bergesekan dengan uap bensin.

Akan tetapi, bukan berarti profis dapat seenaknya memainkan ponsel di pom bensin kedepannya. Karena ternyata, penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal mengenai larangan ini masih ada.

Kinerja Metering (indikator yang mengukur jumlah keluaran bensin dan tarif yang perlu dibayarkan) dapat terganggu karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh ponsel, sehingga dapat menimbulkan angka yang keliru. Mesin elektrik pompa BBM akan salah membaca volume BBM yang di input, misalnya, profis ingin membeli 5 liter bensin, ketika di input “5”, yang keluar hanya 1 liter bensin, tetapi perhitungan biaya bisa jadi tetap terhitung 5 liter.

Terakhir, alasan tidak boleh memainkan ponsel di pom bensin adalah, untuk mencegah kecelakaan (tertabrak kendaraan) akibat bermain ponsel. Banyak kendaraan yang bergerak di pom bensin. Tentu saja profis tidak mau mati konyol karena tertabrak kendaraan, bukan?

Peneliti dari lembaga kajian Nagara Institute, Febriansyah Ramadhan, mengungkapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia pada 2005-2014, kandidat yang berasal dinasti politik hanya 59 orang. Namun jumlahnya meningkat drastis setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2015.

Jumlah calon kepala daerah dari dinasti politik pada pilkada 9 Desember nanti, tercatat 124 calon. Angka itu naik dari 86 calon pada 2015, 2017, dan 2018.

Dari 124 orang tersebut, terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan. Dari 57 calon perempuan itu, sebanyak 29 orang adalah istri dari kepala daerah atau petahana sebelumnya.

Seorang petugas TPS memberikan surat suara di TPS di Kuta, Bali, saat pelaksanaan pilkada, 9 Desember 2015. (Foto: AFP)

Seorang petugas TPS memberikan surat suara di TPS di Kuta, Bali, saat pelaksanaan pilkada, 9 Desember 2015. (Foto: AFP)

Febriansyah menambahkan lebih dari 80 persen dari 29 istri ini rata-rata suami mereka adalah kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya karena sudah dua periode menjabat. Karena itu, sang istri yang maju dalam pilkada.

Menurut kajian itu, kekuasaan di tingkat daerah cenderung dipegang oleh keluarga penguasa politik yang sama. Pola ini, kata Febri, ditemukan di beragam daerah, baik itu di Jawa, Sumatera, atau Indonesia bagian timur.

“Cuma bedanya itu adalah suaminya kepala daerah informal dan istrinya adalah kepala daerah formal. Sehingga di situ ada kebijakan yang kemudian dibahas di tingkat keluarga atau di dalam rumah pribadi,” kata Febriansyah, dalam diskusi mengenai dinasti politik pada pilkada serentak 2020.

Dari 124 calon itu, paling banyak adalah untuk jabatan bupati (57 orang), disusul wali kota (20 orang), dan gubernur (5 orang).

Febriansyah mengatakan Sulawesi Selatan adalah daerah yang memiliki dinasti politik paling banyak, yakni 12 calon. Kemudian disusul oleh Sulawesi Utara (11 calon), Jawa Tengah (10 calon), dan Jawa Timur (9 calon).

Nagara Institute merekomendasikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengevaluasi Undang-undang Partai Politik. Khususnya berkaitan dengan syarat orang yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah.

Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, dalam kampanye pilkada di Surakarta, 22 Januari 2020. (Foto: AFP)

Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, dalam kampanye pilkada di Surakarta, 22 Januari 2020. (Foto: AFP)

Berdasarkan hasil riset Nagara Institute, lanjutnya, masyarakat Indonesia sudah menganggap dinasti politik merupakan hal lazim. Buktinya adalah dari 124 kandidat yang akan bertarung dalam pilkada 9 Desember, ternyata pemain lamanya hanya 22 orang. Sisanya, yaitu 102 orang, adalah istri, anak, atau keponakan dari para petahana.

Riset Nagara Institute juga menemukan fakta Partai Golongan Karya menempati urutan pertama yang mengusung dinasti politik sebanyak 12,9 persen, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (12,4 persen), dan Partai Nasional Demokrat (10,1 persen). Dalam hal partai yang mengusung calon kepala daerah non-kader, Partai Nasional Demokrat menempati posisi teratas sebanyak 13,1 persen, diikuti PDIP (11,7 persen) dan Partai Hati Nurani Rakyat (9,7 persen).

Menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan, ada beberapa cara untuk membatasi politik kekerabatan atau dinasti politik. Pertama, calon kepala daerah harus menjadi anggota atau pengurus partai yang mencalonkan dirinya minimal lima tahun. Selain itu, kandidat kepala daerah harus memiliki pengalaman kerja publik supaya memahami bagaimana mengurus masyarakat.

Ketika partai politik ingin menyaring bakal calon kepala daerah harus dilakukan uji publik sebelum partai mengambil keputusan siapa yang layak untuk dicalonkan menjadi kepala daerah.

“Saya juga mengusulkan syarat pendidikan kita tingkatkan bagi calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mencegah dinasti politik yang seklahnya nggak jelas bisa kita setop. Naikkan syarat pendidikannya paling kurang S1,” ujar Djohermansyah.

Selain itu, lanjut Djohermansyah, adalah menaikkan syarat umur minimal untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia mengusulkan untuk kandidat bupati dan wali kota umur calon paling tidak 35 tahun dan minimal 40 tahun untuk menjadi calon gubernur.

Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, memberikan keterangan terkait Pilkada Kota Medan 2020, Selasa, 10 Desember 2019. (Foto: Anugrah Andriansyah/VOA)

Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, memberikan keterangan terkait Pilkada Kota Medan 2020, Selasa, 10 Desember 2019. (Foto: Anugrah Andriansyah/VOA)

Kemudian perlu ada larangan rangkap jabatan. Kepala daerah tidak boleh menjadi pengurus partai karena itu akan membuat yang bersangkutan dapat merekomendasikan supaya kerabatnya bisa dicalonkan.

Djohermansyah juga mengusulkan kepala daerah yang istri atau anaknya maju dalam pilkada harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.

Pejabat pemerintahan yang kerabatnya maju dalam pilkda untuk level yang lebih rendah juga harus cuti di luar tanggungan negara selama periode kampanye. Dia mencontohkan Presiden Joko Widodo mestinya cuti di luar tanggungan negara karena menantu dan putranya ikut dalam Pilkada 2020. [ft/fw]

Organisasi lingkungan Greenpeace menyatakan berdasarkan investigasi pihaknya setidaknya terdapat 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru, sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Sedangkan 1,3 juta hektar atau sekitar 30 persen berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. Selain itu, 500 ribu hektar areal yang terbakar di tahun 2015 telah terbakar lagi di tahun 2019.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara, mengatakan delapan dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area lahan terbakar terbesar dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada lahan yang terbakar.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara. (Foto: Courtesy/Dokumen Pribadi)

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara. (Foto: Courtesy/Dokumen Pribadi)

“Apabila kurang dari, atau sama dengan 50 persen dari luas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka Hak Guna Usaha atau Pak Pakai dilepaskan oleh pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, atau dibatalkan seluas lahan yang terbakar,” jelas Kiki Taufik dalam sebuah keterangan pers secara virtual Kamis (22/10).

Aturan yang sama juga menetapkan pada lahan yang terbakar lebih dari 50 persen, maka pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai harus membayar melalui kas negara ganti kerugian sebesar Rp 1 miliar per hektar lahan yang terbakar, atau dibatalkan seluruh Hak Guna Usaha dan Hak Pakainya. Luas lahan yang terbakar di konsesi kelapa sawit pada 2015 hingga 2019 mencapai 621.524 hektar.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara memaparkan temuan kunci kasus kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa Sawit 2015-2019, 22 Oktober 2020. (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara memaparkan temuan kunci kasus kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa Sawit 2015-2019, 22 Oktober 2020. (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Kebakaran lahan lain juga terjadi di konsesi perusahaan bubur kertas yang dalam rentang 2015-2019 mencapai 679.328 hektar.

Greenpeace menyebutkan 10 perusahaan bubur kertas dengan luas area terbakar terbesar memiliki kebakaran berulang di konsesi mereka.

Rusmadya Maharuddin, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menilai berulangnya kasus kebakaran lahan tersebut terjadi karena sanksi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum memberikan efek jera. Dia menyebutkan kebakaran lahan dan hutan yang berulang pada periode 2015-2019 justru terjadi di area konsesi perusahaan yang sebelumnya telah mendapat sanksi administrasi berupa pembekuan izin pada 2015.

Rusmadya Maharuddin, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia memaparkan luas areal terbakar tahun 2015-2019 di konsesi perusahaan bubur kertas. (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Rusmadya Maharuddin, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia memaparkan luas areal terbakar tahun 2015-2019 di konsesi perusahaan bubur kertas. (Foto: VOA/Yoanes Litha)

“Seperti kita ambil sampel PT WAJ dan PT BMJ, ini berulang tiga kali terbakar di tahun berikutnya. Nah, ini menggambarkan setiap sanksi yang diberikan kepada perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan ini akan jera sehingga berhasil menghentikan karhutla dari konsesi mereka,” jelas Rusmadya.

“Nah ini terbukti setiap tahun mereka mendapat sanksi dari pemerintah, tapi mereka tidak jera dengan sanksi yang diberikan,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam lima tahun terakhir terdapat tiga perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan satu perusahaan kelapa sawit yang dicabut izinnya. Namun, keempat perusahaan yang masing-masing berada di Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Tengah, itu tidak termasuk dalam 10 peringkat teratas kasus kebakaran hutan dan lahan terluas dalam rentang 2015-2019.

Greenpeace menilai UU Cipta Kerja yang baru-baru disahkan oleh DPR RI berpotensi tidak dapat menghentikan kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun mendatang. Omnibus Law -yang disebut Greenpeace sebagai hadiah impunitas bagi pembakar di sektor perkebunan besar- itu telah melemahkan aturan-aturan sebelumnya. Sebagai contoh, perubahan Pasal 88 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perubahan pada pasal 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Potensi konflik kepentingan dalam undang-undang itu juga berpeluang terjadi karena ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menjadi anggota Satgas Omnibus Law.

Seorang tentara memeriksa kebakaran lahan gambut di dekat Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 28 Oktober 2015. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

Seorang tentara memeriksa kebakaran lahan gambut di dekat Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 28 Oktober 2015. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

“Kita tahu tiga ketua dari GAPKI, APHI dan APKI itu merupakan anggota dari Satgas Omnibus Law. Nah, apa kaitannya dengan isu kebakaran hutan dan lahan, kita lihat empat perusahaan yang paling luas terbakar tadi itu adalah anggota dari GAPKI. Kemudian delapan dari perusahaan yang paling luas terbakar itu adalah anggota APHI,” kata Rusmadya.

“Jadi kita indikasikan dengan bergabungnya ketua GAPKI, APHI dan juga APKI dalam tim penyusunan Undang-undang Omnibus Law, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sehingga kita melihat ada pasal-pasal yang melemahkan penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.

Greenpeace menyampaikan tujuh rekomendasi untuk mencegah berulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan. Rekomendasi itu di antaranya adalah pemerintah harus memperkuat upaya penegakan hukum dengan melakukan koordinasi antar institusi negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya.

Citra satelit yang menggambarkan kabut asap lintas batas yang berasal dari Indonesia di 2015 dan 2019 yang dipublikasi dalam laporan Greenpeace berjuldul Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir. (Foto: VOA/Yoanes Litha)

Citra satelit yang menggambarkan kabut asap lintas batas yang berasal dari Indonesia di 2015 dan 2019 yang dipublikasi dalam laporan Greenpeace berjuldul Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir. (Foto: VOA/Yoanes Litha)
 

Pemerintah juga harus mencabut pasal-pasal yang diperdebatkan di UU Omnibus yang berpotensi melemahkan penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan juga memberikan impunitas lebih kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh. Greenpeace juga merekomendasikan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas agar segera menghentikan penggunaan api dalam praktik-praktik pengelolaan lahan.

Greenpeace dalam laporan yang dirilis 22 Oktober 2020 berjudul “Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Besar”, menyimpulkan kegagalan pemerintah dalam memaksa perusahaan-perusahaan untuk bertanggung jawab atas kebakaran di konsesi mereka dan mengumpulkan denda dari mereka, bertolak belakang dengan narasi yang sedang didorong Indonesia ke tengah masyarakat global. Narasi tersebut adalah bagaimana Indonesia telah berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan oleh karena itu berhak menerima pembayaran dari negara maju di dalam sebuah skema bernama REDD+.

Di dalam REDD+, negara-negara dengan luas hutan lebat, seperti Brazil dan Indonesia, dapat meminta pembayaran dari negera lain atau organisasi-organisasi seperti Green Climate Fund (GCF) apabila mereka dapat membuktikan telah berhasil mengurangi emisi dengan melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi.

Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi di dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto via REUTERS)

Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi di dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto via REUTERS)

Proposal Indonesia pada tahun ini telah disetujui oleh GCF dan Norwegia. GCF setuju untuk membayar $ 103,8 juta (Rp 1,52 triliun), sedangkan Norwegia akan membayar $ 56 juta. Uang ini akan digunakan untuk upaya konservasi hutan dan program pemberdayaan masyarakat.

Keputusan-keputusan ini telah dikritik secara luas karena meski uang pajak dari negara-negara lain digunakan untuk melindungi hutan Indonesia, pemerintah dianggap gagal dalam memaksa perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan emisi dalam jumlah besar yang dihasilkan dari kebakaran tersebut, untuk membayar kesalahan mereka.

Merujuk beberapa penelitian, Greenpeace mengatakan kualitas udara di Palangka Raya, salah satu kota di Indonesia yang paling terdampak kabut asap 2015, mungkin adalah kualitas udara terburuk yang terjadi berkepanjangan yang pernah tercatat di seluruh dunia. Namun, di saat kebakaran terus meluluhlantakkan hutan dan lahan Indonesia, pemerintah telah meremehkan dampak kebakaran tersebut terhadap kesehatan manusia.

Seorang pria memancing saat kabut asap menutupi sungai Kahayan di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 17 September 2019. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Seorang pria memancing saat kabut asap menutupi sungai Kahayan di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 17 September 2019. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Walaupun menurut data resmi pemerintah, jumlah korban jiwa dari kebakaran hutan dan lahan di 2015 adalah 24 orang. Namun, para pakar epidemiologi memperkirakan puluhan ribu orang meninggal secara prematur sebagai dampak kesehatan dari kebakaran tersebut. Tak hanya itu, puluhan juta orang juga terpapar asap beracun akibat dari kebakaran hutan.

Selama perusahaan-perusahaan dengan kebakaran di konsensi mereka dibiarkan untuk terus beroperasi seperti biasa -dengan sedikit atau tanpa akibat hukum-, maka isu kebakaran hutan tidak akan hilang di masa yang akan datang. [yl/em/ah]

AFP — Seorang hakim di Singapura mengatakan, Jumat (23/10), bahwa seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia yang dibebaskan dari tuduhan mencuri barang-barang majikannya, telah memenangkan upaya agar dua jaksa yang menangani kasusnya diselidiki.

Dilansir dari kantor berita AFP, skandal yang melibatkan pebisnis Liew Mun Leong dan Parti Liyani memicu kemarahan besar di negara itu dan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem pengadilan menangani salah seorang pebisnis ternama dibandingkan seorang pekerja domestik berpendapatan rendah. Liew berhenti dari pekerjaannya sebagai kepala operator bandara Singapura bulan lalu.

Keluarga Liew memecat Parti pada 2016. Perempuan itu dituduh mencuri barang-barang milik mereka, termasuk jam tangan, pakaian dan sebuah pemutar DVD.

Parti tadinya dinyatakan bersalah dan divonis penjara lebih dari dua tahun, tapi kemudian naik banding dan dibebaskan. Seorang hakim mempertanyakan tentang bagaimana kasus itu ditangani.

Parti mengajukan keluhan terhadap dua jaksa yang terlibat dalam kasusnya pada Juni. Dia menuduh kedua hakim menutupi fakta-fakta dan mengisyaratkan ia telah berbohong mengenai bagaimana ia memiliki pemutar DVD tersebut.

Hakim Ketua Sundaresh Menon mengizinkan agar penyelidikan atas kedua jaksa itu diteruskan. Ia mengatakan puas karena ada cukup bukti “tindakan mereka mungkin mengisyaratkan kurangnya kejujuran.”

“Ini mungkin telah menyebabkan pemohon diperiksa secara kurang adil, dan pemohon dan pengadilan disesatkan.”

Hakim yang membatalkan putusan awal Parti mengatakan ada alasan untuk meyakini bahwa keluarga menyeret Parti ke pengadilan untuk mencegahnya mengajukan keluhan terhadap mereka karena memerintahkannya untuk membersihkan rumah dan kantor putera Liew, hal ilegal berdasarkan undang-undang setempat.

Ada sekitar 260 ribu pekerja domestik di Singapura. Kebanyakan berasal dari negara-negara yang pendapatan warganya lebih rendah seperti dari Indonesia dan mendapat upah jauh di bawah warga Singapura pada umumnya. [vm/ft]

Berukuran besar dan memiliki daging yang berlimpah mungkin akan membuat profis bertanya-tanya, mengapa gajah tidak bisa diternakkan? Padahal bilamana diternakkan, tentu saja akan banyak perut yang terisi selama beberapa hari dari setiap ekor gajah yang dijagal.

Tentunya pernyataan di atas tidak salah, namun ada alasan lain yang membuat gajah tidak cocok atau bahkan tidak bisa diternakkan.

  • Ruang Peternakan yang Harus Sangat Luas

Untuk subspesies terkecil sekalipun, ruang yang dibutuhkan gajah untuk hidup akan berpuluh kali lipat ketimbang sapi, kerbau, atau hewan ternak lainnya. Karena gajah adalah hewan yang perlu menyalurkan keaktifannya agar tidak stres. Idealnya, dibutuhkan luas wilayah yang setara kurang lebih satu buah desa untuk satu peternakan gajah yang berisi 15-20 ekor gajah.

  • Pangan Ternak yang Begitu Banyak

Karena ukurannya besar, otomatis seekor gajah memerlukan makanan yang banyak pula. Per harinya, gajah diklaim mengonsumsi sebanyak 100 hingga 250 kilogram buah-buahan, dedaunan, ranting, akar-akaran, dan rumput. Jika sebuah “peternakan gajah” memiliki 30 gajah, maka pemiliknya harus menyediakan setidaknya 7,5 ton makanan per hari. 

Selain itu, bilamana peternakan gajah tidak berlokasi dekat dengan sumber air alami, maka pemiliknya juga harus merogoh kocek untuk menyediakan air. Jumlahnya tidak akan sebatas minum saja, karena gajah suka air. Mereka suka berendam dan main air.

  • Reproduksi Gajah yang Membutuhkan Waktu Lama dan Tidak Produktif dalam Menghasilkan Keturunan

Gajah baru matang secara seksual di usia 9 hingga 15 tahun. Kehamilan gajah adalah yang paling lama di antara semua mamalia darat, yaitu dua tahun.

Selain itu, gajah tidak kawin setiap tahun. Karena gajah merupakan hewan berstrategi K (punya sedikit anak, tapi perawatannya intensif), maka induk gajah akan tetap merawat anaknya bertahun-tahun setelah lahir. Interval kelahiran gajah dari anak pertama ke anak kedua bisa empat sampai lima tahun.

  • Sistem Kehidupan Gajah yang Berbeda dengan Hewan Ternak pada Umumnya

Gajah memiliki struktur sosial dan interaksi yang lebih kuat dibanding sapi atau hewan ternak lain. Mereka berkeluarga, punya hierarki, bisa menerima atau menolak anggota baru, dan bisa berkabung atau gelisah jika ada keluarga mereka yang mati atau hilang. Tentunya manusia tidak akan bisa menggiring gajah ke tempat algojo begitu saja dan membiarkan yang lain menonton dari jauh. Mereka akan langsung paham dan “menyelamatkan” anggotanya yang terancam

  • Peruntukannya Memang Bukan Sebagai Hewan Ternak

Gajah sejak dulu memang bukan makanan. Karena ukurannya yang besar, orang lebih mudah memandang gajah sebagai hewan transportasi, hewan tempur, dan hewan pekerja, daripada makanan. Sejauh ini, belum ada catatan sejarah yang menorehkan tentang peradaban yang mengonsumsi gajah.

Terlepas dari semua itu, peradaban hewan besar ini telah mengalami banyak ancaman dan cerita kelam yang mereka alami. Mulai dari perburuan untuk diambil gadingnya, dijadikan tunggangan, hewan sirkus, hingga keterlibatan dengan perang di masa lalu.

Kita sudah punya sapi, kambing, domba, babi, ayam, bebek, kerbau, angsa, dan berbagai hewan ternak lain. Itu sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambahi lagi.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan langkah pemerintah yang mengadakan kerja sama dalam pengadaan vaksin corona dengan perusahaan internasional mencerminkan sebuah kepanikan pemerintah. Pasalnya, belum ada perkembangan yang signifikan dalam upaya mengatasi pandemi di tanah air. Kasus positif yang terus meningkat sampai detik ini mengindikasikan pemerintah gagal dalam meredam penularan Covid-19, ujarnya.

“Artinya kebijakan yang selama ini ditekankan lebih ke arah gagal dalam hal untuk menekan laju penyebaran Covid-19 itu sendiri. Terus upaya yang dilakukan oleh pemerintah, menjalin kerja sama farmasi dari berbagai negara itu sebenarnya terlalu terburu-buru, karena Vaksin Merah Putih sendiri juga sedang di ujicobakan di Bandung,” ungkap Trubus kepada VOA.

“Harusnya paling tidak menunggu itu, dan menunggu dari WHO, karena sampai hari ini WHO belum merekomendasikan vaksin apa yang paling ideal, apakah itu dari China, atau dari Korsel, Inggris, atau tempat lain,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo meninjau pabrikk PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)

Presiden Joko Widodo meninjau pabrik PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)

Selain itu, menurutnya, langkah pemerintah ini dilakukan untuk memberikan harapan dan ketenangan kepada masyarakat yang juga panik dalam menghadapi perebakan virus tersebut. Apalagi berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengalami tren penurunan meskipun saat ini masih ada 60 persen masyarakat yang percaya kepada pemerintah.

Vaksin Covid-19, Cegah Penularan Sambil Cari Untung?

Ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Trubus terkait kerja sama pengadaan vaksin, yakni, pemerintah lebih mencari keuntungan dibandingkan melindungi masyarakat agar tidak terpapar virus corona. Apalagi, katanya, menteri-menteri yang berperan dalam negosiasi pengadaan vaksin tersebut mempunyai latar belakang sebagai pengusaha.

Hal tersebut diperkuat, karena Indonesia seringkali tidak mempercayai produksi dalam negeri, sehingga Vaksin Merah Putih yang saat ini sedang menjalani uji coba akan kalah dengan produk vaksin impor yang dibeli oleh pemerintah.

Seorang dokter memperlihatkan vaksin virus corona (Covid-19) di rumah sakit pendidikan Universitas Padjajaran di Bandung, Jawa Barat, 6 Juli 2020. (Foto: Timur Angin/ AFP)

Seorang dokter memperlihatkan vaksin virus corona (Covid-19) di rumah sakit pendidikan Universitas Padjajaran di Bandung, Jawa Barat, 6 Juli 2020. (Foto: Timur Angin/ AFP)

“Saya khawatir ketika produksi Vaksin Merah Putih tidak diakui, karena tidak ada keuntungan. Kita kan selalu mencari keuntungan, gw dapat apa? Para pejabat mikirnya gw dapat apa kalau memproduksi yang dalam negeri (Vaksin Merah Putih). Itu kan mereka gak dapat apa-apa,” jelasnya.

Hal lainnya yang ia takutkan adalah adanya korupsi kebijakan dalam pengadaan vaksin Covid-19, misalnya produksi massal vaksin ini nantinya hanya akan dimonopoli oleh perusahaan tertentu saja.

“Saya khawatir nanti ada korupsi kebijakan. Misalnya kita nunjuk vaksin A, kenapa hanya boleh Bio Farma saja, nanti Bio Farma monopoli semua, atau perusahaan tertentu yang ditunjuk, jadi akan ada yang namanya korupsi kebijakan, dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh mereka yang sedang duduk di pemerintahan misalnya,” tuturnya.

Kompetisi sengit antar vaksin pun diprediksi akan terjadi, karena pemerintah melakukan pengadaan kerja sama vaksin ini dengan beberapa perusahaan.

“Terjadi semacam kompetisi dan masyarakat nanti jadi bingung, harus menggunakan yang mana? Sementara nanti akan ada aturan bagi mereka yang tidak mau divaksin juga akan disangsi, di denda. Jadi artinya masyarakat dipaksa untuk bervaksinasi, karena masyarakat Indonesia yang menolak vaksin juga cukup banyak,” tuturnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menunjukkan bekas suntikan di lengan kirinya usai menjalani penyuntikkan pertama dalam rangka uji klinis vaksin Sinovac, Jumat (28/8). (Foto: Courtesy/Humas Jabar)

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menunjukkan bekas suntikan di lengan kirinya usai menjalani penyuntikkan pertama dalam rangka uji klinis vaksin Sinovac, Jumat (28/8). (Foto: Courtesy/Humas Jabar)

Pemerintah Terburu-buru?

Hal senada, juga disampaikan oleh ahli epidemiologi Universtitas Indonesia (UI) Pandu Riono. Ia berpendapat pemerintah terkesan terburu-buru dalam memutuskan pengadaan vaksin ini. Seharusnya, ujar Pandu, pemerintah merancang rencana jangka panjang dalam menghadapi pandemi, karena pandemi ini akan berlangsung cukup lama, dan vaksin bukan satu-satunya solusi terbaik.

Epidemiolog Universitas Indonsia, Pandu Riono. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Epidemiolog Universitas Indonsia, Pandu Riono. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

“Kalau punya rencana tidak perlu panik, karena menghadapi pandemi ini memang jangka panjang. Jadi vaksin adalah solusi jangka panjang, kelihatan ketergesaan ini, lebih di-drive oleh para menteri-menteri perekonomian,” kata Pandu kepada VOA.

“Jadi yang pergi kan (menteri) BUMN, kan jadi deal-deal-nya ingin cepat selesai padahal mereka gak paham bahwa solusi jangka pendek itu adalah memperkuat surveillance, testing, pelacakan kasus, dan isolasi dan itu masih harus dilakukan terus walaupun sudah vaksin tahun depan,” tambahnya.

Lebih lanjut Pandu mengatakan program vaksinasi tidak mudah untuk dilakukan karena dibutuhkan persiapan yang matang dan cukup panjang, apalagi Indonesia tidak mempunyai pengalaman dalam hal vaksinasi orang dewasa. Ia pun memperingatkan pemerintah terkait vaksin tersebut, karena apabila vaksin tidak terbukti efektif, maka pemerintah bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat sepenuhnya.

Seorang peneliti sedang melakukan penelitian sampel untuk mengembangkan vaksin virus corona (Covid-19) di laboratorium perusahaan bioteknologi, BIOCAD, di Saint Petersburg, Rusia, 11 Juni 2020. (Foto: Reuters)

Seorang peneliti sedang melakukan penelitian sampel untuk mengembangkan vaksin virus corona (Covid-19) di laboratorium perusahaan bioteknologi, BIOCAD, di Saint Petersburg, Rusia, 11 Juni 2020. (Foto: Reuters)

“Menunggu seharusnya, nanti kan akan di-review oleh ahli dunia, kalau di-review oleh ahli kita saya gak yakin akan objektif, apalagi BPOM kan instrumen pemerintah. Jadi menurut saya, akan terpaksa mengeluarkan emergency authoritation, itu yang saya khawatirkan. Jadi tidak menunggu penelitiannya Unpad (Universitas Padjajaran -red) selesai, tidak menunggu lagi benar-benar hasil uji klinik fase 3 di dunia yang katanya sudah selesai tapi belum ada laporannya, mungkin hanya dilaporkan sementara, belum dipublikasi, ini kan harus di-review oleh WHO jauh lebih aman,” papar Pandu.

“Dan kita harusnya bekerja sama dengan WHO. Semua negara pasti kebagian vaksin, makanya jangan terburu-buru, jatahnya 20 persen dulu karena kalau pandemi ini masih ada negara yang gak dapet vaksin, itu pandemi gak akan pernah selesai,” tegasnya.

Lebih jauh Pndu menjelaskan pengembangan vaksin tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk yakin bahwa vaksin-vaksin ini nantinya bisa melindungi seseorang dari paparan virus corona.

“Jarang penelitian untuk uji klinis cuma enam bulan. Kita butuh waktu membiarkan orang yang kita uji betul-betul terekspos sama virus, kita usahakan, oportunitynya kita tingkatkan lebih lama, dan mereka akan terekspos virus, betul-betul ada efeknya. Orang-orang yang sudah terekspos virus itu tidak akan terinfeksi, mungkin saja belum terekpose secara total, sudah dihentikan karena tidak ada infeksi,” pungkasnya.

Jokowi Tidak Ingin Ada Kegaduhan Terkait Vaksin Covid-19

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/10), Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk lebih berhati-hati dalam hal kerja sama pengadaan vaksin ini. Ia tidak ingin muncul salah persepsi di masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan seperti UU Cipta Kerja.

Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9) minta jajarannya persiapkan rencana detil vaksinasi COVID-19 dalam waktu dua minggu. (Setpres RI)

Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9) minta jajarannya persiapkan rencana detil vaksinasi COVID-19 dalam waktu dua minggu. (Setpres RI)

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja ini. Saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik terutama yang berkaitan halal dan haram,” ungkap Jokowi.

Ia menekankan hal ini harus dilakukan agar tidak muncul berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan kegaduhan atau penolakan dari masyarakat seperti halnya yang terjadi dalam penerbitan UU Cipta Kerja.

“Siapa yang gratis, siapa yang mandiri harus dijelasin harus detail jangan dihantam oleh isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit,” katanya.

Seorang petugas kesehatan memeriksa kesehatan relawan dalam simulasi untuk uji klinis vaksin virus corona di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, 6 Agustus 2020. (Foto: Reuters)

Seorang petugas kesehatan memeriksa kesehatan relawan dalam simulasi untuk uji klinis vaksin virus corona di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, 6 Agustus 2020. (Foto: Reuters)

Pemerintah Jamin Keamanan Vaksin

Sementara itu, Juru Bcara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan menjamin keamanan dan keefektivan daripada vaksin sebelum disuntikkan kepada jutaan masyarakat di Indonesia.

Pihaknya, akan mengusahakan program vaksinasi yang aman dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9) mengatakan Gelaran jelang Pilkada Serentak 2020 perparah pandemi (Setpres RI)

Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9) mengatakan Gelaran jelang Pilkada Serentak 2020 perparah pandemi (Setpres RI)

“Jadi untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 maka pengembangan vaksin atau para pengembang vaksin harus melalui berbagai tahapan pengembangan, termasuk uji klinik fase 1 hingga 3. Tahapan-tahapan ini merupakan upaya yang berbasis medis dan ilmiah untuk memastikan keamanan, efektivitas dan juga dosis aman yang dapat digunakan kepada masyarakat,” katanya.

“Vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang lulus pada semua tahapan uji klinis sehingga aman dan efektif untuk digunakan,” ujar Wiku. [gi/em]

VOA — Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo siap melawat ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan ke empat negara Asia, mulai 25 Oktober mendatang. Selain mengadakan pertemuan dengan mitranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Pompeo dijadwalkan menghadiri dialog bersama Gerakan Pemuda Ansor.

Diwawancarai VOA Jumat malam (23/10), Ketua Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengkonfirmasi hal itu. “Tujuan kami mengundang Menlu AS di antaranya untuk menegaskan komitmen kami menjaga martabat manusia dan untuk mengakui Laporan Komisi “Unalienable Rights” sebagai kontribusi berharga untuk memperkuat tatanan internasional berbasis aturan di abad ke-21, yang didirikan di atas nilai-nilai peradaban bersama,” ujarnya.

Laporan “Unalienable Rights” Jadi Konsensus Kebijakan Luar Negeri Berperspektif HAM

Laporan “Unalienable Rights” yang dimaksud adalah laporan yang dirilis pada 26 Agustus lalu oleh Commission on Unalienable Rights atau Komisi Hak-Hak Yang Tidak Dapat Dicabut, yang dibentuk oleh Departemen Luar Negeri Amerika pada 8 Juli 2019.

Komisi yang terdiri dari akademisi, filsuf dan aktivis ini bertugas memberikan nasehat kepada pemerintah Ameriak tentang hak-hak asasi manusia yang didasarkan pada prinsip dasar bangsa dan prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Laporan yang dikeluarkan komisi ini berisi konsensus bersama agar setiap kebijakan luar negeri menghormati hak asasi manusia, terutama mengingat luasnya keragaman agama, etnis dan budaya di dunia.

Keberagaman, Pancasila & Islam Moderat

Merujuk pada laporan itu, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan ia berharap forum dialog dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo “akan menjadi bentuk diplomasi lain untuk mempromosikan keberagaman, Pancasila dan Islam yang rahmatan lil’alamin, atau Islam yang moderat, sebagai aset bangsa Indonesia.” Ia menggarisbawahi “Gerakan Pemuda Ansor memiliki keyakinan, Pancasila bisa menjadi inspirasi dunia untuk tata kehidupan dan peradaban yang lebih baik.”

Untuk itu dalam dialog bersama Pompeo pada 29 Oktober nanti, Gerakan Pemuda Ansor akan mengundang tokoh-tokoh lintas agama, antara lain Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama PBNU KH. Said Agil Siraj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan Kardinal Ignatius Suharyo.

Para pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor (foto: courtesy).

Para pengurus Pimpinan Pusat GP Ansor (foto: courtesy).

Selain ke Indonesia, dalam lawatannya antara tanggal 25-30 Oktober ini, Pompeo juga akan berkunjung ke India, Sri Lanka dan Maladewa.

Pompeo akan memulai lawatannya ke India, kemudian dilanjutkan ke Sri Lanka, Maladewa, dan terakhir ke Indonesia. [em/pp]

MALUT POST – TERNATE. Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, menyerahkan perkara tahap II, yaitu penyerahan tersangka atas nama RY beserta barang bukti 15 ekor ayam Philipine ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Jailolo, Halmahera Barat, Kamis (22/10).

Dalam rilis yang dikirim ke Malut Post, dijelaskan sesuai Laporan Kejadian Nomor 01/HK.410/K.28.C/03/2020 tanggal 9 Maret 2020, Surat Perinta Penyidikan nomor 02.HK.410/K.28.C/06/2020 tanggal 26 Juli 2020, dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/14/VI/2020/BKPTTE tanggal 29 Juni 2020, diperoleh keterangan kepada PPNS Balai Karantina pertanian Kelas II Ternate, bahwa tindak pidana tersebut didapatkan melalui tangkap tangan oleh petugas gabungan operasi bersama yaitu Karantina Pertanian, KP3 Pelabuhan Jailolo, Karantina Kesehatan Pelabuhan Jailolo dan POM AD Ternate di Pelabuhan Laut Jailolo melalui Kepala KM. Permata Bunda.

Media Pembawa berupa ayam tersebut tidak dilengkapi dokumen kesehatan hewan dan tidak dilaporkan ke petugas karantina. Tindakan ini melanggar pasal 35 ayat (1) huruf a dan c jo pasal 88 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pemasukan ayam atau unggas dewasa lainnya ke Malut juga dilarang berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 17 Tahun 2007, tentang pengendalian Lalu Lintas, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Malut. Hal ini disebabkan Malut merupakan daerah bebas flu burung di larang masuk. “PPNS kami sudah lakukan proses penyedikan sejak Bulan Maret 2020, dari mulai pencatatan, pelaporan, pembuatan berita acara, surat-menyurat, pendataan, dan gelar perkara hingga akhirnya kita dapatkan satu orang tersangka,” jelas Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, Yusup Patiroy.

Tindakan pemasukan Ayam Philipine dari Manado yang dilakukan tersangka terbilang nekat. Ayam tersebut dinaikan ke kapal pada malam hari untuk mengelabui dan mencari kelengahan petugas karantina di Manado. Selanjutnya, ayam disembunyikan di bawa tumpukan kasur penumpang, di dekat kapal paling atas. Ayam tersebut ditemukan oleh petugas gabungan operasi bersama di pelabuhan Jailolo pada tanggal 9 Maret 2020.

Atas tindakan pelanggaran ini, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar, “Beragam modus memang dilakukan oleh oknum yang yang bertanggungjawab. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan peraturan perkarantinaan,” terang Yusup.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dari PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Malut, disaksikan Kepala Balai karantina pertanian kelas II Ternate dan korwas PPNS Malut. Kepala Balai berharap ada efek jera dari proses hukum yang telah berjalan sehingga tidak ada lagi oknum yang sengaja bermain-main dengan aturan karantina

Pemasukan unggas dewasa ke Malut bukan sekali ini saja. Sebelumnya, tidak ada alat buti yang cukup kuat untuk melanjutkan prosesnya ke rumah hukum. Pada kasus yang diserahkan ke JPU kali ini, tersangka tertangkap tangan sehingga PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate bertekad melakukan langkah hukum agar ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Harapnya, pihak-pihak yang masih mau bermain-main dengan aturan karantina dapat berpikir ulang. Mereka akan berhadapan dengan hukum jika masih mencoba melanggar aturan. Mari kita bersama-sama menjaga Maluku Utara ini tetap bebas flu burung,” pangkas Yusup. (onk/*)

MALUT POST – DARUBA. Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, dengan membuka pelayaran baru untuk Kapal Pelni KM Doro Londa ke Pulau Morotai, mendapat perhatian serius dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pulau Morotai.

Kepala BNNK Pulau Morotai, AKBP Ahmad Idris, kepada sejumlah awak media, Kamis (22/10) menjelaskan, pelabuhan merupakan wilayah yang patut diwaspadai. Karena pelabuhan biasa digunakan sebagai pintu masuk untuk suplai narkoba dari suatu daerah ke daera lain. Apalagi dengan recana kedatangan KM Doro Londa yang akan menjadikan Morotai sebagai rute perjalanan lautnya. “Pengalaman saya waktu tugas di Tidore, kami mendapat informasi jika di Kapal Tatamailau, ada informasi penyelundupan ganja sebanyak lima karung. Saat petugas menyiapkan teknis penggrebekan. Ternyata ganja tersebut telah diungkap saat kapal tiba di Sorong. Jadi terkait kebijakan rute kapal KM Doro Londa, maka kita akan Koordinasi dengan Pemda untuk membicarakan soal pengawasan. Karena ancamannya cukup besar,” kata Ahmad Idris.

Ahmad, dalam kesempatan yang sama juga mengatakan, untuk tahun ini, kasus narkoba di Morotai menurun. Bahkan belum ada kasus yang ditangani BNNK. Walau demikian, Pengawasan serta sosialisasi terus dilakukan. Hal ini guna memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, terutama bagi masyarakat di desa. (tr-04/lid)

kowi menggelar tantangan bagi para ilmuwan kehutanan terkait hubungan masyarakat dan hutan. Saat ini, ada persoalan penting yang belum dapat diselesaikan, yaitu bagaimana mengelola hutan bagi pertanian dan industri, tanpa merusak perannya dalam konservasi.

“Dalam kenyataannya, agrarisasi dan industrialisasi berbasis hutan masih merupakan sektor ekonomi yang penting, seperti industri kertas, rayon, minyak sawit dan lain-lainnya. Tetapi konsep agrarisasi dan industrialisasi tersebut sering dikontradiksikan dengan konsep pascaindustri yang cenderung konservasi dan konservatif,” kata Jokowi.

Tentu saja, tantangan itu langsung atau tidak, berlaku juga untuk Jokowi sendiri. Dia menyandang julukan rimbawan, seorang sarjana bidang kehutanan. Tantangan itu dia sampaikan dalam forum daring memperingati Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke-57, Jumat (23/10). Jokowi adalah salah satu alumni fakultas ini, dimana dia masuk sebagai angkatan 1980 dan menyandang gelar sarjana kehutanan pada 1985.

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subiyanto di lokasi pengembangan lumbung pangan nasional, Kalimantan Tengah, Kamis, 9 Juli 2020. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres)

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subiyanto di lokasi pengembangan lumbung pangan nasional, Kalimantan Tengah, Kamis, 9 Juli 2020. (Foto: Courtesy/BPMI Setpres)

Tentu saja, Jokowi fasih berbicara soal bagaimana masyarakat dan hutan mengalami proses evolusi peran dan kontribusi. Pada masyarakat tradisional, ujarnya, hutan menjadi penyedia kebutuhan dasar masyarakat sekitarnya, seperti makanan dan obat-obatan. Pada tahap selanjutnya, masyarakat agraris, hutan menjadi area perluasan bagi kegiatan pertanian dan peternakan. Evolusi berlanjut pada masyarakat industri, di mana hutan berperan sebagai sumber bahan baku industri.

Presiden Jokowi memberi sambutan dalam Dies Natalis ke-59 Fakultas Kehutanan UGM yang juga almamaternya. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Presiden Jokowi memberi sambutan dalam Dies Natalis ke-59 Fakultas Kehutanan UGM yang juga almamaternya. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Bagi masyarakat pascaindustri, kata Jokowi, hutan berperan sebagai basis pelayanan masyarakat, terutama sumber air bersih, oksigen dan biodiversitas. Sektor kehutanan, dinilai presiden, memasuki era tarik-menarik berkepanjangan, antara hutan dalam konsep agraris, konsep industrial dan konsep pasca industri. Dia mengharap Fakultas Kehutanan UGM mencarikan titik temu dan jembatan kedua sisi itu

Jokowi menawarkan pemanfaatan teknologi digital, dengan apa yang disebutnya sebagai precision forestry. Di dalamnya ada penggunaan teknologi digital dan komputasi, pemanfaatan big data analytics, dan pengembangan kecerdasan buatan.

“Dengan bantuan teknologi ini, semangat gabungan antara penggunaan hutan dalam konsep agraris dan industrial, tanpa mengorbankan pascaindustri, bisa kita kembangkan,” kata Jokowi meyakinkan.

Prabowo dan Ketahanan Pangan

Soal pemanfaatan hutan ini Jokowi memang tidak sekedar bicara. Dia memiliki program ambisius dalam memanfaatkan lahan di Kalimantan untuk lumbung pangan baru. Pimpinan proyek ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subiyanto. Keduanya sudah berkunjung ke Kalimantan pada Juli lalu untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai harapan.

Menhan Prabowo Subiyanto memaparkan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Menhan Prabowo Subiyanto memaparkan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Prabowo juga berbicara dalam acara ini, dengan pidato yang jauh lebih panjang dari presiden. Dia mengungkapkan pentingnya pangan sebagai salah satu pertahanan negara. Ketahanan pangan (food security), kemandirian pangan (food resilience), terutama kedaulatan pangan (food sovereignty) harus menjadi tekad bersama, kata Prabowo

Agar bisa berdaulat pangan, Prabowo meminta dukungan semua pihak, dukungan sumber daya lahan cukup, sumber daya manusia tangguh serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu sumber daya alam yang penting terkait kedaulatan pangan, ujarnya, berasal dari sumbe rdaya hutan. Lahan hutan dapat menghasilkan pangan dan material kayu berkualitas premium, tentu dengan tata kelola yang berkelanjutan, kata Menhan.

“Hutan-hutan tropis di Indonesia yang masih tersisa perlu dipertahankan dan dilestarikan. Sementara, lahan hutan yang sudah rusak, kritis dan yang belum dioptimalkan perlu dimanfaatkan menjadi lahan – lahan produktif, khususnya untuk mendukung kedaulatan pangan,” kata Prabowo

Mengutip data organisasi pangan dunia, FAO, Prabowo menegaskan dunia terancam kekurangan pangan akibat pandemi dan perubahan iklim. Indonesia harus menyiapkan cadangan logistik nasional, untuk mengamankan pasokan sekaligus mengurangi impor. Pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah lain disebutnya menjadi jalan keluar.

Prabowo membela strategi Jokowi, yang menjadikan Kementerian Pertahanan sebagai pemimpin proyek ini. Mengutip aneka strategi perang, dia memberikan pendekatan penyediaan logistik, sebagai strategi menghadapi musuh. Apalagi, dia percaya perang masa depan adalah perang pangan.

Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi di dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto via REUTERS)

Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi di dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto via REUTERS)

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki potensi 12,7 juta hektar program perhutanan sosial dalam kawasan hutan. Lahan itu dapat dikembangkan untuk pangan dan material kayu. Hingga saat ini, sekitar 4,2 juta hektar telah diberikan ijin perhutanan sosial kepada kelompok tani. Sekitar dua juta hektar dapat digunakan untuk areal tanaman pangan dah setidaknya satu juta kepala keluarga terlibat dalam program ini.

Untuk mengembangkan program ekonomi di kawasan hutan terkait kedaulatan pangan, Prabowo meminta pemerintah berani berpihak.

“Salah satunya dengan memberikan alokasi kredit kepada sektor kehutanan. Dengan keberpihakan ini, maka kita berharap pertanian pangan modern akan dapat dikembangkan,” lanjut Prabowo.

Dua Sudut Pandang

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr Budiadi dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr Budiadi dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr Budiadi memandang penting, mengedepankan fungsi sosial hutan, yang digaungkan lewat program kehutanan sosial. Meski seluruh pihak setuju dengan program ini, realisasi dan manfaatnya dinilai belum nampak.

“Realisasi alokasi lahan yang baru 4,2 juta hektar juga masih jauh dari target 12,7 juta hektar yang direncanakan. Serta sulitnya implementasi program pada level mikro, karena beragamnya kondisi biofisik, sosial dan ekonomi masyarakat petani kita,” papar Budiadi.

Budiadi juga menyinggung mengenai diskursus kebangkitan kejayaan kehutanan Indonesia. Ada dua sudut pandang yang ada, satu dimiliki rimbawan masa lalu, dan satu diyakini rimbawan milenial. Rimbawan generasi dahulu menggunakan cara pandang eksplotatif dan melihat sumber daya hutan dengan romantisme zaman emas hijau. Faktanya, semua itu sudah tergeser.

Karena pandemi, Rapat Senat Terbuka F.Kehutanan UGM dilaksanakan secara daring. (Foto: Tangkapan Layar)

Karena pandemi, Rapat Senat Terbuka F.Kehutanan UGM dilaksanakan secara daring. (Foto: Tangkapan Layar)

Di sisi lain, generasi milenial harus memahami bahwa sumber daya hutan pernah menjadi motor penggerak pembangunan yang sangat penting di era 1970 hingga 1990an.

“Kejayaan kehutanan perlu dibangkitkan lagi, sebagai salah satu penopang kehidupan manusia di muka bumi, namun tidak sekadar memandang sumber daya hutan sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi. Komoditas hasil hutan yang dimanfaatkan harus berorientasi kepada material unggul dengan nilai tambah yang tinggi,” ujar Budiadi. [ns/ab]