Negara Paling Islami di Dunia — Setiap jam-jam salat, merdunya kumandang adzan tak pernah absen menggema di telinga kita. Masjid-masjid sahut menyahut, berusaha memanggil setiap umat Muslim di sekitarnya untuk menuntaskan kewajiban mereka. Apalagi kalau bukan ibadah. Wujud syukur dari seorang insan kepada Penciptanya.

Kondisi yang sama dapat ditemui pula di negara-negara lain, terutama yang penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam. Bahkan, beberapa negara yang Islam bukanlah agama mayoritasnya pun mengizinkan praktik ini diberlakukan. Toleransi, sebuah kondisi indah dimana sesama umat saling menerima diversitas beragama.

Di balik kebiasaan ini, fakta mencengangkan justru menampar banyak umat Islam di dunia. Ketika banyak negara Timur Tengah yang berusaha menjadi seislami mungkin, ternyata harus kalah bilamana dikomparasikan dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an itu sendiri.

Negara manakah yang paling taat terhadap inti dari keislaman? Iakah, Arab Saudi? Palestina? Yaman? Suriah? Bukan, negara ini berada tenggara peta Dunia. Negara yang ternyata mayoritas penduduknya bukanlah orang Islam. Dan yang lebih menjadi pecut teguran, lima besar tertingginya bukanlah negara dengan mayoritas penduduk Islam.

Selandia Baru, Negara Paling Islami di Dunia

Pada tahun 2019 silam, cendikiawan Muslim dari seluruh dunia—termasuk Indonesia—menyusun sebuah data yang menampilkan hasil di luar prediksi. Negara paling Islami dalam tata kelola dan masyarakatnya yaitu Selandia Baru. Diikuti oleh Swedia, Islandia, Belanda, dan Swiss. Negara-negara Islam sendiri malah kurang Islami tata pemerintahan dan masyarakatnya.

Indeks Negara Paling Islami di Dunia
Indeks Negara Paling Islami di Dunia

Peringkat ini tidak menghitung ibadah personal seperti salat, berpuasa, haji. Aspek penghitungan diukur berdasarkan faktor-faktor masyarakat dan pemerintahan Islami sesuai Al Qur’an dan Hadits. Faktor yang dimasukkan ada 46, dipisah dalam empat kategori, mulai dari ekonomi, hukum dan pemerintah, kemanusiaan dan hak asasi, serta hubungan internasional.

Sudahkah Keislaman Tercermin dari Negara-negara yang Mengaku Islam?

Ini Emirat Arab adalah negara Islam pertama yang menduduki posisi paling tinggi dalam indeks tersebut. Sayangnya, peringkatnya cukup bontot, ke-44 dari 151. Kita pun demikian, peringkat 61. Sebagai negara dengan penduduk Muslim yang sangat tinggi, hal ini adalah sebuah pukulan telak agar kita lebih menginstropeksi diri.

Mengapa yang unggul justru adalah negara-negara yang penduduk mayoritasnya bukan Islam? Karena nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Islam yang terutama adalah nilai kemanusiaan. Rendahnya kepastian hukum, korupsi yang tinggi, sampai kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, adalah alasan mengapa kita tak cukup Islami dari ketentuan yang tertera pada Al-Qur’an dan Hadits itu sendiri.

Sudahkah masyarakat dan pemerintah kita bersinergi dalam membangun kedisplinan, keadilan, dan kejujuran? Ah, mungkin teramat jauh. Tak perlu berangan-angan tinggi, barang yang tergeletak saja masih sering raib bilamana diletakkan sembarangan. Parahnya, kita malah menyalahkan pemilik barang dengan dalih “siapa suruh ditaruh sembarangan?”

Jepang, contohnya. Negara yang menduduki peringkat ke-16 pada indeks tersebut. Di Jepang, kalau pergi ke foodcourt misalnya, tas berisi barang berharga bisa ditinggal begitu saja di meja saat kita ke counter atau toilet. Dijamin tidak hilang. Islam mengajarkan kejujuran dan melarang keras praktik pencurian, bukan?

Soal lain-lain, misalnya suap. Islam mengajarkan bahwa baik yang disuap maupun yang menyuap itu dikutuk oleh Allah. Tapi berapa banyak diantara kita yang menyuap saat ada masalah birokrasi? Berapa yang kita bayar saat buat KTP yang mestinya gratis? Berapa yang kita bayar saat melanggar lalu lintas agar prosesnya dipercepat?

Kemudian, masalah pendidikan. Kualitas otak anak-anak di negara muslim secara rata-rata tak mampu unggul dalam kancah internasional. Padahal ayat pertama yang turun bisa ditafsirkan agar kita selalu belajar. Perintah untuk membaca, Iqra. Mirisnya, dalih bahwa ilmu agama lebih penting dibanding ilmu pengetahuan seringkali dijadikan tameng untuk mengelak.

Hal-hal di atas barulah beberapa aspek. Masih teramat banyak aspek lainnya yang dijadikan indikator penilaian.

MALUTPOST.TIDORE – Tiga Pejabat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melakukan Sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (14/1). Mereka adalah Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad, Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Yasin dan Staf Ahli Walikota bidang Hukum Politik dan pemerintahan, Jamaluddin Badar.

Sidak yang dilakukan secara bersamaan menyasar tiga OPD. Yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindakop), Sekretaris Dewan (Setwan) di DPRD dan Dinas Lingkunngan Hidup (DLH). Tujuan Sidak dilakukan untuk memastikan tingkat kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot. Pasalnya, dalam tahun ini ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sidak ini untuk memastikan tingkat kedisiplinan serta kinerja ASN untuk bisa mendapatkan TPP,” aku staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad saat sidak sekaligus memimpin jalannya apel pagi di kantor Disperindakop. Hasil sidak kemarin menunjukkan tingkat kehadiran ASN masih memprihatinkan. Seperti di Setwan DPRD. Dari 42 total ASN hanya 24 yang hadir dalam apel kemarin.

Sedangkan di DLH dengan jumlah ASN 34 orang hanya dihadiri 18 orang. Sementara Dinas Perindakop dianggap serius dan disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai abdi negara. “Sidak sudah dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu seminggu ini. Tujuannya untuk mendisiplinkan ASN di kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana terus digaungkan pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ungkapnya.

Disela-sela sidak, Halil Ahmad lalu menyarankan ASN, khususnya Perindakop untuk terus membiasakan diri agar selalu disiplin. “Harus tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai ASN serta menyelesaikan program-program apa saja yang ada di instansi masing-masing,” serunya. Selain di tiga OPD, sidak juga dilakukan terhadap beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Tidore Kepulauan. (aby/aji)

MALUTPOST.JAILOLO – Vaksinasi virus corona (Covid-19) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dilaksanakan Februari-Maret 2021. Ini karena Halbar masuk termin 2 sesuai surat dari Direktorat Jenderal (Dirjen) P2P Kementrian Kesehatan Nomor : SR.02.06/II/80/2021 tentang distribusi vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje Kalengit mengatakan, saat ini pihaknya mulai menyiapkan teknis vaksinasi kepada pejabat daerah. Selain mempersiapkan tenaga vaksiantor di masing-masing puskesmas, Dinkes juga masih menunggu kuota dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Tenaga kesehatan (Nakes) yang akan divaksin 981 orang. Jumlah ini terdiri dari tenaga kesehatan di 14 Puskesmas, RSUD, gudang farmasi dan Dinas Kesehatan. “Kami sudah siap untuk semua yang bekerja difasilitas kesehatan baik yang berstatus tenaga kesehatan maupun non kesehatan akan divaksin,” ungkapnya.

Untuk Nakes ini teknisnya harus ada sms atau pemberitahuan dari Peduli Lindungi. Setelah mendapatkan pemberitahuan, barulah mendaftar untuk diperiksa dan divaksin. “Saat ini sudah ada sebagian di puskesmas yang sudah menerima pemberitahuan tersebut,” ungkapnya. (met)

MALUTPOST.TERNATE – Pelayanan pembayaran pajak dan retribusi di Kota Ternate dihentikan. Pasalnya, kantor Bagian Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), digembok pegawai internal BP2RD. Alhasil, kantor layanan pendapatan daerah itu tidak bisa lagi melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.

Sikap nekat pegawai ini, karena terlambat dibayarkan tunjangan para pegawai tahun 2020, termasuk upah honor pegai PTT. Langkah penutupan kantor oleh pegawai ini mengundang perhatian publik. Pasalnya, BP2RD selama ini, dikenal dengan SKPD yang berprestasi. Indikatornya setiap tahun selalu melampaui target penerimaan pajak. Namun dibalik prestasi tersebut, ternyata pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Insentif pegawai triwulan IV seharusnya paling lambat Desember sudah dibayar. Sekarang sudah masuk pertengahan Januari belum juga terbayar. Kami kesal dengan hak-hak kami yang sampai sekarang tidak dibayar,” kata salah satu pegawai yang meminta namanya tidak disebutkan. Keluhan keterlambatan pembayaran ini, menurut pegawai, telah disampaikan ke kepala BP2RD Amadyani Abdurahman. Namun tidak ada solusi kepastian dibayarkan.

Alhasil, kesabaran pegawai pun habis, terpaksa mogok kerja. “Tidak hanya insentif tapi juga TTP di bulan Desember itu sampai sekarang tidak dibayar. Padahal tugas kami sudah laksanakan, bahkan penagihan pajak tahun ini capaiannya melampaui 100 persen. Kenapa hak kami tidak diperhatikan,” sambung pegawai tersebut. Sembari mengatakan, mogok akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan. sampai insentif dan TTP dibayarkan.

Sekretaris BP2RD Kota Ternate Jufri Ali saat ditemui menjelaskan persoalan yang tengah terjadi pada puluhan pegawainya. Ia mengaku, BP2RD sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah namun hasinya masih nihil. “Menurutnya, untuk mencairkan honorarium para pegawai, masih menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi Maluku Utara.

“Tadi saya sudah koordinasi dengan asisten III dan Kepala Keuangan, katanya akan cair tahun ini juga, hanya saja menunggu SK,” sambung Jufri. Menurut Jufri, di BP2RD terdapat PTT yang untuk mengambil gajinya butuh SK. Masalahnya, hingga kini SK tahun 2021 belum juga terbit.

“Saya sudah koordinasikan juga dengan pimpinan dan pegawai, agar kantor bisa dibuka kembali. Tapi suara terbanyak mereka, yakni Senin baru dibuka. Tapi saya berpikir ini akan mengganggu pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagimana diketahui, jumlah pegawai di BP2RD sendiri sebanyak 155 orang. Jumlah itu terdiri dari ASN sebanyak 155 orang dan 40 orang PTT. Kepala BP2RD Ahmadyani Abdurahman saat pemalangan kantor berlangsung tidak terlihat. Bahkan adik kandung Burhan Abdurahman ini, ketika dikonfirmasi telepon tidak menjawab.

Menanggapi tuntutan pegawai BP2RD tersebut, Ketua Komisi, I Zainul Rahman mengatakan, pada prinsipnya DPRD mendukung kesejahteraan para pegawai. Ia minta masalah tersebut perlu mendapat perhatian bersama, termasuk Pemerintah Kota Ternate.

“Tapi kalau bisa, dibicarakan dengan baik. Sebab yang menjadi korban yakni masyarakat secara umum. Dan hal ini tidak dapat dibenarkan. Kalau ini terus dibiarkan, maka akan jadi preseden buruk serta tidak menutup kemugkinan akan dilakukan oleh pegawai di OPD lain,” tutupnya. (udi/mg03/yun)

Sekitar dua ribu orang di kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Jumat (15/1) dini hari terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman akibat gempa kuat yang mengguncang wilayah itu. Diwawancarai Jumat pagi, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Barat, Darno Majid mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa itu.

“Kantor Gubernur rusak dan roboh sebagian dan masih ada orang tertimbun di dalamnya,” jelas Darno Majid melalui sambungan telepon.

BMKG melaporkan pusat gempa berkekuatan 6,2 yang terjadi sekitar jam 2.28 WITA itu berada di darat, enam kilometer timur laut Majene. Gempa di kedalaman 10 kilometer itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Video-video yang menyebar melalui media sosial memperlihatkan kepanikan masyarakat di Majene yang berupaya lari ke tempat yang lebih tinggi sesaat setelah gempa.

“Banyak warga mengungsi karena dikira tsunami, sehingga butuh tenda, sehingga saya tadi malam, saya arahkan untuk pembuatan pos komando dan tenda-tenda pos pengungsi,” tambah Darno. Ditambahkannya, sebagian aliran listrik di Majaene padam.

Bangunan yang rusak akibat gempa 6,2 Skala Richter di Sulawesi Barat Jumat pagi 15/1 (Courtesy: BNPB)


Bangunan yang rusak akibat gempa 6,2 Skala Richter di Sulawesi Barat Jumat pagi 15/1 (Courtesy: BNPB)

Gempa Dipicu Sesar Naik Mamuju

Gempa 6,2 itu merupakan gempa susulan setelah sehari sebelumnya, wilayah itu juga diguncang gempa berkekuatan 5,9 pada pukul 14.35 WITA pada Kamis (12/1).

Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di laman facebooknya menjelaskan gempa Majene pada Kamis siang itu dipicu oleh sumber gempa Sesar Naik Mamuju (Mamuju Thrust). Menurutnya Sesar Naik Mamuju memiliki magnitudo tertarget mencapai 7,0 dengan laju geser sesar 2 milimeter/tahun sehingga sesar ini memang harus diwaspadai karena mampu memicu gempa kuat.

Pusdalops BNPB mengatakan gempa ini juga memicu tanah longsor di tiga titik di sepanjang jalan poros Majene-Mamuju yang menyebabkan akses jalan ini terputus. Sedikitnya 62 rumah, 1 unit Puskesmas dan 1 kantor polisi di Majene rusak. Sementara kerugian materil di Mamuju mencakup robohnya sebagian Hotel Maleo, kantor gubernur Sulawesi Barat, dan beberapa rumah warga.

Jumlah korban tewas dan luka-luka juga masih dalam pendataan. [yl/em]

MALUTPOST.TERNATE – Setelah Provinsi melaksanakan vaksin, tindak lanjut di tingkat Kabupaten/ Kota pun dilakukan. Di Kota Ternate sendiri, kegiatan vaksinasi akan dimulai hari ini. Seremoni pelaksanaan vaksin ini akan dipusatkan di Puskesmas Siko, yang akan dibuka Wali Kota Burhan Abdurahman.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nurbaity Radjabessy, kepada Malut Post kemarin, menyampaikan, pada seremoni pembukaan ini, vaksin akan disuntikkan kepada beberapa pejabat. Sebagai bentuk sosialisasi kepada warga, bahwa vaksin ini benar-benar aman.Pejabat yang masuk dalam penerima vaksin perdana ini lanjut Nurbaity sebanyak 10 orang.

Di antara mereka ada Wakil Wali Kota Abdullah Taher, Kapolres Ternate, Kepala BPKSDM Junus Yau, dan dirinya selaku Kadinkes. “Semua ada 10 orang, tapi saya tidak hafal semuanya. Tapi tidak semua 10 orang ini akan terima vaksin. Tergantung saat observasi nanti, jika ada penyakit yang masuk dalam daftar dilarang vaksin, maka yang bersangkutan tidak bisa divaksin,” terangnya.

Sementara untuk penerapan langsung ke warga, tahap awal kepada tenaga kesehatan. Ini akan akan dilaksanakan pada Rabu pekan depan, di semua puskesmas dan juga Ruma Sakit di kota Ternate. “Jadi 1.664 tenaga kesehatan di kota Ternate yang masuk tahap awal divaksin, akan dimulai minggu depan,” tambahnya.

Sembari mengatakan, Vaksin yang akan diberikan hanya satu jenis. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan warga biasa, semuanya gratis. Karena itu, diharapkan warga tidak perlu ragu. Sebab sudah halal sebagaimana rekondasi MUI dan juga aman seagaimana rekomendasi BPOM. “Kami mengajak kepada warga untuk bersama-sama sukseskan kegiatan vaksin ini. Sebagai bentuk pemutusan ancaman covid saat ini,” tukasnya. (udy/yun)

Sekkab Tekankan Pentingnya Sosialisasi

MALUTPOST.JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat siap menindaklanjuti penerapan tahap 1 vaksinasi virus corona (Covid-19) kepda sepuluh pejabat daerah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Rabu (13/1).

Pejabat yang akan divaksin itu adalah, Bupati Danny Missy, Wakil Bupati Ahmad Djakir Mando, Sekkab Syahrir Abdul Radjak, para Asisten dan staf ahli. “Keputusan vaksinasi sejumlah pejabat ini juga sesuai surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut,” kata Sekkab selaku pimpinan rapat.

Selain vaksinasi pejabat, pemerintah daerah juga wajib mensosialisasikan kepada publik tentang pentingnya vaksianasi pembentukan antibodi. Tujuannya untuk menepis berita hoax terkait vaksin yang diterima masyarakat saat ini. “Kalau kita biarkan tanpa sosialisasi, maka masyarakat akan dihantui dengan isu hoax terkait vaksin. Karena itu, langkah sosialisasi menajdi penting untuk dilakukan sebelum vaksin tiba di Halmahera Barat,” ujarnya.

Selain instansi teknis di Pemerintah Daerah, petugas kesehatan di masing-masing Kecamatan dan Desa juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait vaksinasi yang akan dilakukan pada Februari hingga Maret 2021 mendatang.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres AKBP Tri Okta Hendi Yanto dan Kejari Salomina Meyke Saliama. Menurut Kapolres, seluruh instansi harus mengambil peran untuk mensosialisasikan penerpan vaksin, agar bisa menekan informasi hoax yang beredar di masyarakat.

Sementara Danyonif RK 732 Banau Letkol Inf Suhendar Suryaningrat mengatakan pihaknya mendukung langkah vaksinasi yang akan dilakukan. Karena sesuai perintah pimpinan diatas, kami siap divaksi. Senada juga disampaikan Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1501/Ternate Mayor Inf Galih Perkasa. Sementara asisten 1 Vince Muluwere mengatakan sosialisasi yang akan dilakukan itu, harus didampingi dinas kesehatan, atau paling tidak tenaga medis. Tujuannya agar bisa dijelaskan teknis maupun persyaratan vaksinasi. “Misalnya, yang memiliki penyaklit bawaan atau jenis penyakit lainnya tidak biasa divaksin. Penjelasan seperti ini yang dibutuhkan dalam sosialisasi nanti,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfince Kalengit mengatakan selain pejabat yang divaksin, tahap pertama yang juga akan divaksin adalah semua sumber daya yang bekerja dibawah naungan pelayanan kesehatan. Baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan.

“Jumlahnya 981 orang Nakes yang siap divaksin,” ungkapnya. Meski demikian kata Rosfince, langkah sosialisasi menjadi penting untuk dilakukan dengan harapan bisa menepis isu hoax yang beredar. “Kami akan siapkan 15 tempat vaksinasi. Yakni di 14 Puskesmas dan 1 RSUD,” ucap mantan Kepala BKKBD Pemkab Halbar ini. (met)

MALUTPOST.SOFIFI- Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba (AGK) diminta mengambil langkah tegas, bila masih ada SKPD yang ditemukan belum menutup sekretariat di Ternate. Penutupan sekretariat atau kantor SKPD sementara di Ternate selama ini hanya menjadi wacana tanpa bukti nyata. Tidak pernah terealisasi. “Kami harap gubernur bisa lebih tegas, jangan gertak sambal lagi,” kata Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, kemarin (13/1).

Selain SKPD dan ASN Pemprov, politisi PDIP ini juga meminta instansi vertikal seperti kejaksaan tinggi dan Polda juga harus pindah di sofifi Langkah ini harus dilakukan agar Sofifi yang merupakan ibu kota Provinsi bisa cepat berkembang. “Bila instansi ini tidak mau pindah, Gubernur bisa laporkan mereka ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Untuk apa bangun Sofifi kalau tidak mau pindah ke sana,” tukasnya.

Di periode keduanya ini, Kuntu menyarankan Gubernur lebih tegas. Untuk dapat menindak ASN yang enggan ke Sofifi, AGK diminta membuat Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam Pergub itu nanti dijabarkan soal sanksi. “Sebenarnya tanpa regulasi berupa Pergub pun Gubernur bisa perintah ASN untuk menetap di Sofifi. Hanya saja harus ada ketegasan dari seorang Gubernur,” tukasnya.

Bila semua instansi vertikal dan ASN pindah ke Sofifi, maka DPRD juga akan segera pindah. Bahkan sekretariat DPRD di Kota Ternate juga langsung di tutup. Kuntu juga menyoroti soal fasilitas perumahan yang ada di Sofifi, saat ini masih banyak yang kosong. Kalau pun sudah penuh, maka Gubernur harus memerintahkan instansi teknis untuk segera menyiapkan semua fasilitas berupa air, listrik dan tempat tinggal bagi ASN. “Jadi kalau ada fasilitas belum lengkap, maka segera dilengkapi. Jangan buat aturan pindah ke Sofifi tapi fasilitas tidak ada,” tandasnya.

Sementara Gubernur Abdul Ghani Kasuba diwawancarai menjelaskan, penutupan sekretariat di Kota Ternate agar pelayanan di Kota Sofifi bisa diefektifkan, sehingga pelayanan tidak lagi dilakukan di Kota Ternate. “Memang ada fasilitas, pelayanan juga tetap jalan dengan sistem shift. Jadi tidak semua pegawai ke Sofifi,” singkat AGK. (din/rul)

MALUTPOST.MABA – Tenaga Kesehatan (Nakes) di Halmahera Timur yang siap divaksin tahap pertama 840 orang. Data ini sudah di-input ke aplikasi peduli lingkungan. Hal ini disampaikan Kepala Seksi (Kasie) Surveilance dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Haltim Fadillah Yakub yang dikonfirmasi, Rabu (13/1).

Fadillah mengatakan jumlah Nakes yang akan divaksin itu tersebar di 16 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Maba serta Pegawai Negeri (PNS) di Dinas Kesehatan. Yakni Dinas Kesehatan 71 orang, RSUD 171 orang, Puskesmas Bicoli 44 orang, Puskesmas Buli 84 orang, Puskesma Gotowasi 39 orang, Puskesmas Kota Maba 50 orang, Puskesmas Mabapura 36 orang, Puskesmas Wayamli 29 orang, Puskesmas Pesisir 41 orang, Puskesmas Dorosagu 45 orang, Puskesmas Patlean 28 orang, Puskesmas Subaim 65 orang, Lolobata 46 orang Puskesmas Dodaga 70 orang, Puskesmas Saramake 29 orang, Puskesmas Nusajaya 55 orang dan Puskesmas Sondo-Sondo 38 orang.

“Data dari kecamatan sudah kami terima, tinggal menunggu konfirmasi lanjutan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Malut. Proses vaksinasi direncanakan Februari-Maret mendatang,” ucapnya. (edo/met)

MALUTPOST.SOFIFI – Kota Ternate dan Halmahera Barat (Halbar) darurat kekerasan seksual terhadap anak. Ini terbaca dari data yang di-input Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPA) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Dalam data tersebut disebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ternate tahun 2020 sebanyak 54 kasus, sementara di Halbar 23 kasus. “Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua, karena kasus seperti tidak bisa dibenarkan, karena menyangkut masa depan anak,” ungkap Kepala Dinas PPA, Hj. Musyrifah Alhadar ketika ditemui di kantornya, Rabu (13/1).

Menurutnya, untuk memberikan perlindungan terhadap anak, pihaknya telah membuat pencanangan Pulau Maitara bebas dari pornografi dengan membentuk aktifitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PTBM) sebanyak 40 orang yang tersebar di 10 Desa di Pulau Maitara.

“Tugas PTBM lebih pada pendampingan anak, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah ke ahlak anak, seperti diajarkan mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya,” katanya. Musyrifah menambahkan, secara total di Malut tahun 2020 terdapat 144 kasus kekerasan terhadap anak di delapan Kabupaten/ Kota di Malut.

Dia juga berharap peran orangtua sangat mendidik, menjaga dan melindungi anak serta berani melaporkan kekerasan yang dialami si anak kepada pihak berwajib. “Kalau dibiarkan, maka para pelaku bisa bebas berkeliaran, apalagi kasus kekerasan seksual terhadap anak diselesaikan secara kekeluargaan,” tuturnya seraya mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengawal satu kasus pencabulan di Halbar hingga tuntas. (din/jfr)