MALUTPOST.SANANA – Malang benar nasib NR (25), perempuan asal Kota Bitung Sulawesi Utara yang bekerja di Sanana Kepulauan Sula (Kepsul). Hanya karena menumpang mobil pick up, NR tewas mengenaskan setelah mobil yang ditumpanginya menabrak pagar bandara Emalamo Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana, Minggu (21/2) malam pukul 22.00 WIT.

Informasi yang dihimpun Malut Post insiden ini bermula saat mobil pick up Suzuki Carry Hitam dengan nomor polisi DB 8431 FH yang dikemudikan DKN dan lima penumpang lain, melaju dengan kecepatan tinggi dari Desa Facey menuju ke Selatan Desa Pastina. Tiba di kawasan bandara, pick up bermaksud menyalip mobil di depannya Toyota Avansa. Namun karena kecepatannya terlalu tinggi, sopir tak bisa mengendalikan dan pick up menghantam pagar bandara.

Akibatnya sungguh tragis, NR tewas di tempat sedangkan pengemudi dan penumpang lain mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Sanana.

“DKN mengalami luka sobek dan lebam pada mata bagian sebelah kiri. Sedangkan penumpang lain, FA mengalami luka pada bagian lutut kaki kanan, dan lebam pada dahi, IF mengalami patah kaki kanan dan kaki kiri, DA mengalami luka sobek pada bagian kepala. Sedangkan NR (Perempuan) mengalami luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan dia meninggal dunia. Sedangkan DA dan C mengalami luka robek serta berlubang pada bagian belakang,” terang Kasat Lantas Polres Kepsul Iptu Adil. Dia menuturkan kondisi lima korban masih kritis.

Adil menambahkan diduga pengemudi kendaraan tidak berhati-hati dan membawa kendaraan dan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikannya. “Barang bukti yang sempat diamankan mobil pick up merk Suzuki Carry. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 15 juta,” jelasnya.

Kata dia, bila dari hasil pemeriksaan terbukti pengemudi mobil tersebut lalai, dia bisa ditetapkan menjadi tersangka. “Bila ada dugaan lain akan terungkap dalam proses penyelidikan. Jika terbukti mabuk, maka konsekuensinya pasti ada pembertan hukuman di pengadilan. Tapi sejauh ini kita belum bisa pastikan sebab harus dilidik dulu,” tandasnya.

Saat ini, pihaknya masih fokus penyelamatan korban tewas NR dipulangkan ke Bitung menggunakan KM Karya Indah Rute Sanana-Ternate Manado, Senin (22/2) kemarin. (cr-01/onk)

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan mayoritas warga atau 69,8 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Namun, sebanyak 40,9 persen warga menilai tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hasil ini berdasar survei LSI yang melibatkan 1.200 responden pada 25-31 Januari 2021 dengan toleransi kesalahan ± 2.9 persen.

Hasil survei LSI mengenai kepuasan responden terhadap kinerja Wapres RI (foto: tangkapan layar/Sasmito).


Hasil survei LSI mengenai kepuasan responden terhadap kinerja Wapres RI (foto: tangkapan layar/Sasmito).

“Agak jomplang tingkat kepuasannya antara presiden dan wakil presiden. Mungkin ini bisa menjadi kajian bagi pihak terkait,” jelas Djayadi Hanan dalam konferensi pers online, Senin (22/2/2021).

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan (foto: tangkapan layar/Sasmito).


Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan (foto: tangkapan layar/Sasmito).

Djayadi Hanan menambahkan warga juga merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang membantu Presiden. Warga merasa paling puas dengan kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara kepuasan warga paling rendah pada kerja menteri perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Survei ini juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dalam simulasi nama calon presiden lebih unggul yakni 26 persen dibandingkan nama lainnya. Adapun di bawah Prabowo terdapat Ganjar Pranowo 15,4 persen dan Anies Baswedan 13,3 persen. Sementara dari sisi partai, PDIP menempati urutan pertama paling banyak disebut responden sebanyak 20,1 persen, disusul gerindra 11 persen, dan Golkar 8,3 persen.

“Kalau kita asumsikan pemilu 2024, dengan asumsi tidak ada revisi UU Pemilu, maka kemungkinan ada dua atau tiga calon pada 2024. Itu berarti untuk menjadi dominan dia harus memiliki 40 persen elektabilitas. Tapi belum ada seperti itu untuk saat ini.”

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan hasil survei ini menunjukkan posisi Partai Gerindra dan elektabilitas Prabowo Subianto stabil. Hanya, bedanya untuk 2024, Presiden Jokowi tidak akan maju kembali dalam pemilihan presiden 2024. Sementara terkait UU Pemilu, kata dia, Partai Gerindra bersama fraksi lainnya sepakat tidak akan merevisi UU Pemilu yang disahkan pada 2017 lalu.

“Kemungkinan besar RUU Pemilu akan didrop dari Prolegnas. Kami sepakat dengan presiden Jokowi, bahwa lebih baik UU ini kita jalankan dulu, kalau ada yang kurang kita sempurnakan,” jelas Supratman.

Sementara, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya masih terbuka untuk merevisi UU Pemilu. Menurutnya, revisi tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki UU karena dalam penerapan banyak mengakibatkan petugas pemilu meninggal. Namun, untuk kandidat calon presiden, menurutnya PDIP masih melihat dinamika ke depan yang kemungkinan akan terus berubah.

“UU pemilu mari kita sempurnakan, supaya lebih berkualitas dan pemilu kita tidak rumit. Karena 2019 lalu, banyak penyelenggara pemilu yang kelelahan terutama saat penghitungan,” jelasnya.

Djarot mengklaim PDIP paling banyak disebut responden karena terus melakukan kerja-kerja politik di masyarakat. Seperti melakukan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. [sm/jm]

Sejumlah kalangan menolak wacana vaksinasi COVID-19 mandiri untuk kalangan bisnis yang diusulkan oleh pemerintah karena akan menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh akses vasinasi, terutama bagi kelompok rentan.

Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda mengungkapkan pemerintah sebaiknya menunda kebijakan vaksinasi mandiri karena ketersediaan vaksin COVID-19, baik secara global maupun domestik, masih sangat terbatas.

Mengutip penjelasan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Olivia mengatakan per 17 Februari 2021, 75 persen suplai vaksin COVID-19 di dunia baru digunakan oleh sepuluh negara. Sementara masih ada 130 negara yang bahkan belum mendapatkan dosis pertama.

Di Tanah Air, ujar Olivia, vaksinasi tahap ketiga pada Mei-Juli dengan target kelompok rentan membutuhkan 146,7 juta dosis, sedangkan jumlah pengadaan baru 102 juta. Jadi, masih ada kekurangan sekitar 40 juta dosis yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Maka rekomendasi kami, tentunya untuk menunda skema vaksin mandiri ini. Pemerintah dapat fokus untuk upaya untuk pengadaan bagi kelompok rentan dengan merek apapun yang sudah terbukti aman dan efikasinya sesuai dengan standar WHO,” kata Olivia dalam telekonferensi pers di Jakarta, Minggu (21/2).

Pemerintah, ujar Olivia, juga harus memperbaiki sistem pendataan dan strategi lainnya, serta mengutamakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lansia untuk menjangkau kelompok tersebut.

Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)


Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Selain itu, pemerintah ujar Olivia harus tetap fokus mengoptimalkan penanganan pandemi dengan strategi “3T” (testing, tracing, dan treatment), serta “3M” (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah kemungkinan akan membuka opsi vaksinasi COVID-19 mandiri agar perusahaan-perusahaan bisa memvaksinasi para karyawan. Alasan Jokowi, kebijakan itu bisa mempercepat vaksinasi, sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Rekomendasi WHO

Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor on Gender and Youth di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Diah Saminarsih menuturkan, bahwa menurut WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), kelompok masyarakat rentan harus menjadi prioritas dalam program vaksinasi massal COVID-19.

Hal itu sesuai dengan kampanye untuk persamaan hak vaksinasi (campaign for vaccine equity) yang dikeluarkan WHO pada 19 Februari bahwa keadilan dari sudut kesehatan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam pembangunan kesehatan. Jika hal itu tidak terjadi, kelompok masyarakat rentan akan semakin terpinggirkan khususnya dalam program vaksinasi massal COVID-19 ini.

“Jadi tadi prinsip health equity bahwa kelompok populasi rentan kita anggap adalah orang yang mau mengambil buah apel dengan tinggi badan lebih rendah. Jadi, dia yang harus diberikan bantuan tempat berpijak yang lebih tinggi. Jadi prinsip itu yang tidak boleh kita hilangkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, WHO, ujarnya telah membuat Covax Facility untuk membantu negara-negara yang tidak mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan cepat.

Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)


Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Peran Swasta

Pendiri KawalCovid19, Elina Ciptadi, mengatakan pihak swasta bisa membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi massal COVID-19, tetapi bukan dalam pengadaan vaksin.

Ia mencontohkan, pihak swasta dapat menyediakan tempat yang luas untuk program vaksinasi massal bagi kelompok prioritas. Pihak swasta juga bisa membantu pemerintah mendata masyarakat yang akan menjalani vaksinasi, misalnya, mendata kelompok lansia.

“Ini contoh saja. Yang namanya gotong-royong itu seperti ini. Jadi, pihak-pihak selain pemerintah bergotong-royong untuk mempercepat vaksinasi ke kelompok-kelompok yang prioritas,” ungkap Elina.

Menurutnya apabila skema vaksin mandiri ini tetap dijalankan dalam waktu dekat, bisa dipastikan pemerintah akan kewalahan dalam pengawasan program tersebut.

“Sementara banyak wacana yang kita dengar di luar itu adalah misalnya Maret vaksin mandiri, sudah bisa dijalankan. Lho, kalau Maret berarti lansia masih disuntik, kemudian bagaimana dengan pelayan publik seperti guru?” kata Olivia.

“Nah, bijak kah itu dilakukan sekarang ketika memonitor satu sistem saja itu masih ada banyak gap untuk perbaikan?” ujarnya.

Anggaran Kesehatan

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira, menduga opsi vaksinasi COVID-19 mandiri itu tercetus karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk menopang krisis di sektor kesehatan.

“Masalahnya pemerintah ini mengalami kesalahan dalam alokasi anggaran. Contoh, anggaran belanja kesehatan itu bukan nomor satu yang paling tinggi padahal kita mengalami krisis kesehatan. Anggaran perlindungan sosial juga bukan nomor satu paling tinggi,” ungkap Bhima.

Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)


Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)

Ia menjelaskan, sektor infrastruktur mendapat anggaran paling besar dalam APBN 2021. Disusul belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran bunga utang.

Untuk infrastruktur, kata Bhima, anggarannya naik menjadi Rp441 triliun dari Rp281 triliun di 2020. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan juga naik menjadi Rp137 triliun, dan anggaran di Kepolisian naik menjadi Rp112 triliun, sedangkan anggaran kesehatan justru turun menjadi Rp170 triliun pada tahun ini.

“Jadi sebenarnya tidak benar alasan bahwa kita tidak punya anggaran untuk melakukan vaksinasi secara lebih cepat, membeli vaksin dengan kualitas lebih baik misalnya tingkat efikasinya,” jelasnya.

Menurut, argumen itu tidak berdasarkarena sebenarnya banyak pos anggaran yang masih bisa digeser,”

Pertanyaannya, kata Bhima, apakah pemerintah mau merelakan beberapa pos yang tidak penting dan segera, digeser karena tekanan dari industri.

Lanjutnya, ia pun menyangsikan perusahaan-perusahaan besar akan menggratiskan vaksinasi kepada para karyawannya. Menurutnya, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri di kalangan karyawan, karena banyak gaji yang dipotong atau bahkan tidak dibayarkan pada masa pandemi ini.

“Mereka khawatir sudah dipotong iuran BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Tapera juga plus nanti kalau vaksinasi mandiri, yaitu dibebankan kepada karyawan. Berapa banyak sisa dari pendapatan karyawan yang nantinya digunakan untuk keperluan sehari-harinya kalau sudah ditambah pengurangan gaji untuk vaksin?” tanya Bhima. [gi/ft]

Camat dan Kades Diminta Menudukung

MALUTPOST.TOBELO – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) bakal membenahi infrastruktur di wilayah lingkar tambang Gosowong. Hal ini ditegaskan President Direktur Haji Robert Nitiyudo Wachjo, MInggu (21/2). Perencanaan ini sesuai program yang sudah dirancang, seperti membangun desa, pemberdayaan masyarakat, sosial kemasyarakatan (Bagi-bagi sembako), membangun klinik, bedah rumah dan lainnya.

Karena itu, kepala Desa, dan camat di wilayah lingkar tambang untuk mendukung program tersebut. “Kemarin pak Haji tahan Kades Tiowor Kecamatan Kao Teluk Iskandar Hi Karim di Jakarta untuk menyelesaikan sekaligus malakukan bedah 1000 unit rumah di wilayah lingkar tambang,” ungkapnya. Desa yang akan menerima bantuan itu adalah desa yang diakui pemerintah masuk wilayah Halmahera Utara. “Jangan dikaitkan politik. Ada desa yang tidak masuk Halut, itu nanti pak Haji yang urus mereka dan kades diminta fokus di desanya,” ucapnya.

Sementara program minggu ini adlaha membagi 5000 paket yang nilainya Rp 150 ribu/ paket, kemudian minggu depan diatur untuk membagikan uang tunai kepada para jompo, janda yang usianya di atas sekian tahun dan orang miskin yang perlu bantuan. “Kepala desa lakukan sensus ya, kita bagikan sesuai list, demikian juga mengenai sembako,” ujarnya. Selain itu, peletakan batu pertama bedah rumah dari 1000 unit di 84 desa di Halmahera Utara. (rid/met)

MALUTPOST.TERNATE – Permasalahan Air bersih rupanya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Ternate. Pasalnya kawasan ketinggian seperti di kelurahan Fora Madiahi masih mengalami krisis air bersih, terutama di RT 08.

Rudy tokoh pemuda setempat mengatakan, masalah air bersih ini terjadi sekitar tahun 2019 hingga kini belum juga ada perhatian yang serius. Padahl, air sangat mendasar untuk memenuhi lebutuhan sehari-hari. Menurutnya instalasi pipa sudah ada, tapi belum juga difungsikan. “Kami berharap pemerintah kota dana DPRD dapat melihat permasalahan terkait dengan air bersih,” ujarnya.

Lurah For Madiahi Zaenal Abjan mengatakan, masalah air bersih di kelurahan yang di pimpin itu terjadi karena kekuatan air yang tidak bisa mengalir sampai ke permukiman warga. Sebab bak penampung belum difungsikan. Warga terpaksa mengkonsumsi air hujan dari bak penampung yang disediakan di samping rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM, tetapi belum juga ada perkembangan,” sebutnya.

Kepala bagian teknisi PDAM Kota Ternate Suharto mengatakan, ketinggian pemukiman menjadi masalah. Sebab ketersediaan air baik yang berada di Kelurahan Kastela terbatas. Ditakutkan akan mengganggu pelayanan yang lain. Pipa yang sudah terpasang menurutnya dari pihak PUPR, bukan dari PDAM. “Kami belum bisa mengambil keputusan untuk pemukiman warga RT 08 kelurahan Fora Madiahi,” tutupnya.

BPBD Belum Pastikan Kerugian. Warning Warga Di Pesisir

MALUTPOST.TERNATE – Sebanyak lima kelurahan di Kota Ternate, mengalami kerusakan akibat peristiwa Gelombang besar yang menghantam pesisir Kota Ternate, Sabtu akhir pekan kemarin. Kelima kelurahan itu adalah, Kelurahan Bido Kecamatan Pulang Batang Dua, Kelurahan Loto dan Sulamadaha Kecamatan Ternate barat, Kelurahan Dufa Dufa Kecamatan Ternate Utara dan Kelurahan Togolobe di Kecamatan Pulau Hiri. Kelima kelurahan ini, rata-rata mengalami dampak abrasi. Akibatnya, talud penahan ombak patah karena terhantam ombak. Di Batang Dua, dilaporkan tiga rumah rusak, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Karena pemilik rumah memilih cepat mengungsi ke daerah yang aman.

Tim Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Ternate turun langsung memantau lokasi terdampak abrasi tersebut. Hanya saja, karena kendala cuaca, pihaknya belum mampu memastikan detail kerusakan terjadi. “Belum ada laporan korban jiwa. Hanya di Batang Dua, tiga rumah sengaja ditinggalkan pemiliknya, guna menghindari hantaman ombak. Tapi rumahnya tidak rusak, mereka hanya mencari tempat yang lebih aman,” aku Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate M. Arif Gani.

Di Sulamadaha danLoto juga di laporkan adanya kerusakan talud. Bahkan pusat wisata Sulamdaha, yang baru diresmikan mantan Wali Kota Burhan Abdurrahman, saat ini terbengkalai. Sebagian Gazebo yang di bangun tepat di atas talud dicabut petugas dibantu warga untuk diamankan. Sementara beberapa ruas Talud hancur. Bahkan ombak menembus ke lantai pafing dan memporak porandakan kawasan sekitar. Selain lokasi utama, akses ke teluk juga putus. Menurut warga setempat, peristiwa tinggi gelombang seperti ini sangat langkah. Terakhir terjadi sekitar 20 tahun lalu.

Sedangkan di kelurahan Dufa dufa dan kelurahan Togolobe di pulau Hiri, tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Hanya saja material yang terdapat di pantai seperti bebatuan kecil hingga sedang ikut terbawa arus ombak hingga ke dermaga dan pemukiman warga yang berada dekat dengan pantai. Di kelurahan Tafure pun demikian. Akibat ombak besar, menghantam bebatuan hingga berhamburan di jalan raya. Di titik ini cukup parah dan membuat warga di sejumlah kelurahan merasa kesulitan. Karena jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur menuju kelurahan Tafure, Tabam, Tarau dan sejumlah kelurahan di bagian selatan menuju Ternate Barat.

“Kerugiannya kami belum pastikan. Karena terkendala cuaca. Tim belum bisa turun ke lokasi melakukan pendataan,” aku Arif.

Sembari mengatakan, jika kondisinya sudah normal. Maka pihaknya segera melengkapi data untuk disusulkan pembangunan kembali dasilitas yang rusak. Sebab ini kategori bencana alam yang pos anggarannya tersedia pada dana tak terduga. “Kita punya pos DTT senilai Rp10 miliar tahun ini. Yang sekarang juga digunakan untuk penanganan bencana non alam. Itu juga bisa di antisipasi untuk penanganan dampak bencana alam yang terjadi sekarang,” tukasnya. Sembari mengatakan, tinggi gelombang dan angin kencang di awal tahun ini merupakan badai La Nina. Sebagai mana diketahui, badai La Nina terdiri dari curah hujan, tinggi gelombang dan angin kencang yang di prediksi puncaknya pada bulan Maret hingga April mendatang.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Rizal Marsaoly menyampaikan, kerusakan yang terjadi di pusat wisata Sulamadaha kategori force majeure. Karena pembangunan fasilitas Sulamadaha sudah disertai perencanaan yang matang. Namun diluar dugaan terjadi tinggi gelombang mencapai 3 sampai 4 meter di saat air pasang. Menurutnya, tidak masalah. Karena semua gazebo masih aman. Sekitar tiga unit yang terdampak, tapi cepat diamankan ke lokasi yang aman. “Setelah kejadian ini, warga mengaku peristiwa seperti ini pernah terjadi tapi 20 tahun lalu. Ini kejadian diluar dugaan. Kami sudah antisipasi. Akan segera dilakukan perbaikan setelah cuaca ini kembali stabil,” tukasnya. (udy/mg-03/yun)

Sebuah tanggul jebol sehingga mengakibatkan beberapa desa di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (21/2), terendam banjir dan lima rumah hanyut.

Dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir tersebut terjadi mulai pukul 01.00 WIB, Minggu (21/2), dan menerjang Desa Sukaurip, Karangsegar, Bantasari dan Sumber Urip. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan tinggi muka air antara 100 hingga 250 cm.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB, banjir juga terjadi di Kabupaten Karawang pada Sabtu (20/2), pukul 22.00 WIB akibat hujan intensitas tinggi dan luapan Sungai Citarum. Sebanyak 34 desa di 15 kecamatan terdampak banjir.

Warga terdampak mencapai 9.331 kelapa keluarga (KK) atau 28.329 jiwa, sedangkan 1.075 KK atau 4.184 jiwa mengungsi.

Banjir mengakibatkan 8.539 unit rumah terendam dan sejumlah infrastruktur terdampak. Petugas di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan.

Merespons banjir tersebut, BPBD Kabupaten Karawang bersama TNI, Polri dan organisais perangkat daerah terkait serta sukarelawan membantu evakuasi warga di lokasi terdampak. BPBD juga mengoperasikan dapur umum untuk penyedian kebutuhan nutrisi warga terdampak.

Pemerintah Kabupaten Karawang sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir terhitung 8 Februari hingga 21 Februari 2021. Dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah akan memperpanjang hingga 14 hari ke depan.

Kondisi terakhir terpantau banjir masih menggenangi rumah-rumah warga. Penerangan listrik PLN dan suplai air dari PDM di Kabupaten Karawang masih dalam kondisi padam. Selain itu, jumlah masyarakat terdampak, pengungsi dan pelayanan dapur umum yang dikelola secara mandiri oleh warga belum terdata semua. [ah]

Kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) berhasil mengungkap sindikat mafia tanah dan properti di sejumlah wilayah Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan telah menangkap dan menetapkan 15 tersangka dalam kasus kejahatan tanah dan properti di sejumlah wilayah Jakarta. Kasus ini merupakan pengembangan tiga laporan dari satu orang yang merasa dirugikan.

“Ada tiga laporan polisi yang kami terima terkait dengan pengungkapan kelompok mafia tanah. Korbannya adalah Zurni Hasyim Djalal yaitu satu rumah di Pondok Indah, satu rumah di Kemang dan satu rumah di Cilandak,” jelas Fadil Imran kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/2/2020).

Zurni Hasyim Djalal merupakan ibu dari Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal pada Juli-Oktober 2014. Menurut Fadil, para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Antara lain ada yang sebagai aktor intelektual, pihak yang menyiapkan sarana dan prasarana, serta figur pemilik tanah dan bangunan. Di samping itu, ada yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemilik sertifikat tanah.

“Kapolri sudah memerintahkan agar Satgas tidak pernah ragu untuk mengungkap kasus mafia tanah, siapapun dalangnya dan yang melindunginya. Ini sudah kita buktikan dengan mengungkap siapa pemodal dan pelaku lapangannya, siapa yang menyiapkan sarana dan prasarana,” tambah Fadil Imran.

Polisi Buka Pengaduan Korban Mafia Tanah

Kepolisian juga membuka nomor pengaduan bagi warga yang menjadi korban kejahatan mafia tanah. Ke depan, polisi juga berencana menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengusut perbuatan melawan hukum dalam kasus-kasus tanah.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal (foto: dok pribadi).


Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal (foto: dok pribadi).

Dino Patti Djalal mengapresiasi penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan polisi, serta komitmen Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan kasus mafia tanah dan properti. Menurutnya, kasus ini dapat menjadi momentum yang baik dalam melawan mafia tanah yang kuat dan licin. Ia berharap penuntasan kasus ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tanah dan properti.

“Saya berharap kasus ini dapat dituntaskan sebagaimana ditekankan presiden melalui kapolri. Saya berharap semua informasi dan bukti dapat ditelusuri sehingga dalang lainnya ditindak sesuai dengan hukum,” jelas Dino Patti melalui akun Instagram dinopattidjalal, Jumat (19/2).

Dino berharap kasus kejahatan tanah yang dialami keluarganya dapat menginsipirasi masyarakat lainnya, termasuk kelas menengah ke bawah dalam mencari keadilan.

Menteri ATR Berencana Buat Skema Dokumen Tanah Digital

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil


Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil

Di lain kesempatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan kementeriannya terus memperbaiki diri untuk mempersempit sindikat mafia tanah. Di antaranya pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia dan pembuatan dokumen pertanahan digital. Dokumen ini nantinya akan menjadi cadangan data sehingga tak mudah dipalsukan karena data terekam dengan baik.

“Jadi, masyarakat tak perlu khawatir perihal narasi penarikan sertipikat tanah, karena sertipikat tanah yang ada tetap berlaku,” tutur Sofyan Djalil dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).

Sofyan Djalil optimistis program sertifikat tanah elektronik akan efektif memberantas mafia tanah. Sebab, kata dia, celah dari penipuan atau pemalsuan sertifikat tanah mayoritas berasal saat aktivitas jual beli tanah. Atau pada umumnya saat sertifikat pindah tangan di tengah proses jual beli.

“Ketika sertifikat elektronik sudah ada, masyarakat tetap memegang sertifikat yang asli namun sudah berstempel resmi dari BPN,” tambahnya.

Sofyan menyarankan masyarakat untuk waspada terhadap sindikat mafia tanah dan memastikan sertifikat tanah yang asli berpindah tangan tanpa pengawasan. Ia juga meminta masyarakat untuk memastikan kredibilitas makelar tanah dan PPAT ketika akan melakukan jual beli agar terhindar dari penipuan mafia tanah. [sm/em]

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam untuk mengenakan denda hingga Rp5 juta bagi warga yang menolak divaksinasi COVID-19. Hukuman tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru yang mewajibkan inokulasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, sebagaimana dilansir dari Reuters, Kamis (18/2), mengatakan pihaknya hanya mengikuti aturan. Ia menegaskan sanksi semacam itu adalah upaya terakhir yang dilakukan Pemprov untuk menekan penyebaran virus corona. Jakarta menyumbang sekitar seperempat dari lebih dari 1,2 juta infeksi virus corona di Tanah air. Indonesia mencatatkan hampir 34 ribu orang meninggal karena COVID-19.

“Kalau ditolak, ada dua hal, bantuan sosial tidak akan diberikan, (dan) denda,” kata Riza kepada wartawan.

Pemerintah berencana untuk menginokulasi 181,5 juta dari 270 juta penduduk dalam waktu 15 bulan di bawah program vaksinasi yang dimulai bulan lalu.

Pemerintah mengeluarkan aturan pada awal bulan ini yang menetapkan siapa pun yang menolak vaksin tidak akan mendapatkan bantuan sosial atau layanan pemerintah atau bahkan dikenakan denda.

Sanksi akan ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah atau oleh pemerintah daerah.

“Sanksi adalah upaya terakhir kami untuk mendorong partisipasi masyarakat,” kata pejabat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. “Target 181,5 juta orang sangat besar.”

Peraturan baru tersebut menyusul skeptisisme publik selama berbulan-bulan dan keraguan tentang apakah vaksin virus corona aman, efektif dan halal, atau diizinkan Islam.

Pakar kesehatan masyarakat mengatakan kegelisahan masyarakat tentang vaksin itu bisa menjadi batu sandungan, sementara badan kesehatan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak berencana untuk menerapkan sanksi.

Jajak pendapat yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting pada Desember 2020 menunjukkan hanya 37 persen dari 1.202 responden yang bersedia divaksinasi, 40 persen ragu-ragu, dan 17 persen akan menolak.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, mengatakan penegakan aturan vaksinasi bukanlah jawaban

“Mandat menyeluruh tentang vaksinasi, terutama yang memasukkan sanksi pidana, jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Hamid. [ah/au]

MALUTPOST.TERNATE – Utang Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemerintah Kota Ternate di pihak ke tiga mencapai Rp 770 juta. Hingga kini, belum juga diselesaikan. Hal ini mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Ternate. Ketua komisi III Anas U Malik mengatakan, utang BBM itu selama dua bulan, yakni November dan Desember.

Karena itu, DPRD meminta agar segera dilunasi, sehingga PT Maluku Indah dapat bekerja sama dengna DLH lebih baik lagi.

Karena selama ini PT Maluku Indah yang menjadi penyuplai BBM untuk armada pengangkut sampah. DPRD minta Pemkot segera selesaikan utang tersebut, agar kerja sama dengan pihak ketiga tetap berjalan baik.

“Pelayanan sampah harus menjadi prioritas, karena itu utang BBM juga harus diperhatikan. Jangan sampai pelayanan terganggu karena tidak ada BBM,” ujarnya. Kata Anas, masalah sampah sudah sangat urgen. Karena jumlah pemikiman penduduk semakin bertambah. Secara tidak langsung volume sampah pun akan bertambah. Apalagi dengan kekurangan armada pengangkut sampah, termasuk armada yang tidak layak beroperasi juga butuh pengadaan di tahun mendatang. “Penangan sampah harus serius seperti bencana. Sampah bisa menjadi ancaman, jika tidak ditangani secara tepat,” katanya.

DPRD memang sudah berkali-kali mengingatkan kepada Pemerintah Kota agar selesaikan utang BBM di pihak ketiga tersebut. Sebab PT Maluku Indah pun membutuhkan anggaran untuk melakukan pengadaan BBM. Hal ini agar terjalin kerja sama yang baik. “Sejauh ini pihak PT Maluku Indah juga msih bersedia untuk memberikan pasokan BBM, untuk armada pengangkut sampah di DLH. Kami minta agar Pemkot segera melunasi utang BBM,” tutupnya. (mg-03/yun)